Hatta Rajasa : Komunikasi AHY dan Jokowi Itu Hal Positif

Presiden Jokowi Bertemu dengan Putra SBY yakni Agus Yudhono [dok net]

Presiden Jokowi Bertemu dengan Putra SBY yakni Agus Yudhono [dok net]

Jakarta, KABAROKE – Mantan Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengapreasi langkah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengadakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kamis (10/8).

Pertemuan tersebut untuk meminta restu terhadap Jokowi dalam peresmian The Yudhoyono Institute. Hatta menilai, pertemuan keduanya harus menjadi teladan bagi seluruh pihak bahwa para pemimpin tetap bisa menjalin komunikasi dengan baik.

“Komunikasi yang dilakukan Agus, meminta restu kepada Presiden, itu hal yang positif,” kata Hatta, seusai menghadiri Peresmian The Yudhoyono Institute, di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis (10/8).

Hatta juga merespons positif penerimaan Jokowi terhadap Agus. Sebab, Agus merupakan tokoh muda yang tengah mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin masa depan memerlukan restu atau arahan dari pemimpin-pemimpin terdahulu.

Selain itu Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini melihat AHY bakal menjadi sosok yang mampu memimpin generasi emas Indonesia di 2045.

“Tentu bagus untuk menentukan generasi emas 2045. Agus sebagai generasi muda tentu bisa memberikan kontribusi besar untuk anak-anak muda,” ungkap Hatta

Sebelumnya, saat akan bertemu Jokowi, Agus mengatakan, kedatangannya untuk meminta doa restu kepada Presiden Joko Widodo terkait peresmian The Yudhoyono Institute.

“Ya, minta doa restu, sekaligus kami minta wejangan dari Presiden,” kata Agus.

Agus mengatakan, undangan kepada Jokowi sudah disampaikan terlebih dahulu beberapa hari lalu kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Namun, Jokowi tak bisa memenuhi undangan Agus karena telah memiliki agenda acara lain.

Dalam pidatonya pada peresmian The Yudhoyono Institute, Agus turut menyampaikan amanah Jokowi untuk para generasi muda.⁠⁠⁠⁠ (Iqbal)

Hanura Sulsel Target Lima Besar di Pemilihan Legislatif 2019

Pelantikan Pengurus Hanura Sulsel

Pelantikan Pengurus Hanura Sulsel

Makassar, KABAROKE — Ketua DPD Hanura Sulsel terpilih, Andi Ilhamsyah Mattalatta menargetkan partainya bisa masuk lima besar pada Pemilihan Legislatif 2019 mendatang. Hal itu dijabarkan Ilhamsyah dalam sambutannya pada pelantikan DPD Hanura Sulsel di Gedung Celebes Convention Centre (CCC) Makassar, Senin, 31 Juli 2017.

“Target Hanura Sulsel di Pileg 2019 harus bisa bertengger di posisi 5 besar,” kata Ilhamsyah.

Olehnya itu, Ia menghimbau kepada para kader untuk mengutamakan kepentingan partai daripada kepentingan pribadi. Bekerja bersama, guna mencapai visi dan misi partai.

“Mari jadikan Hanura sebagai prioritas kita. Mari kita persiapkan 5 S, yaitu strategi, struktur, sistem, skill, dan speed,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia juga menekankan kepada kader dan simpatisan Hanura untuk berada di garda terdepan dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa. Termasuk tetap peduli dan perhatian terhadap persoalan kekinian.

“Tidak boleh abai terhadap persoalan kekinian. Dihadapan fenomena ini, kader Hanura harus bisa menjadi api peredam atas segala konflik yang ada, tentunya dengan mengutamakan hati nurani kita. Hati nurani identik dengan kebenaran dan konsistensi terhadap kebenaran, kebaikan dan kejujuran,” jelasnya.⁠⁠⁠⁠ (Yasir)

Presidential Threshold, Prabowo: Lelucon Politik Menipu Rakyat

Ketua Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Gerindra Prabowo Subianto [dok net]

Ketua Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Gerindra Prabowo Subianto [dok net]

Jakarta, KABAROKE – Usai bertemu dengan Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Prabowo Subianto kembali menegaskan sikapnya terhadap RUU Pemilu yang disahkan Ketua DPR Setya Novanto beberapa waktu lalu.

Saat menemui wartawan di Pendopo Puri Cikeas, Kamis (27/7), Prabowo secara gamblang mengkritik keras UU tersebut, terutama soal ketentuan presidential threshold sebesar 20 persen.

“Presidential threshold 20 persen, menurut kami lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia. Saya tidak mau terlibat dalam sesuatu seperti itu. PAN dan PKS, juga Demokrat juga demikian,” tegas Prabowo.

Prabowo khawatir disahkannya UU Pemilu berpotensi merusak sistem demokrasi, karena UU Pemilu tidak adil bagi beberapa partai.

“Lahir dari kecemasan itu, kami khawatir demokrasi ke depan bisa dirusak,” kritiknya.

Menurutnya, demorkasi membutuhkan semangat patuh pada logika. Semanagat patuh kepada aturan untuk semua. “Harus adil dan tidak memaksakan kehendak,” tegas mantan Danjen Kopassus ini.

Di sisi lain, SBY mengisyaratkan tidak setuju dengan disahkannya UU Pemilu, karena UU tersebut tidak mewakili kepentingan rakyat

“Cara pengawalan Partai Demokrat adalah bila negara tepat dan sesuai kepentingan rakyat akan kita dukung. Kalau mencederai akan kita kritisi dan tolak. Gamblang, tegas, dan terang,” ungkapnya.⁠⁠⁠⁠ (Iqbal)

Ini Hasil Pertemuan SBY-Prabowo di Cikeas

Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Gerindra Prabowo Subianto [dok net]

Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Gerindra Prabowo Subianto [dok net]

Jakarta, KABAROKE — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjelaskan hasil pertemuannya melalui konferensi pers bersama di Pendopo Puri Cikeas, Bogor, Kamis malam.

“Saya mulai dari pertemuan kami pada malam hari ini sebenarnya bukan lah sesuatu yang sangat luar biasa. Barang kali yang jadi luar biasa mungkin pertemuan terjadi setelah pada tanggal 20 Juli 2017 lalu dalam rapat paripurna DPR RI, Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS berada dalam satu kubu yang tidak disetujui dikukuhkannya RUU Pemilu,” ujar SBY.

SBY mengatakan pasca-disahkannya UU Pemilu, ada keinginan dari kader Gerindra dan Demokrat agar SBY dan Prabowo bertemu. SBY mengaku menyambut baik hal tersebut hingga akhirnya pertemuan terjadi.

“Saya pastikan kami bertemu dengan niat dan tujuan yang baik. Mudah-mudahan rakyat mengetahui dan negara juga mendengarkannya,” kata SBY.

Inti dari segala hal yang didiskusikan, kata SBY, Demokrat bersama Gerindra bersepakat untuk terus mengawal negara ini dalam kapasitas dan posisi yang ada saat ini, agar perjalanan bangsa mengarah pada arah yang benar yakni untuk kepentingan rakyat.

Menurut SBY bentuk pengawalan yang dapat dilakukan yakni mendukung kebijakan negara apabila sesuai keinginan rakyat, dan mengkritisinya manakala melukai dan menciderai rakyat.

Ketua Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (dok net)

Ketua Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (dok net)

SBY menyampaikan Demokrat dan Gerindra sepakat bekerja sama. Kerja sama tersebut menurutnya, tidak perlu dalam sebuah hal yang dinamakan koalisi, yang terpenting terus menjalin komunikasi dengan baik.

“Kerja sama ini mencakup wilayah politik, dan juga gerakan moral,” jelas SBY.

SBY menekankan Demokrat dan Gerindra akan melakukan segala aktivitas pengawalan yang bertumpu pada nilai-nilai demokrasi dan tidak akan pernah merusak negara.

“Saya perlu sampaikan, sudah hampir sebulan saya puasa bicara di depan pers, meskipun saya tetap mengikuti apa yang terjadi di negara ini. Dan malam ini saya kembali bertemu teman-teman pers saya harus katakan power must not go uncheck, artinya kita, kami, harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan tidak melampaui batas,” kata SBY.

Sementara itu Prabowo Subianto mengatakan pertemuan dirinya dengan SBY dalam suasana yang prihatin.

Prabowo menekankan, Gerindra dan Demokrat berpandangan saat ini telah terjadi cara-cara yang tidak sehat atau menyakiti kemampuan berpikir rakyat Indonesia yang mencemaskan.

Prabpwo Subianto [dok net]

Prabpwo Subianto [dok net]

“Terlihat sikap Demokrat, Gerindra, PAN, PKS itu satu dalam masalah UU Pemilu yang baru saja disahkan,” ujar Prabowo.

Prabowo menekankan Gerindra tidak ikut bertanggung jawab atas UU Pemilu tersebut.

“Karena kita tidak mau ditertawakan sejarah. Kekuasaan silakan mau berkuasa 5,10, 50 tahun, tapi diujungnya sejarah menilai. Gerindra tidak mau ikut hal yang melawan logika. Presidential Threshold 20 persen lelucon politik yang menipu rakyat, saya tidak mau terlibat,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, lahir dari kecemasan tersebut, Gerindra dan Demokrat khawatir demokrasi akan rusak.

“Karena itu sesuai apa yang disampaikan bapak SBY, kita wajib mengawal, mengingatkan, mengimbau. Demokrasi butuh semangat patuh pada logika, semangat patuh pada rules of the game dan harus adil dan tidak memaksakan kehendak dengan segala cara,” kata Prabowo.

Prabowo sependapat dengan SBY, bahwa setiap kekuasaan harus diimbangi dan diawasi.

“Mudah-mudahan kita bisa melakukan ini terus. Siapapun undang kami, kami siap melakukan dialog dan bertukar pandangan,” jelas Prabowo. (***)

SBY dan Prabowo Sepakat Tolak UU Pemilu

Ketua Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Gerindra Prabowo Subianto [dok net]

Ketua Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Gerindra Prabowo Subianto [dok net]

Jakarta,KABAROKE – Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sama-sama menunjukkan sikap penolakan terhadap disahkannya RUU Pemilu.

Namun begitu, kedua purnawirawan jenderal tersebut sepakat untuk tetap mengawal segala perubahan yang terjadi di negara Indonesia. Hal tersebut diucapkan SBY usai bertemu dengan Prabowo di Puri Cikeas, Jawa Barat, Kamis (27/7).

“Yang jelas kami sepakat akan terus mengawal negara ini. Mengawal perjalanan bangsa Indonesia,” terang SBY saat menjabarkan hasil pertemuannya dengan Prabowo

Baik SBY dan Prabowo, sepakat untuk terus mengawal pemerintah era Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Tujuannya agar kepemimpinan Jokowi tidak melenceng ke arah negatif.

“Agar negara bisa mewujudkan kepentingan rakyat. Bagi kami wajib mengawal negara,” lanjutnya.

Lagipula langkah mengawal penerintah ini legal secara konstitusi. SBY dan Prabowo tentu tidak ingin ada aspirasi dari rakyat yang dicueki pemerintah.

“Gerakan moral dilakukan manakala kepentingan rakyat dicederai. Jika aspiranya tidak didengar pemimpin wajib hukumnya kita ingatkan, berikan koreksi. Dan gerakan seperti ini dibenarkan,” ungkapnya.

Ke depan, kata SBY, hubungan antara Demokrat dan Gerindra akan lengket. Meskipun hubungan itu bukan dalam bentuk koalisi di DPR.

“Kami sepakat untuk meningkatkan komunikasi dan kerja sama. Sah. Meski bukan dalam bentuk koalisi, yang penting kita tingkatkan kerja sama,” tegasnya.⁠⁠⁠⁠ (Iqbal)

Demokrat : Terlalu Dini Bicarakan Capres 2019

Partai Demokrat (dok-net)

Partai Demokrat (dok-net)

Jakarta, KABAROKE — Setelah diputuskan presidential threshold 20-25 persen banyak anggapan bahwa keputusan DPR itu untuk memuluskan Calon Presiden (Capres) 2019 agar tidak terlalu banyak calon nantinya.

Menanggapi hal itu, Partai Demokrat menganggap terlalu dini untuk membicarakan Capres lantaran partainya itu masih fokus terkait presidential threshold yang menurutnya itu inkonstitusional.

“Masih terlalu pagi kami bicara pencapresan saat ini. Saat ini fokus kami mendukung pihak-pihak yang hendak melakukan gugatan terhadap putusan paripurna DPR soal ambang batas presidential threshold yang inkonstitusional tersebut,” ujar Wasekjen Demokrat Didi Irawadi, Senin (24/7/2017).

Keputusan DPR atas ambang batas presiden, menurut Didi bertentangan dengan konstitusi, dan dia memprediksi keputusan tersebut akan mendapat banyak gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) lantaran banyak pihak yang kecewa atas keputusan tersebut.

“Mengingat banyak pihak yang kecewa atas keputusan DPR yang ilegal dan bertentangan dengan konstitusi ini, termasuk kami tentunya. Dapat dipastikan akan terjadi hujan gugatan ke MK, terutama dari pihak-pihak yang memahami dan berlandaskan akal sehat melihat hasil keputusan DPR tersebut,” ucap anggota DPR Komisi III ini.

Dia berharap MK bisa konsisten terhadap keputusan yang pernah diputuskan MK pada tahun 2013, menurutnya keputusan itu sudah memenuhi rasa keadilan.

“MK yang adil haruslah konsisten pada apa yang sudah diputuskan sebelumnya, karena apa yang sudah diputuskan MK pada tahun 2013 tersebut sesuai dengan prinsip keadilan yang hakiki,” tuturnya

“Apabila MK membatalkan paripurna DPR maka akan dimungkinkan adanya capres alternatif di luar Pak Jokowi sendiri yang sudah pasti bisa maju,” ujarnya⁠⁠⁠⁠. (Iqbal)

Lukman Edy Minta Kemenkumham Percepat Pemberian Nomor UU Pemilu

Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy Saat Diwawancarai Awak Media

Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy Saat Diwawancarai Awak Media

Jakarta, KABAROKE — Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu telah disahkan menjadi Undang-Undang Pemilu melalui rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada Jumat lalu.

Dari beberapa paket usulan yang disahkan adalah paket A, yakni sistem pemilu terbuka presidential threshold 20-25 persen, ambang batas parlemen 4 persen, metode konversi suara sainte lague murni, dan kursi dapil 3-10.

Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy menyatakan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM semestinya bertindak cepat memproses pemberian nomor di Undang-Undang tersebut. Hal ini guna mempersingkat waktu dan permudah pihak kontra mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Pemerintah harus cepat mengendalikan undang-undang normalnya 30 hari, tatapi kalau bisa dua minggu selesai. Biar teman-teman seperti Yusril, Rhoma Irama, Hary Tanoe bisa menggugat,” kata Lukman Edy dalam diskusi ‘Setelah DPR Menetapkan 20 Persen’ di Menteng, Jakarta.

Pada saat proses Judicial Review nanti, MK harus bertindak progresif mengingat Pilpres 2019 merupakan pesta demokrasi terberat bagi penyelenggara pemilu.

“Karena 2018 ada pillkada serentak, habis itu 2019 pilpres, jadi ini pemilu paling rumit dan komplek, ini butuh stamina kuat sekali,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilu untuk menjadi undang-undang setelah melalui mekanisme yang panjang dalam rapat paripurna yang berlangsung Kamis kemarin hingga Jumat dini hari.

DPR melakukan aklamasi untuk memilih opsi A, yaitu presidential threshold sebesar 20 persen perolehan kursi DPR atau 25 persen perolehan suara nasional, karena peserta rapat paripurna yang bertahan berasal dari enam fraksi yang menyetujui opsi A.⁠⁠⁠ (Iqbal)

DPR Bantah PT Dimaksudkan untuk Dorong Calon Tunggal

Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy [dok net]

Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy [dok net]

Jakarta, KABAROKE – Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, Lukman Edy membantah jika Presidential Threshold 20 persen dalam rangka mendorong calon tunggal pada Pilpres 2019.

“Tidak mungkin hanya satu calon yang maju dalam pelaksanaan Pilpres 2019. Karena ada beberapa tokoh yang ingin maju sebagai calon presiden,” kata Lukman Edy dalam diskusi bertajuk ‘Setelah DPR Memilih 20 persen’ di Menteng, Jakarta, Sabtu (22/7).

Salah satunya adalah Ketua Umum Partai Gerindra ‎Prabowo Subianto yang masih menginginkan menjadi calon presiden pada Pilpres 2019, maka hal itu tidak dimungkinkan adanya calon tunggal pada pasangan calon presiden.

“Pak Prabowo masih ingin jadi capres dan konsolidasi politik di situ cukup signifikan. Pak Jokowi‎ ingin jadi capres (pada Pilpres 2019),” ucapnya.

Lukman menuturkan, berdasarkan konstelasi politik yang terjadi saat ini, pasangan calon pada Pilpres 2019 dimungkinkan bisa lebih dari dua paslon.

“Tidak mungkin lima, maksimal empat (paslon),” ujarnya.

Lebih lanjut, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyatakan bahwa tidak relevan jika menuduh presiden threshold 20 persen dalam rangka untuk menjadikan Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal.

“Jadi tidak relevan ‎menuduh PT 20 persen dalam rangka mendorong Pak Jokowi menjadi calon tunggal, karena pasal antisipasi calon tunggal itu dari pemerintah, bukan dari kami,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilu untuk menjadi undang-undang setelah melalui mekanisme yang panjang dalam rapat paripurna yang berlangsung Kamis kemarin hingga Jumat dini hari.

DPR melakukan aklamasi untuk memilih opsi A, yaitu presidential threshold sebesar 20 persen perolehan kursi DPR atau 25 persen perolehan suara nasional, karena peserta rapat paripurna yang bertahan berasal dari enam fraksi yang menyetujui opsi A.⁠⁠⁠⁠ (Iqbal)

Pilpres 2019 Kemungkinan Bakal Head to Head 2 Paslon

Ilustrasi

Ilustrasi

Semarang, KABAROKE — Ketua Program Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono menilai sistem Pemilihan Umum Presiden 2019 dengan menerapkan ambang batas pencalonan presiden 20 atau 25 persen bakal memudahkan rakyat memilih calon presiden.

“Dengan ketentuan “presidential threshold” 20 persen dari kursi DPR RI atau 25 persen dari total suara sah pada Pemilu 2014, kemungkinan besar paling banyak tiga pasang calon,” kata Teguh di Semarang.

Nantinya, lanjut Teguh diantara parpol tidak bisa mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden, praktis mereka berkoalisi.

“Paling banter muncul tiga peserta pilpres sehingga rakyat mudah menentukan pilihannya,” pungkasnya.

Kelebihan ambang batas 20-25 persen ujungnya setiap parpol bakal berkoalisi, dan manfaat lainnya adalah untuk penyederhanaan partai.

“Kalau nol persen, semua orang bisa mencalonkan dan semua parpol bisa mengusung pasangan calon. Hal ini yang rumit.” Dengan demikian, kata Teguh, ketentuan ambang batas pencalonan presiden itu lebih menguntungkan, di samping simpel, memudahkan rakyat memilih, juga lebih efisien dalam sisi anggaran karena pelaksanaannya cukup satu putaran.

“Kemungkinan besar pada Pilpres 2019, head to head, dua pasangan calon. Kalaupun ada tiga pasangan calon, kontestan ketiga paling hanya pelengkap penderita,” ujarnya. (***)

Ketua MPR Dorong Partisipasi Perempuan di Dunia Politik

Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan

Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan

Jakarta, KABAROKE — Ketua MPR Zulkifli Hasan menegaskan dukungannya agar lebih banyak perempuan yang berjuang di bidang politik.

“Sikap saya tetap, baik sebagai Ketua MPR maupun Ketua Umum PAN yaitu mendukung penuh lebih banyak perempuan berjuang di parlemen,” katanya saat menerima audiensi Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) dan Majelis Perempuan Indonesia (MPI) di Jakarta, Kamis.

Dalam pertemuan di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, itu Zulkifli menyampaikan harapannya bahwa dengan perempuan terlibat dalam politik, maka akan lebih banyak yang memperjuangkan aspirasi hak-hak perempuan.

“Politik itu makna sebenarnya berlomba lomba dalam kebaikan. Kalau lebih banyak yang berjuang, aspirasi perempuan Insya Allah terwakili,” katanya sebagaimana dilansir dari keterangan tertulis MPR.

Untuk itu Zulkifli mengajak kepada organisasi perempuan untuk bersama-sama membuat politik menjadi menarik bagi perempuan.

“Bila perempuan tertarik dalam dunia politik dan mereka diberdayakan maka akan muncul politisi perempuan yang berkualitas dan sungguh sunguh bela rakyat,” ujarnya. (***)

1 2 3 4 5 9