Pemerintah Ingin Anggota DPR, DPD, TNI, Pejabat yang Maju Pilkada Harus Mundur

KABAROKE – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengemukakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat akan mengirimkan ampres (amanat presiden) ke DPR, yang berkaitan dengan revisi mengenai Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ia menyebutkan, seluruh aturan Mahkamah Konstitusi akan dimasukkan dalam revisi Undang-undang Pilkada.

“Evaluasi tahapan-tahapan Pilkada, kalau ada tahapan pilkada, sengketa tahapan pilkada mau menggunakan dari Bawaslu, KPU atau MA, ini akan ditunggalkan misalnya,” kata Tjahjo kepada wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (15/3) petang.

Mendagri menegaskan, pemerintah ingin memastikan juga bagi anggota DPR, DPD, TNI, pejabat tetap mundur. Sebab, kalau tidak ini akan bisa menggunakan kewenangannya dalam tanda kutip. Adapun menyangkut anggaran, menurut Tjahjo, anggaran itu tetap dibebankan kepada daerah. Ia meyakini, kalau daerah itu bisa mengaturnya dengan baik.

“Kemarin 269 toh juga cukup tercukupi. Nanti Pak Wamen (Wakil Menteri Keuangan) bisa menjelaskan pos-pos yang memungkinkan khususnya untuk keamanan dan sebagainya,” jelas Tjahjo.

Mendagri menambahkan, ada hampir 16 poin perubahan dalam revisi UU Pilkada, dan sudah ada harmonisasi dengan Menteri Hukum dan HAM, Setneg, dan  Setkab,  sehingga mudah-mudahan sehari dua hari ini ampres-nya akan dikirimkan ke DPR.

“Mudah-mudahan setelah masa reses DPR awal Maret kita sudah bisa kerja, paling lambat mudah-mudahan satu bulan selesai, sehingga KPU sudah bisa melakukan perubahan-perubahan yang berkaitan dengan peraturan KPU, Bawaslu setelah undang-undang ini berjalan pada bulan April. Mudah-mudahan ini 107 pilkada di tahun depan bulan Februari ini tahapannya sudah bisa dimulai pada bulan Mei, April-Mei oleh KPU,” kata Tjahjo.

Mengenai arahan Presiden, menurut Mendagri, tetap dikaji juga tahapan yang paling krusial yaitu Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) serentak di tahun 2019, kemudian Pilkada sisa karena menyangkut mayoritas kepala daerah Gubernur khususnya di tahun 2018.

Tapi secara prinsip,  lanjut Tjahjo, pemerintah sudah menugaskan Kemendagri dan Kementerian Hukum dan HAM untuk mewakili Presiden membahas revisi undang-undang pilkada khususnya yang setiap tahun akan dilaksanakan. (imn)

Heboh! Foto Ibu Ani Yudhoyono Nyapres, Jadi Tranding Topik Di Twitter

KABAROKE –  Foto Ani Yudhoyono bakal menjadi capres di Pemilu 2019. Sehentak, membuat heboh netizen. Bahkan, istri dari Mantan Presiden Ke enam RI, Susilo Bambang Yudhoyono menjadi trending topik di Twitter.

Rupanya banyak netizen yang kaget melihat postingan dari akun resmi partai Demokrat ini. Ada yang merespon positif namun juga ada yang negatif.

“Keren benar kalo Bu Ani jadi nyapres,” komentar seorang netizen.

“Bu Ani nyapres,seriously?” komentar netizen lainnya.

Terkait hal itu. Waketum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf sebelumnya mengatakan, jika partainya merindukan saat kepemimpinan dua periode SBY.

Menurutnya, dengan majunya Ani. Dapat menjawab kerinduan tersebut.

“Kalau kalian tanya saya, tentunya Demokrat mencari kader. Di Demokrat kita punya figur sentral yang kita anggap selama ini jadi kesatuan itu Pak SBY,” ujar Nurhayati, saat dikonfirmasi, Selasa, (15/03/2016).

“Kalau Pak SBY nggak mau, ya gimana kalau calonkan Ibu Ani. Memang kader menginginkan. Dulu 2014 juga kan.” lanjutnya

Lebih lanjut. Nurhayati menilai kemampuan Ani Yudhoyono tak kalah dengan Hillary Clinton.

“Lebih dari Hillary Clinton, jangan dibandingin dengan Hillary Clinton,” ungkapnya.

Seperti yang diketahui. Kabar tentang pencalonan Ani Yudhoyono ini mencuat sejak Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul, membenarkan tentang pencalonan mantan ibu negara tersebut

Kepala Daerah Konsumsi Narkoba, DPR Akan Revisi UU Pilkada

Jakarta, KABAROKE – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria mengatakan, dalam revisi UU Pilkada. Akan memberatkan sanksi kepada kepala daerah yang terlibat narkoba.

Hal itu dilakukan pasca ditangkapnya Bupati Ogan Ilir yang kedapatan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Yang dinilai telah mencoreng nama baik pemimpin daerah.

“Kita akan cari solusi dalam revisi UU Pilkada beri sanksi seberat-beratnya. Umpamanya kalau sebelum pelantikan terbukti ada pemakai kita diskualifikasi. Dalam proses berjenjang 5 tahun kepala daerah akan tes narkoba setiap satu tahun sekali,” ujar Ahmad Riza Patria di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (15/3/2016).

Tak hanya itu, Nantinya. Ia meminta KPU Daerah melakukan kerjasama dengan rumah sakit terkait untuk melakukan tes urine  bagi calon kepala daerah.

“Selain periksa jasmani rohani, periksa si calon kepala daerah terlibat narkoba atau tidak. Sampai RS mengeluarkan keterangan,” tandas politisi Partai Gerindra itu.

Seperti yang diberitakan. Noviadi resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalagunaan narkoba oleh BNN, setelah sebelumnya pada Minggu (13/03/2016) BNN sang Bupati ditangkap di rumah pribadinya, Jalan Musyawarah III, Kelurahan Karanganyar Gandus, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

Selain menangkap Bupati Ogan Ilir, BNN juga menangkap tiga orang yang merupakan kaki tangan Ahmad. Ketiganya berinisial MU (29), DA (31) seorang pegawai negeri sipil, dan JU (38) security yang bekerja di rumah dinas Bupati Ogan Ilir.

Kasus ini terbongkar berkat mulut bandar narkoba berinisial ICN (38). ICN merupakan pegawai negeri sipil yang bekerja di Rumah Sakit Jiwa di Palembang.

Akibat kasus ini, keempat tersangka dijerat Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 127 (1a), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman minimal empat tahun dan maksimal 12 tahun penjara

April, Pemerintah Cabut Sanksi PSSI

KABAROKE — Persepakbolaan Indonesia segera aktif kembali. Pemerintah RI berjanji mencabut sanksi pembekuan PSSI pada April 2016.

Janji pencabutan sanksi PSSI tersebut diperoleh Ketua Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI, Agum Gumelar, usai bertemu Presiden Joko Widodo. Agum dan presiden membicarakan kondisi persepakbolaan Indonesia di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 15 Maret 2016.

“Saya tadi katakan sudah berbunga-bunga masyarakat bola di Indonesia tapi kok jadi begini lagi. Saya mohon bisa cepat selesai karena selama ini kita terus kena sanksi FIFA, kita sangat terpuruk, kita terkucil dengan dunia luar yang berkaitan dengan sepak bola,” kata Agum Gumelar, dilansir Antara.

“Beliau (presiden) kemudian menyampaikan bahwa beliau sudah kasih petunjuk kepada Menpora bahkan menanyakan Menpora, kapan ini selesai dicabut, katanya April ya. Katanya. Jadi Menpora menjanjikan bulan April, kata Presiden,” sambung Agum.

Agum sangat yakin bahwa pencabutan sanksi terhadap PSSI itu akan segera dilakukan. Pihaknya akan menunggu sampai April hingga sanksi tersebut dijanjikan akan dicabut.

Menurut Agum, pihaknya tidak bisa memaksa kepada siapapun, hanya berharap presiden memberikan petunjuk yang pasti kepada Menpora.

“Saya rasa positif sekali dan beliau sangat menyadari betul bahwa kompetisi sepak bola ini sangat dominan peranannya dalam proses pembinaan sepak bola di Tanah Air. Beliau sangat mengerti,” tutup Agum. (Sdc)

Surya Paloh Mengancam Akan ‘Tendang’ Kader Yang Belum Serahkan LHKPN

Jakarta, KABAROKE – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menegaskan. Pikaknya akan segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kadernya yang menjabat dipemerintahan, ke Komisi Pemberantasan Korpsi (KPK).

Ia mengaku sampai dengan saat ini. pihaknya sedang mempersiapkan laporan harta kekayaan tersebut.

“Kita ambil positif thinking saja mereka mungkin sedang mempersiapkan,” tukas Surya Paloh, Selasa (15/3/2016).

Kedepannya. Paloh berjanji akan mendorong kadernya untuk segera menyerahkan LHKPN. Jika tidak, Paloh mengancam akan menendang kader NasDem yang tetap ‘bandel’ tidak melaporkan jumlah total hartanya tersebut

“Pejabat negara maupun legislator masih memiliki waktu untuk segera memberitahukan LHKPN kepada KPK. Partai NasDem jelas kalau ada yang belum serahkan laporan (LHKPN) akan dibantu,” kata Paloh

Seperti yang diketahui sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan 37,2 persen anggota DPR belum melaporkan LHKPN padahal KPK telah mengirimkan dua kali surat pemberitahuan.

Berdasarkan Pasal 5 poin 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, anggota DPR selaku penyelenggara negara wajib melaporkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.

Jalur Independen Diperberat. Ruhut Tetap Yakin Ahok Akan Menang

Jakarta, KABAROKE – Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengaku yakin, jika Basuki T Purnama (Ahok) akan kembali memimpin Jakarta.

Walaupun saat ini Komisi II DPR sedang memproses revisi UU Pilkada Nomor 8 Tahun 2015. yang isinya akan memperberat syarat pengajuan calon independen di Pilkada 2017 dan menaikkan syarat dukungan pencalonan jalur independen menjadi 15 hingga 20 persen KTP dukungan. Ia menilai tak masalah dengan hal itu. Ia yakin seberat apapun Ahok pasti akan menang diJakarta
“Aku takut belum Pemilu, dia (Ahok) sudah menang, relawan yang ngasih KTP makin banyak. Takut nanti kalau dinaikkin terus enggak sempat kita Pilkada karena sudah menang. Ini snow ball,” kata Ruhut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3).

“Dicekal seperti apa pun Ahok pasti menang,”lanjutnya.

lebih lanjut, Ruhut beranggapan, majunya Ahok sebagai calon independen karena ketidak percayaanya. Ini seharusnya, lanjut Ruhut. membuat partai politik mengoreksi diri.

“Ini introspeksi untuk partai politik,” ucapnya.

Calon Gubernur DKI Ini Mengaku Tak Akan Gentar Saingi Ahok

Jakarta, KABAROKE – Calon Gubernur Jakarta, Muhamad Idrus, mengaku tak gentar menghadapi kekuatan dari para pesaingnya, termasuk Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

“Kalau Pak Ahok punya dukungan dari pengusaha besar yang tergabung dalam sembilan naga, maka saya punya dukungan dari sembilan wali,” ujarnya, Jakarta, Selasa (15/3/2016).

Bahkan ia mengaku, dalam waktu dekat ini akan melakukan ziarah ke petilasan Wali Songo. Selain sebagai bentuk penghormatan, kepada para pembawa ajaran Islam di Nusantara, dia menjadikan semangat para pendahulu tersebut sebagai panutan.

“Saya ingin dalam berjuang sebagai bakal calon gubernur ini, saya memiliki semangat seperti para wali yang selalu bersungguh-sungguh dalam melakukan siar agama,” tutur Idrus.

Selain itu. Untuk membuktikan keseriusannya membangun Jakarta, Ia mengaku sudah menggerakkan ribuan relawan di Jakarta, yang langsung turun kelapangan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat untuk kemajuan Ibu Kota tercinta.

“100 ribu relawan Jakarta Keren sudah siap. Mereka turun menyapa warga DKI dengan cara yang kreatif, baik dan ramah,” kata Idrus.

“Semuanya berawal dari mimpi. Jadi jangan pernah takut bermimpi. Saya berniat maju sebagai gubernur, juga didasari impian untuk melihat Jakarta ini menjadi kota yang jauh lebih baik lagi di masa mendatang,” pungkasnya.

Sepanjang 2016, DKPP Sudah Berhentikan 28 Orang

KABAROKE – Selama pelaksanaan Pemilukada serentak tahun 2015, tidak lepas dari masalah. Hal ini berdasarkan jumlah pengaduan yang masuk ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sedikitnya, selama 2015 DKPP telah menerima sebanyak 247 perkara.

Komisioner DKPP Saut H Sirait merinci, dari jumlah 247 tersebut yang paling banyak berasal dari Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah 45 perkara. Kedua, daerah Jawa Timur sebanyak 28 perkara dan ketiga adalah Papua sebanyak 13 perkara.

“Daerah yang tidak ada pengaduan adalah DKI Jakarta, Jambi, Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara. DKI Jakarta dan Aceh karena tidak ada Pemilukada,” katanya dalam acara Diskusi Terfokus dengan tema Tinjauan Kritis Atas Pelaksanaan Pilkada dan Revisi Undang-Undang Pilkada dalam Perspektif HAM di kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (14/3).

Dari pengaduan yang masuk selama tahun 2015, DKPP telah memberhentikan tetap sebanyak 44 penyelenggara Pemilu, pemberhentan sementara sebanyak empat orang dan merehabilitasi sebanyak 282. Sedangkan sanksi peringatan sebanyak 125 orang.

