Panwaslu Makassar Dapat Hibah Rp13,7 Miliar untuk Pilkada 2018

Penandatangan NHPD yang Dilakukan Wali Kota Makassar M Ramdhan 'Danny' Pomanto dan Ketua Panwaslu Makassar Nursari

Penandatangan NHPD yang Dilakukan Wali Kota Makassar M Ramdhan ‘Danny’ Pomanto dan Ketua Panwaslu Makassar Nursari

Makassar, KABAROKE — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengalokasikan dana senilai Rp13,7 miliar kepada Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Makassar, untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah alias pilkada serentak 2018. Dana itu untuk membiayai operasional operasional Panwaslu mengawal proses demokrasi di Kota Daeng.

Kepastian perihal anggaran Pilkada Makassar 2018 tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) yang ditandatangani oleh Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto dan Ketua Panwaslu Makassar, Nursari. NHPD itu diteken di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Jalan Penghibur, Jumat, 22 September.

Nursari menjelaskan anggaran Rp13,7 miliar tersebut akan dialokasikan pihaknya untuk memenuhi segala kebutuhan operasional pada Pilkada Makassar 2018. “Itu anggaran (Rp13,7 miliar) khusus untuk Makassar. Dialokasikan Rp2,1 miliar untuk (operasional) pada 2017 dan selebihnya pada 2018,” kata Nursari.

Nursari melanjutkan hampir tidak ada hambatan dalam proses penyusunan anggaran untuk Panwaslu Makassar. Malah, dipujinya Pemkot Makassar yang sangat membantu dan mendukung kinerja Panwaslu dalam mengawal proses demokrasi. Dijamin Nursari, pihaknya akan senantiasa menjaga netralitas meski Pilkada Makassar diikuti petahana.

Sementara itu, Danny-sapaan akrab Ramdhan Pomanto, mengatakan pihaknya senantiasa mendukung panwaslu untuk bekerja secara netral demi terwujudnya demokrasi yang lebih baik. “Panwaslu adalah lembaga pengawas Pemilu yang independen. Sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk mendukung kinerjanya,” pungkasnya. (tyk)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *