Penetapan Harga BBM Non-Subsidi, Lewat Persetujuan Pemerintah

images-1

Jakarta, KABAROKE.COM — Harga bahan bakar minyak (BBM) komersil atau umum, seperti Pertalite, Pertamax Series, dan lainnya rencananya akan ditetapkan melalui persetujuan pemerintah. Sebelumnya, harga BBM Umum itu ditetapkan oleh PT Pertamina selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Menyangkut Bahan Bakar Umum, kedepan setiap kenaikan harga maka wajib disetujui Pemerintah terlebih dahulu. Baik Pertamina dan non-Pertamina kecuali untuk Avtur dan Industri. Karena Pemerintah sangat concern terhadap laju inflasi,” ujar Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar, Selasa, 10 April 2018.

“Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri yang diperlukan untuk melaksanakan hal tersebut akan segera diterbitkan atau revisi peraturan. Perpres yang akan direvisi intinya, Premium (Jenis BBM Khusus Penugasan) tidak saja di luar Jamali (Jawa Madura Bali), tapi untuk seluruh NKRI,” tambah dia.

Saat ini BBM yang harganya ditetapkan langsung oleh pemerintah karena menyangkut hajat hidup orang banyak adalah Solar dan Minyak Tanah, yang merupakan BBM bersubsidi dan Premium yang merupakan Jenis BBM Khusus Penugasan (Premium di luar Jawa Bali).

Sedangkan di luar jenis BBM tersebut, yaitu BBM Umum seperti misalnya Pertalite, Pertamax series dan produk SPBU non Pertamina, harganya ditetapkan oleh Badan Usaha. Kebijakan harga BBM umum tersebut akan segera diubah. Langkah ini disiapkan dalam rangka pengendalian inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.

Pasokan Premium Kurang
Adapun beberapa peraturan yang direvisi terkait implementasi kebijakan BBM tersebut yaitu Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual eceran BBM.

Pemerintah juga berupaya menjaga keamanan pasokan BBM Premium di seluruh Indonesia. Hal tersebut menyusul terjadinya kekurangan pasokan Premium di beberapa wilayah.

“Berdasarkan data BPH Migas, kita menyadari terjadi kekurangan pasokan Premium di wilayah Indonesia, itu benar terjadi. Untuk itu perintah Presiden jelas, untuk Premium supaya pasokannya dijamin,” tambah Arcandra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *