Tuduhan Polisi Terhadap Aktivis Pakai Narkoba Tidak Terbukti

Pengurus Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) Makassar, Emen Lahuda berpose usai dibebaskan di kantor Polrestabes Makassar

Pengurus Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) Makassar, Emen Lahuda berpose usai dibebaskan di kantor Polrestabes Makassar

Makassar, KABAROKE — Tuduhan polisi yang dialamatkan kepada salah seorang pengurus dari Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) Emen Lahuda, diduga dibawah pengaruh narkoba, ditangkap saat menyampaikan orasi di Hari Sumpah Pemuda, tidak terbukti.

“Hari ini saya dinyatakan bebas dan tudingan kepada saya oleh Polrestabes Makassar mengkonsumi narkoba, tidak benar,” ucap Emen, seperti dilansir Antara, Selasa, 31 Oktober.

Dirinya ditangkap polisi di saat menggelar orasi dan dituduh sebagai pengguna narkoba dengan alasan gerak-gerik mencurigakan sehingga aparat berkesimpulan ia diduga mengkonsumsi narkoba.

Dari kejadian salah tangkap ini, nama baiknya dan lembaga GAM menjadi tercoreng, padahal tidak ada dasar yang kuat dirinya ditangkap malah dituding menggunakan narkoba ketika aksi, hanya dengan berasumsi melalui gerakan tubuh.

Tidak hanya itu, Emen ditangkap Satres Narkoba Polrestabes Makassar pada Sabtu (28/10) bahkan kala itu dibubarkan paksa saat aksi di bawah jembatan layang Makassar.

Selain itu, keganjilan lain, polisi berdalih hasil tes urine Emen dinyatakan positif Amfetamin atau bahan dasar Sabu, padahal dirinya tidak tahu menahu dari mana asal urine tersebut serta tidak diperiksa secara resmi, apalagi tidak ada barang bukti di temukan ditubuhnya.

“Saya tidak tahu dari mana asal tes urine tersebut, saya juga tidak punya barang bukti yang dimaksud sehingga dikatakan salah. Apakah ini salah satu bentuk kriminalisasi kepolisian terhadap kami,” ungkapnya mempertanyakan.

Kendati adanya dugaan upaya kriminalisasi terhadap dirinya maupun lembaga, pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengurus Pusat (PP) GAM untuk memikirkan langkah selanjutnya.

“Dari kejadian ini menjadi pengalaman berharga kami, saya pribadi tidak pernah mengkonsumsi barang tersebut, menyentuhnya saja saya jijik, lantas dianggap pengguna. Saya menyerahkan sepenuhnya ke PP GAM langkah apa selanjutnya akan ditempuh,” tegas dia.

Sebelumnya, Wakapolrestabes AKBP Hotman Sirait menyatakan salah seorang peserta aksi di bawah jembatan layang di Hari Sumpah Pemuda ditangkap anggota dan diduga mengkonsumsi narkoba terlihat dari gerak-geriknya saat menyampaikan orasi.

“Salah seorang mahasiswa kami amankan saat aksi di fly over, setelah diperiksa mahasiswa ini diduga positif ketika dites urine mengkonsumsi Amfetamine,” ucapnya kepada wartawan usai membubarkan aksi mahasiswa saat itu.

Di tempat terpisah, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Makassar saat mengelar temu wartawan menilai, apa yang diputuskan kepolisian menuduh mahasiswa menggunakan narkoba hanya dari gerakan adalah hal yang salah.

Tidak hanya itu, pihaknya juga mengutuk tindakan represif hingga dugaan pemukulan dilakukan oknum polisi terhadap peserta aksi dari PMII Kota Makassar pada 28 Oktober 2017 di depan kantor DPRD Kota Makassar hingga berujung bentrokan.

“Kami sangat kecewa dengan aparat, seharusnya mengayomi dan melayani serta memberikan kami ruang untuk menyampaikan pendapat dimuka umum yang dilindungi Undang-undang, tetapi malah sebaliknya melakukan tindakan penyerangan melanggar hukum,” tegas Wakil Ketua PC PMII Makassar, Zainal Rahman A Welliken.

Untuk itu, pihaknya menuntut dengan menyatakan sikap kepada Kapolrestabes Makassar segera mengevaluasi Wakapolrestabes Makassar OKBP Hotman Sirait sebagai komandan pengamanan kala itu.

“Kami menuntut kepada Kapoltabes Makassar mengevaluasi kinerja Wakilnya. Kami juga mendesak Kapolrestabes Makassar segera meminta-maaf secara kelembagaan kepada PMII Cabang Makassar secara terbuka atas terjadinya insiden tersebut termasuk kasus salah tangkap,” tegasnya.

Diketahui empat korban kader PMII yang mengalami pemukulan oknum aparat kepolisian saat aksi tersebut berlangsung masing masing, Ashari Bahar menjabat Ketua Umum PC PMII Makassar, Irdham Khaliq jabatan Ketua umum PK PMII Stimik Handayani, Nur Alam Syah menjabat Ketua Umum PR PMII Sistem Komputer Stimik Handayani dan Arlan selaku humas aksi. (***)

Baku Tembak dengan Densus 88, Dua Terduga Teroris di Bima Tewas

Detasemen Khusus alias Densus 88 Anti Teror [dok net]

Detasemen Khusus alias Densus 88 Anti Teror [dok net]

Bima, KABAROKE — Sebanyak dua orang terduga anggota kelompok teroris tertembak dalam kontak senjata antara tim Detasemen Khusus 88 Antiteror dengan kelompok teroris di lereng perbukitan Mawu Dalam, Desa Talapiti, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Senin.

“Yang tertembak adalah Amir alias Dance dan Yaman,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Rikwanto di Jakarta, Senin malam.

Dalam baku tembak tersebut, tim Densus berhadapan dengan empat pelaku bersenjata. Sementara dua orang pelaku lainnya yang diduga bernama Iqbal dan Nandar lolos dari kejaran petugas. Rikwanto menerangkan Iqbal, Nandar dan Yaman diketahui merupakan anggota kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Bima

Sementara Amir alias Dance merupakan anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan mendiang Santoso alias Abu Wardah. Para tersangka tersebut diduga terlibat dalam peristiwa penembakan terhadap polisi yang terjadi di Bima pada 11 September 2017. Dalam penangkapan Amir dan Yaman, tim Densus menemukan satu pucuk senjata rakitan yang diduga digunakan tersangka untuk menembak polisi. (***)

Di Bandara Palembang, Perempuan Ini Ditangkap Simpan Sabu di Anus

Ilustrasi

Ilustrasi

Palembang, KABAROKE — Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Selatan, Senin, menangkap perempuan asal Jakarta Timur, VJ (26) karena ketahuan membawa sabu seberat 489 gram yang disembunyikan dalam anus. Penangkapan bermula saat VJ yang baru saja turun dari maskapai penerbangan Air Asia dengan nomor penerbangan AK 453 di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang terlihat mencurigakan.

Petugas yang curiga langsung menggeledah VJ. Namun, hasil penggeledahan tersebut nihil. Belum puas, VJ akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan scanning ditubuhnya. Dari scaning itulah terlihat delapan kapsul berukuran besar berada dianusnya.

“Setelah dikeluarkan delapan kapsul besar tersebut berisi sabu,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur (Sumbagtim) M Aflah Farobi, Senin 30 Oktober 2017.

Dari penemuan tersebut, petugas akhirnya melakukan pemeriksaan terhadap VJ. Dia mengaku, telah membuang dua kapsul yang lebih besar di tong sampah toilet bandara.

“Jadi dua kapsul yang lebih besar itu dia buang saat akan pemeriksaan. Awalnya disembunyikan di selangkangan. Karena takut ketahuan akhirnya dibuang. Total ada 10 kapsul berisi sabu seberat 489 gram,” ujarnya. (***)

47 Jenazah Korban Kebakaran Gudang Mercon Dibawa ke RS Polri

Kebakaran Gudang Mercon Tewaskan Puluhan Orang [dok net]

Kebakaran Gudang Mercon Tewaskan Puluhan Orang [dok net]

Jakarta, KABAROKE — Kebakaran yang melanda gudang kembang api di daerah Kosambi, Tangerang, pada Kamis (26/10) kemarin menewaskan puluhan orang. Hingga Kamis malam, total jenazah yang dibawa ke Rumah Sakit Polri R.S Sukanto, Kramat Jati, Jakarta Timur, berjumlah 47 jenazah.

Terakhir, sebanyak delapan jenazah dibawa dari lokasi ke RS Polri. Jenazah tersebut dibawa dengan menggunakan dua mobil ambulans dengan masing-masing berisi empat kantong jenazah.

