Tekad Panglima TNI Baru untuk Kawal Tahun Politik

Marsekal Hadi Tjahjanto Calon Panglima TNI [dok net]

Marsekal Hadi Tjahjanto Calon Panglima TNI [dok net]

Jakarta, KABAROKE — Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bertekad untuk mengawal tahun Pemilu pada 2018 dan 2019.

“Kami bersama-sama dengan komponen lainnya, dengan Polri, akan senantiasa menjaga seperti yang Jenderal Gatot sampaikan, kita akan netral terhadap jalannya pemilihan,” kata Hadi Tjanjanto di Istana Negara Jakarta, Jumat.

Presiden Joko Widodo hari ini melantik Marsekal Hadi Tjahjanto menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo berdasarkan Keputusan Presiden No. 83/TNI/2017. “Kita juga akan melakukan kegiatan bersama-sama polisi. Kita solid dengan polisi untuk menjaga jalannya pesta demokrasi ini sehingga netralitas itu akan kita jaga di atas segala-segalanya,” tambah Hadi.

Pada 2018 rencananya akan dilakukan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 171 daerah yaitu 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten, beberapa provinsi di antaranya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sedangkan pada 2019 akan dilangsungkan pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg).

Pascamenjabat sebagai Panglima, Hadi mengaku juga sedang mempersiapkan calon penggantinya sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU). “Belum ada (pengganti KSAU), jadi masih ada calonnya. Ada tiga dan itu adalah hak Presiden untuk memilih,” ungkap Hadi.

Saat ini yang menjabat sebagai Wakil KSAU adalah Marsekal Madya Yuyu Sutisna yang merupakan lulusan Akabri 1986, seangkatan dengan Hadi. “Tidak terlalu lama (penggantiannya) karena ini pun sedang kita proses,” ungkap Hadi.

Jenderal Gatot Nurmantyo dalam acara yang sama juga mengaku tidak punya pesan kepada Hadi.

“Saya tidak memberi pesan apa-apa. Mengapa? Karena Pak Hadi sekarang adalah atasan saya. Sejak tadi disampaikan dalam Keputusan Presiden, sejak ditandatangani surat ini maka secara resmi (Panglima TNI) adalah Pak Hadi maka tidak etis saya memberikan nasihat ke Pak Hadi karena saya adalah sekarang perwira Pati Mabes TNI,” tutur Gatot.

Sebelum menjadi Panglima TNI, Hadi pernah menjabat sejumlah posisi strategis seperti Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) pada 2017, Irjen Kementerian Pertahanan (2016-2017), Sekretaris Militer Presiden (2015-2016), Komandan Lapangan Udara Abdulrachman Saleh, Malang (2015), Kepala Dinas Penerangan TNI AU (2013-2015), Komandan Lanud Adi Sumarmo Solo (2010-2011). Marsekal TNI Hadi Tjahjanto merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1986 dan sekolah penerbang TNI AU tahun 1987. (***)

Tingkatkan Partisipasi Pemilih, KPUD Makassar Gandeng Organisasi Pemuda

KPU

KPU

Makassar, KABAROKE — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar melakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) bersama organisasi kepemudaan di kota itu untuk lebih meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilwali 2018.

Divisi Parmas dan SDM KPU Makassar, Andi Shaifuddin di Makassar, Kamis, mengatakan penandatangan nota kesepahaman itu merupakan rangkaian dari Diskusi Terfokus untuk Peningkatan pertisipasi pemilih bersama Ormas dan OKP Kepemudaan di aula KPU Makassar.

“Partisipasi pemilih merupakan alat ukur yang paling dekat dan logis menilai sukses tidaknya sebuah hajatan pemilu dan pemilihan. Itulah yang memotivasi kami untuk melibatkan organisasi kepemudaaan,” katanya.

Adapun organisasi kepemudaan yang hadir dalam kegiatan itu seperti pengurus Ikatan Mahasiswa Muhammadiah, Gerakan Muda Indonesia Tionghoa, Fatayat NU, Himpunan Mahasiswa Makassar, Gerakan Difabel untuk Kesetaraan, Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (KPPD), dan PMII.

Ia menjelaskan, kegiatan ini menjadi begitu strategis di tengah kesibukan KPU menjalani tahapan pilkada serentak dgn SDM dan waktu yang terbatas, tentu melibatkan kelompok masyarakat akan sangat membantu.

Disamping itu pelibatan masyarakat juga menjadi penting karena filosofi pilkada dan pemilu itu sebagai pesta tentu akan menjadi pesta yg sesungguhnya jika masyarakat tidak hanya terlibat pada hari `H` 27 Juni 2018 tetapi juga sudah terlibat secara aktif dalam proses tahapan Pemilihan.

KPU Makassar memiliki obsesi menjadikan masyarakat warga Makassar sebagai rekawan demokrasi pemilihan.

Tentu ini tugas berat tetapi dgn banyak melibatkan ormas/okp dan tokoh pemuda masyarakat insya Allah akan bukan tidak mungkin akan ada gerakan-gerakan #Kawal Pilwali, #kawal demokrasi dan lainnya.

Karena selama ini yang menonjol itu hanya gerakan calon, tim sukses dan KPU sendiri sebagai penyelenggara.

Artinya belum terwujud secara masif gerakan masyarakat yang tidak berafiliasi kekepentingan calon dan partai tertentu tetapi sebuah gerakan kesadaran membangkitkan gairah masyarakat untuk mengawal tahapan pemilihan walikota dan pentingnya berpartisipasi di TPS. Inilah titik yg diperjuangkan KPU Kota Makassar. (***)

Indo Barometer : Elektabilitas Jokowi Masih yang Tertinggi

Presiden Joko Widodo

Presiden Joko Widodo

Jakarta, KABAROKE — Survei Indo Barometer terbaru menunjukan Joko Widodo (Jokowi) masih unggul dengan memiliki tingkat kepercayaan dan keterpilihan yang tertinggi untuk dipilih menjadi presiden dibanding nama-nama lainnya.

Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodhari saat rilis survei di Jakarta, Minggu (3/12/2017), mengatakan, dalam survei yang digelar pada pada 15-23 November 2017 di seluruh Provinsi di Indonesia yang meliputi 34 Provinsi, Jokowi masih teratas.

Survei mendapati, pilihan calon presiden berdasarkan pertanyaan terbuka dalam survei dengan sampel sebanyak 1.200 responden tersebut, Jokowi meraih 34,9 persen, menyusul Prabowo Subianto 12,1 persen, Anies Baswedan 3,6 persen, Basuki Tjahaja Purnama 3,3 persen, Gatot Nurmantyo 3,2 persen, Ridwan Kamil 2,8 persen dan Agus Harimurti Yudhoyono 2,5 persen.

Sementara untuk pilihan calon presiden dengan 6 nama Joko Widodo meraih 44,9 peraen, Prabowo Subianto 13,8 persen, Anies Baswedan 6 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 3,5 persen, Gatot Nurmantyo 3,2 persen dan Jusuf Kalla 1 persen. Sedangkan sisanya tidak memilih.

Sementara berdasarkan 4 variasi simulasi 2 nama, pilihan calon presiden didapati Joko Widodo 50,9 persen versus Prabowo Subianto 20,8 persen. Sedangkan responden yang menjawab rahasia, belum memutuskan, tidak akan memilih, tidak tahu dan tidak jawab 28,3 persen.

Joko Widodo 47 persen versus Anies Baswedan 20,5 persen. Sedangkan responden yang menjawab rahasia, belum memutuskan, tidak akan memilih, tidak tahu dan tidak jawab 32,6 persen.

Joko Widodo 46,9 persen versus Gatot Nurmantyo 18,8 persen. Sedangkan responden yang menjawab rahasia, belum memutuskan, tidak akan memilih, tidak tahu dan tidak jawab 34,4 persen.

Joko Widodo 50,3 persen versus Agus Harimurti Yudhoyono 17,3 persen. Sedangkan responden yang menjawab rahasia, belum memutuskan, tidak akan memilih, tidak tahu dan tidak jawab 32,4 persen.

Qodhari mengatakan, Jokowi memiliki sejumlah keunggulan. Di antaranya dalam survei didapati Joko Widodo paling dikenal dan paling disukai. Tingkat pengenalannya mencapai 98,9 persen dan tingkat kesukaan 98,2 persen.

Joko Widodo juga paling sesuai dengan selera (alasan) publik dalam memilih calon presiden. Menurut survei Terdapat lima alasan utama publik memilih calon presiden yaitu tegas 19,7 persen, merakyat 10,6 persen, kerja nyata 7,8 persen, orangnya baik 6,8 persen, ramah dan bijak 5,7 persen.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Jokowi menduduki peringkat pertama. Jokowi dinilai 41,1 persen responden, disusul Prabowo Subianto 37,3 persen dan Gatot Nurmantyo 11 persen. Jokowi dinilai merakyat 98,4 persen, kerja nyata Joko Widodo meraih 100 persen, ramah dan bijak Joko Widodo meraih 94,1 persen disusul Anies Baswedan 5,9 persen.

Sementara tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Joko Widodo sebagai presiden cukup tinggi 67,2 persen, sedangkan yang tidak puas 28,5 persen. Tidak tahu/tidak jawab 4,3 persen.

“Jika dibandingkan dengan survei sebelumnya, tren tingkat kepuasan publik terhadap Joko Widodo semakin meningkat sejak survei nasional pada Maret 2015 – November 2017. Sempat melemah hanya pada September 2015,” tuturnya.

Ia mengatakan, lima alasan utama publik puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah meningkatnya pembangunan, dekat dengan rakyat kecil, sesuai dengan janji kampanye, bantuan pendidikan, dan memberikan bantuan bagi masyarakat miskin.

Sementara lima alasan utama publik tidak puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah pengangguran masih banyak, terlalu banyak pencitraan, pembangunan belum merata, kurang berwibawa, dan penegakan hukum belum adil.

Dalam survei tetsebut juga didapati mayoritas publik 61,8 persen menginginkan Joko Widodo kembali menjadi presiden untuk periode 2019-2024, yang tidak menginginkan kembali 23,6 persen tidak tahu/tidak jawab 14,7 persen.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, melihat hasil survei selama ini, pihaknya optimistis rakyat masih berharap kepada Prabowo Subianto. Hal ini terlihat nama Prabowo yang terus-menerus membayangi Jokowi.

“Sekarang Pak Prabowo belum apa-apa saja surveinya masih tinggi, dan menurut saya peluangnya makin besar, saya harap ini juga menjadi indikator,” katanya dalam rilis survei tersebut. (***)

Keren! 83 %  Pelanggan Puas dengan Layanan Samsat di Sulsel

Pelayanan Prima Samsat Makassar Usai Libur Lebaran

Pelayanan Prima Samsat Makassar

Makassar, KABAROKE — Pelayanan Samsat di 25 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan lingkup Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel meraih angka kepuasan pelanggan yang cukup tinggi. Hasil survei Institute for Social and Political Economic Issues (ISPEI) mencatat tingkat kepuasan pelanggan mencapai 83,96 persen atau senilai A.

“Respon masyarakat terhadap pelayanan Samsat di Sulsel sangat baik. Dari hasil survei yang kami lakukan, diperoleh tingkat kepuasan pelanggan (wajib pajak) mencapai angka 83,96 persen atau setara dengan nilai A,” ujar Imam Mujahid selaku Koordinator ISPEI saat melakukan ekspose hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kantor Bapenda Sulsel.

Hasil survei tersebut dipaparkan Imam di hadapan para Kepala Bidang lingkup Bapenda, para Kepala UPT dan Kepala Sub Bidang. Survei itu dilakukan ISPEI menggunakan metodologi sampel sebanyak 2.250 responden, terdiri dari masyarakat pengguna layanan, masyarakat umum dan petugas pelayanan/acak.

Menurut Imam, meski prestasi itu terbilang baik, apalagi ditambah dengan 6,60 persen pelanggan yang mengaku puas sekali, akan tetapi jajaran Bapenda masih dihadapkan tantangan berat. Pasalnya, masih ada pelanggan yang kurang puas mencapai angka 8,73 persen dan yang tidak puas 0,71 persen.

“Ini harus dicari penyebabnya, mengapa mereka tidak puas, apa karena fasilitasnya yang kurang nyaman atau pelayanan petugasnya yang belum maksimal,” ucap Imam.

Dia juga menambahkan dari seluruh bentuk pelayanan yang diterapkan Bapenda di semua daerah, ternyata 72,95 persen responden lebih suka dengan bentuk pelayanan reguler di kantor Samsat.

Mengenai ketepatan waktu pembayaran pajak, ternyata 62,32 persen responden selalu tepat waktu. Sisanya 30 persen sesekali menunggak dan 6,51 persen selalu menunggak. Selanjutnya ada 0,98 persen yang belum pernah membayar pajak kendaraannya.

Menanggapi hasil survei ISPEI, Kepala Bapenda Sulsel, Tautoto TR, mengatakan capaian positif tersebut tidak membuat pihaknya berpuas diri. Toh, angka 83 persen itu kumulatif dari seluruh UPT Samsat. Bisa jadi ada UPT Samsat yang sebenarnya belum menperlihatkan kinerja yang maksimal.

“Memang ada UPT yang memperlihatkan prestasi pelayanan cukup baik, misalnya UPT Pendapatan Pare-pare, namun tidak sedikit UPT yang kinerjanya belum maksimal. Inilah yang harus dibenahi oleh Kepala UPT, lebih giat melakukan terobosan dan menjemput bola,” pungkasnya. (***)

Santri di Jember Deklarasikan Cak Imin Jadi Cawapres

Muhaimin Iskandar

Muhaimin Iskandar

Jember, KABAROKE — Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dideklarasikan menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk Pemilu 2019.

Deklarasi itu dibacakan perwakilan santri, saat acara jalan sehat santri di Alun-alun Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu (5/11/2017).

“Kami Santri Indonesia mendorong dan mendukung Cak Imin mewakili kaum santri untuk bersedia maju menjadi bakal wakil presiden Republik Indonesia. Saatnya santri memimpin,” kata salah satu santri saat membacakan ikrar.

Sementara itu, Cak Imin mengapresiasi dukungan para santri tersebut.

“Untuk itu kami akan terus melakukan konsolidasi dan kami akan perjuangkan aspirasi para santri,” kata Cak Imin dalam keterangan persnya, Minggu.

Cak Imin menambahkan, pada pemilu legislatif mendatang, pihaknya menargetkan PKB masuk dua besar. “Kami menargetkan masuk dua besar dalam pileg mendatang,” ujarnya.

Cak Imin juga didaulat menjadi Panglima Santri Nusantara oleh ribuan santri saat acara jalan sehat santri di Kabupaten Jember tersebut.

Politisi yang akrab disapa Cak Imin itu dinilai berhasil memperjuangkan penetapan hari santri nasional yang jatuh pada 28 Oktober, serta memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan dunia pondok pesantren.

“Berbagai kontribusi nyata telah diberikan Cak Imin terhadap perkembangan bangsa ini. Jadi beliau sangat layak untuk kami jadikan sebagai panglima santri,” kata Isa Sugianto, salah satu pengasuh pondok pesantren. (***)

Agus Yudhoyono Ogah Bahas Soal Pilpres 2019

Calon Gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono [dok net]

Agus Harimurti Yudhoyono [dok net]

Jakarta, KABAROKE — Agus Harimukti Yudhoyono (AHY) belum mau membicarakan isu pencalonan dirinya menjadi presiden di Pilpres 2019.

Putra sulung Presiden ke VI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu terlihat hanya tersenyum ketika sejumlah awak media menanyakan hal tersebut pada acara silaturahmi bersama kader Partai Demokrat se-Sumsel di Hotel Aston Palembang, Kamis sore (12/10/2017).

Ia terlihat santai, dan mengatakan isu capres yang mencuat saat ini masih terlalu jauh sehingga untuk saat ini tak ingin berandai- andai. “Terlalu jauh, masih di atas gunung, saya tidak ingin berandai-andai,” katanya.

Mantan Calon Gubernur DKI Jakarta ini mengakui, belakangan ini kerap terjun ke berbagai daerah di Indonesia, namun hal itu tak ada kaitannya dengan isu capres yang makin santer.

Menurutnya, kedatangannya ke berbagai daerah di Indonesia termasuk di Sumsel dalam rangka memenuhi undangan masyarakat utamanya kaum muda di kampus-kampus, serta elemen masyarakat lainnya.

“Saya senang bisa melewati proses ini. Ini perlu untuk melengkapi pengetahuan dan wawasan saya tetang Indonesia. Karena disetiap daerah yang dijumpai memiliki ke khasan dan ke unikan tersendiri dari masyarakatnya,” klaimnya.

Agus kembali menegaskan tak mau berandai-andai perihal pilpres 2019. Menurutnya jabatan bukan segala-galanya. Sebagai warga sipil dia tetap akan berkontribusi positif untuk bangsa Indonesia.

“Saya punya cita-cita besar. Tapi hanya saya dan Tuhan yang tahu,” ucapnya. (***)

Nasdem Siap Menangkan Jokowi Di Pilpres 2019

Presiden Joko Widodo

Presiden Joko Widodo

Jakarta, KABAROKE – Partai Nasdem mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum di Jakarta, Jumat (13/10) dan menyatakan kesiapannya untuk memenangkan Jokowi dalam Pilpres 2019.

“Kami DPP Nasdem beserta seluruh pengurus tingkat wilayah secara resmi melakukan pendaftaran secara serentak ke KPU. Ini untuk demokrasi Indonesia,” ujar Sekjen Nasdem Johnny G. Plate di KPU Pusat.

Johnny mengatakan Nasdem memiliki dua target utama dalam Pemilu 2019, yakni memperoleh dua digit perolehan suara 2019, serta memenangkan pilpres dengan mendukung Jokowi sebagai capres Nasdem.

“Kami ingin memperoleh dua digit perolehan suara 2019 dan memenangkan Pak Jokowi,” ujarnya.

Nasdem berterima kasih kepada KPU yang telah membangun Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang kelak akan menjadi basis data partai politik peserta pemilu.

Nasdem berharap Sipol dapat terus dibangun agar fungsinya menjadi lebih sempurna.

Dalam pendaftaran ini Nasdem membawa ribuan dokumen terdiri dari dokumen lengkap DPP Nasdem, 34 dokumen lengkap pengurus provinsi, 54 dokumen lengkap pengurus kabupaten/kota dan 7.201 dokumen lengkap pengurus kecamatan. (***)

Akhirnya Presiden Jokowi Teken UU Pemilu

Presiden Joko Widodo

Presiden Joko Widodo

Jakarta, KABAROKE — Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Undang-Undang Pemilu tercatat pada 16 Agustus 2017, kata Juru Bicara Presiden Johan Budi.

“Presiden sudah tanda tangan RUU Pemilu, sudah diundangkan, dan sudah masuk Lembaran Negara,” kata Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, sebelum ditandatangani Presiden ada beberapa koreksi terhadap draf UU tersebut.

Johan menjelaskan, sebelumnya draf itu sudah dibahas di DPR kemudian setelah berkoordinasi dengan DPR diundangkan pada 18 Agustus 2017.

Koreksi dilakukan dalam artian ada catatan-catatan dan revisi untuk sejumlah kata yang dirasa kurang sesuai.

Namun ia menegaskan bahwa koreksi akhir tersebut tidak mengubah substansi.

Johan mengatakan, koreksi juga sudah dikoordinasikan Kementerian Sekretariat Negara dengan DPR pada 16 Agustus 2017.

“Artinya UU Pemilu sudah mulai berlaku. Itu UU Nomor 7 Tahun 2017,” katanya.

Ia berharap seluruh elemen dan komponen yang berkaitan dengan pemilu agar segera bekerja karena batas waktunya semakin dekat.

Menurut dia, jika ada kendala terkait pelaksanaan UU itu di lapangan, Johan yakin KPU akan dapat mencari jalan keluarnya.

“Itu kan simulasi, penyelenggara pemilu siapa sih, KPU kan punya kewenangan melakukan pekerjaannya, juga melaksanakan pemilu. KPU pasti mencari jalan keluar, kalau sudah detil sebaiknya tanya ke KPU,” kata Johan. (***)

NH Tegaskan Golkar Tetap Solid Hadapi Pilkada, Pileg dan Pilpres

Nurdin Halid

Nurdin Halid

Bogor, KABAROKE — Partai Golkar gelar rapat kerja pemantapan konsolidasi untuk pemenangan pillkada 2018, Pileg dan Pilpres 2019 DPP Golkar di Novotel Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/8).

Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid menegaskan partai berlambang beringin itu akan tetap solid meski kader meminta Setya Novanto untuk mengundurkan diri sebagai Ketua DPR dan Ketua Umum DPP Partai Golkar.

“Di acara pemantapan menjelang Pilkada 2018, Pileg, dan Pilpres 2019 ini menunjukkan Partai Golkar tetap dalam kondisi solid sehingga semua fokus pada program,” ujarnya yang juga sebagai Ketua Tim Pilkada Pusat Partai Golkar itu.

