Presiden Jokowi Bakal Resmikan PLTB Sidrap

Gubernur Sulsel Syahrul YL dan Sejumlah Pejabat PLN Tinjau Proyek PLTB Sidrap [dok net]

Gubernur Sulsel Syahrul YL dan Sejumlah Pejabat PLN Tinjau Proyek PLTB Sidrap [dok net]

Makassar, KABAROKE — Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) pertama dan terbesar di Indonesia yang terletak di Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap akan diresmikan Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi, Senin (2/7). PLTB Sidrap sendiri diinisiasi oleh Syahrul Yasin Limpo (SYL), saat menjabat Gubernur Sulsel.

Ide pembangunan PLTB tersebut muncul saat SYL menginginkan hadirnya listrik murah untuk rakyat yang bersumber dari energi baru terbarukan. Iapun mengenal potensi daerahnya, dimana memiliki angin dengan kecepatan yang cukup untuk pembangunan PLTB.

Peluang ini kemudian ditangkap oleh investor asal Amerika Serikat, yakni UPC Renewables. Bekerja sama dengan PT Binatek Energi Terbarukan, pembangunan PLTB Sidrap dimulai tahun 2016 lalu, setelah perjanjian kerjasamanya ditandatangani pada Agustus 2015.

Pembangunan PLTB yang menghasilkan energi listrik 75 Mega Watt ini menelan investasi sebesar USD 150 juta dollar atau sekitar Rp 1,99 triliun (dengan kurs dolar Rp 13.300). Dibangun di atas lahan seluas 100 hektare, PLTB dengan total 30 kincir angin ini diprediksi bisa memenuhi kebutuhan energi listrik untuk 70 ribu pelanggan.

Sistem Interkoneksi PLTB Sidrap akan memanfaatkan tapping jaringan PLN SUTT 150 kV Sidrap-Maros yang terdiri dari empat sirkit, dua konduktor zebra sepanjang 3 km (8 tower) menuju T/L 150 kV Sidrap-Maros dan terhubung secara double phi.

Model Turbin yang digunakan adalah turbin angin class IIA Gamesa Eolia Corporation’s G114 2,5 MW pada menara baja dengan ketinggian 80 meter. Setiap tiang turbin angin memiliki tiga baling-baling dan didirikan di atas menara berbentuk tabung yang terdiri dari 3 bagian.

Sekedar informasi, PLTB Sidrap merupakan salah satu proyek kebanggaan Jokowi. Sebelumnya, melalui akun resmi sosial medianya, Jokowi menulis deskripsi progres proyek tersebut. Tiang-tiang berwarna putih berjajar di punggung pebukitan Desa Mattirotasi dan Desa Lainungan, Watangpulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, nun di pelosok tengah Sulawesi Selatan, sekitar 200 kilometer dari Makassar. Tiang-tiang itu begitu menonjol, berukuran raksasa, tingginya 80 meter.

“Pada sebagian tiang menara baja itu, di ujungnya sudah terpasang baling-baling besar, garis tengahnya 57 meter, sehingga total tingginya mencapai 137 meter. Ya, inilah tiang-tiang kincir angin raksasa Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) pertama di Indonesia,” tulis Jokowi di akun Facebook resminya pada Desember tahun 2017 lalu.

Menurut Jokowi, kawasan perbukitan Sidrap memiliki potensi angin yang bagus, dengan perkiraan kecepatan angin berkisar tujuh meter per detik yang cocok untuk kebutuhan menggerakkan baling-baling PLTB.

General Manager PT PLN Sulselbar, Bambang Yusuf, mengapresiasi apa yang dilakukan SYL selama menjabat Gubernur Sulsel, khususnya dalam hal ketersediaan energi. Apalagi, pemanfaatan energi terbarukan untuk energi listrik di Sulsel cukup besar.

Tidak hanya PLTB Sidrap, di akhir masa jabatannya pada 4 April 2018 lalu, SYL bahkan memfasilitasi pihak PLN yang diwakili GM PLN Sulselbar, Bambang Yusuf, untuk menandatangani komitmen bersama pembangunan PLTB Takalar.  (***)

Soal Intervensi Menteri, NH Tak Pernah Sebut Idrus dan Airlangga

Nurdin Halid, Airlangga Hartarto dan Idrus Marham Senantiasa Kompak dalam Berbagai Kesempatan

Nurdin Halid, Airlangga Hartarto dan Idrus Marham Senantiasa Kompak dalam Berbagai Kesempatan

Makassar, KABAROKE — Statement Nurdin Halid (NH) yang mengungkap dugaan kecurangan pada Pilgub Sulsel 2018 disinyalir membuat ‘panas’ antek cukong maupun salah satu menteri yang mengintervensi pesta demokrasi. Pernyataan NH dipelintir. Ketua Koordinator Bidang Pratama DPP Golkar itu difitnah menuduh dua sahabatnya yang merupakan menteri Kabinet Kerja yakni Airlangga Hartarto (Menteri Perindustrian) dan Idrus Marham (Menteri Sosial).

Fitnah terhadap NH pertamakali dipublikasikan melalui portal berita ‘Media Harapan’. Berita dibuat tanpa konfirmasi dan sebatas opini. NH bahkan dituduh ingin meminjam duit dari cukong. Padahal, pasangan Aziz Qahhar Mudzakkar itulah yang paling getol menyuarakan ‘perang’ terhadap cukong. Ditilik dari jejak pemberitaannya, portal berita ‘Media Harapan’ sendiri memang kerap menyerang NH-Aziz dan pasangan Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar (IYL-Cakka).

Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD I Golkar Sulsel, Muhammad Risman Pasigai, mengungkapkan informasi yang dimuat portal berita ‘Media Harapan’ jelas hoax. Narasumber yang dipakai yakni pengamat politik dan kebijakan publik, M Saifullah, sangat tendensius dan tidak memperlihatkan kecerdasan intelektual. Saifullah memelintir pernyataan NH dengan niat mengadu domba. Tak hanya itu, ia dengan keji menuduh NH tanpa data dan bukti.

Risman mencontohkan tuduhan keterlibatan Airlangga dan Idrus sebagai menteri yang mengintervensi pilkada, muaranya sebatas ingin mengadu domba. Terlebih, NH tidak pernah menyebut Airlangga dan Idrus sebagai menteri Kabinet Kerja yang mengintimidasi bupati demi kepentingan pilkada. Secara logika, tidak mungkin pula dua menteri dari Golkar itu yang dimaksud NH. Bahkan, Airlangga dan Idrus yang membantu NH dengan menjadi juru kampanye nasional pada kampanye akbar.

“Jelas bukan Pak Airlangga dan Pak Idrus yang dimaksud Pak NH. Keduanya adalah sahabat dan kolega NH di DPP Golkar. Tapi, heran juga kenapa pengamat ini (Saifullah) malah memelintir pernyataan Pak NH. Kelihatannya sih, mau adu domba tapi Golkar solid dan tidak terpengaruh dengan itu,” kata Risman, saat dihubungi Kamis (28/6) malam.

Risman menyebut tanpa menyebutkan nama, publik sebenarnya bisa mengetahui siapa menteri Kabinet Kerja yang mengintervensi Pilgub Sulsel 2018. Lagi pula, NH dalam berbagai kesempatan sudah memberikan clue mengenai menteri yang erat kaitannya dengan cukong dan mengintervensi pilkada. “Intinya ya menteri yang dimaksud bukan dari pengurus parpol. Jadi tidak mungkin Pak Airlangga dan Pak Idrus,” tuturnya.

Lebih jauh, Risman juga menyoroti sosok M Saifullah yang tiba-tiba muncul ‘menyerang’ NH atas pernyataan keterlibatan cukong dan intervensi menteri. Jangan-jangan, kata dia, pengamat ini merupakan antek-antek cukong atau menteri sang pengintervensi tersebut. Terlebih, keterangan yang disampaikannya sangat tidak beretika. Malah, pernyataannya yang menyerang pribadi NH dan menuduh tanpa bukti telah menunjukkan kebodohannya.

“Yang namanya pengamat sejatinya memiliki kecerdasan intelektual dan tidak tuna etika. Ya heran juga Saifullah ini menyerang pribadi dan melakukan fitnah. Yang disampaikannya hoax, tidak ada buktinya ya sebatas menuduh. Semoga Saifullah ini bukanlah antek cukong atau menteri yang tersinggung itu,” ujarnya.

Rekam jejak Saifullah sendiri bila ditelusuri di mesin pencari Google kerap berbicara tatkala salah satu menteri Kabinet Kerja diserang. Ia aktif bersuara membela sang menteri tersebut. (*)

Menteri Sosial Apresiasi Program KKN Unhas

Menteri Sosial Idrus Marham

Menteri Sosial Idrus Marham

Makassar, KABAROKE — Menteri Sosial Idrus Marham mengapresiasi kepeloporan Universitas Hassanudin (Unhas) menyusun program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang inovatif.
Program KKN perguruan tinggi bisa berkontribusi kepada upaya mengatasi masalah kemiskinan. Ini sejalan dengan upaya-upaya yang dilakukan Kementerian Sosial.
Menurut Mensos, menyelesaikan masalah kemiskinan tidak hanya dengan memberikan bantuan sosial.
“Namun juga dengan cara pendampingan dan transfer gagasan. Kegiatan KKN bisa menjembatani ide semacam ini.  Termasuk langkah Unhas menjadikan perbatasan sebagian lokasi KKN seperti  Asmat,” kata Mensos di Unhas Makassar, Kamis (/06/2018).
Di Unhas, Mensos memberikan sambutan pada acara Talkshow dan Pelepasan KKN Universitas Hasanuddin.
Hadir dalam acara ini sejumlah pejabat di antaranya Rektor Unhas  Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu, Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Agus Surya Bakti, dan Pj Gubernur Sulawesi Selatan Soni Sumarsono.
Dalam kesempatan ini, Mensos menantang mahasiswa untuk melakukan pengabdian masyarakat ke daerah perbatasan. “Kalau ada yang siap mengabdi ke daerah perbatasan, saya akan datang berkunjung dan memberikan bantuan dana,” kata Mensos.
Penguatan perbatasan sedang menjadi fokus program Kementerian Sosial. Saat ini Presiden Joko Widodo sudah intensif meningkatkan pembangunan infrastruktur perbatasan dengan memperbaharui berbagai fasilitas di sana.
“Tugas kita adalah juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di perbatasan. Karena kunci pertahanan di perbatasan adalah kesejahteraan masyarakat di sana,” kata Mensos.
Ada 41 kabupaten/kota yang berada di perbatasan yang menjadi fokus perhatian Kemensos. Dimana di daerah tersebut perlu dilakukan penguatan.
Menurut Mensos, pengabdian ke perbatasan adalah salah satu unsur dari tridharma perguruan tinggi.  “Jadi KKN hakikatnya adalah sinergitas tridharma perguruan tinggi,” kata Mensos.
“Dari aspek pendidikan, saudara bisa belajar dari rakyat. Rakyat biasa mengedepankan proses dalam mengatasi masalah hidupnya. Maka, jangan melihat hasilnya, tapi lihatlah prosesnya. Jika posesnya tidak jelas, maka tidak ada produktifitas. Pelajari kepemimpinan dan kearifan lokal di desa,” kata Mensos.
Unsur tridharma  perguruan tinggi ketiga adalah penelitian. Dalam konteks ini, Mensos meminta mahasiswa melakukan analisis terhadap berbagai masalah yang berlangsung di lokasi KKN.
“Rumuskan dalam bentuk analisis konseptual, yang terjadi di lingkungan saudara termasuk masalah mengatasi kemiskinan di desa. Maka saya tantang, coba anda berikan masukan kepada Kementerian Sosial saya akan bantu termasuk dengan bantuan dana,” katanya, disambut tepuk tangan hadirin.
Jika mahasiswa bisa menyusun konsep yang jitu mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat, kata Mensos, itu merupakan legasi  (warisan) yang patut dikenang di desa dimana mereka mengabdi.
Dalam kesempatan ini, Mensos juga menyerah bantuan uang sebesar Rp100.000.000 kepada Unhas.
Unhas melepas 4.560 mahasiswa untuk menempuh program KKN. Tujuannya ke berbagai pelosok tanah air. Baik di Sulawesi sendiri, Sumatera, kawasan perbatasan Sebatik (Kalimantan), dan ke luar negeri.
Desa Sejahtera Mandiri
Direktur Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat (PSPKKM) Kementerian Sosial Bambang Mulyadi mengatakan, program KKN bisa bersinergi dengan program Desa Sejahtera Mandiri (DSM) yang dipromosikan Kementerian Sosial.
Unhas adalah perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial dalam konteks pengembangan DSM.
“Ini adalah program yang sudah dirintis sejak era Menteri Khofifah Indar Parawansa,” kata Bambang Mulyadi.
Untuk mengatasi penyandang  masalah kesejahteraan sosial (PMKS), KKN dipandang punya nilai strategis.
Untuk menentukan apa yang bisa dikontribusikan Kemensos, pertama mahasiswa perlu melakukan assessment , tentang apa saja kebutuhan atau permasalahan di desa tujuan KKN.  Dari sini baru bisa ditentukan bentuk kontribusi berupa program apa yang bisa membantu masyarakat.
“Yang utama tentu kebutuhan dasar masyarakat. Misalnya akses terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan juga kesejahteraan. Untuk memenuhi ibu, sangat mungkin pula kita bermitra dengan instansi lain yang terkait,” kata Bambang.
Misalnya, bila ada kendala akses terhadap kesehatan, bisa melibatkan dinas kesehatan setempat. Demikian pula masalah pendidikan, bisa dengan dinas pendidikan.
“Kalau masyarakat desa minim dalam kualitas hunian, Kementerian Sosial memiliki program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang sudah kita kembangkan,” kata Bambang.
Kalau memang ada potensi ekonomi yang bisa dikembangkan, kemensos bisa membantu dengan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), misalnya.
Rektor Unhas Dwia Aries menyatakan, dengan KKN mahasiswa bisa belajar menghadapi masalah, mencari cara penyelesaiannya dan mengembangkan hubungan sosial yang baik dengan lingkungannya.
“Ini wahana mereka melatih kepemimpinan. Supaya mereka tumbuh menjadi pemimpin-pemimpin yang matang karena langsung berhadapan dengan masalah di lapangan,” katanya.
Sejak 2015, Kemensos sudah menjalin kerja sama dengan 23 perguruan tinggi negeri dan swasta. Ke depan, Kemensos tentu saja terbuka untuk memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi. (**)

Begini Prediksi Menteri Perhubungan Soal Puncak Arus Mudik Lebaran

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi [dok net]

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi [dok net]

Jakarta, KABAROKE — Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan puncak arus mudik terjadi pada dua hari sebelum hari Lebaran.

“Kalau dari angka-angka bisa dikatakan puncak, tapi kita tidak tahu dua hari berikutnya seperti apa, karena swasta baru lusa liburnya,” kata Budi di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (11/6/2018), terkait jumlah arus kendaraan yang kembali normal.

Menurut Budi, jumlah kendaraan pemudik pada Sabtu (9/6) dan Minggu (10/6) yang melewati gerbang tol Cikampek menuju ke timur memang melonjak.

Namun, kenaikan jumlah kendaraan pemudik bisa terjadi kembali pada Selasa (12/6) hingga Kamis (14/6) karena mempertimbangkan hari libur pegawai swasta.

Menurut data PT Jasa Marga Cabang Jakarta Cikampek, jumlah kendaraan yang melewati gerbang tol Cikarang Utama 1 pada Minggu (10/6) tercatat sebanyak 88.593 unit.

Jumlah tersebut menurun dari hari sebelumnya yang tercatat sebanyak 109.165 kendaraan melewati GT Cikarang Utama 1 menuju ke arah timur.

Kemudian pada Jumat (8/6), jumlah kendaraan yang melalui gerbang tol itu sebanyak 89.363 unit.
PT Jasa Marga memprediksi arus kendaraaan mudik akan kembali bertambah pada 3 hari dan 2 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 2018.

Hal itu mempertimbangkan hari libur sejumlah pegawai perusahaan swasta yang dimulai pada 12 maupun 13 Juni 2018. (***)

Ini 6 Aktivitas Ujaran Kebencian yang Dilarang bagi ASN

ilustrasi

ilustrasi

Makassar, KABAROKE — Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah menginstruksikan seluruh aparatur sipil negara atau ASN untuk tidak menyebarkan berita palsu alias hoax dan ujaran kebencian bermuatan SARA yang berpotensi menjadi sumber perpecahan bangsa. BKN bahkan telah mengidentifikasi enam bentuk kegiatan ujaran kebencian yang masuk kategori pelanggaran disiplin bagi ASN.

BKN bahkan telah menerbitkan edaran terkait larangan aktivitas ujaran kebencian bagi ASN. Toh, abdi negara sejatinya mesti menjalin tugas dan fungsinya sebagai perekat dan pemersatu bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Diterbitkannya edaran itu setelah BKN menerima pengaduan dari masyarakat atas keterlibatan ASN dalam ragam aktivitas ujaran kebencian yang turut memperkeruh situasi bangsa. Olehnya itu, BKN bersikap tegas bahwa ASN yang terbukti menyebarluaskan ujaran kebencian dan berita palsu masuk kategori pelanggaran disiplin.

BKN melayangkan imbauan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pusat dan Daerah untuk melarang ASN di Iingkungannya menyampaikan dan menyebarkan berita berisi berupa ujaran kebencian perihal SARA. Serta mengarahkan ASN menjaga integritas, loyalitas, dan berpegang pada empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Republk Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kasatuan Repubik Indonesia (NKRI).

Berikut bentuk aktivitas ujaran kebencian yang masuk dalam kategori pelanggaran disiplin:

1. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang ujaran kebencian terhadap Pancasila, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Pemerintah.

2. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang mengandung ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama ras, dan antar golongan

3. Menyebarluaskan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian (pada poin 1 dan poin 2) melalui media sosial (share, broadcast, upload, retweet, repost instagram dan sejenisnya)

4. Mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang-undang Dasar Republik Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika NKRI dan Pemerintah

5. Mengikuti atau menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKR dan Pemerintah

6. Menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju pendapat sebagai (pada poin 1 dan 2) dengan memberikan like, dislike, love, retweet atau komen di sosial media

ASN yang terbukti melakukan pelanggaran pada poin 1 sampai 4 dijatuhi hukuman disiplin berat dan ASN yang melakukan pelanggaran pada poin 5 dan 6 dijatuhi disiplin sedang atau ringan. Penjatuhan hukuman disiplin dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak perbuatan yang diakukan oleh ASN tersebut.

PPK Instansi wajib menjatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi ASN yang terbukti melakukan pelanggaran.

Atas edaran itu, Kepala Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Sulsel, Ashari Fakhsarie Radjamilo, meminta agar ucapan dan tindakan ASN tidak ada yang menyimpang.

“Kadang kita tidak sadari bahwa ini adalah memberikan rasa tidak senang pada orang lain. Saya imbau pada ASN di Sulsel untuk mampu menahan diri, untuk memberikan komentar-komentar apalagi bertentangan dengan Negara Republik Indonesia, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan,” kata Ashari, di Makassar.

Ia menambahkan selaku ASN berkewajiban menjalankan norma-norma aturan. Tidak mengundang rasa benci dari orang lain dan tidak memprovokasi. (**)

Bijaklah Sebelum Menebar Ikan, Pesan Lestari untuk Luwu Utara

Ahmad Musa

Ahmad Musa

Makassar, KABAROKE — Pesan gambar seseorang menebar ikan di Bendungan Baliase, Luwu Utara, masuk ke smartphone saya melalui aplikasi WhatsApp. Gambar itu disertai pesan agar bupati bersedia turut serta melepaskan bibit ikan di bendungan tersebut. Sang pengirim pesan yang notabene kawan saya lantas menanyakan tanggapan mengenai pelepasan bibit ikan tersebut.

Sebelum memberikan jawaban terkait pertanyaan kawan saya, ada baiknya untuk mengetahui tiga jenis ikan berdasarkan asalnya. Toh, pengetahuan itu nantinya sangat berpengaruh pada benar tidaknya melepaskan bibit ikan di suatu tempat. Adapun tiga jenis ikan merujuk pada habitatnya yaitu spesies asli (native), spesies endemik (endemic) dan spesies introduksi.

Spesies asli (native species) atau disebut juga indigenous adalah spesies-spesies yang menjadi penduduk suatu wilayah atau ekosistem secara alami tanpa campur tangan manusia. Contoh spesies asli adalah sidat (masapi) di perairan Indonesia. Adapun spesies endemik merupakan gejala alami sebuah biota untuk menjadi unik pada suatu wilayah geografi tertentu, contohnya ikan buntini dan opudi di Danau Matano.

Sebuah spesies bisa disebut endemik jika spesies tersebut merupakan spesies asli yang hanya bisa ditemukan di sebuah tempat tertentu dan tidak ditemukan di wilayah lain. Wilayah di sini dapat berupa pulau, negara, atau zona tertentu.

Selanjutnya spesies introduksi (introduced species) merupakan spesies yang berkembang di luar habitat (wilayah) aslinya akibat campur tangan manusia baik disengaja ataupun tidak. Contohnya ikan mas dan nila di perairan Indonesia.

Spesies asli dan endemik akan menjadi masalah jika punah dan hilang dari kawasan perairan tertentu. Sebaliknya, spesies introduksi dapat menjadi masalah jika terdapat pada suatu kawasan.

Beberapa masalah yang dapat dimunculkan oleh spesies introduksi ini antara lain : 1) Kompetisi yang dapat menyebabkan ikan asli kekurangan sumber pakan dan berujung menurunnya populasi. 2)Predator yang dapat memangsa ikan asli, 3) Penyakit dan parasit, 4) Pengaruh genetik jika terjadi perkawinan dengan spesies asli. 5) Perubahan fisiologis seperti menurunnya daya reproduksi karena efek stres adanya ikan introduksi, 6) gangguan pada komunitas ikan akibat adanya ketidak seimbangan dan ketidakstabilan ekologis, 7) dampak pada fauna akuatik apabila predatornya habis dimangsa oleh ikan introduksi dan 8) gangguan habitat seperti meningkatnya turbiditas dan menurunnya populasi tanaman akuatik (Kerr & Grant, 2000).

WhatsApp Image 2018-05-06 at 12.33.41

Pesan gambar ke aplikasi Whatsapp Ahmad Musa

Jika spesies introduksi dapat menimbulkan dampak seperti di atas maka dapat dikategorikan sebagai spesies asing invasive (SAI). Beberapa dampak SAI pernah dibahas pada forum yang diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2014. Contohnya populasi ikan sapu-sapu, keong mas dan ikan mujair yang meledak di beberapa perairan umum menunjukkan adanya dominasi dan ketidak seimbangan populasi yang  dapat menurunkan populasi bahkan mungkin kepunahan species ikan asli di perairan.

Populasi ikan mujair di Waduk Cirata semakin berkurang, tapi ironisnya populasi ikan Louhan malah meningkat. Sedangkan di waduk Sempor, Jawa Tengah, ikan Wader dan ikan Betik yang dulunya berlimpah sekarang sudah jauh berkurang, dan sebaliknya ikan Oscar dan Louhan banyak ditemukan.

Ikan-ikan asli di perairan Bangka seperti Belida, Tapah, sekarang populasinya tergusur oleh ikan Toman yang dahulu ditebarkan sebagai upaya reklamasi bekas galian tambang.

Populasi ikan Depik, ikan asli danau Laut Tawar, Aceh  mulai terdesak oleh ikan Nila yang diintroduksikan ke danau tersebut. Ikan setan merah (red devil) yang masuk secara tidak sengaja bersama aneka jenis benih ikan di waduk Sermo, Yogyakarta populasinya semakin tidak terkendali, memangsa ikan lain seperti ikan Mas, Tawes, Nila di waduk tersebut.

Saat ini ikan tersebut juga semakin mengancam populasi ikan lain di Waduk Cirata, dan Kedung Ombo. Lobster air tawar Cherax quadricarinatus yang diintroduksikan ke danau Maninjau, Sumatera Barat dikhawatirkan akan menjadi jenis invasif karena lobster ini mempunyai laju pertumbuhan dan fekunditas yang superior.

Selain itu, fenomena penyakit yang masuk ke Indonesia di antaranya Lerneae cyprinacea, pada ikan Mas, Viral Nervous Necrosis Virus (VNNV) pada ikan Kerapu, Koi herpes virus (KHV) pada ikan Koi dan Mas, White Spot Syndrome Virus (WSSV) dan taura Syndrome Virus (TSV) pada udang.

Di danau Matano, Sorowako, penulis menemukan bahwa ikan nila louhan menjadi predator ikan endemik seperti buntini dan opudi (Sudarto & Musa, 2010). Malangnya menurut penduduk, saat itu penebarannya disupport pemerintah daerah, penebaran dilakukan secara resmi dengan tujuan ikan tersebut akan dijadikan target pemancingan. Hal ini tentu sangat berdampak pada keanekaragaman ikan pada danau Matano.

Beberapa alasan untuk mendatangkan suatu spesies ikan ke suatu daerah, seperti sebagai sport fishes, ikan budidaya, dan agen pengendali hama atau gulma secara biologis. Namun dari sisi konservasi, hal tersebut dapat menimbulkan bencana biodiversitas.
Menelaah hal tersebut di atas, menurut kami pemerintah daerah tidak perlu latah dalam memenuhi setiap aspirasi warganya, tapi perlu meminta pertimbangan ilmiah dari pihak yang berkompeten.

Sebagaimana kita ketahui, negeri ini sedang dihebohkan akibat isu maraknya pekerja asing, mestinya kitapun mempertimbangkan hal tersebut sebelum melakukan introduksi ikan ke suatu habitat. Meskipun pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keluatan dan Perikanan Nomor 41 tahun 2014 tentang larangan pemasukan jenis ikan berbahaya dari luar negeri ke dalam wilayah negara republik Indonesia, hal yang paling utama perlu dilakukan adalah menginventarisir ikan asli yang terdapat di sungai Baliase, lalu mengembangkan ikan tersebut dan merestocking ke bendungan Baliase.

Hasil penelusuran kami, belum banyak informasi ikan yang tercatat di sungai Baliase. Salah satu yang kami dapatkan  adalah ikan black bass yang masih rancu apakah ini introduksi atau asli (http://informasifishing.blogspot.co.id) karena pemancing terkadang hanya menggunakan nama komersil namun tidak menekankan pada identifikasi spesies. Karena berdasarkan penelusuran kami, gambar yang tercantum merupakan sea bass. Meskipun belum pernah mengamati langsung ikan di sungai Baliase, namun jika melihat kondisi geografisnya, kami menduga terdapat kemiripan dengan sungai yang ada di teluk Bone pada umumnya.

Jika benar, maka kemungkinan yang dimaksud adalah ikan kakap air tawar (Lutjanus fuscescens) atau kakap merah bakau (Lutjanus argentimaculatus) seperti yang kami temukan di sungai Lasusua (Musa dkk, 2010). Selain ikan tersebut juga ditemui sidat / masapi (Anguilla marmorata), family ikan Eleotrididae, Gobiidae, Kuhliidae, Muraenidae, Teraponidae dan lainnya.

Dibutuhkan inventarisasi berdasarkan observasi langsung untuk memastikan jenis ikan di sungai Baliase tersebut agar keputusan yang diambil tidak keliru.

Demikian pendapat kami, semoga keINDAHan sumber daya hayati Luwu Utara tetap terjaga. Pendekatan inipun dapat dilakukan untuk daerah-daerah lainnya. Bagi person yang mengusulkan tersebut agar dapat bersabar menanti solusi terbaik. Bahwa kerusakan di muka bumi ini tidak lain disebabkan oleh tangan manusia sendiri (Q.S. Ar Ruum 41), maka manusia pulalah yang berperan untuk menjaga dan melestarikan keindahannya, atas izin Allah SWT tentunya. Wallahua’lam. (***)

Ahmad Musa Said
Peneliti pada Balai Riset Budidaya Ikan Hias – Kementerian Kelautan dan Perikanan. Anggota Majelis Nasional KAHMI 2017-2022 bidang Kelautan dan Perikanan. ahmadmusasaid@kkp.go.id

 

Pembayaran THT Terbengkalai, Lalu Lintas Udara Terancam Lumpuh

Koordinator Eks Karyawan AP I Sumaryadi dan Koordinator Eks Karyawan AP I untuk Wilayah Makassar Abidin Haju

Koordinator Eks Karyawan AP I Sumaryadi dan Koordinator Eks Karyawan AP I untuk Wilayah Makassar Abidin Haju

Makassar, KABAROKE — Kisruh pembayaran Tunjangan Hari Tua (THT) terhadap 603 mantan karyawan PT Angkasa Pura I mendesak dituntaskan. Permasalahan itu dikhawatirkan dapat menganggu, bahkan membuat lumpuh lalu lintas penerbangan. Terlebih, ratusan mantan karyawan AP I rata-rata kini bekerja sebagai pemandu lalu lintas udara pada AirNav Indonesia.

Koordinator Eks Karyawan AP I untuk Wilayah Makassar, Abidin Haju, mengungkapkan bila tuntutan agar THT dibayarkan sesuai aturan sebesar Rp71 miliar tidak terpenuhi, pihaknya berencana menggelar aksi serentak di Jakarta. Bila itu terjadi, tentunya penerbangan bisa terganggu, bahkan lumpuh karena mereka semualah yang bertugas mengatur lalu lintas udara.

“Kalau masih tidak ada titik temu, 603 mantan karyawan AP I ada kemungkinan akan gelar aksi serentak ke Jakarta. Kalau itu terjadi ya penerbangan bisa lumpuh, contohnya di Makassar kami ada 136 orang, kalau semua ke Jakarta siapa yang atur lalu lintas penerbangan, lalu di Bali dan Surabaya juga banyak,” ujar Abidin.

“Intinya, kami tidak mau itu sampai terjadi (penerbangan lumpuh), tapi kami juga mengharapkan perusahaan (AP I melalui YAKKAP) dapat memenuhi hak kami sebagai mantan karyawan. Bayarlah THT sebagaimana mestinya, merujuk aturan,” sambung Abidin, saat menggelar aksi damai di lingkungan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.

Perjuangan ratusan mantan karyawan AP I untuk mendapatkan THT sudah teramat panjang. Sejak 2014 tatkala diberhentikan, Abidin menyebut pihaknya dengan sabar menunggu. Padahal, hak pembayaran THT sesuai aturan mestinya dicairkan paling lambat satu bulan setelah diberhentikan. Nyatanya, sampai kini belum juga terealisasi.

Abidin mengungkapkan berbagai langkah sesuai prosedur telah ditempuh, termasuk mengadu ke Kementerian BUMN, Kementerian Tenaga Kerja dan Istana Negara. Teranyar, pihaknya telah mendapatkan secercah harapan terkait pembayaran. Sayangnya, perusahaan terkesan ingin mengelabui mantan pekerja dengan hanya ingin membayar sekitar 30 persen dari THT.

Sejumlah karyawan telah menerima surat dari AP I melalui YAKKAP terkait pengalihan pembayaran via AirNav Indonesia. Sayangnya, nominal pembayaran sangat memprihatinkan, hanya 20-30 persen dari yang semestinya. Abidin menegaskan itu jelas ditolak mantan karyawan AP I dan ditunjukkan dengan membakar surat dari AP I melalui YAKKAP.

Soal pembayaran THT itu, Human Capital & General Affair Director AP I, Adi Nugroho, sebelumnya membantah bila pihaknya tidak ingin membayarkan THT ratusan mantan pegawai perusahaan pelat merah. Namun, diakuinya terdapat perbedaan paham mengenai jumlah pembayaran THT. “Kapanpun kami siap bayarkan, tapi ya sesuai perhitungan aktuaris,” ujar dia.

Adi mengklaim pembayaran THT berdasar pada perhitungan aktuaris merujuk pada peraturan perundang-undangan. Disinggung perihal permintaan pembayaran eks karyawan sebesar Rp71 miliar yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama, ia membantah bila manajemen AP I ikut menyetujuinya. (**)

Polda Sulsel Sita Dua Rumah Milik Bos Abu Tours

Polda Sulsel Menyita Aset Bos Abu Tours

Polda Sulsel Menyita Aset Bos Abu Tours

Maros, KABAROKE.COM — Tim penyidik Ditres Krimsus Polda Sulawesi Selatan melakukan penyitaan terhadap aset milik bos travel Abu Tours, Abu Hamzah Mamba. Penyitaan tersebut dilakukan Kamis, 12 April 2018 sekira pukul 12.00 Wita.

Adapun aset yang disita adalah 1 unit bangunan dan tanah seluas 84 meter persegi di Perumahan The Lagosi Nomor D12 Kabupaten Maros, dengan SHM No. 01505 atas nama Muh. Hamzah Mamba. Selain itu, tim penyidik juga melakuan penyitaan 1 unit bangunan dan tanah seluas 98 meter persegi di Perumahan The Lagosi Nomor A9 Kabupaten Maros, dengan SHM No. 01313 atas nama Muh Hamzah Mamba.

“Total ada dua rumah di Perumahan The Lagosi kita sita,” ungkap Kombes Pol Dicky Sondani selaku Kabid Humas Polda Sulsel dalam keterangan tertulisnya.

Dicky mengatakan, penyitaan yang terus dilakukan oleh tim penyidik Ditres Krimsus tersebut merupakan upaya untuk menuntaskan kasus dugaan penelantaran dan penipuan terhadap calon jemaah umrah oleh Travel Abu Tours.

Hingga saat ini, jumlah aset yang disita Polda Sulsel yakni, 23 aset tidak bergerak, baik bangunan maupun tanah. Dengan rincian 17 di Makassar, 2 di Maros, 2 di Jakarta dan 2 di Depok. Sedangkan aset bergerak berjumlah 34 unit. Dengan rincian 16 mobil dan 4 motor di Makassar, 13 mobil di Jakarta dan 1 mobil di Palembang.

Sedangkan untuk aset elektronik berjumlah 33 unit. Terdiri dari 24 komputer dan 3 laptop di Makassar, 2 komputer dan empat kamera di Jakarta Selatan. Untuk barang bukti berupa uang yakni 11.250 Riyal, USD140 dan Rp1.492.000 diamankan di Makassar, 43 Riyal, 7 Ringgit, 1 Dinar, USD1 dan SGD62 diamankan di Depok.

“Total aset Abu Tours yang disita sekitar Rp 150 miliar,” ucap Dicky.

Cerita Muslimin Bando Soal Ketulusan NH Bangun Sulsel Baru

Muslimin Bando dan Nurdin Halid

Muslimin Bando dan Nurdin Halid

Makassar, KABAROKE — Bupati Enrekang non-aktif, Muslimin Bando, mengatakan masyarakat Sulsel beruntung memiliki sosok Nurdin Halid (NH) yang rela ‘turun kasta’ demi membangun Sulsel Baru. Banyak pengorbanan pasangan Aziz Qahhar Mudzakkar itu untuk maju pada Pilgub Sulsel 2018. Salah satunya menolak tawaran menjadi menteri yang datang bertepatan dengan Munaslub Golkar pada Desember 2017.

Muslimin yang juga sahabat NH mengaku kagum dengan ketulusan dan pengabdian mantan manajer PSM Makassar itu. NH merupakan orang yang benar-benar komitmen. Ia tidak tergoda dengan iming-iming jabatan dan kekuasaan demi cita-cita mulia yakni membangun kampung dan menata kota di Sulsel. Diketahui selain jabatan menteri, NH juga menolak dicalonkan menjadi Ketua Umum DPP Golkar.

“NH itu orangnya tulus dan komitmen. Masyarakat Sulsel beruntung karena beliau mau kembali untuk membangun daerahnya mewujudkan cita-cita Sulsel Baru. Dengan jaringan yang kini dimilikinya, itu bukanlah hal yang sulit, tinggal bagaimana masyarakat memanfaatkan kesempatan untuk lebih maju dan sejahtera bersama NH-Aziz,” ucap Muslimin yang bersahabat dengan NH sejak 1977.

Di mata Muslimin, Sulsel Baru yang lebih maju dan sejahtera merupakan jaminan bila NH-Aziz menjadi gubernur dan wakil gubernur. Toh, pasangan ini sudah selesai dengan urusan dunia. NH-Aziz tidak lagi mengejar kekuasaan maupun kekayaan. “NH sudah lebih dari cukup. Bahkan, kalau mau dia bisa saja menerima tawaran menjadi menteri saat Munaslub Golkar pada Desember 2017.”

“Ya tapi saat itu, NH bilang biarlah yang lain menjadi menteri. Dia ingin memenuhi janji sekaligus cita-citanya membangun kampung, membangun Sulsel Baru yang sangat dicintainya,” sambung Muslimin yang juga Ketua DPD II Golkar Enrekang.

Bermodal ketulusan dan komitmen kuat membangun Sulsel ditambah jaringan di tingkat pusat, Muslimin menyebut NH-Aziz menyebut kandidat terbaik untuk memimpin Sulsel. Ditambah lagi, hanya pasangan nasionalis-religius ini yang benar-benar menguasai konsep dan praktik ekonomi kerakyatan, kunci meraih kesejahteraan dan pemerataan ekonomi.

“NH itu dedengkot ekonomi kerakyatan. Beliau guru saya di bidang koperasi. Saya bisa raih lima penghargaan bergengsi bersama KUD Kambiolangi, ya berkat bantuan NH juga,” tutur Muslimin.

Sepak terjang NH di bidang koperasi dan ekonomi kerakyatan memang tidak perlu diragukan. Memulai karir dari KUD di Kabupaten Pinrang, NH kini menjabat selaku Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia sekaligus Wakil Presiden Koperasi Asia Pasifik. Mantan Ketua PSSI itu juga pernah mengemban jabatan tertinggi di berbagai organisasi terkait koperasi, seperti INKUD dan Puskud Hasanuddin. (*)

Metode Penilaian Berubah, Peserta SMBPTN Wajib Perhatikan Hal Ini

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohammad Nasir saat meluncurkan secara resmi dimulainya kegiatan SMPTN dan SBMPTN 2018

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohammad Nasir saat meluncurkan secara resmi dimulainya kegiatan SMPTN dan SBMPTN 2018

Jakarta, KABAROKE.COM — Informasi penting bagi peserta Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2018. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, metode penilaian, kini menerapkan hal yang baru.

“Penilaian terhadap jawaban SBMPTN tidak lagi menggunakan skor 4 untuk jawaban benar, skor 0 untuk yang tidak menjawab, dan skor negatif 1 untuk jawaban yang salah,” kata Sekretaris Panitia Pusat SBMPTN Joni Hermana dalam keterangan tertulis, Selasa, 10 April 2018.

Dijelaskan, metode penilaian pada SBMPTN 2018 tidak hanya memperhitungkan jumlah soal yang dijawab dengan benar dan salah oleh peserta, tetapi juga memperhitungkan karakteristik setiap soal. Khususnya tingkat kesulitan dan sensitifitasnya dalam membedakan kemampuan peserta.

“Metode penilaian oleh Panitia Pusat dilakukan melalui 3 tahap,” sebutnya.

Adapun tiga tahap tersebut yakni, tahap pertama adalah seluruh jawaban peserta SBMPTN 2018 akan diproses dengan memberi skor 1 pada setiap jawaban yang benar, dan skor 0 untuk setiap jawaban yang salah atau tidak dijawab/kosong.

Tahap II dengan menggunakan pendekatan Teori Response Butir (Item Response Theory) maka setiap soal akan dianalisis karakteristiknya. Diantaranya adalah tingkat kesulitan relatifnya terhadap soal yang lain, dengan mendasarkan pada pola response jawaban seluruh peserta tes taHun 2018. Dengan menggunakan model matematika, maka akan dapat diketahui tingkat kesulitan soal-soal yang dikategorikan mudah, sedang, maupun sulit.

Karakteristik soal yang diperoleh pada Tahap II, kemudian digunakan untuk menghitung skor setiap peserta. Soal-soal sulit akan mendapatkan bobot yang lebih tinggi dibanding soal-soal yang lebih mudah. Tahap-tahap penghitungan skor ini dilakukan oleh tim yang memiliki kompetensi di bidang pengujian, pengukuran dan penilaian.

“Dengan sistem ini, maka setiap peserta yang dapat menjawab jumlah SOAL yang SAMA dengan BENAR, akan dapat memperoleh nilai yang BERBEDA tergantung pada soal mana saja yang mereka jawab dengan benar,” urainya.

Ia mencontohkan, peserta A dapat menjawab dengan benar 5 soal yaitu nomor 1, 5, 7, 11, dan 13, sedangkan peserta B juga dapat menjawab 5 soal dengan benar yaitu nomor 1, 5, 9, 12, dan 15.

Kedua peserta tersebut akan mendapatkan skor akhir yang berbeda karena buti r soal yang dijawab dengan benar oleh peserta A memiliki tingkat kesulitan yang berbeda dengan butir soal yang dikerjakan dengan benar oleb peserta B.

“Penskoran ini sudah lama digunakan secara meluas di negara-negara maju di Amerika dan Eropa karena dengan menyertakan karakteristik setiap soal dalam penilaian, skor yang diperoleh akan lebih ‘fair’ dan dapat membedakan kemampuan peserta dengan lebih baik. Petunjuk pengerjaan soal yang sesuai dengan sistem penilaian di atas, sudah disertakan pada setiap set soal yang diujikan,” pungkasnya.

1 2 3 4 259