RS Polri sendiri telah menyiapkan Posko Disaster Victim Identifikasi (DVI) yang siap menampung laporan dari pihak keluarga, yang merasa kehilangan anggota keluarganya dalam kebakaran tersebut.

“Yang merasa kehilangan dipersilahkan membawa data gigi geligi korban. Atau bisa sampel darah keluarga, anak, ayah atau ibu,” ucap Kepala Bidang Dokter Kesehatan Polda Metro Jaya Kombes Umar Shahab, di RS Bhayangkara, Jakarta Timur, seperti dilansir republika.co.id, Kamis kemarin. (***)

Terduga Pelaku Bom Gubernur Sulsel Ditangkap di Lutim

Ilustrasi

Ilustrasi

Makassar, KABAROKE — Detasemen Khusus 88 Anti Teror menangkap seorang petani bernama Bakri di Desa Timampu, Kecamatan Towuti, Kabupaten Lutim, Sulsel, Selasa, 24 Oktober. Bakri ditangkap karena diduga terlibat dalam aksi teroris bom Gubernur Sulsel pada 2013.

Kepala Bidang Humas Polda Sulsel, Kombes Dicky Sondani, membenarkan penangkapan Bakri oleh Densus 88. Tim khusus penanggulangan aksi terorisme itu juga turut mengamankan istri Bakri yakni Ralima alias Mama Nurul. Bakri sendiri diketahui sudah berstatus tersangka.

“Iya benar, Densus 88 telah melakukan penangkapan terhadap seorang petani berinisial B yang merupakan DPO kasus bom Gubernur Sulsel pada 2013 lalu. Yang bersangkutan ditangkap di Desa Timampu, Lutim pada pagi tadi,” kata Dicky, saat dikonfirmasi Selasa, 24 Oktober.

Dicky mengungkapkan tidak bisa memberikan penjelasan detail mengenai penangkapan Bakri. Musababnya, kasus terorisme merupakan kewenangan Densus 88. Yang pasti, Bakri memang sudah lama dicari oleh aparat Polri atas dugaan keterlibatannya dalam aksu terorisme.

“Memang sudah menjadi DPO sejak 2013 lalu. Selanjutnya, Densus 88 akan membawa yang bersangkutan ke Jakarta untuk proses pengusutan lebih lanjut,” terang Dicky.

Bakri diduga terlibat dalam aksi pelemparan bom terhadap Gubernur Syahrul, 11 November 2012 silam. Kala itu, Syahrul dilempar bom saat memberikan kata sambutan pada kegiatan jalan bersama, sebagai rangkaian pelaksanaan HUT Golkar Makassar.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kabaroke, Bakri memang terlibat dalam aksi teror bom Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, pada rangkaian HUT Golkar di Makassar pada 2013. Bakri diduga merupakan orang yang memberikan bom pipa dan korek api kepada tersangka lainnya yakni Jodi dan Awaluddin.

Bakri juga diketahui sempat mengikuti tausiah dengan materi cara pembuatan bom lontong. Materi perakitan bom diajarkan oleh Abu Uswah di kebun milik Muhtar Hadi. (***)

Penjual Batagor di Gowa Diciduk Pakai Baju Cakar Bergambar Palu Arit

Yusep Diamankan Gara-gara Pakai Baju Bergambar Palu Arit

Yusep Diamankan Gara-gara Pakai Baju Bergambar Palu Arit

Makassar, KABAROKE — Yusep (22), penjual batagor asal Garut diamankan di Jalan Abdul Rasyid Dg Lurang, Kabupaten Gowa, Sulsel, Rabu, 18 Oktober, sekitar pukul 19.30 Wita. Yusep diciduk lantaran mengenakan baju berlambang palu arit yang identik dengan logo Partai Komunis Indonesia (PKI).

Yusep diamankan oleh personel Kodim 1409/Gowa, Pelda Eddy Syam, sesaat setelah menunaikan Salat Isya di Masjid Al-Hijrah Paccinongan. “Yang bersangkutan diamankan karena memakai baju yang ada lambang palu aritnya,” kata Kepala Bidang Humas Polda Sulsel, Kombes Dicky Sondani.

Dicky mengungkapkan Yusep diamankan setelah Pelda Eddy menghubungi personel Inteldam 1409/Gowa. Yusep ditangkap setelah sebelumnya diikuti sekeluarnya dari masjid. Selanjutnya, pria yang belum lama tinggal di Gowa itu dibawah ke Ruangan Unit Inteldam 1409/Gowa untuk dimintai keterangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Yusep mengaku membeli baju berlambang palu arit saat masih di Jambi. Baju dengan logo terlarang dibelinya seharga Rp10 ribu dari penjual pakaian bekas. “Yang bersangkutan beli bau itu di salah satu toko penjual pakaian bekas di Jambi seharga Rp10 ribu,” tuturnya.

Yusep mengaku sebenarnya sudah dua kali mengenakan baju berlambang palu arit, tapi baru kali ini bermasalah. Anak ketujuh dari 12 bersaudara itu bahkan sudah pernah diperingati oleh bosnya. Tapi, ia tetap memakai baju tersebut dengan alasan seluruh pakaiannya sementara dicuci.

“Penjual batagor itu ngakunya tidak tahu menahu arti lambang palu arit karena tidak lancar membaca dan minim pengetahuan tentang hal tersebut,” jelas Dicky.

Adapun Yusep diketahui memang tidak lulus SD. Pendidikan terakhirnya hanya sampai kelas 5 SD, sebelum akhirnya memutuskan mulai bekerja. Ia pun masih tergolong baru di Gowa. Tercatat Yusep ke Gowa melalui Makassar pada Juli 2017 atas panggilan kerabat yang juga atasannya bernama Yadi. (***)

Ngeri! 11 Warga Yahukimo Meninggal Misterius

Iluatrasi

Iluatrasi

Yahukimo, KABAROKE — Sebanyak 11 warga Distrik Samenage, Kabupaten Yahukimo, Papua meninggal secara misterius pada Oktober 2017 setelah mengalami gejala rambut rontok, badan bengkak, dan kulit terkelupas.

Pastor John Jonga Pr bersama masyarakat Yahukimo mengatakan sebelumnya telah dikirim kader kesehatan gereja untuk memberikan pertolongan bagi 11 orang tersebut, tetapi karena diagnosis pasti tidak diketahui sehingga belasan warga itu tidak dapat tertolong.

“Mulai dari Mei sampai sekarang sudah lebih dari 40, hampir 50 orang yang meninggal, karena data terakhir dalam bulan Oktober ada tambahan 11 orang. Dalam bulan Oktober ini baru kemarin pemerintah mengutus seorang dokter yang sudah berangkat kemarin. Saya tidak tahu apakah satu dokter ini mampu melayani warga sembilan desa di sana atau tidak,” katanya saat jumpa pers di Wamena, Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya, Rabu (18/10).

Berdasarkan informasi dari kader kesehatan yang ditempatkan pihak gereja di Samenage, menurut pastor John, sebelum meninggal, masyarakat mengalami gejala-gejala diagnosis yang tidak diketahui secara pasti oleh kader yang ditempatkan di sana. “Saya dengar dari kader kesehatan, kematian terjadi setelah masyarakat mengalami gejala badan bengkak, rambut rontok, sesak nafas,” katanya.

Di tempat yang sama, Kader Kesehatan Gereja yang bertugas di Samenage Habel Lokon mengatakan, kesehatan masyarakat di Samenage kurang baik sebab banyak pasien mengalami sesak napas, cacingan, mencret, kudas, lemah, kulit terkelupas, dan rambut rontok.

“Sebelas orang yang meninggal ini terhitung mulai tanggal 9 Oktober sampai pertengahan bulan. Sebelum meninggal pasien mengalami gejala telinga tuli, kulit terkelupas, rambut rontok, baik orang dewasa, pelajar SMA, dan SD,” katanya.

Untuk memberikan pertolongan sebelum pasien meninggal, Habel mengatakan memberikan Tetra, Amocxcilin, vitamin karena beberapa kejadian fisik pada pasien seperti kulit terkelupas dan kurus.

Sekretaris Desa Hubi Lokon, Samenage Niko Huge mengatakan kepala puskesmas pembantu (pustu) dan kepala puskesmas yang ditempatkan di Samenage tidak pernah berada di tempat walau mereka terus menerima gaji dan tunjangan dari pemerintah.

“Biasa kami ditolong oleh pastor (Pastor John Jonga Pr) apabila masyarakat terkena penyakit. Pastor bukan kepala puskesmas, tetapi yang menyelamatkan masyarakat adalah pastor. Ada suster yang diutus oleh pastor John juga ke kampung kami. Kami minta kepala pustu dan kepala puskesmas diganti. Kami minta orang baru,” katanya.

Hal yang sama disampaikan Kepala Suku Haleroma Emanuel Esema. Menurut dia, beberapa tahun terakhir petugas kesehatan dan pendidikan yang ditempatkan di sana tidak berada di tempat.

“Pemimpinnya tidak ada yang serius, baik guru, manteri, sehingga banyak masyarakat yang korban. Selama ini kami harapkan mantri adat sehingga kami tidak tertolong. Kepala puskesmas dan pustu harus diganti. Itu salah satu masukan dari kami kepada pemkab. Beberapa tahun ini pastor sendiri yang berjuang menyelamatkan kami, sementara petugas yang ditempatkan pemerintah tidak ada di tempat,” katanya.

Kepala Desa Muke, Distrik Semenage, Saha Yagaze Hugi mengatakan kepala puskesmas dan kepala pustu harus bertanggungjawab terhadap kematian warganya karena petugas tidak menjalankan tugas sehigga masyarakat meninggal.

“Orang-orang sudah mati, jadi kami harapkan ada tanggungjawab dari pemerintah (kepala puskesmas dan kepala pusat pembantu kesehatan), jangan ambil gaji saja, tetapi tidak melakukan pelayanana,” katanya. (***)

Terlibat Pengiriman 5 Kg Sabu, Oknum Polisi di Parepare Ditahan

Ilustrasi

Ilustrasi

Makassar, KABAROKE — Seorang oknum polisi terlibat dalam pengiriman lima kilogram sabu-sabu dari Kalimantan Utara ke Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan.

“Berdasarkan hasil penyelidikan dan pengembangan anggota, ada oknum polisi yang terlibat dalam pengiriman narkoba itu,” ujar Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani.

Ia yang mendampingi Kapolda Sulsel Irjen Pol Muktiono saat memimpin acara rilis hasil penyidikan kasus narkoba itu di Kota Parepare mengatakan keterlibatan oknum polisi dalam kejahatan adalah pelanggaran berat.

Bahkan, katanya, Kapolda Sulsel menyatakan bahwa keterlibatan oknum aparat penegak hukum adalah bentuk dari pengkhianatan terhadap undang-undang maupun kode etik profesi.

“Itu adalah pengkhianatan terhadap undang-undang dan kode etik profesi, maka pasti akan ada sanksi berat yang akan menantinya sesuai dengan peraturan yang berlaku,” katanya.

Dicky menyebut, oknum anggota yang terlibat itu berpangkat Brigadir Polisi (Brigpol) dan bertugas di Polres Parepare dengan inisial HS. Oknum polisi itu juga sudah ditahan di sel Polres Parepare.

“Setelah hasil pmeriksaan dan interogasi dilakukan di Polres Parepare, baru kemudian dibawa ke polda untuk proses lebih lanjut,” terangnya.

Ia memaparkan, dalam penyelundupan sabu-sabu Brigpol HS berperan sebagai perantara dan menjadi penghubung antara bandar sabu-sabu yang berada di lembaga pemasyarakatan kepada pemakai atau kurir.

Sebelumnya, Jumat, 13 Oktober 2017, sepasang suami istri diamankan pihak kepolisian karena diduga sebagai pemilik sabu-sabu lima kg di Pelabuhan Nusantara Parepare.

Sabu-sabu yang terbagi dalam jumlah lima paket besar dan dikirim menggunakan KM Thalia dari Kalimantan Utara tersebut digagalkan jajaran Polsek Kawasan Pelabuhan Nusantara (KPN) Polres Parepare. (***)

Baru Sehari Pimpin DKI, Anies Langsung Dipolisikan

Gubernur DKI Anies Baswedan (dok net)

Gubernur DKI Anies Baswedan (dok net)

Jakarta, KABAROKE — Anggota ormas Gerakan Pancasila melaporkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Bareskrim Polri berkaitan dengan penggunaan kata pribumi dalam pidato Anies usai dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

“Hari ini kami bersama pengacara kami dan BMI melaporkan Bapak Anies,” kata anggota Gerakan Pancasila Jack Boyd Lapian di Kantor Bareskrim, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Selasa malam.

Dalam laporannya tersebut, Jack Boyd didampingi organisasi sayap PDI Perjuangan, Banteng Muda Indonesia (BMI). Laporan ini terdaftar dengan nomor LP1072/X/2017/Bareskrim tertanggal 17 Oktober 2017. Dalam laporan itu, Anies dituduh melakukan tindak pidana diskriminatif ras dan etnis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf B ke 1 dan 2 dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Menurut Jack, dengan menggunakan istilah pribumi, Anies bisa dianggap telah melanggar Instruksi Presiden Nomor 26/1998 yang melarang penggunaan istilah pribumi dan nonpribumi untuk menyebut warga negara. Inpres tersebut melarang penggunaan kata pribumi dan nonpribumi dalam penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, hingga penyelenggaraan pemerintahan.

“Sejak ada Inpres itu tidak boleh ada lagi istilah pribumi dan nonpribumi,” katanya.

Tak hanya itu, Anies dinilai telah mengabaikan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Pihaknya menyesalkan penggunaan kata yang dipilih oleh mantan Menteri Pendidikan tersebut.

“Terkait dengan bahasa beliau bicara mengenai pribumi yang dulu kalah, sekarang pribumi harus menang. Ini pribumi yang mana, pribumi Arab, Cina, atau pribumi yang betul asli Indonesia. Itu yang mau kami klarifikasi,” katanya.

Dalam laporan tersebut, pihaknya turut menyertakan video rekaman pidato Anies kepada polisi sebagai barang bukti.

Berikut petikan pidato Anies yang menjadi kontroversi tersebut: Jakarta ini satu dari sedikit kota di Indonesia yang merasakan kolonialisme dari dekat, penjajahan di depan mata, selama ratusan tahun. Di tempat lain mungkin penjajahan terasa jauh, tapi di Jakarta bagi orang Jakarta yang namanya kolonialisme itu di depan mata. Dirasakan sehari hari. Karena itu, bila kita merdeka maka janji-janji itu harus terlunaskan bagi warga Jakarta.

Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan pepatah Madura itik telor, ayam singerimi. Itik yang bertelor, ayam yang mengerami. (***)

Pemuda Muhammadiyah Laporkan Situs Penyebar Hoax ke Polisi

Ilustrasi

Ilustrasi

Jakarta, KABAROKE — Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah melaporkan situs Seword.com ke Badan Reserse Kriminal Polri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Laporan disampaikan pada Selasa (10/10/2017) sore oleh Ketua Bidang Infokomtel PP Pemuda Muhammadiyah Siswanto Rawali.

“Situs tersebut kami nilai sebagai salah satu produsen hoax selama ini,” kata Siswanto, seperti dilansir dari kompas.com, Rabu, 11 Oktober.

“Terbukti dari postingan-postingan opini yang dimuat  merupakan tulisan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kevalidannya. Lebih bersifat tendensius,  menyebar kebencian dan memancing provokasi bernuansa SARA,” lanjut dia.

Ada dua pihak yang menjadi dilaporkan. Pertama, adalah pemilik situs seword.com. Kedua, adalah penulis opini dengan konten yang dinilai bermuatan tendensius dan mengandung provokasi SARA.

Dua pihak tersebut diduga melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tepatnya Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2.

Dalam pelaporannya, PP Pemuda Muhammadiyah turut membawa bukti sejumlah berkas yang menunjukkan bahwa Seword.com telah menyebarkan kebencian di dunia maya.

“Kami tidak ingin jagad informasi komunikasi kita dipenuhi dengan hoak dan ujaran kebencian yang dipicu oleh berbagai kepentingan,” ujar Siswanto.

Siswanto berharap, kepolisian dan Kominfo bisa segera menindaklanjuti laporan ini.

Ia mengingatkan pemerintah untuk melakukan pemberantasan hoaks dan ujaran kebencian tanpa pandang bulu. Tak perduli apakah hoaks dan ujaran kebencian itu menguntungkan atau merugikan pemerintah.

“Kalau tidak, pemerintah bisa dianggap memelihara kelompok penyebar isu yang menguntungkan penerntah. Sementara, yang kritis terhadap pemerintah tanpa pelaporan pun langsung ditindak,” kata dia.

Kompas.com sudah mencoba meminta tanggapan pemilik Seword.com, Alifurrahman S Asyari, sejak rencana pelaporan ini muncul pada Jumat pekan lalu.

Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban dari yang bersangkutan. (***)

1 2 3 4 67