Akademisi Ini Ajak Masyarakat Pilih Cagub Jujur dan Berkomitmen

Akademikus Unhas Amir Ilyas [dok net]

Akademikus Unhas Amir Ilyas [dok net]

Makassar, KABAROKE — Akademisi Univeristas Hasanuddin (Unhas), Amir Ilyas, menyoroti kontestasi Pilgub Sulsel 2018 yang mulai dipenuhi kecurangan pada tahapan verifikasi faktual calon perseorangan. Beragam aduan terkait pemalsuan dukungan sangat massif. Ironisnya, penyelenggara pemilu maupun aparat penegak hukum terkesan diam. Buktinya, tidak ada pihak yang diseret sebagai pelaku.

Sikap diam itu membuat publik dapat berprasangka segala kecurangan pada tahapan verifikasi faktual dilakukan oleh kandidat dan tim pemenangan. Amir mengungkapkan kandidat yang berani memalsukan dukungan atas nama rakyat jelas tidak bisa diandalkan. Kandidat semacam itu hanyalah orang-orang yang dibelenggu nafsu ingin berkuasa.

“Tahapan jalur perseorangan memang butuh kerja keras, juga kejujuran. Nah, kalau kandidat berani memalsukan dukungan, ya jelas sudah tidak bisa diandalkan. Artinya kan kandidat itu tidak jujur, tidak punya integritas dan tidak berkomitmen,” kata Amir.

Menurut Amir, kandidat yang berani berbuat curang sangat membahayakan kehidupan bermasyarakat bila nantinya terpilih sebagai pemimpin. Jika dalam pencalonannya saja telah curang, maka pastinya saat berkuasa akan lebih semena-mena. “Jangan sampai masyarakat Sulsel dipimpin oleh orang-orang yang hanya ingin berkuasa dan mencari harta,” ujar mantan Ketua Panwaslu Makassar itu.

Merespons banyak kecurangan pada tahapan verifikasi faktual, Amir mengajak masyarakat untuk lebih jeli memilih calon pemimpin untuk Sulsel. Bukan lagi saatnya menentukan pilihan berdasarkan asal kedaerahan, kedekatan, apalagi hanya karena uang. Jangan sampai, sambung ia, masyarakat tertipu dan hanya akan ditindas bila sampai salah menentukan pilihan.

“Mari pilih sosok pemimpin yang jujur, berintegritas dan berkomitmen. Itu bisa dilihat kok dari sekarang,” pungkas pria yang juga dikenal sebagai pengamat politik itu.

Menjelang Pilgub Sulsel 2018, paling tidak ada empat kandidat yang mengemuka. Di antaranya yakni pasangan Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman, pasangan Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar, pasangan Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar dan Agus Arifin Nu’mang. Khusus Agus, sampai kini belum menetapkan pendamping definitifnya.

Dari empat kandidat itu, pasangan Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar merupakan satu-satunya yang mendaftar melalui jalur perseorangan. Adapun tiga kandidat lain memilih maju melalui jalur parpol. (*)

Gerindra Buka Kemungkinan Alihkan Dukungan di Pilgub Sulsel

Partai Gerindra

Partai Gerindra

Makassar, KABAROKE — Dukungan Partai Gerindra ke pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman, ternyata belum final. Partai besutan Prabowo Subianto itu membuka peluang untuk mengalihkan dukungan pada Pilgub Sulsel 2018.

Ketua DPD Gerindra Sulsel, Idris Manggabarani, mengungkapkan arah dukungan partainya masih sangat dinamis pada Pilgub Sulsel 2018. Keputusan akhir akan ditentukan oleh pertimbangan di tingkat nasional. Terlebih, pelaksanaan pilgub digelar berdekatan dengan Pilpres 2019.

Idris menegaskan Gerindra hanya akan mendukungan pasangan kandidat yang memiliki komitmen searah dalam Pilpres dan Pileg 2019. “Calon akan dihadapkan dengan konspirasi kepentingan di 2019. Siapa yang memberikan nilai tambah dan nilai juang, maka Gerindra ada di situ,” katanya, di Makassar.

Idris mengakui terjadi tarik-menarik kepentingan sehingga sulit bersepakat pada Pilgub Sulsel. Pasangan Bupati Bantaeng dan adik Mentan diketahui didukung empat parpol yakni Gerindra, PDIP, PAN dan PKS. Idris menyebut terjadi dinamika karena ada parpol yang berada di luar koalisi nasional.

