Setelah Nasdem Dan Hanura, PKB Dikabarkan Akan Merapat Ke Ahok!

Jakarta, KABAROKE – Ketenaran Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama dalam memimpin Jakarta ternyata menjadi pertimbangan tersendiri bagi beberapa partai untuk mendukungnya kembali menjabat melalui bursa Pilgub DKI 2017 mendatang.

Walaupu Ahok sempat menyatakan untuk maju dijalur independen dengan alasan mahalnya mahar jika menggunakan partai. Dengan datangnya dukungan ini apakah dapat menjadi pertimbangan Ahok untuk meninggalkan jalur independennya?

Setelah Partai Nasden dan Partai Hanura yang baru saja menyatakan dukungannya untuk Ahok. Kabarnya kini Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan tidak menutup pintu komunikasi dengan calon incumbent Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk bertarung dalam Pilgub DKI 2017.

Anggota Dewan Syuro PKB Maman Imanulhaq mengatakan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengamati suara-suara arus bawah tentang Ahok yang dinilai cukup fantastis.

“Cak imin tertarik dengan fenomena Ahok. Fenomena Ahok dan relawan itu untuk evaluasi partai harus cepat partisipasi, dan dengar suara publik,” kata Maman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (17/3).

Lebih lanjut. Walaupun PKB telah mendukung Bakal Calon Gubernur DKI Ahmad Dhani, yang dinilai sangat bertentangan dengan Ahok. pihaknya menyatakan tidak memikirkan hal tersebut, ia menilain. Partainya masih memilah siapa kadidat yang lebih kuat dan lebih tinggi elektabilitasnya.

Untuk menjawab itu. Lanjut Maman, dalam waktu dekat ini. PKB akan segera menentukan sikap politik untuk menentukan siapa yang akan didukung di Pilgub DKI.

“Makanya kami belajar fenomena Jakarta, sosok Ahok yang ideal buat Jakarta. Tapi partai punya sistem yang harus dihormati,” ujar Maman.

“Jadi kalau istilah ketum kami itu, kenapa PKB enggak komunikasi dengan Ahok. Pertanyaannya dibalik, kenapa Ahok ke PKB ya? Kami dengan lega buka pintu,” tandasnya. (landi)

Dukung Ahok, Partai Hanura Nilai Dari Rekam Jejak

Jakarta, KABAROKE – Partai Hanura memastikan akan mendukung incumbent Basuki Thahaja Purnama alias Ahok diajang Pilgub DKI 2017 mendatang.

Kepada media, pihak Hanura mengaku masih menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan secara resmi pendeklarasian dukungannya itu.

“Dalam satu dua hari ini (akan diumumkan). Arahnya pasti mendukung,” kata Ketua DPP Hanura Miryam S Haryani, Jakarta, Kanis (17/03/2016).

Menurut Miryam, partainya mendukung Ahok. Karena mantan walikota Belitung itu memiliki rekam jejak yang sudah baik. Ahok bahkan dinilai sudah berhasil menyelesaikan berbagai permasalahan Di Jakarta dalam kurung waktu kurang dari satu tahun.

Tidak hanya itu. Dari hasil survei internal juga menunjukkan bahwa elektabilitas Ahok di DKI sangat tinggi.

“Lagi dipersiapkan momentumnya, dalam waktu dekat,” pungkas Ketua Umum Srikandi Hanura ini.

KPU Menyayangkan, RUU Pilkada Ternyata Beratkan Calon Independen

Jakarta, KABAROKE – Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay tidak sepakat atas rencana Komisi II DPR untuk menaikkan syarat calon independen dalam revisi UU Pilkada.

Ia menilai. Perjuangan calon kepala daerah yang memilih menggunakan jalur independen lebih banyak mengucurkan keringat dibanding calon yang diusung oleh parpol.

“Itu tidak sebanding. Jadi partai politik itu adalah organisasi yang di bangun sejak awal,” kata Hadar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/3/2016).

Dengan adanya wacana tersebut ia khawatir akan mengakibatkan ketidak seimbangan yang jelas mempempojokan calon independen.

Oleh sebab itu ia mengegaskan. DPR harus memikirkan matang-matang jika ingin memperberat persyaratan calon kepala daerah independen.

“Kita lihatlah perkembangannya akan seperti apa,” pungkasnya.

Seperti yang diketahui. Komisi II DPR saat ini sedang memproses revisi UU Pilkada Nomor 8 Tahun 2015. yang isinya akan memperberat syarat pengajuan calon independen di Pilkada 2017 dan menaikkan syarat dukungan pencalonan jalur independen menjadi 15 hingga 20 persen KTP dukungan.

Dasyat! Teman Ahok Berhasil Kumpulkan Uang Rp 3 M Dari Hasil Jual Merchandise Dan Aksesoris

Jakarta, KABAROKE – Gerakan relawan Teman Ahok ternyata tidak main-main dalam mendukung Gubernur incumbent Basuki T Purnama (Ahok) dalam Pilgub 2017 mendatang.

Mengklaim tidak mendapat suntikan dana dari pihak manapun. Teman Ahok nyatanya mampu mengumpulkan uang hingga mencapai Rp 3 miliar.

Uang tersebut didapatkan melalui penjualan kaos dan merchandise berlogokan gacoannya.

“Dari awal, orang kalau mau sumbang harus beli merchandise,” ujar juru bicara Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas, di acara “Mata Najwa”, pada Rabu (16/3/2016).

“Sekarang sudah terjual 30 ribu kaos, jumlahnya sudah terkumpul Rp 3 miliar.” lanjutnya.

Selain itu, Amalia mengungkapkan sejumlah donatur juga dapat menyumbang barang. Amalia mengungkapkan ada donatur yang memberi mereka sofa ataupun mencetakkan spanduk.

Amalia juga menuturkan semua laporan keuangan Teman Ahok bisa dipertanggung-jawabkan. Laporan tersebut bahkan dipublikasikan di situs resmi Teman Ahok.

“Kami bisa pertanggungjawabkan,” ungkap Amalia.

Saat ini mereka memang berusaha membantu Ahok untuk bisa mengumpulkan 1 juta KTP. Selain itu, mereka juga menjual berbagai merchandise untuk menggalang dana bagi kampanye Ahok di Pilgub DKI Jakarta 2017.

Hadapi Pilkada, PKS Sulsel Rapatkan Barisan

Makassar, KABAROKE – Partai Keadilan Sosial (PKS) Sulawesi Selatan terus melakukan pembenahan struktur. Menghadapi Pilkada dan Pemilu, PKS terus melakukan konsolidasi ubtyk memperkuat barisan.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PKS Sulsel Sri Rahmi mengatakan, saat ini pengurus PKS Sulsel massif melakukan konsolidasi dengan 24 pengurus PKS Kabupaten/Kota. Bentuk keseriusan itu tercermin dari pembentukan 3 tim khusus.

“Kita bagi 3 tim, seperti pembagian dapil pusat. Kita punya target pemenuhan struktur partai hingga tingkat Depera (Dewan Pimpinan Rating),” ujarnya Rabu (16/3).

Anggota Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPRD Sulsel ini menambahkan, PKS Sulsel diberi target hingga Mei untuk memperkuat struktur partai hingga tingkat DPC. Disebutnya, semuanya harus rampung hingga target waktu yang ditentukan.

“Bulan Mei harus rampung 100 persen tingkat DPC,” sebutnya. (ps)

Ahmad Dhany Tantang Kaka Dan Bimbim Slank Adu Pengetahuan Soal Politik. Kenapa?

Jakarta, KABAROKE – Musisi Ahmad Dhani Prasetyo yang juga merupakan bakal calon Gubernur DKI Jakarta. Menantang personel band Slank, Kaka dan Bimbim untuk berdiskusi politik.

Hal ini dilontarkan Dhani, karena ia merasa heran dengan sikap personil band Slank tersebut yang dinilainya sangat berpihak kepada pemerintahan Jokowi.

“Saya heran isi otaknya Bimbim dan Kaka itu kayak apa ya. Jadi, penting sekali, perlu adanya pertemuan besar-besaran seperti muktamar seniman,” kata Dhani dalam diskusi bertajuk ‘Perlukah Artis dan Seniman Berpolitik’ di Crown Plaza Hotel, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (16/3).

Menurut Dhani, keberpihakan Kaka dan Bimbim hanyalah keberpihakan yang buta yang tidak didukung oleh pengetahuan politik. Bahkan dia menyebut Kaka dan Bimbim adalah tipe seniman pelat merah karena hanya mau dekat dengan pemerintah, tanpa tahu tujuan politik mereka.

“Ada artis yang mentalnya senang dekat dengan penguasa. Namun, mereka sebagai seniman seharusnya punya tanggung jawab terhadap isi otak mereka, kenapa mendukung pemerintahan ini,” lanjut dia.

Lebih lanjut. Dhani, meminta  mereka untuk hadir dalam diskusi politik bersama artis dan seniman di tanah air dalam dua pekan ke depan.

Untuk Biaya Kampanye, Dhani Siap Jual Rumah

Jakarta, KABAROKE – Musisi Ahmad Dhani yang disebut akan maju dibursa Calon Gubernur DKI Jakarta, mengaku siap menjual rumahnya untuk biaya kampanyenya.

“Saya belum punya pengamalan ya. Tapi soal buat stiker atau biaya kampanye mungkin jual rumah,” kata Ahmad Dhani di Crowne Plaza, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (16/3).

Lebih lanjut ia mengaku siap melawan dan menyaingi Incumbent Basuki T Purnama di Pilgub 2017 nanti.

Tidak hanya itu, Dhani mengaku memiliki program-program yang tak kalah hebat dengan Ahok. Salah satunya, Dhani berjanji akan menjadikan seni dan budaya sebagai kurikulum wajib di DKI.

“Karena setiap korps punya misi. Misalnya pemimpin yang latar belakang jenderal pasti dia untuk semua rakyat tapi ada misi batin yaitu untuk anggotanya dulu. Kalau misalnya saya dipercayakan di DKI, saya bawa korps saya sendiri. Seni dan budaya untuk jadikan kurikulum wajib. Ini visi misi pertama saya yaitu wajibkan kurikulum ini,” pungkasnya

Dhani, Sudah Saatnya Pekerja Seni Masuk Ke Politik

Jakarta, KABAROKE – Musisi Ahmad Dhani yang disebut-sebut bakal maju di Pilkada 2017 mendatang, berjanji akan menjadikan seni dan budaya sebagai kurikulum wajib di DKI. Hal ini menurutnya adalah salah satu program dan misi utamanya ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta Menggantikan Basuki T Purnama (Ahok).

“Karena setiap korps punya misi. Misalnya pemimpin yang latar belakang jenderal pasti dia untuk semua rakyat tapi ada misi batin yaitu untuk anggotanya dulu. Kalau misalnya saya dipercayakan di DKI, saya bawa korps saya sendiri. Seni dan budaya untuk jadikan kurikulum wajib. Ini visi misi pertama saya yaitu wajibkan kurikulum ini,” kata Dhani dalam diskusi yang bertajuk ‘Perlukah seorang artis dan seniman berpolitik’ di Crowne Plaza, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (16/3).

Lebih lanjut. Dhani mengatakan, sudah saatnya membuka pintu lebar-lebar bagi para pekerja seni untuk masuk ke rana politik.

“Di AS ada Ronald Reagen jadi Presiden. Dia bukan bintang film kelas atas. Dulu pertanyaan media ke dia modalnya apa. Jadi Ini perlu dirubah. Siapapun boleh berpolitik,” Dhani.

Hadir dalam diskusi ini anggota Komisi X DPR Anang Hermansyah, anggota Komisi I Tantowi Yahya dan aktivis Ratna Sarumpaet.

Yakin Didukung Hanura, Apakah Ahok Mulai Khawatir Dengan RUU Pikada?

Jakarta, KABAROKE – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berharap, Partai Hanura akan me dukungnya dalam bursa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 mendatang.

Hal ini dikatakannya. Karena Hanura adalah salah satu partai yang sepemikiran dengannya soal pandangan politik.

“Hanura sih saya baik sama Pak Wiranto, berapa kali kita makan bareng. Pak Wiranto juga orang yang sama pemikirannya, Pak Wiranto ingin orang percaya kepada demokrasi dan sedikit suudzon pada parpol,” ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (16/3/2016).

Walaupun ia menyatakan maju di jalur independen. Tapi, ternyata Ahok masih berharap akan mendapatkan dukungan dari parpol untuk menjadi kendaraan politiknya.

Atau mungkin, Ahok mulai khawatir terkait revisi Undang – undang Pilkada yang akan memberatkan calon kepala daerah indepanden.

“Kalau berubah pikiran waktu ngumpulnya nggak keburu, apa lagi sekarang ada kecendrungan naik-naikin batas (calon independen), nah makanya (Teman Ahok) itu berpikiran memang partai ini menghambat,” Ahok menambahkan

Pemerintah Ingin Anggota DPR, DPD, TNI, Pejabat yang Maju Pilkada Harus Mundur

KABAROKE – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengemukakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat akan mengirimkan ampres (amanat presiden) ke DPR, yang berkaitan dengan revisi mengenai Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ia menyebutkan, seluruh aturan Mahkamah Konstitusi akan dimasukkan dalam revisi Undang-undang Pilkada.

“Evaluasi tahapan-tahapan Pilkada, kalau ada tahapan pilkada, sengketa tahapan pilkada mau menggunakan dari Bawaslu, KPU atau MA, ini akan ditunggalkan misalnya,” kata Tjahjo kepada wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (15/3) petang.

Mendagri menegaskan, pemerintah ingin memastikan juga bagi anggota DPR, DPD, TNI, pejabat tetap mundur. Sebab, kalau tidak ini akan bisa menggunakan kewenangannya dalam tanda kutip. Adapun menyangkut anggaran, menurut Tjahjo, anggaran itu tetap dibebankan kepada daerah. Ia meyakini, kalau daerah itu bisa mengaturnya dengan baik.

“Kemarin 269 toh juga cukup tercukupi. Nanti Pak Wamen (Wakil Menteri Keuangan) bisa menjelaskan pos-pos yang memungkinkan khususnya untuk keamanan dan sebagainya,” jelas Tjahjo.

Mendagri menambahkan, ada hampir 16 poin perubahan dalam revisi UU Pilkada, dan sudah ada harmonisasi dengan Menteri Hukum dan HAM, Setneg, dan  Setkab,  sehingga mudah-mudahan sehari dua hari ini ampres-nya akan dikirimkan ke DPR.

“Mudah-mudahan setelah masa reses DPR awal Maret kita sudah bisa kerja, paling lambat mudah-mudahan satu bulan selesai, sehingga KPU sudah bisa melakukan perubahan-perubahan yang berkaitan dengan peraturan KPU, Bawaslu setelah undang-undang ini berjalan pada bulan April. Mudah-mudahan ini 107 pilkada di tahun depan bulan Februari ini tahapannya sudah bisa dimulai pada bulan Mei, April-Mei oleh KPU,” kata Tjahjo.

Mengenai arahan Presiden, menurut Mendagri, tetap dikaji juga tahapan yang paling krusial yaitu Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) serentak di tahun 2019, kemudian Pilkada sisa karena menyangkut mayoritas kepala daerah Gubernur khususnya di tahun 2018.

Tapi secara prinsip,  lanjut Tjahjo, pemerintah sudah menugaskan Kemendagri dan Kementerian Hukum dan HAM untuk mewakili Presiden membahas revisi undang-undang pilkada khususnya yang setiap tahun akan dilaksanakan. (imn)

1 268 269 270 271 272 273