Ahok Bakal Bangun Skatepark, Sandiaga : Apakah Masyarakat Diajak Rembuk Dulu?

Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta

Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta

Jakarta, KABAROKE – Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan tiga Sandiaga Uno mempertanyakan rencana calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang akan membangun taman bermain ‘skatepark’ di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan.

Menurutnya, pembangunan fasilitas publik seperti taman bermain skateboard harus berdasarkan urun rembuk dan kebutuhan mayoritas masyarakat Jakarta, khusunya anak muda yang membutuhkan ruang bermain skateboard.

“Jadi saya rasa bagus skatepark itu membawa kegiatan yang positif buat anak muda tapi lebih kita variatif tergantung komunitasnya apakah di sana komunitas diajak rembug dulu masyarakat di sekitar apakah skatepark itu mereka yang menginginkan mungkin butuh semacam rembuk atau justru lapangan bulu tangkis? atau lapangan futsal? atau tempat pagelaran seni?,” ujar Sandiaga di kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa (28/3).

Sandi menambahkan, semua pembagunan fasilitas publik harus mengedepankan tata kelola lingkungan yang sesuai aturan sehingga dalam pemanfaatannya masayarakat bisa menggunakan taman tersebut dengan maksimal.

“Karena kalau skatepark itu harus desainnya betul-betul juga Environmental Friendly ya, takutnya karena tertutup dengan kongkrit serapan kalau ada hujan itu tidak terserap dengan baik dan koefisien daripada tanah yang bisa menyerap air hujan itu berkurang,” tuturnya.

Sementara itu, Sandi menginginkan masyarakat benar-benar mendapatkan fasilitas publik yang dibutuhkan tidak hanya sekedar pembangunan ruang terbuka untuk masyarakat Jakarta.

“Jadi saya ingin ada dialog yang lebih terbuka apa yang dibutuhkan masyarakat,”katanya

Calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebelumnya mengungkapkan rencananya terkait pembangunan taman bermain skatepark di kawasan Jalan TB Simatubang, Jakarta Selatan.

Ahok yang sebelumnya dianggap sukses menjadikan Kalijodo sebagai Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Seperti diketahui sebelumnya, KPU DKI Jakarta telah menetapkan hasil pilkada DKI pada putaran pertama, pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni memperoleh 937.955 suara atau 17.07 persen. Sedangkan Ahok-Djarot memperoleh 2.364.577 suara atau 42,99 persen, dan pasanganAnies-Sandiaga memperoleh suara 2.197.333 atau 39,95 persen.

Hasil tersebut tidak berbeda jauh dengan quick count Pilkada DKI yang dirilis sejumlah lembaga survei. Sehingga pasangan Ahok-Djarot dan Anies-Sandi yang berhak maju ke Pilkada DKI putaran kedua. (***)

Seruan Boikot Inul Muncur Karena Dianggap Hina Ulama

Inul Daratista [dok net]

Inul Daratista [dok net]

Jakarta, KABAROKE — Pedangdut Inul Daratista seketika heboh jadi pembicaraan baik di media sosial maupun pemberitaan. Dalam semalam, berbagai serangan mengarah padanya. Tagar #BoikotInulDaratista juga sempat jadi trending topik di Twitter.

Hal ini terjadi setelah Inul mengomentari serangan-serangan padanya karena mengunggah foto dengan salah satu calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama. Ia membela diri dan memberikan alasan mengapa berfoto dengan Ahok.

Dewi Aryani dari managemen Inul mengonfirmas bahwa Inul memang membuat cicitan tersebut. Namun Dewi mengatakan sebenarnya itu muncul dan  merupakan balasan Inul terhadap komentar netizen yang kasar pada Inul. “Itu kan hanya balasan Mba Inul saja, padahal itu sebelumnya netizen kasar, mencaci maki dan mengeluarkan kata-kata tidak pantas,” kata Dewi, seperti dilansir repulika.co.id, beberapa saat lalu.

Dewi mengatakan Inul tidak masalah dengan pemberitaan ini. Menurutnya Inul sudah biasa dan tetap menjalankan kegiatannya seperti biasa.

Dalam cicitan si ‘Ratu Ngebor’, terkait alasannya berfoto dengan Ahok, dia melebarkan komentarnya dengan mengungkit penghinaan terhadap ulama. Ia menyebut para pembela ulama tersebut ‘sok alim’ dan ‘otaknya di dengkul’.

“Aku seh gak lihat beliau (Ahok) nyalonin lagi. Aku cuma bayangin yang pake surban bisa mojok ama wanita sambil main sex skype itu piyee ceritane bisa jadi panutan ???,” kata sepenggal komentarnya.

Inul memang dikenal aktif di media sosial. Ia cukup sering membalas komentar-komentar di kolom akun Instagram-nya. Komentar panjangnya kali ini pun dilontarkan berkali-kali.

“Jangan karena kalian ingin ganti pemimpin terus segala cara digunakan sampai mau dibayar amplopan dan nasi kotak juga saling gontok-gontokan sesama Islam Muslim, arep jadi opoo,” tambahnya.

Dalam komentarnya, Inul juga mengonfirmasi bahwa sebenarnya semua calon Gubernur DKI Jakarta diundang oleh Indosiar. Namun tampak hanya Ahok yang datang ke ajang dangdut tersebut. Ia juga tampak berdendang di panggung bersama pengisi acara lain.

Koq kalian sok alim sok suci, kalian lihat pimpinan kalian yang kemarin kena kasus tuh sama wanita apa kabarnya?? lihat juga pasangan yang kasus buku di Jerman..,” tambahnya.

Karena komentar-komentar ini, pengguna sosial menuntut Indosiar memboikot Inul. Termasuk boikot bisnis karaokenya. Sejumlah pihak menilai, komentar Inul bukan karena fotonya dengan Ahok melainkan komentar-komentar melebarnya yang menyinggung pihak lain.

Meski demikian, sejumlah pihak mempertanyakan #BoikotInuDaratista. Seperi akun Twitter @Takviri. “Numpang tanya ke yg #BoikotInulDaratista yang ngebela ulama. Rizieq, hina fisik Gus Dur sudah diboikot juga enggak? Apa Gus Dur bukan ulama?” cicitnya pada 14,9 ribu followers-nya. Cicitan itu juga disisipi video.

Hingga kini, pihak Inul, Indosiar dan pihak terkait lainnya belum mengeluarkan komentar resmi. (***)

Ahok Tak Kunjung Dicopot, Parmusi Lanjutkan Gugatan ke Presiden

Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama alias Ahok

Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama alias Ahok

Jakarta, KABAROKE — Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia Usamah Hisyam memutuskan untuk melanjutkan gugatan permohonan kepada Presiden RI Joko Widodo mencopot Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari posisi Gubernur DKI Jakarta. Ia menyarankan Presiden berkolaborasi dengan rakyat.

Menurut Usamah, pihaknya sudah melakukan diskusi dengan ahli hukum tata negara, Prof Dr Mahfud MD mengenai masalah ini. Dari pembahasan ini, disimpulkan bahwa tidak ada tafsir lain terhadap pasal 83 UU no.23/2014 tentang pemerintahan daerah.

“Bahwa kepala daerah yang sudah dinyatakan terdakwa harus segera diberhentikan. Titik,” tegas Usamah usai mendampingi Tim Pengacara Parmusi berkonsultasi dengan Prof Dr Mahfud MD, seperti dilansir aktual.com, beberapa waktu lalu.

“Artinya apa? Presiden sebagai kepala negara tidak ada pilihan lain, selain segera copot Ahok. Karena rakyat sangat berharap Kepala Negara harus menjadi tauladan dalam penegakan konstitusi,” sambungnya.

Apalagi, kata mantan anggota Komisi I DPR RI itu, Presiden Jokowi terikat dengan sumpah dan janji Presiden seperti termaktub dalam Pasal 9 UUD 1945 Amandemen ke-4.

Selain itu, sudah ada yurisprudensi, dimana lima gubernur sebelumnya yang berstatus terdakwa langsung diberhentikan. Mereka adalah Abdullah Puteh (Aceh), Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho (Sumatra Utara), Ratu Atut Chosiyah (Banten), dan Suwarna AF (Kalimantan Timur).

“Kalau Ahok tidak segera dicopot akan mengacaukan konstruksi hukum ke depan, terutama bilamana ada kasus serupa melanda para kepala daerah,” jelasnya.

Parmusi sendiri telah mengajukan gugatan kepada Presiden melalui PTUN pada 22 Februari lalu. Parmusi juga telah mengajukan Surat Permohonan langsung kepada Presiden untuk memberhentikan sementara Ahok pada 7 Maret lalu.

Hingga kini, Presiden belum juga memberikan jawaban, padahal menurut Peraturan MA No 5, Presiden harus menjawab surat tersebut selambat-lambatnya dalam tempo 10 hari kerja . Oleh sebab itu Parmusi melanjutkan gugatan permohonan terhadap presiden melalui PTUN.

Menurut Usamah, pencopotan Ahok sebelum Pilgub Jakarta putaran kedua 19 April mendatang sangat penting bagi upaya untuk menghasilkan Pilgub yang aman, damai, tertib, jujur, adil, dan demokratis.

Karena bila tanggal 15 April nanti Ahok aktif kembali sebagai gubernur, masih ada empat hari kerja yang dapat digunakan untuk memenangkan dirinya dengan memanfaatkan segala otoritasnya sebagai incumbent, termasuk kemungkinan kecurangan.

“Karena itu Parmusi ikut mendukung Aksi 313 yang dilakukan Forum Umat Islam dengan tema Copot Ahok Gubernur Tedakwa pada 31 Maret mendatang di Istana Negara,” demikian Usamah. (***)

Anies Sindir Ahok yang Selalu Kesampingkan Kepentingan Rakyat

Bakal Cagub DKi Anies Baswedan (dok net)

Bakal Cagub DKi Anies Baswedan (dok net)

Jakarta, KABAROKE – Saat menyampaikan kata sambutan dalam acara deklarasi dukungan Partai Amanat Nasional, Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyindir rival politiknya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Menurut Anies, Ahok adalah tipe pemimpin yang doyan membangun, tapi mengesampingkan kemakmuran rakyatnya.

“Yang harus baru bukan foto gubernurnya tapi potret masyarakatnya, tidak terkotak-kotak lagi. Kaya dan miskin, terdidik dan nonterdidik,” kata Anies di gedung DPP PAN, Jakarta, Rabu (22/3).

Menurutnya, masyarakat Jakarta butuh pemimpin yang mengayomi. Pemimpin yang baik harus memikirkan kesejahteraan rakyatnya.

“Pemimpin bukan sekadar bangun gedung dan bangunannya. Kita adalah kumpulan masyarakat, yang harus dipikirkan adalah masyarakatnya agar bahagia,” tutupnya.

Bersama PAN ia mengaku akan mewujudkan Jakarta yang sejuk. Jakarta yang bahagia warganya, serta Jakarta yang nyaman tanpa kegaduhan. (***)

Ahok Hadirkan 3 Saksi di Sidang Lanjutan

Sidang E-KTP

Suasana Sidang

Jakarta, KABAROKE – Pengadilan Negeri Jakarta Utara kembali menggelar sidang ke-15 kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahja Purnama (Ahok) di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan.

Sidang kali ini akan menghadirkan tiga saksi ahli, Selasa (21/3) dari pihak terdakwa.

“Sidang lanjutan ini pemeriksaan ahli-ahli dari penasihat hukum,” kata Humphrey Djemat, anggota tim kuasa hukum Ahok saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (21/3).

Ia mengatakan, tiga ahli yang akan dihadirkan dalam sidang ke-15 Ahok itu, yakni ahli agama Islam yang merupakan Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Jakarta dan sebagai dosen Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, Lampung Ahmad Ishomuddin.

Selanjutnya, ahli bahasa yang merupakan Guru Besar Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia Rahayu Surtiati Hidayat.

Terakhir adalah ahli hukum pidana yang merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung C. Djisman Samosir.

Sidang ke-15 Ahok sendiri dijadwalkan dimulai pada pukul 09.00 WIB, sementara arus lalu lintas di depan Gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan tepatnya di Jalan RM Harsono baik yang mengarah ke Ragunan maupun Mampang Prapatan sudah ditutup pihak kepolisian baik jalur umum maupun jalur Bus Transjakarta. (***)

KPU Bakal Minta Klarifikasi Soal Pertemuan Ahok dengan Ketua KPUD dan Bawaslu DKI

KPU

KPU

Jakarta, KABAROKE – Pertemuan tertutup yang diadakan oleh Paslon 2 Basuki Tjahaja Purnama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Sumarno dan Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti menimbulkan polemik, lantaran pertemuan yang diadakan tersebut bersifat tertutup.

Atas kejadian tersebut, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Pusat (KPU) saat ini sedang melakukan pengecekan dan konfirmasi terkait kehadiran Ketua KPU DKI Jakarta dan Ketua Bawaslu dalam rapat internal partai pengusung pasangan nomer 2, Ahok-Djarot di Novotel, Jakarta Barat.

“Kita lagi mau klarifikasi, coba konfirmasi ke DKI, nanti saya cek dulu ke DKI,” ujar Ferry Kurnia, selaku Komisioner KPU saat dikonfirmasi, Jumat (10/3).

Selain melakukan konfirmasi, Ferry juga menuturkan pihaknya tidak ingin buru-buru menyimpulkan terkait hal tersebut, bisa saja sebagai undangan ataupun dipanggil sebagai narasumber.

“Kita harus lihat apakah itu undangan sebagai narasumber atau sebagai apa,” tegasnya

Ahok mengaku pertemuan yang digelar dengan Ketua KPU DKI dan Ketua Bawaslu itu hanya rapat koordinasai dan rapat kerja saja.

“Ini rapat koordinasi, rapat kerja, supaya ngerti cara kerja saksi segala macam. Semua partai, semua relawan, kita kumpulkan,” pungkasnya. (Iqbal)

Sudah Tiga Pekan Mendagri Disibukkan Urus Ahok

Mendagri Tjahjo Kumolo

Mendagri Tjahjo Kumolo

Makassar, KABAROKE — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku sibuk mengurus polemik status Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang kembali aktif menjadi Gubernur DKI Jakarta. Pengaktifan Ahok membuat Mendagri digugat oleh Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada pertengahan Februari lalu.

Tjahjo curhat terkait polemik status Ahok ke ratusan pejabat dan PNS lingkup Kawasan Timur Indonesia, saat menyampaikan sambutan dalam Rakortek Pembangunan di Hotel Clarion Makassar, Sulsel, Selasa (28/2/2017). “Selama tiga minggu terakhir ini, pikiran untuk urusan Si Ahok. Konsentrasinya ke situ terus,” kata politikus PDI Perjuangan ini.

Tjahjo menyadari permasalahan status petahana itu menjadi domain Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, pihaknya tidak ingin terlalu jauh membahasnya maupun campur tangan terkait para kepala daerah. Sebab, sesuai arahan Presiden Jokowi, kata Tjahjo, yang terpenting yakni kelanjutan program dan pembangunan daerah dalam menyokong nasional.

Mendagri mengimbuhkan di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo alias Jokowi, para kepala daerah mendapat perhatian lebih demi mendorong pembangunan. Tjahjo menyebut kepala daerah diundang langsung mengikuti rapat kabinet bersama Presiden Jokowi untuk mendengarkan berbagai program dalam upaya mempercepat pemerataan pembangunan.

Disinggung perihal keharusan Ahok untuk kembali cuti kampanye pada putaran kedua Pilgub DKI Jakarta, Mendagri mengaku belum bisa bersikap. Kemendagri tidak bisa mengambil keputusan sendiri, melainkan harus menunggu keputusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Mendagri mengatakan pihaknya juga merujuk pada regulasi yang ada mengenai cuti kampanye bagi petahana. “Kami masih menunggu karena sampai sekarang KPU belum memutuskan soal cuti kampanye petahana. Kami juga mempertimbangkan Undang-Undang yang ada, apakah perlu atau tidak kampanye lagi di putaran kedua.” (***)

Jokowi Semobil dengan Ahok, Taufik : Kurang Etis!

Presiden Jokowi dan Gubernur DKI Non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

Presiden Jokowi dan Gubernur DKI Non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

Jakarta, KABAROKE — Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik menilai fenomena kebersamaan terdakwa kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama dan Presiden Joko Widodo saat meninjau proyek simpang susun Semanggi sebaga hal yang tidak etis.

“Saya kira para anggota DPR sudah ngomong. Saya kira kurang etis lah,” katanya kepada wartawan, Jakarta, Senin (27/2).

Taufik menuturkan, fenomena ahok dan Jokowi yang satu mobil saat hendak meninjau proyek tersebut memunculkan beragam persepsi di masyarakat.

