KH Ma’ruf Amin Dinilai Sosok Potensial Dampingi Jokowi

KH Ma'ruf Amin dan Presiden Jokowi

KH Ma’ruf Amin dan Presiden Jokowi (dok net)

Jakarta, KABAROKE — Pengamat Politik dari Universitas Indonesia Ade Reza Haryadi menilai sosok Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Ma’ruf Amin dapat menguntungkan Jokowi karena secara sosiologis sangat dekat dengan pemilih umat Islam.

“Secara sosiologis Kyai Ma’ruf Amin sangat dekat dengan pemilih umat Islam. Hal ini bisa menjadi insentif elektoral yang menguntungkan bagi Jokowi sebagai representasi kalangan nasionalis yang sering diopinikan kurang dekat dengan pemilih Islam,” ujar Ade Reza di Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Ade Reza menilai Ma’ruf Amin potensial menjadi cawapres Jokowi. Tapi persoalannya, kata dia, potensi kedekatan kyai Ma’ruf Amin dengan pemilih umat Islam bukan satu-satunya variabel yang akan dipertimbangkan Jokowi.

“Perlu figur yang bisa mendongkrak elektabilitas politik sekaligus menjadi katalis politik yang mencairkan ketegangan persaingan antarpartai dalam memperebutkan posisi cawapres,” jelas dia.

Selain itu cawapres Jokowi harus mampu mengartikulasikan visi politik Jokowi dalam menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang aktual, seperti isu ketimpangan ekonomi, ketenagakerjaan dan industrialisasi, serta persaingan global yang makin menguat.

“Oleh karena itu, sepanjang Kyai Ma’ruf Amin dapat menunjukan bahwa beliau memiliki potensi politik yang sesuai kepentingan politik Jokowi, saya kira Kyai Ma’ruf Amin merupakan salah satu kandidat cawapres yang potensial,” jelas Ade.

Sebelumnya, Ketua Umum PPP Romahurmuziy menyebut Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin sebagai satu dari sepuluh nama kandidat yang sudah dikantongi Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon wakil presiden.

Menurut Romahurmuziy, Ma’ruf Amin akan mampu menjembatani seluruh kepentingan. (***)

Kata SBY Soal Capres Ideal

Ketua Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (dok net)

Ketua Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (dok net)

Jakarta, KABAROKE — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan belum memutuskan calon presiden dan wakil presiden yang akan didukung dalam pemilihan presiden pada 2019.

“Nanti wartawan mengira saya akan mengumumkan capres siapa yang didukung partai yang saya pimpin, tentu bukan, belum,” ucap dia berkelakar dalam peluncuran buku Ani Yudhoyono: 10 Tahun Perjalanan Hati di Jakarta.

Selanjutnya ia lebih banyak membahas mengenai pengalaman yang dibagikan istrinya dalam buku, khususnya mengenai pergulatan hati seorang ibu negara saat mendampingi Presiden ke-6 RI itu.

“Dalam ruangan ini saya lihat banyak capres potensial dan cawapres potensial. Jika nanti ditakdirkan memimpin Indonesia, antara presiden dan ibu negara harus saling memperkuatkan,” ucap dia.

Ada pun peluncuran buku tersebut dihadiri sejumlah mantan menteri yang dulu turut membantunya saat memimpin pemerintahan, di antaranya adalah Hatta Rajasa, Mari Elka Pangestu, Marty Natalegawa dan Fadel Muhammad. (***)

Prabowo Subianto dan Amien Rais Diminta Berpasangan di Pilpres 2019

Prabowo Subianto dan Amien Rais Diminta Berpasangan di Pilpres 2019
Prabowo Subianto dan Amien Rais Diminta Berpasangan di Pilpres 2019

Amien Rais dan Prabowo Subianto (Foto : Internet)

Jakarta, KABAROKE — Prabowo Subianto dan Amien Rais diminta berpasangan menjadi calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2019.

“Suatu ketika mereka akan menemukan kesepakatan dengan pertimbangan senioritas Amien Rais, hubungan baik dengan Prabowo dan Zulkifli Hasan dan PKS, kesepakatan bisa dicapai,” ujar Ketua Koalisi Umat Madani Syarwan Hamid yang mendukung Amien Rais maju menjadi calon presiden di Jakarta, Sabtu (30/6/2018).

Menurut dia, sebelumnya Amien Rais dan Prabowo telah melakukan pertemuan dan pembicaraan dan hubungan keduanya pun dinilai baik. Syarwan mengakui saat mendeklarasikan dukungan kepada Amien Rais untuk menjadi calon presiden, tentu pihaknya ingin pendamping yang kuat untuk melawan petahana.

Koalisi Umat Madani pun tidak pasif hanya menunggu istima ulama yang akan digelar akhir Juli 2018 untuk menentukan pendamping Amien Rais, melainkan juga secara proaktif mensosialisasikan pilihan calon wakil presiden yang dianggap terkuat.

“Pandangan diberikan sebelum terjadi istima. Kami proaktif memberikan masukan,” ujar mantan menteri dalam negeri itu.

Terkait komunikasi dengan partai yang mungkin mendukung Amien Rais sebagai calon presiden, Syarwan enggan memberikan keterangan. Ia hanya menekankan kekuatan terbesar dari organisasi masyarakat.

“Pembicaraan informal banyak ormas mendukung. Kami mengharapkan Amien Rais yang punya akses kuat ke partai koalisi umat,” pungkasnya.

Ada pun Koalisi Umat Madani mendukung Amien Rais menjadi capres karena tokoh reformasi itu dinilai dapat membawa kondisi politik yang lebih kondusif dan perekonomian yang lebih baik. (**)

Bawaslu Sebut Kasus Politik Uang Tertinggi di Sulsel

Ilustrasi

Ilustrasi

Jakarta, KABAROKE — Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan, terdapat 35 kasus dugaan pelanggaran politik uang pada pilkada serentak tahun ini. Sulawesi Selatan menjadi daerah terbanyak ditemukannya politik uang dengan jumlah delapan kasus.

“Khusus untuk data politik uang yang sudah diproses di provinsi, kabupaten dan kota sebanyak 35 kasus. Yang tertinggi Sulawesi Selatan, terdapat delapan kasus,” ungkap Ratna dalam konferensi pers di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu kemarin.

Serangan-Serangan Fajar pada Pilkada di Banyumas
Sumatera Utara dan Lampung menempati posisi kedua yang tertinggi ditemukannya dugaan pelanggaran terkait menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya, yakni tujuh kasus.

Selanjutnya di wilayah Jawa Tengah terdapat lima kasus. Kemudian ada Sulbar dan Banten dengan dua kasus, serta di Sultra, Bangka Belitung, Jabar, dan Jatim dengan satu kasus.

“Sekarang sudah dalam proses klarifikasi di kantor Bawaslu provinsi dan kabupaten kota,” ucap Ratna.

Sebelumnya, anggota Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan bahwa untuk dikategorikan ke dalam politik uang, diharuskan adanya ajakan tertulis maupun lisan untuk memilih.

“Ya, ada ajakan. Harus ada ajakan tertulis maupun lisan,” ucap Bagja

Selain persoalan politik uang, Bawaslu juga mengantongi dugaan pelanggaran lainnya dalam pilkada serentak tahun ini di sejumlah daerah. Di antaranya seperti tertukarnya surat suara pilgub dan pilbub di NTB dan Bali.

Kemudian, ditemukannya surat suara yang tidak ditandatangani oleh KPPS setempat di daerah Bengkulu dan adanya keberpihakan anggota KPPS kepada salah satu paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali di media sosial. (*)

Anggota DPR RI Ini Minta Habibie Maju Capres 2019

Legislator RI Tamzil Linrung [Foto: Liputan6]

Legislator RI Tamzil Linrung [Foto: Liputan6]

Parepare, KABAROKE — Anggota DPR RI Komisi VII Tamsil Linrung bertemu dengan ratusan warga Parepare, pada acara buka puasa bersama pengurus DPD PKS Kota Parepare, akhir pekan lalu. Acara itu turut dihadiri Ustaz Das’ad Latief dan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare, Faisal Andi Sapada dan Asriady Samad.

Dalam sambutan singkatnya, Tamsil menyampaikan keinginannya untuk mendukung kembali BJ Habibie untuk maju kembali jadi presiden. Seperti diketahui Parepare adalah kota kelahiran presiden ketiga RI.

“Kita tidak heran di Malaysia saja terpilih seorang presiden dari pihak oposisi yang usianya jauh lebih tua dari Habibie. Jadi apa salahnya kalau kita kembali dorong Habibie untuk maju kembali di Pilpres 2019 mendatang,” ungkap legislator asal Sulsel tersebut.

“Kita dorong beliau untuk menjadi solusi dari permasalahan negara ini dengan hadirnya kembali sosok Habibie yang sudah teruji kepemimpinanya,” ungkap Tamsil Linrung.

Tamsil Linrung yang saat ini tengah mencalonkan diri maju di DPD RI 2019 juga merasa lembaga dewan perwakilan daerah atau DPD RI ada berkat buah reformasi yang telah didorong oleh Habibie. (***)

PTUN Loloskan PKPI Jadi Peserta Pemilu 2019

Gugatan PKPU Diterima, Lolos jadi peserta Pemilu 2019

Gugatan PKPU Diterima, Lolos jadi peserta Pemilu 2019

Jakarta, KABAROKE.COM — Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). PTUN memutuskan, memerintahkan KPU menerbitkan SK untuk PKPI sebagai peserta Pemilu 2019.

“Menyatakan batal surat keputusan KPU Nomor 58/ PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang penetapan partai politik peserta Pemilu tahun 2019 yang pada pokoknya menetapkan PKPI tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu,” kata hakim dalam sidang di PTUN Jalan A Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur, Rabu (11/4/2018).

Dalam amar putusan, majelis hakim PTUN juga memerintahkan tergugat untuk mencabut surat keputusan KPU Nomor 58/ PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018, tentang penetapan partai politik peserta Pemilu tahun 2019.

“Memerintahkan tergugat untuk menerbitkan surat keputusan tentang penetapan penggugat, PKPI, sebagai parpol peserta Pemilu 2019,” sambung hakim membacakan amar putusan.

Sebelumnya KPU menyatakan PKPI tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2019. KPU dalam pengumuman rekapitulasi nasional hasil verifkasi dan penetapan parpol peserta Pemilu 2019 pada Sabtu, 17 Februari 2018.

Dari hasil rekapitulasi verifikasi PKPI, partai besutan AM Hendropriyono itu dinyatakan KPU tidak berhasil memenuhi batas kepengurussan/keanggotaan minimal 75 persen pada kabupaten/ kota di 34 provinsi. PKPI disebut KPU tidak memenuhi syarat kepengurusan dan keanggotaan di 4 provinsi dan 73 kabupaten/kota.

Atas keputusan KPU, PKPI mendaftarkan gugatan banding ke Bawaslu. Namun gugatan di Bawaslu ditolak. Dari Bawaslu, PKPI mengajukan banding ke PTUN pada Kamis (8/3/2018). Putusan PTUN akhirnya memenangkan gugatan PKPI.

PTUN Loloskan PKPI Jadi Peserta Pemilu 2019

Gugatan PKPU Diterima, Lolos jadi peserta Pemilu 2019

Gugatan PKPU Diterima, Lolos jadi peserta Pemilu 2019

Jakarta, KABAROKE.COM — Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). PTUN memutuskan, memerintahkan KPU menerbitkan SK untuk PKPI sebagai peserta Pemilu 2019.

“Menyatakan batal surat keputusan KPU Nomor 58/ PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang penetapan partai politik peserta Pemilu tahun 2019 yang pada pokoknya menetapkan PKPI tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu,” kata hakim dalam sidang di PTUN Jalan A Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur, Rabu (11/4/2018).

Dalam amar putusan, majelis hakim PTUN juga memerintahkan tergugat untuk mencabut surat keputusan KPU Nomor 58/ PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018, tentang penetapan partai politik peserta Pemilu tahun 2019.

“Memerintahkan tergugat untuk menerbitkan surat keputusan tentang penetapan penggugat, PKPI, sebagai parpol peserta Pemilu 2019,” sambung hakim membacakan amar putusan.

Sebelumnya KPU menyatakan PKPI tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2019. KPU dalam pengumuman rekapitulasi nasional hasil verifkasi dan penetapan parpol peserta Pemilu 2019 pada Sabtu, 17 Februari 2018.

Dari hasil rekapitulasi verifikasi PKPI, partai besutan AM Hendropriyono itu dinyatakan KPU tidak berhasil memenuhi batas kepengurussan/keanggotaan minimal 75 persen pada kabupaten/ kota di 34 provinsi. PKPI disebut KPU tidak memenuhi syarat kepengurusan dan keanggotaan di 4 provinsi dan 73 kabupaten/kota.

Atas keputusan KPU, PKPI mendaftarkan gugatan banding ke Bawaslu. Namun gugatan di Bawaslu ditolak. Dari Bawaslu, PKPI mengajukan banding ke PTUN pada Kamis (8/3/2018). Putusan PTUN akhirnya memenangkan gugatan PKPI.

Debat Antarpelajar, Cara KPU Makassar Tingkatkan Partisipasi Pemilih

KPU Makassar road to school

KPU Makassar road to school

Makassar, KABAROKE.COM — Guna meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak, KPU Kota Makassar menggelar debat antar pelajar. SMAN 17 Makassar menjadi juara pertama dalam ajang, tingkat SMA/SMK/MA se-Makassar itu.

Komisioner KPU Makassar, Andi Shaifuddin mengatakan, ada dua tim perwakilan SMAN 17 Makassar. Tim B keluar sebagai juara pertama, setelah menyisihkan perwakilan sekolah lainnya dari MAN 2 Model, SMA Wahyu, dan SMAN 9.

Sementara itu, MAN 2 Model juara kedua. Juara ketiga diraih oleh Tim E SMAN 17, disusul SMAN 9 (juara harapan satu) dan SMA Wahyu (juara harapan dua).

Dijelaskan, sebelum masuk dalam tahap debat, seluruh pendaftar memasukkan terlebih dahulu esainya sebagai bentuk partisipasi awal. Dari puluhan pelajar yang mendaftar, kata Shaifuddin, diputuskan 10 esai terbaik yang mengikuti tahapan presentase pada 5 April lalu.

“Dari 10 peserta yang presentasi, dipilih 5 di antaranya yang terbaik untuk masuk dalam final debat pelajar yang telah diselenggarakan tanggal 9 April kemarin,” tutur Shaifuddin dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 10 April 2018.

Menurutnya, hal itu dilakukan sebagai bentuk pemberian pendidikan politik, sekaligus upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih, pada saat pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar pada 27 Juni mendatang. Debat antarpelajar berlangsung tidak kalah seru dengan debat antarkandidat Pilgub maupun Pilwalkot yang telah disaksikan masyarakat.

Kegiatan bertajuk “Peran Politik Pemuda Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pilwali Makassar dan Pilgub Sulsel 2018”, berlangsung cukup seru.

“Pemaparan masalah tentang tingkat partisipasi pemilih dan solusi yang ditawarkan masing masing peserta menunjukkan bahwa sebagian dari pemuda kita khususnya pemilih pemula ternyata tidak tinggal diam. Mereka cukup mengikuti perkembangan Pilkada serentak khususnya tahapan Pilwali kota Makassar dan Pemilihan calon Gubernur,” jelas Shaifuddin.

