Pembayaran THT Terbengkalai, Lalu Lintas Udara Terancam Lumpuh

Koordinator Eks Karyawan AP I Sumaryadi dan Koordinator Eks Karyawan AP I untuk Wilayah Makassar Abidin Haju
Koordinator Eks Karyawan AP I Sumaryadi dan Koordinator Eks Karyawan AP I untuk Wilayah Makassar Abidin Haju

Makassar, KABAROKE — Kisruh pembayaran Tunjangan Hari Tua (THT) terhadap 603 mantan karyawan PT Angkasa Pura I mendesak dituntaskan. Permasalahan itu dikhawatirkan dapat menganggu, bahkan membuat lumpuh lalu lintas penerbangan. Terlebih, ratusan mantan karyawan AP I rata-rata kini bekerja sebagai pemandu lalu lintas udara pada AirNav Indonesia.

Koordinator Eks Karyawan AP I untuk Wilayah Makassar, Abidin Haju, mengungkapkan bila tuntutan agar THT dibayarkan sesuai aturan sebesar Rp71 miliar tidak terpenuhi, pihaknya berencana menggelar aksi serentak di Jakarta. Bila itu terjadi, tentunya penerbangan bisa terganggu, bahkan lumpuh karena mereka semualah yang bertugas mengatur lalu lintas udara.

“Kalau masih tidak ada titik temu, 603 mantan karyawan AP I ada kemungkinan akan gelar aksi serentak ke Jakarta. Kalau itu terjadi ya penerbangan bisa lumpuh, contohnya di Makassar kami ada 136 orang, kalau semua ke Jakarta siapa yang atur lalu lintas penerbangan, lalu di Bali dan Surabaya juga banyak,” ujar Abidin.

“Intinya, kami tidak mau itu sampai terjadi (penerbangan lumpuh), tapi kami juga mengharapkan perusahaan (AP I melalui YAKKAP) dapat memenuhi hak kami sebagai mantan karyawan. Bayarlah THT sebagaimana mestinya, merujuk aturan,” sambung Abidin, saat menggelar aksi damai di lingkungan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.

Perjuangan ratusan mantan karyawan AP I untuk mendapatkan THT sudah teramat panjang. Sejak 2014 tatkala diberhentikan, Abidin menyebut pihaknya dengan sabar menunggu. Padahal, hak pembayaran THT sesuai aturan mestinya dicairkan paling lambat satu bulan setelah diberhentikan. Nyatanya, sampai kini belum juga terealisasi.

Baca Juga  Kemenag Resmi Luncurkan Aplikasi Al-Quran Digital

Abidin mengungkapkan berbagai langkah sesuai prosedur telah ditempuh, termasuk mengadu ke Kementerian BUMN, Kementerian Tenaga Kerja dan Istana Negara. Teranyar, pihaknya telah mendapatkan secercah harapan terkait pembayaran. Sayangnya, perusahaan terkesan ingin mengelabui mantan pekerja dengan hanya ingin membayar sekitar 30 persen dari THT.

Sejumlah karyawan telah menerima surat dari AP I melalui YAKKAP terkait pengalihan pembayaran via AirNav Indonesia. Sayangnya, nominal pembayaran sangat memprihatinkan, hanya 20-30 persen dari yang semestinya. Abidin menegaskan itu jelas ditolak mantan karyawan AP I dan ditunjukkan dengan membakar surat dari AP I melalui YAKKAP.

Soal pembayaran THT itu, Human Capital & General Affair Director AP I, Adi Nugroho, sebelumnya membantah bila pihaknya tidak ingin membayarkan THT ratusan mantan pegawai perusahaan pelat merah. Namun, diakuinya terdapat perbedaan paham mengenai jumlah pembayaran THT. “Kapanpun kami siap bayarkan, tapi ya sesuai perhitungan aktuaris,” ujar dia.

Adi mengklaim pembayaran THT berdasar pada perhitungan aktuaris merujuk pada peraturan perundang-undangan. Disinggung perihal permintaan pembayaran eks karyawan sebesar Rp71 miliar yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama, ia membantah bila manajemen AP I ikut menyetujuinya. (**)


Was This Post Helpful:

0 votes, 0 avg. rating

Share:

Leave a Comment