Ada pun tahun 2016, pengaduan yang masuk tertinggi dari Sumatera Utara sebanyak 18 perkara. Kedua, Papua sebanyak 13 perkara dan ketiga adalah Bengkulu sebanyak 12 perkara. Selama tahun 2016, DKPP telah memberhentikan sebanyak 28 orang, sanksi peringatan sebanyak 88 orang dan merehabilitasi sebanyak 181 orang.

“Ada lima kategori pengaduan pelanggaran kode etik terbanyak selama tahapan Pemilukada. Pertama, tidak teliti. Kedua, tidak memperbaiki kesalahan. Ketiga, perlakukan tidak sama. Keempat, pelanggaran hukum. Terakhir, penyuapan,” jelas mantan anggota KPU RI itu. (imn)

KPU: Tahapan Pilkada 2017 Dimulai Setelah NPHD Diteken

KABAROKE – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ida Budhiati menyatakan bahwa KPU akan merancang ketentuan yang mengatur batas waktu bagi penyelenggara pemilu untuk mendapatkan kepastian anggaran dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2017.

Hal tersebut disampaikan dalam Uji Publik Rancangan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada Tahun 2017, Senin (14/3) di Ruang Sidang Utama Gedung KPU. “Kepastian anggaran yang dipahami oleh penyelenggara pemilihan adalah ditandatanganinya NPHD, Nota Perjanjian Belanja Hibah,” jelas Ida.

Adanya rancangan ketentuan tersebut didasari atas evaluasi penyelenggaraan pilkada serentak 2015. Salah satu hambatan yang mengemuka pada pelaksanaan Pilkada 2015 ialah ketidakpastiaan anggaran yang mengakibatkan terdapat tiga daerah otonomi baru yang tidak dapat melaksanakan pilkada pada tahun 2015 lalu.

Ketentuan tersebut masuk dalam draft Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pilkada Tahun 2017. Dalam Pasal 8 huruf a disebutkan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menunda tahapan penyelenggaan pemilihan apabila sampai dengan pembentukan PPK dan PPS belum tersedia anggaran pemilihan.

Bahwa batas waktu penandatangan NPHD sebelum ada keputusan penundaan tahapan ialah 30 April 2016 sebelum dibentuknya badan ad hoc penyelenggara pemilu. Ida berpendapat kebijakan tersebut adalah suatu upaya melindungi dan menyelamatkan banyak pihak.

Komisioner KPU RI Divisi Hukum ini menjelaskan akan ada banyak pihak yang menjadi korban, baik dari penyelenggara maupun peserta pemilu apabila tahapan tetap dilanjutkan tanpa adanya kepastian anggaran.

“Lebih memberikan kepastian hukum dan lebih menjamin keadilan bagi banyak pihak apabila kita tahu sejak awal tidak ada kepastian, maka tidak dilaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, ditunda” ungkap Ida.

Berkaitan dengan batas waktu penundaan tahapan pilkada, Ida mengatakan bahwa hal tersebut sangat bergantung pada bagaimana respon pemerintah terkait ketidakpastian anggaran tersebut. Apabila pemerintah cepat merespon, KPU akan menjadwalkan ulang jadwal tahapan penyelenggara Pilkada sehingga pelaksanaan pilkada tetep serentak pada tahun 2017. (imn)

ICW Minta KPU Berlakukan Pembatasan Belanja Kampanye Kandidat

Sumber : Istimewah

Sumber : Istimewah

KABAROKE – Anggota Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW), Donal Fariz meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar diberlakukan pembatasan belanja kampanye kandidat.Sebab, Ia menilai masih sangat rawan terjadi aktivitas politik uang dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Soal politik uang, misalnya pemberian suap kepada pemilih, belakangan semakin terbuka di publik,” kata Donal di Jakarta, Senin (14/3/2016).

Menurutnya, pembatasan belanja kampanye tersebut bisa dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah dan standar biaya daerah.

Ia melihat adanya penurunan aktivitas kampanye melalui atribut. Sehingga, kata Donal, bukan tidak mungkin uang yang dimiliki kandidat akan digunakan untuk tujuan lain dalam kampanye, seperti membagikan uang dalam jumlah tertentu kepada masyarakat.

Dijelaskan, fenomena praktik politik uang yang diberikan kepada pemilih disebabkan karena partai tidak memberikan pendidikan yang baik kepada pemilih. Pemilih menjadi tidak sadar bahwa ada unsur tindak pidana dalam menerima uang suap dari pasangan calon.

Donal menambahkan, bahwa perlu adanya sanksi kepada masyarakat yang menerima uang suap dalam Undang-Undang Pilkada. “Sanksinya cukup denda saja, dengan sistem peradilan cepat. Tidak perlu dengan hukum pidana biasa karena waktunya lama dan biayanya tinggi,” tambahnya. (Rmt)

1 349 350 351 352 353 355