Berembus isu Gerindra akan mengalihkan dukungan ke pasangan Agus Arifin Nu’mang-Tanribali Lamo. Soal itu, Idris menyebut semua kemungkinan bisa terjadi. Tapi, belum tentu pula Gerindra yang angkat kaki, melainkan bisa jadi parpol lain yang keluar dari koalisi pasangan Nurdin-Sudirman.

Lebih jauh, Idris menjelaskan DPP Gerindra belum pernah menerbitkan surat rekomendasi kepada pasangan kandidat pada Pilgub Sulsel 2018. Yang ada sebatas surat instruksi awal kepada DPD di tingkat provinsi. Karena itu, kemungkinan beralihnya dukungan Gerindra dari pasangan Nurdin-Sudirman sangat terbuka.

Menjelang Pilgub Sulsel, sedikitnya ada empat pasangan kandidat yang mengemuka. Selain Nurdin-Sudirman dan Agus-Tanribali juga ada Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar dan Ichsan Yasin Limpo. Pasangan terakhir maju melalui jalur independen. Adapun Nurdin-Aziz diketahui paling banyak didukung parpol. (****)

Resmi! Golkar Usung Dedi Mulyadi di Pilgub Jabar

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi Dapat SK Rekomendasi Maju di Pilgub Jabar

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi Dapat SK Rekomendasi Maju di Pilgub Jabar

Bandung, KABAROKE — Partai Golongan Karya resmi mengusung Dedi Mulyadi pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018. Hal ini ditandai dengan penyerahan surat keputusan (SK) pengusungan yang diberikan langsung Koordinator Pemenangan Pemilu Wilayah I DPP Partai Golkar, Nusron Wahid kepada Dedi Mulyadi di Bandung, Rabu (27/12/2017).

Nusron menegaskan dengan begitu, partai berlambang pohon beringin tersebut partainya hanya mengusung Dedi Mulyadi dalam ajang kontestasi Pilgub Jabar 2018.

“SK untuk penugasan menjadi cagub atau cawagub, dengan mencari pasangan calon masing-masing,” tegas Nusron.

Fleksibelnya pengusungan Bupati Purwakarta ini dikarenakan partai Golkar harus berkoalisi jika ingin mengusung kandidat. Sejauh ini, Golkar secara masif menjalin komunikasi intensif dengan Partai Demokrat dan PDI Perjuangan.

Nusron menyebutkan koalisi kemungkinan besar terjalin dengan kedua partai tersebut. Pertama, Golkar berpeluang besar untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat yang telah mengusung Deddy Mizwar sebagai calon gubernur.

“Apabila berkoalisi dengan Partai Demokrat, Dedi Mulyadi harus diusung sebagai calon gubernur dan Deddy Mizwar sebagai calon wakil gubernur. Karena suara kita lebih banyak,” tutur Nusron.

Nusron pun optimis Partai golkar bisa memenangkan Pilgub Jabar jika mengusung Dedi Mulyadi karena memiliki karakter petarung dibandingkan dengan Deddy Mizwar.

“Kalau tingkatan di survei, itu masalah waktu saja” tegasnya.

Kemungkinan kedua, Golkar akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Meski partai berwarna merah itu memiliki suara lebih banyak, tapi Nusron berharap Dedi Mulyadi tetap diusung sebagai calon gubernur Jabar.

“Kita bisa saja koalisi dengan PDIP, tapi tetap kang Dedi harus jadi calon gubernurnya,” pungkasnya. (**)

Bangun Kampung Menata Kota, Aris: NH-Aziz Bawa Kesejahteraan

Ketua PKB Makassar Aris Muhammadia

Ketua PKB Makassar Aris Muhammadia

Makassar, KABAROKE — Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Makassar Aris Muhammadia menyebut program pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz) yang paling ideal diterapkan di Sulsel. Gagasan membangun di kampung dan menata kota, menurutnya sesuai dengan apa yang diperlukan Sulsel saat ini.

“Intinya (program) ini, bagaimana pembangunan di seluruh sektor berjalan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan memang diperlukan oleh masyarakat Sulsel saat ini,” kata Aris yang juga Ketua Tim Koalisi Partai pengusung pasangan NH-Aziz itu.

Menurutnya, membangun di kampung menjadi sosuli untuk dapat menyejahterakan masyarakat sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Begitu pula dengan menata kota, dengan mempersiapkan sejumlah infrastruktur yang menunjang.

“Membangun kampung menata kota, program NH-Aziz ini akan membawa kesejahteraan bagi Sulsel, di seluruh sektor dan di seluruh wilayah. Mulai dari kota, pinggiran kota, kabupaten, desa, dan kampung-kampung,” tuturnya.

Ia menjelaskan, program menata kota, bagaimana NH-Aziz akan membangun Kota Cerdas atau Smart City. Menjadikan investasi modal sosial, manusia, infrastruktur transportasi, dan teknologi informasi sebagai pendorong pengembangan ekonomi  berkelanjutan dan kualitas hidup yang tinggi.

“caranya dengan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, berbasis tata kelola pemerintahan yang partisipatif. Prinsip kerja dan standar mutu Kota Cerdas ialah menyajikan data secara transparan dan meningkatkan partisipasi warga dalam membuat dan mengirim data atau informasi sebagai masukan maupun kritikan,” jelasnya.

Sementara untuk program membangun di kampung, NH-Aziz akan memprioritaskan kebutuhan masyarakat di kampung. Mengembangkan potensi sumber daya yang ada di kampung, untuk kesejahteraan masyarakat.

“Jadj di kampung sejahtera, di kota sejahtera,” kata Aris. (***)

Golkar Pinrang Perkuat Basis Pemenangan NH-Aziz di Kecamatan Lanrisang

Golkar Pinrang All-Out Menangkan NH-Aziz

Golkar Pinrang All-Out Menangkan NH-Aziz

Pinrang, KABAROKE — Pengurus Golkar Pinrang kembali memasifkan penggalangan dukungan kepada pasangan bakal calon Gubernur-bakal calon Wakil Gubernur Sulsel, Nurdin Halid-Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz). Hal itu dilakukan melalui pelantikan pengurus pimpinan kecamatan dan pimpinan kelurahan/desa se-Kecamatan Lanrisang di Desa Amassangang, Rabu lalu.

Ketua Golkar Pinrang, Darwis Bastama hadir langsung melantik jajaran pengurus partai berlambang beringin di kecamatan tersebut. Dalam pelantikan tersebut, ia berpesan kepada seluruh kader agar dapat menjalankan amanat partai, khususnya terkait Pilgub Sulsel.

“Tujuan kita dalam waktu dekat ini adalah bisa memenangkan Pilkada serentak tahun depan. Seluruh kader harus ikut ambil bagian untuk mencapai tujuan partai tersebut,” imbaunya.

Selain dihadiri oleh pengurus Golkar, hadir pula masyarakat dari berbagai kalangan di Kecamatan Lanrisang. Pelantikan pengurus tersebut dirangkaikan dengan perayaan HUT Golkar ke-53 dan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Sehingga, dalam kesempatan tersebut, Darwis juga ikut mensosialisasikan program yang diusung pasangan NH-Aziz. Ia mengungkapkan, sejumlah program dalam Gerakan Membangun Kampung merupakan program yang menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat.

“NH-Aziz hadir untuk memberikan kesejahteraan di Sulsel. Programnya ingin menghilangkan ketimpangan pembangunan yang ada di kota dan di kampung,” bebernya.

Dalam mencapai visi itu, lanjut Darwis,  program yang digagas pasangan nasionalis-religius ini bertumpu pada pembangunan di tiga sektor, di antaranya infrastruktur, ekonomi kerakyatan, dan kearifan lokal. (*)

Kader PKB Diminta Kawal Pemutakhiran Data Daftar Pemilih di Pemilu

Ketua PKB Sulsel Azhar Arsyad Bersama Nurdin Halid

Ketua PKB Sulsel Azhar Arsyad Bersama Nurdin Halid

Makassar, KABAROKE — Proses pemutakhiran data pemilih pada Pilgub Sulsel tengah berlangsung. Usai menerima Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Kemendagri, penyelenggara Pemilu segera mengidentifikasi jumlah wajib pilih di lapangan berdasarkan data tersebut.

Turut mengawal proses tersebut, Ketua DPW PKB Sulsel, Azhar Arsyad mengimbau seluruh jajaran pengurus partai hingga kepada masing-masing pimpinan desa/kelurahan agar ikut mengawal proses tersebut secara demokratis.

“Diimbau kepada semua struktur agar masyarakat wajib pilih bisa menyalurkan hak politiknya di Pilgub nanti. Jangan sampai dia tidak ikut mencoblos, padahal sangat menentukan masa depan Sulsel,” imbaunya.

Karena itu, Mantan Sekjen PB DDI ini menjelaskan, seluruh pengurus partai akan bersama-sama dengan penyelenggara Pemilu dalam pengawalan DP4 agar dapat sesuai dengan fakta di lapangan.

“Tetap kita akan bersama-sama dan bekerja profesional agar sesuai dengan fakta di lapangan serta tetap independen,” tuturnya, Kamis 21 Desember 2017.

Seruan tersebut sejalan dengan harapan bakal calon Gubernur Sulsel, Nurdin Halid agar partai pengusungnya bersama Aziz Qahhar tidak hanya bertanggung jawab terhadap pemenangan. Tak kalah pentingnya, partai politik juga harus berperan dalam proses pencerahan demokrasi di Sulsel.

“Parpol harus ditempatkan sebagai instrumen penting dalam demokrasi. Kita tidak boleh hanya hendak membolehkan mereka merebut kekuasaan dengam menghalalkan segala cara, tapi kita harus ikut menciptakan yang namanya pencerahan demokrasi,” tegasnya. (**)

Asa Baru Partai Golkar

Direktur Jenggala Center Syamsuddin Rajab [dok net]

Direktur Jenggala Center Syamsuddin Rajab [dok net]

Jakarta, KABAROKE — “Politisi itu sama saja di mana-mana. Mereka berjanji membangun jembatan bahkan di tempat yang tidak ada sungai”. Nikita Khrushchev, Mantan Perdana Menteri Uni Soviet

Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar baru saja selesai (20/12). Airlangga Hartarto (AH) terpilih secara aklamasi walaupun beberapa kader sebelumnya menyatakan siap maju bertarung dalam forum munaslub. Penetapan AH sebagai ketua umum menggantikan Setya Novanto dalam rapat pleno DPP Partai Golkar pada Rabu (13/11) akhirnya mengubur niat calon lainnya.

Dalam sambutan pembukaan munaslub, Presiden Jokowi menjelaskan kedatangan rombongan DPD I Partai Golkar ke Istana Bogor (30/11) dan menyatakan dukungan ke AH sekaligus meminta izin agar diperkenankan maju sebagai calon ketua umum. Penjelasan Presiden Jokowi tersebut, jelas menyiratkan dukungan ke AH yang juga sebagai Menteri Perindustrian dalam kabinet kerja yang sedang dipimpinnya.

Dukungan DPD, sinyal kuat Istana serta penetapan sebagai ketua umum sudah dapat dipastikan bahwa AH akan mulus menjadi ketua umum DPP Partai Golkar yang baru. Selain itu ketiadaan calon lain yang mencukupi persentasi sebesar 30 persen pemilik suara karena AH telah memborong semuanya.

Partai Golkar

Partai Golkar

Di tengah prahara Partai Golkar akibat perilaku mantan ketua umum, Setya Novanto, yang terlibat dalam beberapa kasus pidana, kasus papa minta saham hingga puncaknya, penahanan Novanto dalam kasus korupsi KTP elektronik membuat Partai Golkar dicitrakan sebagai partai korup.

Sebelumnya, beberapa kader Golkar telah diciduk lembaga antirasuah seperti Ridwan Mukti (Gubernur Bengkulu), Siti Mashita Soeparno (Wali Kota Tegal), Iwan Rusmali (Ketua DPRD Banjarmasin), Tubagus Iman Ariyadi (Wali Kota Cilegon), Rita Widyasari (Bupati Kutai Kartanegara), Adtya Moha (Anggota DPR) dan Markus Nari (Anggota DPR) yang terlibat dalam kasus yang sama dengan Novanto.

Serangkaian peristiwa diatas telah menyeret Partai Golkar dalam pusaran korupsi ditengah pemerintahan Jokowi-JK bertekad memberantas segala tindak pidana korupsi. Dengan sifat yang sama, berkategori kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dalam kasus narkoba, Jokowi bahkan lebih garang memerintahkan tembak mati terhadap pengedar narkoba. Sementara kasus korupsi hukumannya makin ringan.

Korupsi sudah menjadi musuh bersama bangsa Indonesia dan amanat reformasi 1998 yang belum tuntas. Menjadi tugas bersama khsusnya partai politik sebagai pilar negara demokrasi menyatakan dengan gamblang, perang terhadap korupsi yang merugikan negara dan menyengsarakan rakyat.

Jargon Baru

Keterpilihan AH sebagai ketua umum bukan jalan mulus penuh bunga, justeru akan menghadapi tekanan dari pelbagai pihak. Dari kiri-kanan, atas-bawah bahkan yang tidak bersangkut paut dengan Partai Golkar sekalipun akan berupaya mempengaruhinya untuk kepentingan politik tertentu.

Dalam munaslub, ada perubahan tagline atau jargon dari “Suara Golkar, Suara Rakyat”, berubah menjadi “Golkar Bersih, Golkar Bangkit, Indonesia Sejahtera”. Perubahan jargon tersebut secara paradigmatik-ontologis memiliki kelalaian akut dari kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan partai.

Seyogyanya, suara, aspirasi dan cita-cita rakyat menjadi sumber perjuangan partai politik di parlemen dan bukan mendahulukan kepentingan partai dan individu. Akibatnya, perilaku elit partai tega melakukan perbuatan yang melanggar hukum, moral dan etika berbangsa.

Nurdin Halid dan Airlangga Hartarto

Nurdin Halid dan Airlangga Hartarto

Jargon baru Partai Golkar dibawah kepemimpinan AH merupakan anti tesis dari realitas politik internal partai, turunnya elektabilitas publik serta kondisi perekonomian yang melambat hanya 4,93 persen pada kuartal-III 2017 ditandai dengan turunnya daya beli masyarakat.

Rumusan jargon baru tersebut realistis, empiris dan tak terbantahkan. Turbulensi politik yang sangat terasa terkait dengan kasus korupsi KTP elektronik yang mendudukkan Novanto sebagai pesakitan. Sub sistem partai bergejolak sejak pemecatan beberapa kader muda potensial berubah menjadi gerakan politik menumbangkan Novanto sebagai ketua umum.

Parpol Responsif

Neumann (1963:352) menegaskan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang berebut dukungan rakyat melalui persaingan (pemilu) dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda. Untuk mengatur persaingan itu, di Indonesia kemudian diatur dalam norma hukum perundangan, UU No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

Sebagai wadah perjuangan yang berkesinambungan, maka kaderisasi menjadi jantung keberlanjutan Partai Politik dengan tetap mendidik, membina, mengkader guna menghasilkan calon pemimpin yang memiliki kemampuan dibidang politik untuk mengelola kekuasaan pemerintahan.

Partai yang tidak memberi ruang bagi generasi muda, yang memiliki sikap kepemimpinan dan kapasitas, berintegritas serta visioner akan ditinggal tua dan lambat laun akan layu sebelum berkembang. Seperti kata pepatah, partai tersebut akan menjadi hidup susah, mati pun tak mau.

Sebagai partai yang sudah berusia 53 tahun, Golkar pernah berkuasa selama 32 tahun dibawah rezim otoriter Soeharto. Berkat kepiawaian Akbar Tanjung lah, sehingga Golkar selamat dari amarah amukan rakyat yang menuntut pembubarannya. Bahkan, ketika pemerintahan Gusdur, partai ini sempat dibubarkan tetapi justeru pemerintahan Gusdur lah yang bubar.

Para pemimpin elit Golkar di era reformasi sadar betul bahwa diperlukan perubahan paradigmatik menata partai agar survive kedepan. Tahun 2000 dirumuskan paradigm baru dari sekedar kelompok kekaryaan menjadi Partai Politik sesungguhnya. Sistem rekrutmen diubah dari sistem married (hubugan famili) ke sistem merit yang lebih mengedepankan kompetensi, prestasi dan kinerja.

Partai Golkar sejak lahir hingga rentah saat ini terus menyusui ke kekuasaan. Seperti kata Jusuf Kalla dalam penutupan munaslub, Golkar tetap berada dalam pemerintahan baik kalah apalagi menang.

Airlangga Hartarto Resmi Jadi Ketua Umum Golkar

Airlangga Hartarto Resmi Jadi Ketua Umum Golkar

Sebagai partai “manja”, saya tidak dapat membayangkan jika suatu waktu Partai Golkar ditolak masuk kabinet oleh Presiden terpilih. Golkar yang beroposisi mungkin bertingkah seolah memerintah, atau seperti partai lainnya, kelamaan beroposisi sehingga masa berkuasa masih seperti sedang beroposisi.

Hanya partai yang berkarakter responsif akan bertahan pada perubahan zaman di era serba digital ini. Yang tak mampu berubah akan digilas oleh zaman. Kepemimpinan partai yang bertumpuh kepada seseorang akan punah dengan sendirinya jika tidak secara dini membangun sistem kepartaian yang responsif, akomodatif dengan kedudukan yang setara dan adil.

Airlangga sebagai ketua umum baru Partai Golkar akan dihadang dengan tantangan berat. Sebagian publik meragukannya karena dikenal sebagai “anak mami”, lahir sudah menaiki mobil baby benz sedangkan yang lainnya menaiki baby bus.

Di depan mata terbentang jalan menghadang, beberapa tantangan itu diantaranya penyusunan struktur baru untuk melakukan restrukturisasi dan revitalisasi kepengurusan paling lama satu bulan. Sebagai formatur tunggal, ia akan dipusingkan dengan tekanan pelbagai pihak untuk menduduki jabatan strategis. Baik dari kalangan internal timnya, para jenderal mantan TNI, dan kelompok status quo.

Ibarat pemain bola, seperti yang di perumpamakannya. AH sebagai kaptem kesebelasan mesti jeli melihat potensi pemain yang dikomandoinya. Rekam jejak, integritas, pengalaman, prestasi dan tak tercela -gol bunuh diri- harus menjadi pertimbangan utama dalam rekrutmen pengurus.

Bagi pemain penyerang (forward) yang terbukti berkali-kali gagal menciptakan gol sebaiknya di pindahkan ke posisi lain atau dikandangkan, dan menggantinya dengan pemain baru, mungkin lebih muda, progresif dan agresif. Atau sebagain pemaian sudah waktunya sadar diri dan mundur serta memberi semangat sebagai tim yel-yel atau cheerleaders. Dan yang penting, dalam pilkada, pileg dan pilpres, jangan lagi menjanjikan kepada rakyat pembangunan jembatan yang tak memiliki sungai.

Oleh : Syamsuddin Radjab (Pengamat Hukum Tata Negara dan Direktur Eksekutif Jenggala Center)

Syahar, Legislator Nasdem Sulsel Jadi Pembicara Pemilu Berkualitas di NTT

Legislator NasDem Sulsel Syahruddin Alrif Jadi Pembicara di NTT

Legislator NasDem Sulsel Syahruddin Alrif Jadi Pembicara di NTT

Makassar, KABAROKE – Sekretaris DPW Nasdem Sulsel, Syahruddin Alrif, menjadi salah pembicara di seminar sehari bertema “Pemilu Berkualitas di NTT”, Kamis, 21 Desember.

Selain Syahar, sapaan Legislator Sulsel itu, pembicara lainnya adalah ,Josef A nai Cawagub NTT usungan Partai Nadem, Golkar, dan Hanura, Ketua KPU NTT, Wakil Rektor Unimuh Kupang, di Auditorioum Unismuh Kupang.

Seminar tersebut dihadiri kurang lebih 200 orang peserta dari 22 kabupaten se Prov NTT.

Tak hanya itu, kegiatan ini dirangkaikan dengan pembukaan Baitul Arqam Madya pemuda muhammadiyah se Prov NTT.

“Kita menjelaskan terkait kaitan kontestasi Pilgub di NTT,” kata Syahar.
Dan juga mengajak para Kader pemuda muhammadiyah yg ada di NTT utk berani ambil keputusan dan ikut ambil bagian kontestasi demokrasi yang ada.

Diketahui, Syahar sendiri juga hadir sebagai Sekjend Pemuda Muhammadiyah.

Sementara, Josef sendiri mengajak para kader muhammadiyah di NTT untuk bersatu mengambil peran untuk menyukseskan pilgub NTT dan memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur,” ungkapnya. (*)

Munaslub Golkar Usai, NH Kembali Fokus ke Pilgub Sulsel

Nurdin Halid

Nurdin Halid

Makassar, KABAROKE — Ketua Harian DPP Golkar, Nurdin Halid (NH), kembali menegaskan komitmennya bertarung pada Pilgub Sulsel 2018. Dinamika politik yang terjadi di tubuh partai berlambang beringin tidak akan merubah niatnya mengabdi ke kampung halaman demi mewujudkan Sulsel Baru.

Selepas mengawal pelaksanaan Musyarawah Nasional Luar Biasa atau Munaslub Golkar, NH berjanji kembali fokus untuk upaya pemenangannya pada Pilgub Sulsel 2018. Tidak pernah terbersit sedikit pun niat NH untuk mundur dari kontestasi politik lima tahunan tersebut.

NH diketahui menjadi salah satu kandidat terkuat pada Pilgub Sulsel tahun depan. Bersama Aziz Qahhar Mudzakkar, mantan Ketua PSSI itu telah mengamankan dukungan dari enam parpol. Di antaranya yakni Golkar, NasDem, Hanura, PPP kubu Djan Faridz, PKB dan PKPI.

Juru bicara pasangan NH-Aziz, Muhammad Natsir, mengungkapkan hingga detik ini, pasangan nasionalis-religius itu tetap berkomitmen untuk maju pada Pilgub Sulsel. Isu mundurnya NH lantaran adanya pergantian ketua umum dan mesti fokus mengurus Golkar hanyalah opini yang dibuat lawan politik.

“NH-Aziz merupakan pasangan kandidat yang sangat berkomitmen. Tidak ada perubahan rencana pada Pilgub Sulsel, dimana tokoh nasionalis-religius itu dipastikan tetap bertarung demi Sulsel Baru yang makmur dan sejahtera,” kata Natsir, saat dihubungi Kamis, 21 Desember.

Di arena Munaslub Golkar, Natsir menyampaikan NH bahkan telah meminta restu kepada seluruh kader, termasuk jajaran elite, seperti Airlangga Hartato. Sejauh ini, sang ketua umum memberikan dukungan. Bahkan, dalam berbagai kesempatan Airlangga tidak ragu melakukan salam Sulsel Baru.

Disinggung soal isu terkait NH dihadapkan pekerjaan berat di kepengurusan baru DPP Golkar hingga terancam hilangnya jabatan ketua harian, Natsir menanggapinya dengan santai. Disampaikannya, NH merupakan orang yang sangat piawai membagi waktu sesuai tanggungjawab. Hebatnya, seluruh urusan selalu mampu dituntaskan NH dengan hasil maksimal.

“Semua tahu kok, sebelum maju di Pilgub Sulsel, NH memang merupakan orang yang sangat sibuk, tapi semua urusannya berjalan baik. Tidak ada yang terbengkalai, padahal beliau mengurus organisasi besar, mulai dari Golkar, Dekopin hingga International Cooperative Alliance Asia Pacific,” ucap Natsir.

Sedangkan terkait isu NH terancam kehilangan jabatan penting di Golkar, Natsir menegaskan mantan manajer Puskud Hasanuddin itu bukanlah orang yang mengejar kekuasaan. Selama ini, NH memegang jabatan ketua harian Golkar pun demi pengabdian. “NH tidak pernah kejar kekuasaan. Kalau mau berkuasa, tidak mungkin beliau mau maju di Pilgub Sulsel,” pungkasnya. (***)

Resmi! Airlangga Jadi Ketum Golkar Hingga 2019

Airlangga Hartarto Resmi Jadi Ketua Umum Golkar

Airlangga Hartarto Resmi Jadi Ketua Umum Golkar

Jakarta, KABAROKE — Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Parta Golkar yang digelar, Rabu (20/12/2017) memutuskan Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2017-2019.

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartanto mengatakan, Dari hasil Munaslub Golkar telah terjadi beberapa keputusan. Pertama terkait usulan dan penetapan ketua umum Golkar dan dipilih seluruh baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta ormas.

“Dengan demikian 100 persen pemegang hak suara sudah diputuskan dalam sidang Munaslub Golkar,” kata Airlangga di Jakarta.

Lanjutnya, Munaslub juga telah memutuskan masa kepemimpinannya sejak 2017 hingga 2019.

Selain itu ia mengatakan, Munaslub memberikan mandat pada ketua umum untuk melakukan revitalisasi dan restrukturisasi pengurus DPP Golkar.

“Ini menjadi Munas tercepat Golkar. Seluruhnya aklamasi. Dengan berakhirnya Munas diharapkan konsolidasi pusat, daerah, kabupaten kota, kecamatan, desa bisa solid. (***)

1 2 3 4 139