“Akhirnya semua jadi nafsirin kan. Itu yang tadi dibilang, dianakemasin atau dianakperakin. Ya kan,” lanjutnya.

Menurut Taufik, seharusnya hal tidak perlu terjadi.

Meskipun pada saat itu, kebersamaan dimungkinkan karena jalinan pekerjaan antara bawahan dan atasan. “Ya kan enggak perlu semobil,” katanya.

Untuk informasi, Jokowi semobil dengan Ahok pasca meninjau perkembangan proyek pembangunan simpang susun Semanggi, pada Kamis (23/2).

Dari lokasi tersebut, Presiden Jokowi melanjutkan meninjau proyek pembangunan stasiun bawah tanah mass rapid transit (MRT) di Setiabudi, Jakarta Selatan. Di situlah Jokowi dengan Ahok lantas satu mobil menuju ke Setiabudi. (Iqbal)

PKB dan PPP Disebut Bisa Bermasalah Jika Dukung Ahok

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok [dok net]

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok [dok net]

Jakarta, KABAROKE — Pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Fachry Ali menilai, PKB dan PPP bisa mendapat msalah jika cendeung mendukung pasangan Ahok-Djarot di putaran kedua Pilgub DKI Jakarta. Sebab, warga Nahdliyin akan banyak yang menolak partai berlambang bola dunia tersebut mendukung pasangan pejawat.

Selain PKB, PPP juga menurutnya bisa mendapat masalah jika mendukung pasangan yang sama. Sebab, banyak pengikut partai berlambang Ka’bah tersebut yang tidak setuju Ahok-Djarot kembali memimpin Jakarta.

“PKB itu kalau dia cenderung ke Ahok, berarti akan ada masalah dengan kaum Nahdliyin. PPP juga seperti itu, akan ada masalah dengan pengikutnya atau pendukungnya,” kata Fachry, seperti dilansir republika.co.id, kemarin.

Fachri juga mengaku tak percaya jika kedua partai tersebut bisa dikurangi jatah menterinya jika tidak mendukung Ahok. Mengingat sang pejawat didukung partai pemerintah dalam kontestasi Pilgub DKI. Sebab, meskipun Ahok didukung partai pemerintah, tetapi bukan dia yang memerintah.

“Saya tidak percaya kalau (PKB dan PPP) tidak mendukung Ahok akan punya konsekuensi. Karena kan bukan Ahok yang memerintah,” ucap Fachry.

Seperti diketahui, baik PKB maupun PPP hingga saat ini belum menentukan akan mendukung pasangan Ahok-Djarot atau pasangan Anies-Sandi di putaran dua Pilgub DKI Jakarta. Itu tak lain setelah pasangan calon yang diusungnya, yakni pasangan Agus-Sylvi tidak berhasil melaju ke putaran kedua. (***)

Margarito: Penonaktifan Ahok Kewenangan Presiden

Margarito Kamis

Margarito Kamis

Jakarta, KABAROKE — Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan kewenangan menonaktifkan Basuki TjahajaPurnama (Ahok) dari jabatan Gubernur DKI berada di tangan Presiden Joko Widodo.

“Menurut Pasal 83 ayat 3 itu kewenangan kan ada di tangan presiden,” kata Margarito saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta, sabtu (25/2).

Bahkan, sambil berseloroh, dia meminta awak media bertanya langsung kepada Jokowi untuk mengetahui alasannya yang hingga saat ini tak kunjung menonaktifkan mantan wakilnya waktu memimpin Jakarta itu.

“Nah sekali-kali anda tanya dong ke presiden biar kita tahu apa kata dia, jangan ke Mendagri mulu karena itu bukan kewenangan Mendagri,” ujarnya.

Menurutnya, tak ada cara lain bagi pemerintah untuk meredam kegaduhan di masyarakat selain dengan menonaktifkan Ahok dari jabatannya lantaran mantan Bupati Belitung Timur itu telah berstatus terdakwa.

“Ya memang enggak ada cara lain harus dinonaktifkan supaya politik dan sistem Ketatanegaraan kita beres,” tuturnya.

Diketahui, meski telah menyandang status terdakwa, namun sejak mengakhiri cuti kampanye pada 11 Februari 2017, Ahok tetap menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. (Iqbal)

1 2 3 4 49