Apalagi, lanjutnya, para peserta mampu menyuguhkan sejumlah fakta dan data perihal tingkat partisipasi pemilih, serta mengurai masalahnya. Selanjutnya, sang juara Tim SMAN 17 Makassar akan menjadi perwakilan Makassar untuk mengikuti lomba debat di tingkat provinsi yang akan dilaksanakan pada 2 Mei mendatang.

“Tentu ini menjadi perhatian bahwa dimensi pendidikan yang harus menjadi perhatian kita bersama adalah pendidikan politik bagi pemilih pemula. Tidak hanya sekedar hadir di saat hajatan atau tahapan pemilu tetapi jauh lebih penting menghadirkan dalam program dan kurikulum pendidikan pemilih di sekolah, madrasah, dan pondok pesantren,” pungkasnya.

Pesan Wiranto soal Kampanye : Jangan Hoax dan Sebar Kebencian!

Wiranto

Wiranto

Jakarta, KABAROKE — Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengingatkan agar setiap kegiatan kampanye yang dilakukan para pasangan calon kepala daerah tidak dilakukan dengan cara-cara yang dapat menimbulkan kekacauan.

“Kampanye boleh, tapi jangan menggunakan hoaks, kampanye boleh tapi jangan menyebarkan kebencian, kampanye boleh tapi jangan menggunakan isu SARA, yang bisa menimbulkan kekacauan dalam negeri,” kata Wiranto di Kantor Kementerian Polhukam, Jakarta.

Wiranto mengatakan terkait maraknya kabar hoaks belakangan ini, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya antara lain, membentuk tim khusus penanganan hoaks, melakukan kerjasama antarlembaga, serta mengupayakan adanya teknologi penangkal hoaks.

Wiranto juga menyatakan telah memperingatkan berulang kali agar Pilkada serentak, Pemilu Legiskatif dan Pemilu Presiden tidak diganggu.

“Kita sudah minta Kapolri mencari, menangkap dan menghukum dengan tegas para pelaku hoaks, siapapun dia, perorangan, kelompok atau organisasi manapun. Semua akan kita berantas,” tegas Wiranto. (*)

Syahar, Legislator Nasdem Sulsel Jadi Pembicara Pemilu Berkualitas di NTT

Legislator NasDem Sulsel Syahruddin Alrif Jadi Pembicara di NTT

Legislator NasDem Sulsel Syahruddin Alrif Jadi Pembicara di NTT

Makassar, KABAROKE – Sekretaris DPW Nasdem Sulsel, Syahruddin Alrif, menjadi salah pembicara di seminar sehari bertema “Pemilu Berkualitas di NTT”, Kamis, 21 Desember.

Selain Syahar, sapaan Legislator Sulsel itu, pembicara lainnya adalah ,Josef A nai Cawagub NTT usungan Partai Nadem, Golkar, dan Hanura, Ketua KPU NTT, Wakil Rektor Unimuh Kupang, di Auditorioum Unismuh Kupang.

Seminar tersebut dihadiri kurang lebih 200 orang peserta dari 22 kabupaten se Prov NTT.

Tak hanya itu, kegiatan ini dirangkaikan dengan pembukaan Baitul Arqam Madya pemuda muhammadiyah se Prov NTT.

“Kita menjelaskan terkait kaitan kontestasi Pilgub di NTT,” kata Syahar.
Dan juga mengajak para Kader pemuda muhammadiyah yg ada di NTT utk berani ambil keputusan dan ikut ambil bagian kontestasi demokrasi yang ada.

Diketahui, Syahar sendiri juga hadir sebagai Sekjend Pemuda Muhammadiyah.

Sementara, Josef sendiri mengajak para kader muhammadiyah di NTT untuk bersatu mengambil peran untuk menyukseskan pilgub NTT dan memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur,” ungkapnya. (*)

1 2 3 9