Istana Siap Carikan Solusi Pembayaran THT 603 Eks Karyawan AP I

Koordinator Eks Karyawan AP I Sumaryadi dan Koordinator Eks Karyawan AP I untuk Wilayah Makassar Abidin Haju

Koordinator Eks Karyawan AP I Sumaryadi dan Koordinator Eks Karyawan AP I untuk Wilayah Makassar Abidin Haju

Makassar, KABAROKE — Realisasi pembayaran Tunjangan Hari Tua (THT) dari 603 mantan karyawan PT Angkasa Pura I tidak kunjung menemui titik terang. Polemik pembayaran THT sebesar Rp71 miliar tersebut bahkan dibahas hingga ke Istana Negara.Perwakilan ratusan eks karyawan AP I diundang oleh pihak Staf Kepresidenan Indonesia pada awal Agustus lalu. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan di Kantor Kementerian BUMN pasca-aksi damai sejumlah eks karyawan AP I pada akhir Juli lalu.

“Polemik pembayaran THT dari 603 eks karyawan AP I sudah dibahas di Istana Negara. Dalam pertemuan itu, pihak Staf Kepresidenan siap membantu mencarikan solusi dan kami masih menunggu kabar baik. Semoga saja ada jalan penyelesaian terbaik mengingat kami sudah cukup lama menunggu. Sejak 2014, ratusan eks karyawan AP I yang diberhentikan telah sabar menunggu perusahaan membayarkan THT Rp71 miliar, ” kata Koordinator Eks Karyawan AP I, Sumaryadi, Selasa, 22 Agustus.

Hingga kini, Staf Kepresiden dan Kementerian BUMN belum memberikan solusi konkret atas polemik pembayaran THT. Namun, pemerintah pusat sepengetahuannya hendak mengumpulkan seluruh pihak terkait, termasuk Direksi AP I. Sumaryadi sendiri berharap bisa dikonfrontir dengan jajaran pimpinan AP I agar kisruh pembayaran THT tidak semakin berlarut-larut. Dimintanya agar pembayaran THT dilakukan mengacu pada aturan yang berlaku berupa KEP Nomor 43 Tahun 2011.

Sumaryadi menuturkan manajemen AP I terkesan tidak konsisten terkait pola pembayaran THT. Mulanya, Direksi AP I sendiri yang memutuskan pola pembayaran merujuk pada KEP Nomor 43 Tahun 2011. Perusahaan pelat merah itu pula yang menghitung nominal THT dari 603 eks karyawan sebesar Rp71 miliar. Belakangan, manajemen AP I malah mengubah pola pembayaran dengan perhitungan aktuaris. AP I hanya mampu membayarkan THT sebesar Rp31 miliar.Itu jelas ditolak pihak mantan karyawan.

“Terakhir, kami dengar manajemen AP I malah ingin membayarkan merujuk KEP 86 Tahun 2012. Itu jelas kekeliruan karena KEP 86 mengatur tentang pegawai yang diperbantukan. Sementara 603 karyawan yang menuntut THT itu diberhentikan sehingga yang paling tepat penggunaan KEP 43. Kami juga heran kenapa AP I tidak konsisten,” terang Sumaryadi.

Koordinator Eks Karyawan AP I untuk Wilayah Makassar, Abidin Haju, menambahkan manajemen AP I sebenarnya telah melakukan berbagai pelanggaran terkait kewajiban pembayaran THT. Hak ratusan karyawan itu idealnya dibayarkan pada 2014, tapi hingga kini terus ditunggak. Manajemen AP I bahkan mengingkari arahan dari Kementerian BUMN yang telah memberikan perintah membayar THT. “Kalau modelnya begini malah menimbulkan dugaan adanya penyimpangan pengelolaan dana THT, ” tutur dia.

Pengelolaan dana THT pada AP I dilakukan oleh YAKKAP I. Dana THT diketahui berjumlah cukup besar. Pemungutan dana tersebut bersumber dari iuran pegawai sebesar 5 persen dan iuran perusahaan sebesar 17 persen. Pengelolaan dana THT pada AP I rentang 2004-2010 diketahui sempat bermasalah. Pasalnya, perusahaan tidak melakukan pembayaran iuran yang mengakibatkan adanya tunggakan mencapai Rp400 miliar.

Abidin mengaku khawatir bila dana THT yang merupakan hak dari 603 mantan karyawan AP I malah dialokasikan dulu untuk menutup tunggakan. Diketahui pengelola dana THT diberikan waktu 10 tahun untuk mengansur tunggakan. “Saya bukannya menuding, tapi ada kecurigaan pengelolaan THT tidak benar. Munculnya dugaan atau kecurigaan tersebut muncul ya karena berlarut-larutnya pembayaran THT, ” tegas dia.

Human Capital & General Affair Director AP I, Adi Nugroho, sebelumnya membantah bila pihaknya tidak ingin membayarkan THT ratusan mantan pegawai perusahaan pelat merah. Namun, diakuinya terdapat perbedaan paham mengenai jumlah pembayaran THT. “Kapanpun kami siap bayarkan, tapi ya sesuai perhitungan aktuaris,” ujar dia.

Adi mengklaim pembayaran THT berdasar pada perhitungan aktuaris merujuk pada peraturan perundang-undangan. Disinggung perihal permintaan pembayaran eks karyawan sebesar Rp71 miliar yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama, ia membantah bila manajemen AP I ikut menyetujuinya. (tyk)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *