PDIP Klaim 78 Kadernya Menangi Pilkada Serentak 2018

Kader PDIP

Kader PDIP

Jakarta, KABAROKE — PDI Perjuangan menjadi partai yang paling banyak memenangkan kadernya sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui pilkada serentak tahun 2018.

“Hal ini menunjukkan keberhasilkan kaderisasi secara sistematis yang dilakukan PDI Perjuangan,” Sekretaris Badan Pendidikan dan Latihan Pusat (Badiklatpus) DPP PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu (30/6/2018).

Eva mengatakan hal itu menanggapi hasil yang dicapai PDI Perjuangan pada penyelenggaraan pilkada di 171 daerah pada 27 Juni lalu. Dari pelaksanaan pilkada serentak tersebut, PDI Perjuangan berhasil menempatkan sebanyak 78 kadernya menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pada pilkada provinsi, PDI Perjuangan menang di enam provinsi dari 17 pilkada provinsi, meliputi Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

“Dari enam provinsi tersebut ada empat kader partai yang menjadi gubernur dan tiga kader partai yang menjadi wakil gubernur,” katanya.

Kemudian, di tingkat kabupaten/kota, dari 154 daerah yang menyelenggarakan pilkada, PDI Perjuangan berpartisipasi di 151 daerah dan hasilnya menang di 91 daerah.

“Dari 91 daerah yang dimenangkan, ada 33 kader partai menjadi bupati/walikota serta 38 kader partai menjadi wakil bupati/wakil walikota,” katanya.

Menurut Eva, banyaknya kader partai yang terpilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah, menunjukkan keberhasil kaderisasi yang dilakukan PDI Perjuangan.

Anggota Komisi XI DPR RI ini menjelaskan, PDI Perjuangan sejak memutuskan sebagai partai kader melalui kongres di Bali pada 2014 menjadikan Badan Pendidikan dan Latihan Pusat (Badiklatpus) sebagai lembaga strategis dalam melakukan kaderisasi.

“Badiklatpus bertanggung jawab menyiapkan kader untuk internal yakni menjadi pengurus partai maupun menyiapkan kader untuk legislatif dan eksekutif, termasuk melakukan kaderisasi khusus perempuan,” katanya.

Eva menegaskan hasil pilkada serentak 2018 menunjukkan hasil kerja Badilklatpus selama empat tahun terakhir membuahkan hasil yang patut disyukuri.

“PDI Perjuangan menjadi partai yang paling banyak menempatkan para kadernya sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, sebanyak 78 orang,” katanya.

Menurut dia, para kader yang terpilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah, telah disiapkan secara sungguh-sungguh dan sistematis melalui sekolah partai yang di dalamnya ada pembekalan ideologi dan teknis tata kelola pemerintahan.

“Bukti dari hasil pendidikan tersebut, tidak satu pun calon kepala daerah dari PDI Perjuangan mengusung isu SARA, tetapi fokus pada gagasan-gagasan pembaharuan demi terwujudnya keadilan sosial,” katanya. (*)

PTUN Loloskan PKPI Jadi Peserta Pemilu 2019

Gugatan PKPU Diterima, Lolos jadi peserta Pemilu 2019

Gugatan PKPU Diterima, Lolos jadi peserta Pemilu 2019

Jakarta, KABAROKE.COM — Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). PTUN memutuskan, memerintahkan KPU menerbitkan SK untuk PKPI sebagai peserta Pemilu 2019.

“Menyatakan batal surat keputusan KPU Nomor 58/ PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang penetapan partai politik peserta Pemilu tahun 2019 yang pada pokoknya menetapkan PKPI tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu,” kata hakim dalam sidang di PTUN Jalan A Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur, Rabu (11/4/2018).

Dalam amar putusan, majelis hakim PTUN juga memerintahkan tergugat untuk mencabut surat keputusan KPU Nomor 58/ PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018, tentang penetapan partai politik peserta Pemilu tahun 2019.

“Memerintahkan tergugat untuk menerbitkan surat keputusan tentang penetapan penggugat, PKPI, sebagai parpol peserta Pemilu 2019,” sambung hakim membacakan amar putusan.

Sebelumnya KPU menyatakan PKPI tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2019. KPU dalam pengumuman rekapitulasi nasional hasil verifkasi dan penetapan parpol peserta Pemilu 2019 pada Sabtu, 17 Februari 2018.

Dari hasil rekapitulasi verifikasi PKPI, partai besutan AM Hendropriyono itu dinyatakan KPU tidak berhasil memenuhi batas kepengurussan/keanggotaan minimal 75 persen pada kabupaten/ kota di 34 provinsi. PKPI disebut KPU tidak memenuhi syarat kepengurusan dan keanggotaan di 4 provinsi dan 73 kabupaten/kota.

Atas keputusan KPU, PKPI mendaftarkan gugatan banding ke Bawaslu. Namun gugatan di Bawaslu ditolak. Dari Bawaslu, PKPI mengajukan banding ke PTUN pada Kamis (8/3/2018). Putusan PTUN akhirnya memenangkan gugatan PKPI.

PTUN Loloskan PKPI Jadi Peserta Pemilu 2019

Gugatan PKPU Diterima, Lolos jadi peserta Pemilu 2019

Gugatan PKPU Diterima, Lolos jadi peserta Pemilu 2019

Jakarta, KABAROKE.COM — Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). PTUN memutuskan, memerintahkan KPU menerbitkan SK untuk PKPI sebagai peserta Pemilu 2019.

“Menyatakan batal surat keputusan KPU Nomor 58/ PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang penetapan partai politik peserta Pemilu tahun 2019 yang pada pokoknya menetapkan PKPI tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu,” kata hakim dalam sidang di PTUN Jalan A Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur, Rabu (11/4/2018).

Dalam amar putusan, majelis hakim PTUN juga memerintahkan tergugat untuk mencabut surat keputusan KPU Nomor 58/ PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018, tentang penetapan partai politik peserta Pemilu tahun 2019.

“Memerintahkan tergugat untuk menerbitkan surat keputusan tentang penetapan penggugat, PKPI, sebagai parpol peserta Pemilu 2019,” sambung hakim membacakan amar putusan.

Sebelumnya KPU menyatakan PKPI tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2019. KPU dalam pengumuman rekapitulasi nasional hasil verifkasi dan penetapan parpol peserta Pemilu 2019 pada Sabtu, 17 Februari 2018.

Dari hasil rekapitulasi verifikasi PKPI, partai besutan AM Hendropriyono itu dinyatakan KPU tidak berhasil memenuhi batas kepengurussan/keanggotaan minimal 75 persen pada kabupaten/ kota di 34 provinsi. PKPI disebut KPU tidak memenuhi syarat kepengurusan dan keanggotaan di 4 provinsi dan 73 kabupaten/kota.

Atas keputusan KPU, PKPI mendaftarkan gugatan banding ke Bawaslu. Namun gugatan di Bawaslu ditolak. Dari Bawaslu, PKPI mengajukan banding ke PTUN pada Kamis (8/3/2018). Putusan PTUN akhirnya memenangkan gugatan PKPI.

Bos Golkar Harap Demokrat Gabung Koalisi Pendukung Jokowi

Airlangga Hartarto Resmi Jadi Ketua Umum Golkar

Airlangga Hartarto Resmi Jadi Ketua Umum Golkar

Jakarta, KABAROKE — Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membuka peluang bagi Partai Demokrat untuk ikut dalam koalisi pendukung pemerintah dan Presiden Joko Widodo. Demokrat pasti akan diterima apabila memiliki satu visi dengan mereka.

“Kalau punya persamaan tentunya kita mengharapkan agar kerja sama lebih erat tentu jelas ke depan untuk mensupport pemerintahan ini sampai 2019 tentunya sampai pencalonan presiden berikutnya,” ujar Airlangga di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Rabu (7/3).

Sebelumnya, Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyambangi kediaman Airlangga pada Kamis (1/3). Tujuan putra sulung itu adalah untuk mengundang Menperin itu ke Rapimnas Demokrat. Airlangga mengakui pertemuan tersebut juga terjadi komunikasi politik.

“Kita bicara sama juga mengenai platform kita melihat ke depan sekaligus AHY mengundang rapimnas besok,” ucapnya

Terpisah, Ketua DPP Golkar Ace Hasan Sadzily mengatakan pertemuan itu merupakan pertama kalinya silahturahmi antara Golkar dan Demokrat terjalin sejak Airlangga dikukuhkan. Ace menampik ada pembahasan yang berat seperti pilpres, terutama soal cawapres Jokowi yang masih jadi misteri.

“Pertemuan kemarin lebih pada pertemuan silahturahmi pertama, yang kedua untuk mengundang rapimnas. Ketiga tentu untuk mencairkan suasana, tentu ada pembicaraan politik. Pembicaraan politiknya gak berat-berat banget lah gak sampe bicarakan cawapres belum bicarakan soal itu,” ucapnya.

Sementara itu, terkait nama cawapres sendiri Golkar belum mau menyodorkan nama. Airlangga menyebut pihaknya fokus kepada pemenangan Pilkada 2018.

Sepakat dengan pimpinannya, Ace menyebut fokus Golkar adalah menaikkan elektabilitasnya lebih dahulu. Karena itu belum ada nama yang disodorkan ke Jokowi. Dia menyebut akan ada waktunya penggodokan nama cawapres di forum khusus.

“Kalau misalnya kita ajukan nama tapi elektabilitas partai jauh dari harapan tentu tak memiliki elektoral apa2-apa oleh karena itu konsentrasi Golkar bagaimana menaikkan elektabilitas agar Pilkada 2018 ini menang dan tentu yang penting menyukseskan pak Jokowi di 2019,” tandasnya. (*)

PKS Tawarkan 9 Kader untuk Pilpres 2019

Partai Keadilan Sejahtera

Partai Keadilan Sejahtera

Jakarta, KABAROKE — Musyawarah Majelis Syuro VI PKS menetapkan sembilan nama sebagai bakal calon presiden dan/atau bakal calon wakil presiden hasil penjaringan internal. Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mengatakan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai forum tertinggi di parpol tersebut telah menyelesaikan musyawarah yang membahas tentang bakal calon presiden dan kandidat wakil presiden untuk Pemilu 2019.

Sohibul Iman menerangkan bahwa PKS memajukan nama-nama kader hasil penjaringan internal guna ditawarkan kepada masyarakat dalam suksesi kepemimpinan nasional pada tahun 2019. Sembilan nama bakal calon presiden dan bakal calon wapres hasil penjaringan internal adalah Ahmad Heryawan, Hidayat Nur Wahid, Anis Matta, Irwan Prayitno, Sohibul Iman, Salim Segaf Al Jufri, Tifatul Sembiring, Muzammil Yusuf, dan Mardani Ali Sera.

Sebelumnya, PKS juga telah menggelar rapat kerja nasional untuk mengevaluasi kinerja partai selama 2017 dan mengukuhkan rencana kerja 2018/2019 untuk meraih target suara 12 persen pada pemilu anggota legislatif 2019. (**)

NH Kepada Kader Golkar: Kerja Keras Itu Mengundang Rahmat Tuhan

Nurdin Halid

Nurdin Halid

Makassar, KABAROKE — Ketua Harian DPP Golkar, Nurdin Halid (NH), menginstruksikan seluruh pengurus dan kader partai berlambang beringin untuk bekerja keras memenangkan pilkada se-Sulsel.

Terdapat 13 pilkada serentak di Sulsel pada tahun ini. Rinciannya, 12 pilkada tingkat kabupaten/kota dan 1 pilkada tingkat provinsi.

Menurut NH, soliditas dan kebersamaan merupakan kunci kemenangan. Karena itu, seluruh pengurus dan kader, mulai di tingkat provinsi hingga tingkat kelurahan/desa mesti kompak. Semuanya harus satu suara dan bergerak memenangkan usungan Golkar demi kejayaan partai besutan Airlangga Hartarto.

“Saya instruksikan seluruh pengurus dan kader untuk bekerja keras dan maksimal. Insya Allah, kalau kita sudah bekerja keras, rahmat Allah SWT akan turun dan merestui,” kata NH, membakar semangat ribuan pengurus dan kader Golkar, saat konsolidasi di Hotel Novotel, Jumat malam.

Secara khusus, NH juga menyampaikan dua pesan bagi pengurus dan kader Golkar menghadapi pilkada serentak. Pertama, seluruh insan Golkar harus bergerak cepat dan tepat menggalang dukungan bagi usungan partainya. Kedua, fungsionaris Golkar harus meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan atas serangan rival.

Dalam kesempatan tersebut, NH juga memberikan penekanan upaya pemenangan Golkar di kota berjuluk Angin Mamiri. Pilwalkot Makassar diakuinya menjadi barometer untuk memenangkan Pilgub Sulsel. Itu tidak lain karena besarnya suara yang diperebutkan di Kota Daeng.

NH meminta agar insan Golkar menggalang dukungan untuk memenangkan Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) pada Pilwalkot Makassar. Sejalan dengan itu, gerakan untuk memenangkan Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz) pun harus lebih dimassifkan. (**)

Rutin Check-Up, NH Yakin Mampu Lolos Tes Kesehatan

Nurdin Halid di Sela Pemeriksaan Kesehatan

Nurdin Halid di Sela Pemeriksaan Kesehatan

Makassar, KABAROKE — Pasangan bakal calon Gubernur Sulsel-bakal calon Wakil Gubernur Sulsel, Nurdin Halid-Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar ikut menjalani pemeriksaan kesehatan di Private Care Center RSUP Wahidin Sudirohusodo, Jumat (12/1) pagi. Tes tersebut merupakan salah satu tahapan untuk menentukan maju atau tidaknya kandidat bertarung pada Pilgub Sulsel.

Mengenakan kemeja putih, NH tiba lebih dahulu sekira pukul 07.10 wita. Tak berselang lama, Aziz Qahhar juga kemudian memasuki area pemeriksaan kesehatan. Kandidat gubernur lainnya, Ichsan Yasin Limpo tiba beberapa saat setelah pasangan NH-Aziz.

Menjalani pemeriksaan kesehatan, Ketua Harian DPP Golkar ini mengaku siap dan yakin akan lolos pada tahapan ini. Sebab, dirinya selalu menjaga pola hidup sehat dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan.

“Alhamdulillah saya tdk ada persiapan khusus. Semua rutinitas berjalan dengan baik. Hal ini adalah hal yang biasa, alhamdulillah rutin minimal check-up sekali setahun,” bebernya.

Lebih lanjut, NH juga menuturkan, pemeriksaan kesehatan ini bukanlah untuk sekadar “menghakimi” penyakit kandidat. Namun, setelah dilakukan sosialisasi oleh pihak Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sulsel, jelas NH, pemeriksaan ini sebagai indikator yang menentukan kemampuan secara fisik dan kejiwaan kandidat ketika diamanahkan menjadi gubernur.

“Jadi apakah calon mampu memenuhi syarat untuk bisa bekerja, tidak ada gangguaan fisik yang bisa menganggu. Ini soal kemampuan dari sisi kesehatan, fisik dan kejiwaan mampu memimpin lima tahun ke depan,” urainya.

Mantan Manager PSM ini pun yakin, penyelenggara tes kesehatan akan bertindak objektif dan profesional. Harapannya, seluruh tahapan pelaksanaan Pilgub Sulsel dapat berjalan dengan berkualitas.

“Berkualitas, artinya aman, tertib, damai, dan semua penyelenggara serta aparat netral. Sehingga, masyarakat bisa menentukan pemimpinnya sesuai dengan hati nurani,” pesannya. (**)

Totalitas Golkar, Airlangga Kawal NH-Aziz Daftar di KPUD Sulsel

Nurdin Halid dan Airlangga Hartarto

Nurdin Halid dan Airlangga Hartarto

Jakarta, KABAROKE — Pendaftaran pasangan Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz) ke Kantor KPUD Sulsel pada Senin, 8 Januari mendatang, bakal berlangsung meriah dan spesial. Musababnya, Ketua Umum DPP Golkar, Airlangga Hartarto, diagendakan ikut mendampingi. Kehadiran Airlangga sekaligus menunjukkan totalitas Golkar mendukung dan memenangkan NH-Aziz.

Juru bicara NH-Aziz, Muhammad Natsir, mengungkapkan informasi kehadiran Airlangga yang juga Menteri Perindustrian Republik Indonesia baru saja diperoleh pihaknya hari ini. Keberadaan orang nomor satu di Golkar itu untuk menemani NH-Aziz tentunya memberikan spirit dan motivasi lebih bagi seluruh tim pemenangan. Tak ada keraguan lagi terkait totalitas Golkar.

“Bila tidak ada halangan, Pak Ketum Golkar akan hadir di Sulsel saat NH-Aziz mendaftar (di Kantor KPUD Sulsel). Tentunya itu kabar gembira bagi seluruh relawan dan pendukung NH-Aziz. Bahwa Pak Ketum Golkar menunjukkan totalitas dukungannya di Pilgub Sulsel 2018. Tak ada yang lain selain NH-Aziz,” kata Natsir.

Menurut Natsir, kehadiran Airlangga maupun elite Golkar untuk mendampingi NH-Aziz saat tahapan pendaftaran akan menepis berbagai isu negatif yang diembuskan lawan politik. Diketahui ada pihak yang membuat opini bahwa Golkar akan mengalihkan dukungan ke kandidat lain. Hal itu menyusul dinamisnya peta politik dan tarik menarik dukungan parpol menjelang tahapan pendaftaran.

Natsir yang juga fungsionaris Golkar sedari awal sangat optimistis partai berlambang beringin tidak mungkin mendukung kandidat selain NH-Aziz. Pertimbangannya sederhana, NH merupakan kader yang sangat loyal dan turut membesarkan Golkar. Selain itu, elektabilitas pasangan NH-Aziz dari waktu ke waktu terus menunjukkan peningkatan.

Menghadapi Pilgub Sulsel 2018, pasangan NH-Aziz diusung oleh lima parpol dan satu parpol pendukung. Parpol pengusung pasangan nasionalis religius itu yakni Golkar, NasDem, Hanura, PKB dan PKPI. Adapun parpol pendukungnya adalah PPP kubu Djan Faridz. Seluruh parpol itu siap mengawal NH-Aziz mendaftar di Kantor KPUD Sulsel pada 8 Januari. (*)

Gerindra Dukung Agus-Tanribali di Pilgub Sulsel

Pasangan Agus Arifin Numang dan Tanribali Lamo Mendapatkan Rekomendasi Gerindra

Pasangan Agus Arifin Numang dan Tanribali Lamo Mendapatkan Rekomendasi Gerindra

Jakarta, KABAROKE — Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin Nu’mang menyampaikan kabar mengejutkan. Dia mengklaim mendapat rekomendasi dari Partai Gerindra untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon gubernur setempat pada Pilkada 2018.

Klaim Agus Arifin itu bertentangan dengan sikap Gerindra beberapa waktu lalu yang mendukung pasangan kandidat lain yaitu Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman. Pasangan itu juga mendapatkan dukungan dari PDI Perjuangan, PKS, dan PAN.

Agus Arifin mengaku baru saja mendapat surat rekomendasi itu pada Kamis malam, 4 Januari 2017. Ia mengklaim Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyerahkan surat tersebut. Agus Arifin pun akan menyetorkan surat itu sebagai salah satu syarat mendaftar ke KPU Sulsel.

“Surat ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto beserta Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani. Surat ini sudah di tangan, kami akan menjalankan amanah sebaik-baiknya,” kata Agus, seperti dilansir dari metrotvnews.com, kemarin.

Agus juga menyertakan foto dalam keterangan tertulisnya. Agus berpose dengan memegang map bersampul logo Partai Gerindra. Agus berdampingan dengan kandidat Wakil Gubernur Sulsel Tanribali Lamo.

Sebelumnya Agus Arifin Nu’mang disebut-sebut tidak bakal bertarung di Pilgub Sulsel 2018. Sebab sebelum hari ini, dia baru mendapatkan dukungan dari PBB dengan 1 kursi di parlemen provinsi. Dengan tambahan dukungan Gerindra (11 kursi), dia tinggal mencari tambahan partai untuk menggenapi syarat pencalonan dari jalur parpol berupa 17 kursi parlemen.

“Untuk pelengkapnya, tunggu dalam waktu dekat. Rencananya kita akan deklarasi sebelum melakukan pendaftaran pada 10 Januari nanti,” Agus melanjutkan.

Hingga berita dihimpun, belum ada keterangan dari pengurus DPD Gerindra Sulsel. Begitu juga dengan kubu kandidat Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman. Saat dihubungi melalui telepon, tidak ada respon. (***)

DPP Golkar Bantah Agenda Pertemuan Airlangga dan Nurdin Abdullah

Ketua Departemen Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi, Muhammad Yasir

Ketua Departemen Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi, Muhammad Yasir

Jakarta, KABAROKE — Ketua Departemen Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi DPP Golkar, Muhammad Yasir, membantah tegas kabar agenda pertemuan antara sang ketua umum Airlangga Hartarto dengan Bupati Bantaeng, Nurdin Abdullah (NA) di Sekretariat DPP Golkar, Jumat, 5 Januari. Informasi itu, sambung dia, tidak bisa dipertanggungjawabkan dan jelas bisa menyesatkan.

Yasir mengaku sudah mengkonfirmasi ke jajaran DPP Golkar, termasuk Airlangga Hartarto. Sama sekali tidak ada agenda Airlangga untuk menemui NA yang diketahui merupakan Bakal Calon Gubernur Sulsel. “Saya sudah konfirmasi ke DPP Golkar, tidak ada agenda pertemuan itu,” kata Yasir, saat dihubungi Kamis, 4 Januari.

“Pak Ketum (Airlangga) tidak ada agenda untuk menemui NA. Untuk apa juga? Sikap Golkar di Pilgub Sulsel kan sudah sangat jelas yakni mengusung dan memenangkan kader sendiri yakni Pak Nurdin Halid (NH). Tidak ada tawar menawar di situ,” ujar Yasir

Menurut Yasir, Golkar saat ini berfokus mengawal seluruh pasangan kandidat yang diusungnya untuk mendaftar ke KPUD masing-masing. Termasuk NH yang berpasangan dengan Aziz Qahhar Mudzakkar pada Pilgub Sulsel 2018. Golkar bersama NasDem, Hanura, PKB dan PKPI siap mendaftarkan NH-Aziz.

“Fokus kita sekarang ke situ, apalagi tahapan pendaftaran sudah semakin dekat. Golkar sudah bulat ke NH-Aziz, tidak mungkin berubah. Intinya sederhana kok, kalau ada kader sendiri yang pantas dan layak, untuk apa usung kandidat lain,” tutup dia.

Pasangan NH-Aziz diketahui akan mendaftar sebagai peserta pilkada ke Kantor KPUD Sulsel, Senin, 8 Januari. Surat penyampaian awal pendaftaran telah dilayangkan. Tim pemenangan NH-Aziz kini merampungkan berkas administrasi persyaratan pendaftaran. (**)

1 2 3 139