Fahri Minta Masyarakat Tidak Lagi Bahas Soal Ahok

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (dok-net)

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (dok-net)

Jakarta, KABAROKE — Survei Indikator menempatkan eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai calon kuat pendamping Joko Widodo dalam Pilpres 2019. Namun, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta masyarakat tidak lagi membicarakan Ahok dan meminta Ahok tidak perlu lagi turun ke dunia politik.

“Kalau saya menyarankan kita nggak usah ngomong Ahok lagi, berhenti saja, yang ada saja masih banyak masalah,” kata Fahri di Jakarta, Jumat (13/10).

Menurutnya, di Indonesia ini masih banyak orang berkualitas yang bekerja tanpa banyak bicara. “Indonesia itu banyak jagoan-jagoan. Banyak orang yang tidak bicara, yang bekerja diam-diam, orang yang jago di dalam dan luar negeri. Jadi percayalah, sumber kepemimpinan itu banyak,” pungkas Fahri.

Survei Indikator Politik Indonesia dilaksanakan pada 17-24 September 2017 dengan metode multistage random sampling dan melibatkan responden sebanyak 1.220 orang. Margin of error survei ini +/- 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Respons yang terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.

Menurut peneliti Indikator, Burhanuddin Muhtadi, pihaknya memberikan pertanyaan siapa yang paling pantas menjadi wapres Jokowi pada Pilpres 2019. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendapatkan 16 persen suara responden, Gatot Nurmantyo 10 persen, Ridwan Kamil 8 persen, Sri Mulyani Indrawati 7 persen, Tri Rismaharini 5 persen, Tito Karnavian 4 persen, dan Mahfud MD 3 persen. Sebanyak 34 persen memilih jawaban tidak menjawab dan tidak tahu.

Namun, ketika dikecurutkan menjadi 8 nama bakal cawapres, dukungan terhadap Ahok relatif tidak bertambah. Urutan delapan nama itu adalah Ahok 17 persen, Gatot Nurmantyo 14 persen, Ridwan Kamil 11 persen, Sri Mulyani 9 persen, Tri Rismaharini 8 persen, Tito Karnavian 6 persen, Puan Maharani 2 persen, dan Luhut Binsar Panjaitan 1 persen. (***)

Karangan Bunga Ahok Dibakar Massa Aksi Buruh

Karangan Bunga Ahok Dibakar Massa Aksi Buruh

Karangan Bunga Ahok Dibakar Massa Aksi Buruh

Jakarta, KABAROKE – Hasil karangan bunga menjadi debu di depan Balaikota DKI Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (1/5/). Karangan bunga itu dibakar pendemo yang beraksi memeringati Hari Buruh.

Tindakan yang sedang berjalan dengan isi orasi dari atas konfederasi. Namun, tiba-tiba terlihat awan hitam membumbung tinggi dan api pun berkobar.

Ganti buruh lain langsung untuk tak terpecah. “Hati-hati provokasi,” teriak mereka bersahutan.

Kawan-kawan jangan mudah diprovokasi. Tengak-tengok kalau ada yang suka aneh-aneh ingin mengacaukan aksi, tangkap, “kata orator di atas mobil komando. “Waspada jangan sampai kita kecolongan lagi, tangkap oknum yang macam-macam, aksi damai kita. (Iqbal)

Isu Ahok Bakal Jadi Mendagri, Anies Enggan Komentar

Rivalitas Pasangan Ahok-Djarot dan Pasangan Anies-Sandi [dok net]

Rivalitas Pasangan Ahok-Djarot dan Pasangan Anies-Sandi [dok net]

Jakarta, KABAROKE – Gubernur DKI Jakarta terpilih versi hitung cepat, Anies Rasyid Baswedan, enggan menanggapi rumor yang beredar jika Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tengah disiapkan untuk menjadi Menjadi Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengaku fokus mempersiapkan program kerja jelang dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta Oktober mendatang.

“Ngomongin Pilkada aja ya,” ujar Anies Baswedan di Masjid Al Barkah Assyafiiah, Balimatraman, Jakarta Selatan, Senin (24/4).

Rumor yang berhembus Ahok akan diangkat menjadi Mendagri menggantikan Tjahjo Kumolo beredar usai mantan Bupati Belitung Timur itu gagal mempertahankan kursi DKI 1 pascakalah dalam Pilkada putaran kedua 19 April lalu.

Sementara itu, saat ditanya sosok Ahok sebagai pengganti Mendagri, Tjahjo Kumolo, Anies justru tak ingin berkomentar secara detail.

“Saya nggak mau komentar,” tandas Anies.

Seperti diketahui sebelumnya, hasil hitung cepat berbagai lembaga survei dan real count KPU DKI Jakarta, pasangan Anies-Sandi berhasil memenangi Pilkada DKI Jakarta untuk menjadi Gubernur dan Wakil.

Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. KPU DKI sendiri secara resmi akan mengumumkan hasil Pilkada DKI Jakarta pada 29 April 2017 mendatang. (Iqbal)

Haji Lulung Ingatkan Ahok Jaga Komunikasi dengan DPRD

Wakil Ketua DPRD DKI, Jakarta

Wakil Ketua DPRD DKI, Jakarta

Jakarta, KABAROKE – Wakil ketua DPRD DKI Jakarta, H. Lulung Lunggana meminta Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menyelesaikan semua kasus-kasus hukum sebelum meninggalkan jabatannya setalah kalah dalam pilkada DKI 2017.

“Semua harus diselesaikan jangan ada lagi temuan-temuan tindakan korupsi karena tanggal 14 tahun 2014 dan 22 September adalah temuan cikal bakal temuan korupsi yang sampai saat ini belum selesai. Adapun orang-orang yang sudah terpidana dalam kasus UPS, ini masih tertinggal banyak orang yang melakukan. Itukan sebagian korban, ada tokoh tokohnya yang belum dikenakan sanksi pidana bahkan mereka masih berkeliaran,”ucap Lulung di Poskonya, Jakarta, Sabtu (22/4).

Selain itu Lulung juga meminta Ahok selama enam bulan kedepan memimpin Jakarta agar lebih inten membangun komunikasi, dan berhati hati dengan DPRD, terlebih dalam persoalan anggaran.

“Harapan saya tetap mendukung, dan harus tetap intens membangun komunikasi dengan DPRD, jangan ada lagi hal hal yang barangkali nanti anggaran belanjanya yang di markup kemudian jangan ada lagi persoalan yang tadi saya sebutkan. Sudah kalah sekarang masih memfreaser DPRD, hati hati dengan DPRD, titip-titip pokok pikiran, kemudian nanti jadi deatlock,”imbuhnya.

Lebih lanjut, Lulung meminta agar Ahok tak menularkan gaya Ahok yang dinilai gagal membangun komunikasi dengan DPRD. “Pak Anies dan pak Sandi akan saya bantu, jangan menjerumusin Anies Sandi kepada persoalan gagalnya Basuki Tjahaja Purnama membangun komunikasi, biarkan bang Anies dan Bang sandi bekerja dengan DPRD, tidak ada titipan, pokok pokok pikiran itu ada di peraturan pemerintah di nomor 16 tahun 2010 tinggal tergantung, mau gak gubernur bersinergi dengan DPRD”

“Yuk bersinergi jangan lagi menggiring Gubernur baru untuk tidak bersinergi dengan DPRD, saya yakin Anies akan punya komitmen melalui DPRD,”pungkasnya. (Iqbal)

Fadli Zon Sebut Tuntutan Terhadap Ahok Terlalu Kecil

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon (foto dok-net)

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon (foto dok-net)

Jakarta, KABAROKE – Wakil ketua DPR RI, Fadli Zon angkat bicara terkait tuntutan terhadap terdakwa penista agama DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dituntut hukuman 1 tahun tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun.

Fadli meminta agar tuntutan itu dikaji terlebih dahulu oleh ahli hukum dan pihak pihak yang melaporkannya. “Saya kira biar dikaji oleh ahli ahli hukum apakah ini suatu tuntutan yang wajar, terlalu rendah, atau memamg segitu, menurut saya ini harus dikaji dulu oleh ahli hukum dan pihak-pihak yang melaporkannya apakah merasa puas atau tidak menurut saya ikut aturan aja,”ucap Fadli di gedung DPR RI Senayan Jakarta, Kamis, (20/4).

Menurut Fadli, tuntutan terhadap Ahok itu terlalu kecil dan tidak sebanding dengan dampak penistaan yang dilakukannya. “Kalau melihat apa dari apa yang dilakukan dengan dampaknya, itu menurut saya terlalu kecil lah, karena dalam kasus ibu Rusiati itu di Bali, dia saja menjalani vonis satu tahun dua bulan, itu yang menimbulkan suatu dampak yang masif seperti sekarang ini,” beber Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Fadli menginginkan dalam kasus penistaan ini ada semacam pembelajaran hukum, sehingga orang tidak semena mena melakukan penistaan terlebih beda agama.

“Kita kan ingin pembelajaran, tidak boleh orang itu menistakan agama, apalagi beda agama. Kalau cuma dituntut segitu, itu nanti dianggap orang bisa seenaknya menista agama, jadi saya kira harus dikaji dulu lah oleh ahli ahli hukum,”katanya

“Menurut saya ini tidak memberi pembelajaran hukum yang baik,”pungkasnya. (Iqbal)

Pemberian Gelar Sunan untuk Ahok Disesalkan

Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama (Ahok)/dok-net

Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama (Ahok)/dok-net

Jakarta, KABAROKE – Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah Tambunan menyesalkan pemberian gelar sunan yang disematkan oleh GP Ansor untuk Gubernur nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Gelar itu dinilai berlebihan karena mencampur adukkan ajaran dan simbol agama Islam dengan pasangan calon tertentu.

“Ya lebai, mestinya bersikap empati, toleran, proporsional, kalau begitu hanya akan membuat kisruh Pilkada DKI,” kata Amirsyah, seperti dilansir dari republika.co.id, kemarin.

Pada Jumat (7/4), Ketua GP Ansor Yaquf Cholil Qoumas menggelar pertemuan dengan pasangan calon Gubernur Basuki-Djarot. Pada pertemuan tersebut, Yaquf memberikan gelar Sunan Kalijodo pada Basuki, karena menurut Yaquf, Basuki telah merubah dunia hitam kelam menjadi warga beriman.

Amirsyah meminta masyarakat untuk lebih waspada dan hati-hati dalam menempatkan simbol agama, dan diharapkan bisa menempatkan hal tersebut sesuai dengan tempatnya. Sehingga kedepannya, kata Amisryah, akan terwujud sikap santun dan menghargai sesama umat beragama.

Amirsyah menegaskan, gelar sunan itu adalah gelar yang begitu mulia, dan tidak sembarangan orang bisa dapat gelar itu. “Saran saya, lebih baik tokoh agama Islam manapun menahan diri untuk tidak ikut larut dalam hiruk pikuk pilkada,” kata Amirsyah. (***)

Program Rumah Mewah ala Ahok, Sandi : Motivasinya Harus Dipertanyakan

Bakal Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno

Bakal Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno

Jakarta, KABAROKE– Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor pilihan tiga Sandiaga Uno menanggapi program rumah mewah yang digagas oleh Gubernur non aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan moto rumah skema yang aman, nyaman, sehat dan tidak pusing cicilan.

Sandiaga mengatakan pihaknya menawarkan program untuk warga Jakarta yang selama ini memimpikan memiliki rumah sendiri melalui program DP 0 rupiah. Terkait program rumah murah Ahok, Sandi menilai paslon nomor dua tersebut dadakan mengeluarkan ide yang mirip dengan program miliknya.

“Saya tidak ingin berkomentar terhadap program paslon lain karena itu sangat baru. Setelah lima tahun mereka tidak meluncurkan ini dan baru meluncurkan sekitar sepuluh hari sebelum pencoblosan,” ujar Sandiaga di Jalan Cipinang Besar BKT RT 008 RW 006 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Jakarta, Senin (10/4).

Namun, Sandi mempertanyakan ide skema rumah murah Ahok yang baru diperkenalkan sembilan hari menjelang hari pemungutan suara. Bahkan, Sandi menilai skema rumah murah untuk menarik suara saat kampanye.

“Kami perlu mengerti dulu, karena timing dan motivasinya juga harus dipertanyakan, apakah ini hanya untuk kampanye, menarik suara yang kemarin berbondong-bondong pindah ke nomor tiga karena kami punya rumah dp nol rupiah, jadi sebaiknya saya tidak berkomentar karena akan menambah perpecahan,” tutur Sandi.

Diketahui sebelumnya, Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyangkal bahwa program rumah murah miliknya tidak meniru program rumah DP 0 rupiah pasangan Anies-Sandi.

“Enggak justru aku bilang kita udah jauh sebelum kita ngomong gitu, kamu baca saja di koran. Saya tawarkan 2,5 persen dari tahun tahun lalu,” kata Ahok di Hotel Harris, Tebet, Jakarta, Minggu (9/4) lalu.

Ahok menjelaskan rumah empat skema yang aman, nyaman, sehat dan tidak pusing cicilan. Diperuntukan masyarakat yang menerima gaji Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp3 juta per bulan.

Lanjutnya, cicilan program rumah murah tersebut sama seperti membayar kost, dengan cicilan yang murah masyarakat yang menerima gaji bulanan UMP dapat memiliki rumah hunian aman, nyaman, sehat dan tidak pusing cicilan.

“Kalau gaji kamu sudah naik lagi Rp5 juta sampai Rp7 juta per bulan, kamu pun belum bisa rumah di Jakarta sebetulnya, makanya kita sediakan yang harga kost,” pungkasnya.

Seperti diketahui, KPU DKI Jakarta telah menetapkan hasil Pilkada DKI pada putaran pertama, pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni memperoleh 17.07 persen suara, Sedangkan Ahok- Djarot memperoleh 42,99 persen suara, dan pasangan Anies-Sandiaga memperoleh 39,95 persen suara.

Hasil tersebut tidak berbeda jauh dengan quick count Pilkada DKI yang dirilis sejumlah lembaga survei. Sehingga pasangan Ahok-Djarot danAnies-Sandi yang berhak maju ke Pilkada DKI putaran kedua. (Iqbal)

Anies Yakin Bisa Gerogoti Suara Pendukung Ahok

Calon Gubernur DKI Anies Baswedan

Calon Gubernur DKI Anies Baswedan

Jakarta, KABAROKE – Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga Anies Baswedan berjanji akan menarik suara warga yang pada Pilkada DKI putaran pertama mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat.

Anies menjelaskan, pada Pilkada DKI putaran pertama Jakarta Utara dan Jakarta Barat terdapat 542 TPS dan itu dimenangkan oleh pasangan Basuki-Djarot pendapatan suara sebesar 96 persen,

“Menarik memang di kampung yang sederhana kami unggul, di komplek yang mewah Pak ahok yang unggul, kami akan memastikan bahwa semuanya berjalan dengan jujur dan baik di putaran kedua,” kata Anies di Warakas, Jakarta, Sabtu (8/4).

“Jadi sebanyak 542 TPS di Jakarta Barat dan Jakarta Utara Pilkada DKI putaran pertama Pak Basuki unggul, kita akan tarik suara tersebut untuk nomor tiga.”katanya

Lebih lanjut, Anies meminta kepada warga DKI Jakarta untuk mengawasi dan memantau proses jalannya pemungutan suara. “Jadi jangan hanya nyoblos setelah nyoblos diawasi dipastikan tidak ada permasalahan di TPS,” pungkasnya.