Selain itu Nurdin mengungkapkan semua kader pasti memiliki aspirasi, dan dia mengingatkan kader yang baik harus taat asas dalam menyampaikan aspirasi sesuai mekanisme.

“Kita ada jenjang dalam proses pengambilan keputusan, ada sarana dalam menyampaikan aspirasi. Kalau berteriak di luar itu adalah bukan domain, bukan kebiasaan daripada partai Golkar,” ucapnya.

Dia juga menegaskan bahwa belum pernah mendapatkan surat termasuk yang datang dari Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Siti Hediati atau Titiek Soeharto yang meminta Setnov mundur dari jabatan yang sekarang di embannya.

“Sesuai mekanisme yang ada di Partai Golkar tentang pengunduran diri Ketua Umum DPP Partai Golkar. Kita punya mekanisme dalam mengambil keputusan tertinggi ada munas dan rapimnas. Kemudian rapat pleno DPP, itu adalah mekanisme pengambilan keputusan,” ungkap Nurdin

Seperti diketahui, desakan meminta agar Setya Novanto mundur dari Ketua Umum Golkar diusarakan sejumlah kader yang tergabung dalam Generasi Muda Partai Golkar (GMPG).

Desakan itu dilakukan GMPG menyikapi penetapan status Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). (Iqbal)

Belum Ditandatangani Jokowi, JK : UU Pemilu Berlaku Otomatis

Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla [dok net]

Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla [dok net]

Makassar, KABAROKE — Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum atau UU Pemilu akan berlaku secara otomatis meski sampai sekarang belum diteken oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla atau JK, dalam kunjungan kerjanya di Kota Makassar, Sulsel, kemarin.

Berdasarkan aturan, UU Pemilu secara otomatis akan berlaku setelah 30 hari disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 21 Juli 2017. Terlepas ada atau tidaknya tandatangan Presiden, UU yang telah mendapatkan pengesahan dari DPR diketahui tetap sah untuk diberlakukan. Kendati demikian, Presiden Jokowi masih memiliki waktu untuk menandatangani UU Pemilu mengingat tenggang masanya belum habis.

“Undang-undang itu berbunyi satu bulan tidak ditandatangani Presiden maka harus berlaku. (Sekarang ini) kan menunggu tandatangan Presiden, kalau tidak ada ya tetap otomatis berlaku. Selama itu diundangkan dalam Lembaran Negara,” kata Wapres JK, di Makassar, belum lama ini.

Wapres JK mengungkapkan sampai kini belum ada kepastian perihal ditandatangani atau tidaknya UU Pemilu. Yang pasti, orang nomor dua di Indonesia tersebut menyebut Presiden Jokowi masih mempunyai waktu untuk meneken regulasi tersebut. Adapun UU Pemilu akan digunakan sebagai payung hukum pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019. “Kan belum satu bulan ini.”

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, mengakui bahwa UU Pemilu belum diteken Presiden Jokowi sehingga belum tercatat di Lembaran Negara dan belum diundangkan. Disebutnya terjadi kesalahan redaksional. Adapun Naskah UU Pemilu sudah dikirim lagi oleh pemerintah kepada DPR untuk diperbaiki. Namun, DPR belum juga memprosesnya karena sedang masa reses.

UU Pemilu sendiri masih menuai pro-kontra. Beberapa pihak bahkan memprotes regulasi tersebut. Rhoma Irama melalui Partai Islam Damai Aman (Idaman) misalnya telah mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). UU Pemilu menjegal langkah sang Raja Dangdut untuk nyapres. Pasalnya dalam aturan anyar tersebut diatur bahwa calon presiden harus didukung sedikitnya 25 persen kursi parpol yang ada di DPR saat ini.

Gugatan terkait UU Pemilu juga dilayangkan oleh Advokat Cinta Tanah Air (ACTA). MK bahkan telah menggelar sidang perdana uji materi ambang batas pencalonan presiden pada Pasal 222 UU Pemilu, Kamis, 3 Agustus lalu. Dalam persidangan itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta pihak pengadu yakni Habiburrokhman selaku Ketua Dewan Pembina ACTA untuk bersabar menanti proses pengundangan UU Pemilu. (***)

1 2 3 4 9