Jumlah Korban KM Lestari Maju Masih Simpang Siur

Penumpang KM Lestari Maju (Foto : Istimewa)

Penumpang KM Lestari Maju (Foto : Istimewa)

Makassar, KABAROKE — Kapal feri bernama KM Lestari Maju dilaporkan tenggelam di perairan Kabupaten Selayar, Provinsi Sulsel, Selasa (3/7). Kapal yang mengangkut ratusan penumpang dan muatan itu sekarang dalam proses evakuasi. Adapun jumlah korban dalam musibah tenggelamnya kapal itu hingga kini masih simpang siur.

Kepala Bidang Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani, mengungkapkan KM Lestari Maju yang dilaporkan tenggelam sudah dikandaskan di salah satu pulau. Kapal feri itu tidak seluruhnya karam alias tenggelam. Laporan sementara, KM Lestari Maju memang mengalami masalah kebocoran lambung kapal.

KM Lestari Maju diketahui berlayar dari pelabuhan Tanjung Bira, Kabupaten Bulukumba, menuju Pelabuhan Pamatata, Kabupaten Selayar. Lambung kapal disebut bocor sehingga nakhoda berinisiatif membawanya ke pulau terdekat sebelum tenggelam.

“Kapal itu sedang dikandaskan di salah satu pulau, jadi tidak sepenuhnya tenggelam di laut. Ya dikandaskan saja. Saat kapal tersebut oleng, banyak yang terjun,” kata Dicky, Selasa (3/7).

Kepolisian belum mengetahui dan belum menerima laporan pasti mengenai penyebab bocornya lambung kapal. Sedangkan, informasi awal terdapat empat korban meninggal dunia, termasuk salah satu bayi. Hanya saja, belum diketahui identitasnya. “Sekarang kami masih proses evakuasi dulu,” tuturnya.

KM Lestari Maju

KM Lestari Maju

Informasi jumlah korban KM Lestari Maju sendiri masih simpang siur. Terdapat pula kabar yang menyebut jumlah korban meninggal sebanyak enam orang dan ada pula yang mengabarkan tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut.

Penjabat Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono, sendiri membenarkan soal kabar nahas KM Lestari Maju. Namun dia menampik bahwa ada korban. Sejauh ini, pihaknya belum menerima laporan adanya korban jiwa. “Sudah selesai, dan tak ada korban, hanya kandas di Bira,” singkatnya. (**)

KM Lestari Maju Tenggelam di Perairan Selayar

KM Lestari Maju

KM Lestari Maju

Makassar, KABAROKE — Sebuah kapal feri yang melayani penyeberangan antara Pelabuhan Bira, Kabupaten Bulukumba dengan Pelabuhan Pamatata, Kabupaten Selayar, dilaporkan karam di perairan Selayar, Selasa (3/7) siang. Kapal feri yang bernama KM Lestari Maju itu diketahui memuat penumpang dan barang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media, KM Lestari tenggelam di depan Ujung Pa’badilang, Kabupaten Selayar saat hendak berlabuh. Kapal tersebut tenggelam setelah mengalami kebocoran lambung kapal. KM Lestari Maju mengangkut ratusan penumpang, puluhan mobil bus penumpang dan minibus serta sepeda motor.

Tenggelamnya KM Lestari Maju mendadak viral di media sosial. Itu lantaran sebelum tenggelam, penumpang masih sempat mengabadikan foto dan video kepanikan penumpang. Termasuk posisi kapal yang tenggelam serta mobil yang mengapung terbawa arus ombak tinggi.

Juru bicara Basarnas Makassar, Hamsidar, membenarkan informasi tenggelamnya KM Lestari Maju di perairan Selayar. Namun, pihaknya belum mendapatkan informasi detail mengenai ada tidaknya korban dalam kejadian tersebut. Korban maupun jumlah penumpang dalam KM Lestari Maju pun masih simpang siur.

“Tidak jauh dari daratan Kepulauan Selayar, KM Lestari Maju tenggelam. Belum tahu pasti ya adanya korban atau tidak,” ucapnya, Selasa (3/7).

Hamsidar menyampaikan Tim Basarnas dari Bantaeng dan Bulukumba sudah bergerak ke lokasi tenggelamnya KM Lestari Maju. Tim Basarnas Makassar pun sudah dalam perjalanan. Saat ini, proses evakuasi memang dilaporkan masih sementara berlangsung.

“Tim Basarnas dari Bantaeng dan Bulukumba sedang dalam perjalanan ke lokasi tenggelamnya kapal. Tim Basarnas Makassar juga menyusul ke lokasi tenggelam,” pungkasnya. (***)

Bersama RMS, Menteri BUMN : Ini Sidrap, Bukan Eropa

Bupati Sidrap Rusdi Masse Bersama Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri ESDM Ignasius Jonan

Bupati Sidrap Rusdi Masse Bersama Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri ESDM Ignasius Jonan

Sidrap, KABAROKE — Bupati Sidrap H Rusdi Masse (RMS) bersama Menteri BUMN Rini Soemarno berdiri bersama di PLTB Sidrap menanti kedatang Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meresmikan PLTB Sidrap tersebut, Senin (2/7/2018).

Selain Rini, RMs juga berbincang bersama Menteri PU dan ESDM Ignius Jonan. Ada hal menarik dalam percakapan mereka, khususnya yang diungkapkan Menteri BUMN.

“Pak Bupati ini hebat loh. Turbin ini kan biasanya kita dapat kalau kita ke Eropa. Ingat, ini bukan Eropa loh, ini Sidrap. Ini Sidrap,” ujar Rini berulang ulang.

Sekadar diketahui PLTB Sidrap ini adalah energi alternatif terbarukan dengan menghasilkan 75 MW daya listrik. Inilah energi terbarukan pertama dan terbesar di Indonesia.

Bupati Sidrap H Rusdi Masse mengatakan bahwa keberadaan PLTB Sidrap ini tak lepas dari seluruh peran aktif semua pihak.

“Ini akan kita jaga terus kawal terus. Pemkb Sidrap bukan hanya tahap dua kita support tapi sebelumnya ini tahap pertama kita support penuh,” ujar RMS.

Ini adalah sebuah kebanggaan bagi warga Sidrap dan seluruh warga Indonesia. Inilah leradaban baru Indonesia hadir di Kabupaten Sidrap.

“Mari kita saling support. Dengan adanya PLTB Sidrap ini selain akan meningkatkan energi juga meningkatkan perekonomian Sidrap tentunya,” jelas RMS. (***)

Sambut Hakteknas, Pemkot Makassar Siapkan 20 Inovasi Smart City

Kepala Dinas Perdagangan Makassar, Andi Muhammad Yasir

Penjabat Sekretaris Kota Makassar, Andi Muhammad Yasir

Makassar, KABAROKE — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui Badan Penelitian dan Pengembang (Balitbang) mulai bersiap menyambut Hari Kebangkitan Teknologi Nasional atau Hakteknas ke-23. Pemkot Makassar akan ikut ambil bagian dalam ajang expo inovasi teknologi yang merupakan rangkaian peringatan Hakteknas pada tahun ini di Pekanbaru.

Penjabat Sekretaris Kota Makassar, AM Yasir, menyampaikan pihaknya telah menggelar rapat untuk membahas partisipasi Makasar dalam ajang expo inovasi dan teknologi pelayanan publik pada peringatan Hakteknas ke-23. Makassar tentunya tidak mau ketinggalan mengingat kegiatan yang digelar Kemristekdikti RI itu akan diikuti oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia.

“Kita sedang godok, tahap awal kan sudah dibahas dalam rapat terkait keikutsertaan Pemkot Makassar pada ajang expo inovasi dan teknologi pelayanan publik pada peringatan Hakteknas,” ucapnya, di Makassar.

Kepala Balitbangda Kota Makassar, Aryani Puspa, mengatakan Pemkot Makassar berencana mengikutsertakan berbagai inovasi pelayanan smart city dalam kegiatan expo tersebut. Paling tidak ada 20 inovasi unggulan smart city yang bisa dipamerkannya pada ajang bergengsi tersebut.

“Kita akan menampilkan 20 inovasi unggulan pelayanan publik dalam smart city dari 18 SKPD yang ada untuk diikut sertakan pada ajang expo di Pekanbaru,” ujarnya.

Aryani menegaskan dari 20 inovasi unggulan SKPD yang diikut sertakan dalam kegiatan expo tersebut, dibutuhkan pengecekan data serta profil yang lengkap. Itu merupakan salah satu persyaratan dari inovasi SKPD untuk diikutsertakan. “Ini merupakan ketentuan yang diminta dari Kemristekdikti sebagai syarat untuk mengikuti ajang expo tersebut,” jelasnya.

Untuk itu, Aryani menghimbau agar SKPD yang bersangkutan segera merampungkan data-datanya dan mengkoordinasikannya kepada Balitbangda sebagai salah satu bentuk laporan ke Menristekdikti RI. (***)

Presiden Jokowi Bakal Resmikan PLTB Sidrap

Gubernur Sulsel Syahrul YL dan Sejumlah Pejabat PLN Tinjau Proyek PLTB Sidrap [dok net]

Gubernur Sulsel Syahrul YL dan Sejumlah Pejabat PLN Tinjau Proyek PLTB Sidrap [dok net]

Makassar, KABAROKE — Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) pertama dan terbesar di Indonesia yang terletak di Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap akan diresmikan Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi, Senin (2/7). PLTB Sidrap sendiri diinisiasi oleh Syahrul Yasin Limpo (SYL), saat menjabat Gubernur Sulsel.

Ide pembangunan PLTB tersebut muncul saat SYL menginginkan hadirnya listrik murah untuk rakyat yang bersumber dari energi baru terbarukan. Iapun mengenal potensi daerahnya, dimana memiliki angin dengan kecepatan yang cukup untuk pembangunan PLTB.

Peluang ini kemudian ditangkap oleh investor asal Amerika Serikat, yakni UPC Renewables. Bekerja sama dengan PT Binatek Energi Terbarukan, pembangunan PLTB Sidrap dimulai tahun 2016 lalu, setelah perjanjian kerjasamanya ditandatangani pada Agustus 2015.

Pembangunan PLTB yang menghasilkan energi listrik 75 Mega Watt ini menelan investasi sebesar USD 150 juta dollar atau sekitar Rp 1,99 triliun (dengan kurs dolar Rp 13.300). Dibangun di atas lahan seluas 100 hektare, PLTB dengan total 30 kincir angin ini diprediksi bisa memenuhi kebutuhan energi listrik untuk 70 ribu pelanggan.

Sistem Interkoneksi PLTB Sidrap akan memanfaatkan tapping jaringan PLN SUTT 150 kV Sidrap-Maros yang terdiri dari empat sirkit, dua konduktor zebra sepanjang 3 km (8 tower) menuju T/L 150 kV Sidrap-Maros dan terhubung secara double phi.

Model Turbin yang digunakan adalah turbin angin class IIA Gamesa Eolia Corporation’s G114 2,5 MW pada menara baja dengan ketinggian 80 meter. Setiap tiang turbin angin memiliki tiga baling-baling dan didirikan di atas menara berbentuk tabung yang terdiri dari 3 bagian.

Sekedar informasi, PLTB Sidrap merupakan salah satu proyek kebanggaan Jokowi. Sebelumnya, melalui akun resmi sosial medianya, Jokowi menulis deskripsi progres proyek tersebut. Tiang-tiang berwarna putih berjajar di punggung pebukitan Desa Mattirotasi dan Desa Lainungan, Watangpulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, nun di pelosok tengah Sulawesi Selatan, sekitar 200 kilometer dari Makassar. Tiang-tiang itu begitu menonjol, berukuran raksasa, tingginya 80 meter.

“Pada sebagian tiang menara baja itu, di ujungnya sudah terpasang baling-baling besar, garis tengahnya 57 meter, sehingga total tingginya mencapai 137 meter. Ya, inilah tiang-tiang kincir angin raksasa Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) pertama di Indonesia,” tulis Jokowi di akun Facebook resminya pada Desember tahun 2017 lalu.

Menurut Jokowi, kawasan perbukitan Sidrap memiliki potensi angin yang bagus, dengan perkiraan kecepatan angin berkisar tujuh meter per detik yang cocok untuk kebutuhan menggerakkan baling-baling PLTB.

General Manager PT PLN Sulselbar, Bambang Yusuf, mengapresiasi apa yang dilakukan SYL selama menjabat Gubernur Sulsel, khususnya dalam hal ketersediaan energi. Apalagi, pemanfaatan energi terbarukan untuk energi listrik di Sulsel cukup besar.

Tidak hanya PLTB Sidrap, di akhir masa jabatannya pada 4 April 2018 lalu, SYL bahkan memfasilitasi pihak PLN yang diwakili GM PLN Sulselbar, Bambang Yusuf, untuk menandatangani komitmen bersama pembangunan PLTB Takalar.  (***)

Pengumuman PPDB Sulsel Ditunda, Begini Respons Orang Tua Siswa

Plt Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono (dok net)

Plt Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono (dok net)

Makassar, KABAROKE — Penjabat Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono, menceritakan kisruh proses Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB yang pengumumannya akhirnya ditunda. Puluhan orang tua siswa bahkan sempat mendatangi rumah jabatan Gubernur Sulsel di Jalan Sungai Tangka, Kota Makassar, Jumat (29/6) malam hingga Sabtu (30/6) dini hari.

Sumarsono menyebut mereka datang sekira pukul 22.55 WITA dan bertahan hingga dini hari,  tepatnya pukul 01.00 WITA. Para orang tua siswa itu berkukuh untuk menemui Sumarsono sebagai orang nomor satu Sulsel. Mereka ingin menyampaikan aspirasi perihal sistem dan proses PPDB yang banyak bermasalah.

“Mereka kecewa karena penerimaan murid baru tidak lancar pada tahun ini, ada yang datang ke Rumah Jabatan Gubernur sampai jam satu malam. Karena merasa ada hambatan penerimaan anak-anak SMA,” Sumarsono menceritakan, dalam keterangan persnya, di Makassar

Sumarsono lantas menemui para orang tua siswa dan meminta untuk kembali pulang ke rumah, sembari pihaknya mencari solusi yang ada. Selanjutnya pada siang hari, Sumarsono bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan Irman Yasin Limpo membahas masalah ini. Dinas Pendidikan kemudian menggelar pertemuan dengan orang tua siswa.

Sumarsono mengambil kebijakan menunda pengumuman PPDB Sulsel hingga Rabu (4/7) karena sistem IT terserang hackers. Berdasarkan hasil rapat, Pendaftaran dan Verifikasi Data dilakukan 20 Juni-3 Juli, Pengumuman 4 Juli, dan Daftar Ulang 5-7 Juli. Kalau yang lulus tiga-tiganya pilihan sekolah, dipersilahkan daftar ulang di sekolah pilihannya. Sedangkan PPDB jalur domisili baru akan dibuka 9-12 Juli.

Dengan mediasi yang diberikan oleh gubernur, penjelasan yang telah diberikan oleh panitia tadi pagi dan adanya penundaan pengumuman, orang tua siswa pun mengaku puas. “Terima kasih dan hormat dari orang tua siswa kepada Bapak Gubernur atas semua bantuan dan perhatiannya,” Munzil selaku orang tua siswa.

Sementara itu, orang tua siswa lainnya, Misbahuddin Bahru, yang sempat datang ke rumah jabatan juga mengaku puas dengan mediasi dan solusi yang diberikan oleh Sumarsono selaku Penjabat Gubernur Sulsel. “Terus terang setelah menyampaikan hal tersebut kami orang tua murid mengaku puas dan betul-betul merasa diperhatikan oleh Gubernur,” sebutnya.

Penundaan pun tidak masalah bagi mereka, namun harus tetap diawasi dan tidak ada siswa dan orang tua siswa yang merasa dirugikan. (***)

Puluhan Ribu Warga AS Protes Trump Soal Ini

Donald Trump

Donald Trump

New York, KABAROKE — Puluhan ribu warga Amerika Serikat (AS) turun ke jalan dan kembali berdemonstrasi di seluruh negeri untuk menentang kebijakan imigrasi “tak ada toleransi” memisahkan imigran orang tua dengan anak-anaknya yang diterapkan pemerintahan Donald Trump.

Kebijakan itu telah membuat lebih dari 2.000 anak dipisahkan dari keluarga mereka, yang melintasi perbatasan secara ilegal, demikian laporan kantor berita Xinhua China.

Caca sangat panas mewarnai pusat kota Washington D.C. pada Sabtu (30/6/2018), namun hal itu tidak menghentikan ribuan pengunjuk rasa membanjiri Lapangan Lafayette, yang menghadap ke sisi utara Gedung Putih. Demonstrasi serupa telah terjadi beberapa kalidi sejumlah tempat di AS pasca-penerapan kebijakan imigrasi ala Trump.

Mereka meneriakkan “Kami peduli, jaga kesatuan keluarga” dan slogan-slogan lainnya bernada mengecam kebijakan keras Presiden AS Donald Trump.

Di negara bagian New Jersey, ratusan orang berkerumun di sepanjang jalan, beberapa kilometer dari kompleks Lapangan Golf National Gold milik Trump, tempat sang presiden dan keluarganya sedang menghabiskan akhir pekan.

Para pemrotes mengacungkan papan-papan dengan berbagai tulisan, antara lain yang berbunyi “Bahkan keluarga Trump berhak berkumpul” dan “Anda tahu di mana anak-anak kami?”

Penyelenggara demonstrasi mengatakan sekitar 630 aksi unjuk rasa “Families Belong Together” telah direncanakan berlangsung di seantero negeri dan Washington D.C. dijadikan tempat utama pelaksanaan. Aksi-aksi itu mengimbau masyarakat untuk tampil menentang kebijakan-kebijakan imigrasi Trump yang kontroversial.

Menurut kebijakan “tak ada toleransi” yang ditetapkan Trump, semua imigran yang tiba di wilayah AS secara ilegal harus diserahkan untuk diadili dan ditahan di bawah otoritas federal.

Kebijakan itu juga menetapkan bahwa anak-anak, yang tiba bersama orang tua mereka, akan secara terpisah diserahkan kepada Departeman Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS, tempat mereka diawasi oleh anggota-anggota keluarga lainnya, diberi tempat penampungan, atau dibawa ke rumah-rumah yatim piatu.

Sebagai hasil dari kebijakan garis keras itu, foto-foto anak-anak yang terlihat bingung dan dipisahkan dari keluarga-keluarga mereka beredar secara luas hingga menyulut kemarahan di dalam dan luar negeri.

Trump, yang menghadapi reaksi keras di dalam dan luar negeri, pada 20 Juni menandatangani keputusan presiden untuk menarik kebijakannya memisahkan keluarga, termasuk anak-anak. Namun, ia tidak mengacuhkan batasan waktu sah soal penahanan anak-anak.

Pemerintahan Trump pada Jumat mengumumkan bahwa pihaknya sekarang akan tetap menyatukan para keluarga selama lebih dari 20 hari.

Menurut catatan Pemerintah AS, lebih dari 2.300 anak telah dipisahkan dari keluarga-keluarga mereka setelah secara ilegal melintasi perbatasan di selatan antara AS dan Meksiko, dari 5 Mei hingga 9 Juni 2018. (**)

Soal Intervensi Menteri, NH Tak Pernah Sebut Idrus dan Airlangga

Nurdin Halid, Airlangga Hartarto dan Idrus Marham Senantiasa Kompak dalam Berbagai Kesempatan

Nurdin Halid, Airlangga Hartarto dan Idrus Marham Senantiasa Kompak dalam Berbagai Kesempatan

Makassar, KABAROKE — Statement Nurdin Halid (NH) yang mengungkap dugaan kecurangan pada Pilgub Sulsel 2018 disinyalir membuat ‘panas’ antek cukong maupun salah satu menteri yang mengintervensi pesta demokrasi. Pernyataan NH dipelintir. Ketua Koordinator Bidang Pratama DPP Golkar itu difitnah menuduh dua sahabatnya yang merupakan menteri Kabinet Kerja yakni Airlangga Hartarto (Menteri Perindustrian) dan Idrus Marham (Menteri Sosial).

Fitnah terhadap NH pertamakali dipublikasikan melalui portal berita ‘Media Harapan’. Berita dibuat tanpa konfirmasi dan sebatas opini. NH bahkan dituduh ingin meminjam duit dari cukong. Padahal, pasangan Aziz Qahhar Mudzakkar itulah yang paling getol menyuarakan ‘perang’ terhadap cukong. Ditilik dari jejak pemberitaannya, portal berita ‘Media Harapan’ sendiri memang kerap menyerang NH-Aziz dan pasangan Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar (IYL-Cakka).

Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD I Golkar Sulsel, Muhammad Risman Pasigai, mengungkapkan informasi yang dimuat portal berita ‘Media Harapan’ jelas hoax. Narasumber yang dipakai yakni pengamat politik dan kebijakan publik, M Saifullah, sangat tendensius dan tidak memperlihatkan kecerdasan intelektual. Saifullah memelintir pernyataan NH dengan niat mengadu domba. Tak hanya itu, ia dengan keji menuduh NH tanpa data dan bukti.

Risman mencontohkan tuduhan keterlibatan Airlangga dan Idrus sebagai menteri yang mengintervensi pilkada, muaranya sebatas ingin mengadu domba. Terlebih, NH tidak pernah menyebut Airlangga dan Idrus sebagai menteri Kabinet Kerja yang mengintimidasi bupati demi kepentingan pilkada. Secara logika, tidak mungkin pula dua menteri dari Golkar itu yang dimaksud NH. Bahkan, Airlangga dan Idrus yang membantu NH dengan menjadi juru kampanye nasional pada kampanye akbar.

“Jelas bukan Pak Airlangga dan Pak Idrus yang dimaksud Pak NH. Keduanya adalah sahabat dan kolega NH di DPP Golkar. Tapi, heran juga kenapa pengamat ini (Saifullah) malah memelintir pernyataan Pak NH. Kelihatannya sih, mau adu domba tapi Golkar solid dan tidak terpengaruh dengan itu,” kata Risman, saat dihubungi Kamis (28/6) malam.

Risman menyebut tanpa menyebutkan nama, publik sebenarnya bisa mengetahui siapa menteri Kabinet Kerja yang mengintervensi Pilgub Sulsel 2018. Lagi pula, NH dalam berbagai kesempatan sudah memberikan clue mengenai menteri yang erat kaitannya dengan cukong dan mengintervensi pilkada. “Intinya ya menteri yang dimaksud bukan dari pengurus parpol. Jadi tidak mungkin Pak Airlangga dan Pak Idrus,” tuturnya.

Lebih jauh, Risman juga menyoroti sosok M Saifullah yang tiba-tiba muncul ‘menyerang’ NH atas pernyataan keterlibatan cukong dan intervensi menteri. Jangan-jangan, kata dia, pengamat ini merupakan antek-antek cukong atau menteri sang pengintervensi tersebut. Terlebih, keterangan yang disampaikannya sangat tidak beretika. Malah, pernyataannya yang menyerang pribadi NH dan menuduh tanpa bukti telah menunjukkan kebodohannya.

“Yang namanya pengamat sejatinya memiliki kecerdasan intelektual dan tidak tuna etika. Ya heran juga Saifullah ini menyerang pribadi dan melakukan fitnah. Yang disampaikannya hoax, tidak ada buktinya ya sebatas menuduh. Semoga Saifullah ini bukanlah antek cukong atau menteri yang tersinggung itu,” ujarnya.

Rekam jejak Saifullah sendiri bila ditelusuri di mesin pencari Google kerap berbicara tatkala salah satu menteri Kabinet Kerja diserang. Ia aktif bersuara membela sang menteri tersebut. (*)

Menteri Sosial Apresiasi Program KKN Unhas

Menteri Sosial Idrus Marham

Menteri Sosial Idrus Marham

Makassar, KABAROKE — Menteri Sosial Idrus Marham mengapresiasi kepeloporan Universitas Hassanudin (Unhas) menyusun program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang inovatif.
Program KKN perguruan tinggi bisa berkontribusi kepada upaya mengatasi masalah kemiskinan. Ini sejalan dengan upaya-upaya yang dilakukan Kementerian Sosial.
Menurut Mensos, menyelesaikan masalah kemiskinan tidak hanya dengan memberikan bantuan sosial.
“Namun juga dengan cara pendampingan dan transfer gagasan. Kegiatan KKN bisa menjembatani ide semacam ini.  Termasuk langkah Unhas menjadikan perbatasan sebagian lokasi KKN seperti  Asmat,” kata Mensos di Unhas Makassar, Kamis (/06/2018).
Di Unhas, Mensos memberikan sambutan pada acara Talkshow dan Pelepasan KKN Universitas Hasanuddin.
Hadir dalam acara ini sejumlah pejabat di antaranya Rektor Unhas  Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu, Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Agus Surya Bakti, dan Pj Gubernur Sulawesi Selatan Soni Sumarsono.
Dalam kesempatan ini, Mensos menantang mahasiswa untuk melakukan pengabdian masyarakat ke daerah perbatasan. “Kalau ada yang siap mengabdi ke daerah perbatasan, saya akan datang berkunjung dan memberikan bantuan dana,” kata Mensos.
Penguatan perbatasan sedang menjadi fokus program Kementerian Sosial. Saat ini Presiden Joko Widodo sudah intensif meningkatkan pembangunan infrastruktur perbatasan dengan memperbaharui berbagai fasilitas di sana.
“Tugas kita adalah juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di perbatasan. Karena kunci pertahanan di perbatasan adalah kesejahteraan masyarakat di sana,” kata Mensos.
Ada 41 kabupaten/kota yang berada di perbatasan yang menjadi fokus perhatian Kemensos. Dimana di daerah tersebut perlu dilakukan penguatan.
Menurut Mensos, pengabdian ke perbatasan adalah salah satu unsur dari tridharma perguruan tinggi.  “Jadi KKN hakikatnya adalah sinergitas tridharma perguruan tinggi,” kata Mensos.
“Dari aspek pendidikan, saudara bisa belajar dari rakyat. Rakyat biasa mengedepankan proses dalam mengatasi masalah hidupnya. Maka, jangan melihat hasilnya, tapi lihatlah prosesnya. Jika posesnya tidak jelas, maka tidak ada produktifitas. Pelajari kepemimpinan dan kearifan lokal di desa,” kata Mensos.
Unsur tridharma  perguruan tinggi ketiga adalah penelitian. Dalam konteks ini, Mensos meminta mahasiswa melakukan analisis terhadap berbagai masalah yang berlangsung di lokasi KKN.
“Rumuskan dalam bentuk analisis konseptual, yang terjadi di lingkungan saudara termasuk masalah mengatasi kemiskinan di desa. Maka saya tantang, coba anda berikan masukan kepada Kementerian Sosial saya akan bantu termasuk dengan bantuan dana,” katanya, disambut tepuk tangan hadirin.
Jika mahasiswa bisa menyusun konsep yang jitu mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat, kata Mensos, itu merupakan legasi  (warisan) yang patut dikenang di desa dimana mereka mengabdi.
Dalam kesempatan ini, Mensos juga menyerah bantuan uang sebesar Rp100.000.000 kepada Unhas.
Unhas melepas 4.560 mahasiswa untuk menempuh program KKN. Tujuannya ke berbagai pelosok tanah air. Baik di Sulawesi sendiri, Sumatera, kawasan perbatasan Sebatik (Kalimantan), dan ke luar negeri.
Desa Sejahtera Mandiri
Direktur Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat (PSPKKM) Kementerian Sosial Bambang Mulyadi mengatakan, program KKN bisa bersinergi dengan program Desa Sejahtera Mandiri (DSM) yang dipromosikan Kementerian Sosial.
Unhas adalah perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial dalam konteks pengembangan DSM.
“Ini adalah program yang sudah dirintis sejak era Menteri Khofifah Indar Parawansa,” kata Bambang Mulyadi.
Untuk mengatasi penyandang  masalah kesejahteraan sosial (PMKS), KKN dipandang punya nilai strategis.
Untuk menentukan apa yang bisa dikontribusikan Kemensos, pertama mahasiswa perlu melakukan assessment , tentang apa saja kebutuhan atau permasalahan di desa tujuan KKN.  Dari sini baru bisa ditentukan bentuk kontribusi berupa program apa yang bisa membantu masyarakat.
“Yang utama tentu kebutuhan dasar masyarakat. Misalnya akses terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan juga kesejahteraan. Untuk memenuhi ibu, sangat mungkin pula kita bermitra dengan instansi lain yang terkait,” kata Bambang.
Misalnya, bila ada kendala akses terhadap kesehatan, bisa melibatkan dinas kesehatan setempat. Demikian pula masalah pendidikan, bisa dengan dinas pendidikan.
“Kalau masyarakat desa minim dalam kualitas hunian, Kementerian Sosial memiliki program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang sudah kita kembangkan,” kata Bambang.
Kalau memang ada potensi ekonomi yang bisa dikembangkan, kemensos bisa membantu dengan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), misalnya.
Rektor Unhas Dwia Aries menyatakan, dengan KKN mahasiswa bisa belajar menghadapi masalah, mencari cara penyelesaiannya dan mengembangkan hubungan sosial yang baik dengan lingkungannya.
“Ini wahana mereka melatih kepemimpinan. Supaya mereka tumbuh menjadi pemimpin-pemimpin yang matang karena langsung berhadapan dengan masalah di lapangan,” katanya.
Sejak 2015, Kemensos sudah menjalin kerja sama dengan 23 perguruan tinggi negeri dan swasta. Ke depan, Kemensos tentu saja terbuka untuk memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi. (**)

Sumarsono Serukan Lawan Hoax

Plt Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono (dok net)

Plt Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono (dok net)

Makassar, KABAROKE — Penjabat Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono, bersama elemen kehumasan yang tergabung dalam Forum Humas Sulsel, sepakat sekaligus menyerukan melawan berita hoax atau berita bohong. “Mari kita masuk era digitalisasi, sekaligus menghormati nilai positif dan tekan nilai negatif yang namanya hoax,” kata Sumarsono, di Makassar.

Sumarsono setuju hoax untuk dilawan dengan cara gerakan sosialisasi melawan hoax. Jika ada berita negatif dan tidak jelas sumbernya, untuk dihapus (delete) dan tidak dibagikan (share). Untuk melawan hoax, sambung dia, tidak bisa lepas dari peranan humas. Maka, harus memahami dimensi kehumasan. Di antaranya yakni politik, sosial, etika dan hukum.

Dalam situasi dan dinamika politik dalam negeri yang saat ini luar biasa misalnya, Sumarsono menyebut peranan humas sangat dibutuhkan. Tenaga kehumasan harus memiliki ilmu yang mumpuni.

“Tidak bisa hanya ilmu kehumasan, tetapi memiliki wacana yang luas, dimensi politik dalam arti kebijakan. Humas itu corong kebijakan sebelum dikeluarkan,” sebutnya.

Menurut Sumarsono, humas harus memiliki pemahaman politik. Kalau tidak, luar biasa dampaknya pada masyarakat. Apalagi isunya sensitif. Sedangkan untuk dimensi sosial, setiap yang dikomunikasikan ke publik memiliki tanggungjawab sosial dan harus bisa dicerna dengan mudah.

“Tidak menimbulkan interpretasi apa-apa, tidak standar ganda, dan harus jelas untuk masyarakat. Tanggung jawab sosial yang ada yaitu memberikan informasi dan edukasi pada masyarakat. Jangan menimbulkan keresahan di masyarakat,” ujarnya.

Dimensi ketiga, lanjut Sumarsono, adalah etika dan hukum. Etika berbicara etis dan tidak etis, sedangkan hukum berbicara tentang benar dan tidak benar. “Tiga dimensi ini yang harus ditempatkan dalam membuat kebijakan kehumasan,” imbuhnya.

Pejabat humas harus juga mengidentifikasi dirinya dari kepala daerah yang dihumasi. Pejabat humas provinsi misalnya, harus bisa menyampaikan informasi selayaknya seorang gubernur. “Humas bukan hanya tentang berita media, tetapi juga bagaimana membangun relasi mendekatkan antara yang dihumasi dengan publik. Humas, kompas saya sekaligus corong saya,” ucapnya.

Baginya, sektor humas sangat penting dan kunci kepemimpinan itu ada di kehumasan.

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Sulawesi Selatan, Devo Khaddafi, menambahkan humas merupakan garda terdepan pemerintah dalam melawan hoax. Untuk itu, kehumasan yang tergabung dalam Forum Humas Sulsel melakukan gerakan melawan hoax atau berita bohong.

Sebagai garda terdepan, kami berinisiatif untuk melawan hoaks dengan membuat Gerakan Deklarasi Melawan Hoax, kita bersama-sama melawan,” tegasnya.

Hadirnya Penjabat Gubernur Sulsel secara langsung memberikan arahan, termasuk berbagi pengalaman melawan hoax saat menjabat sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta dan juga Pjs Gubernur Sulawesi Utara sangatlah penting. Apalagi saat ini, di Sulsel dan juga kabupaten-kota dihelat Pilkada Serentak 2018. (*)

1 2 3 4 543