Seperti diketahui, KPU DKI Jakarta telah menetapkan hasil Pilkada DKI pada putaran pertama, pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni memperoleh 17.07 persen suara, Sedangkan Ahok- Djarot memperoleh 42,99 persen suara, dan pasangan Anies-Sandiaga memperoleh 39,95 persen suara.

Hasil tersebut tidak berbeda jauh dengan quick count Pilkada DKI yang dirilis sejumlah lembaga survei. Sehingga pasangan Ahok-Djarot danAnies-Sandi yang berhak maju ke Pilkada DKIputaran kedua. (Yasir)

Jika Dukung Ahok, PPP Dinilai Langgar Khitah Partai

PPP

PPP

Jakarta, KABAROKE — Politikus senior PPP Zarkasih Nur yang mengatakan, jika PPP Kubu Romi benar-benar mendukung Ahok-Djarot, itu sama artinya melanggar khitah atau landasan perjuangan PPP.

“Karena seluruh cabang mendukung kita ke pasangan nomor tiga, andai kata kemudian mendukung Ahok-Djarot itu melanggar khitah perjuangan partai. Kalau sudah melanggar itu juga melanggar AD/ART partai,” ujar Zarkasih, Kamis (30/3).

Zarkasih mengatakan, keputusan para elite PPP belum tentu diikuti oleh kader PPP di tingkat bawah. Karena itu, ia masih berharap PPP tidak mendukung pasangan urut nomor dua.

“Andai kata pun DPP mengumumkan 100 kali pun supaya anggota kader pilih Ahok saya kira nggak ada gunanya lagi. Nggak mungkin mereka memilih. Saya yakin tidak  diikuti,” katanya.

Ia pun menilai jika hal ini diteruskan oleh DPP bukan tidak mungkin hal ini mempengaruhi pemilih PPP di Pemilu 2019 mendatang. (***)

Ahok Hadirkan 7 Saksi Ahli

Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama alias Ahok

Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama alias Ahok

Jakarta, KABAROKE – Tim Kuasa Hukum terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dijadwalkan menghadirkan tujuh saksi ahli dalam lanjutan sidang kasus penodaan agama di Auditorium Kementerian Pertanian di Jakarta Selatan, Rabu (29/3).

“Ada tujuh saksi ahli yang rencananya dihadirkan. Dua orang saksi ahli yang sudah ada di BAP dan lima lainnya yang belum masuk di BAP,” kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara Hasoloan Sianturi saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (29/3).

Dua orang saksi ahli yang sudah masuk di BAP, yakni ahli Psikologi Sosial yang juga Direktur Pusat Kajian Representasi Sosial dan Laboratorium Psikologi Sosial Eropa Risa Permana Deli dan ahli bahasa sekaligus Guru Besar Linguistik Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta Bambang Kaswanti Purwo.

Sementara lima saksi ahli yang belum masuk di BAP, yaitu ahli Agama Islam yang juga Wakil Ketua Mustasyar Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), Hamka Haq, ahli Agama Islam sekaligus Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Masdar Farid Mas’udi, dan ahli Agama Islam yang juga dosen tafsir Al Quran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Sahiron Syamsuddin.

Selanjutnya, ahli hukum pidana yang juga praktisi hukum serta pensiunan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Muhammad Hatta dan ahli hukum pidana sekaligus dosen hukum pidana Universitas Udayana I Gusti Ketut Ariawan.

Sidang ke-16 Ahok sendiri dijadwalkan dimulai pada pukul 09.00 WIB.

Sementara arus lalu lintas di depan Gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan tepatnya di Jalan RM Harsono baik yang mengarah ke Ragunan maupun Mampang Prapatan sudah ditutup oleh pihak kepolisian baik untuk jalur umum maupun Bus Transjakarta. (Iqbal)

1 2 3 49