KPK Garap Eks Bos Garuda Indonesia

KPK Garap Eks Bos Garuda Indonesia

Jakarta, KABAROKE — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Dirut PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar dalam penyidikan suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls-Royce P.L.C pada PT Garuda Indonesia. “Hari ini, Emirsyah Satar akan diperiksa sebagai tersangka,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (11/1/2018). Emirsyah sudah tiba di gedung KPK Jakarta sekitar pukul 10.00 WIB untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. KPK telah menetapkan dua tersangka terkait kasus tersebut, yaitu Emirsyah Satar dan Soektino Soedarjo yang merupakan presiden komisaris PT Mugi Rekso…

Read More

KPK Harapkan Dalang Penyerangan Novel Diungkap

KPK Harapkan Dalang Penyerangan Novel Diungkap

Jakarta, KABAROKE — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terkait penangkapan seseorang yang diduga pelaku penyerangan dengan air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. “Komunikasi terkait perkembangan kasus ini memang sudah dilakukan antara KPK dengan Polri. Kami tunggu saja pengumuman dari Polri. Tentu sesuai KUHAP kan ada waktu penangkapan tersebut hingga penentuan status hukum. KPK juga menunggu pengumuman resmi itu,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis. Pada prinsipnya, kata dia, KPK menyampaikan terima kasih…

Read More

KPK Tidak Yakin Hak Angket Dilanjutkan DPR

KPK Tidak Yakin Hak Angket Dilanjutkan DPR

Jakarta, KABAROKE — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan tidak yakin jika hak angket akan dilanjutkan oleh DPR. “Saya pribadi, saya percaya itu tidak akan jadi karena kebetulan yang mau diangket itu berhubungan dengan teknis penyidikan,” katanya di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Senin (8/5/2017). Meskipun tak berharap angket itu diteruskan, tapi Basaria menghormati keputusan Paripurna DPR. Kata dia, hak angket adalah hak konstitusional lembaga legislatif. “Kami sangat menghormati apa yang dilakukan oleh DPR karena itu adalah salah satu hak yang dimiliki, kita tidak boleh melarang,” ujarnya. Dia bilang jika…

Read More

KPK Tak Hadir, Sidang Prapradilan Miryam Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Prapradilan Miryam Ditunda

Jakarta, KABAROKE – Hakim tunggal sidang praperadilan Miryam S. Haryani, Asiadi Sembiring, memutuskan untuk menunda sidang praperadilan. Alasannya, karena pihak termohon, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak hadir tanpa memberikan pernyataan apapun, padahal pihak pengadilan sudah melayangkan panggilan sejak Selasa (2/5). “Tidak hadir tanpa alasan,” kata Asiadi di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (8/5). Asiadi menambahkan, sidang akan kembali berlanjut pada Senin (15/5) pekan depan pukul 10.00 WIB. “Kita kasih kesempatan sekali lagi, Minggu depan tanggal 15,” imbuhnya. Tim Kuasa Hukum Miryam sempat mengajukan keberatan. Anggota tim kuasa…

Read More

Ketua MPR Dukung KPK Bongkar Kasus BLBI

Ketua MPR Dukung KPK Bongkar Kasus BLBI

Makassar, KABAROKE — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengungkapkan dukungannya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas mega-skandal korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Karena alasan itu pula, pihaknya tegas menolak hak angket terhadap KPK yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Zulkifli khawatir hak angket tersebut malah mengganggu kinerja lembaga anti-korupsi tersebut dalam membongkar mega-skandal BLBI. “Kita mendukung KPK mengusut tuntas kasus-kasus besar, seperti BLBI. Kita dukung penuh KPK, makanya kita tolak keras hak angket,” kata Zulkifli, usai membawakan kuliah umum di Kampus Universitas Negeri Makassar…

Read More

Pengacara : Penetapan Tersangka Miryam Tak Sesuai KUHAP

Pengacara : Penetapan Tersangka Miryam Tak Sesuai KUHAP

Jakarta, KABAROKE – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana praperadilan yang diajukan tersangka kasus pemberi keterangan palsu di persidangan e-KTP, Miryam S. Haryani, Senin (8/5). Kuasa hukum Miryam, Mita Mulya mengatakan pihaknya tidak terima dengan penetapan status kliennya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, penetapan tersebut tak sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). “Karena Pasal yang dikenakan KPK adalah Pasal 22 UU Tipikor yang memang itu pasal substantif,” kata Mita di PN Jaksel, Jakarta. Mita menuturkan, pihaknya mengacu pada Pasal 174…

Read More

KPK Periksa 3 Saksi Kasus E-KTP

KPK Periksa 3 Saksi Kasus E-KTP

Jakarta, KABAROKE – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Senin (8/5) dijadwalkan memeriksa tiga orang saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional atau KTP elektronik “Tiga orang itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus (AA),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (8/5). Tiga saksi yang dijadwalkan diperiksa itu, yakni mantan anggota DPR RI 2004-2009 Antarini Malik, dan dua orang dari swasta masing-masing Onny Hendro Adhiaksono, dan Deniarto Suhartono. Selain memeriksa tiga saksi itu, KPK juga…

Read More

KPK Klaim Belum Dapat Panggilan Sidang Prapradilan Miryam

KPK Klaim Belum Dapat Panggilan Sidang Prapradilan Miryam

Jakarta, KABAROKE – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah mengaku belum menerima panggilan terkait sidang pra peradilan Miryam S. Haryani yang rencananya berlangsung hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Senin (8/5). Febri mengatakan, dirinya sudah menanyakan Biro Hukum KPK terkait hal tersebut. “Terkait dengan sejumlah informasi tentang sidang praperadilan salah satu tersangka KPK ini, informasi yang kami terima dari Biro Hukum, KPK belum menerima panggilan sidang tersebut,” kata Febri saat dihubungi wartawan, Senin (8/5). Sidang perdana praperadilan Miryam rencananya berlangsung pukuk 09.00 WIB. Namun sampai…

Read More

Ketua MPR Tegaskan Tolak Hak Angket DPR Terhadap KPK

Ketua MPR Tegaskan Tolak Hak Angket DPR Terhadap KPK

Makassar, KABAROKE — Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan hak angket yang ditujukan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan akan ditindaklanjuti usai masa reses DPR pada 17 Mei 2017 mendatang. Pro dan kontra mewarnai disahkannya hak angket tersebut setelah Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengetuk palu dalam sidang paripurna. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, tegas menyatakan menolak keputusan tersebut. Ia menilai keputusan tersebut merupakan sikap yang tidak elok karena diambil terlalu cepat tanpa mendengar suara fraksi-fraksi yang kurang sepakat. “Kita tolak,…

Read More

Hak Angket E-KTP, KPK: Muaranya ke Pembentukan Pansus

Hak Angket E-KTP, KPK: Muaranya ke Pembentukan Pansus

Makassar, KABAROKE — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menaggapi biasa persetujuan pimpinan DPR RI mengenai hak angket KTP elektronik atau e-KTP. Ia menegaskan, kerja-kerja KPK tidak akan berpengaruh, meskipun hak angket tersebut telah disetujui. “Hak angket itu haknya DPR, kan kita lihat ada juga beberapa fraksi yang tidak setuju, kita tinggal tunggu aja, kan nanti akan dibentuk pansus, kan muaranya ke sana,” kata Alexander Marwata di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo Makassar. Ia mengatakan, KPK akan tetap profesional dalam menghadapi hak angket DPR tersebut. Asalkan,…

Read More