Tolak Beri Fatwa, Fadli Zon : MA Tak Mau Dipojokkan

Wakil ketua DPR Fadli Zon

Wakil ketua DPR Fadli Zon

Jakarta, KABAROKE — Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, menilai sikap Mahkamah Agung menolak memberi fatwa terhadap status Gubernur DKI Jakarta, Basuki Purnama, itu wajar.

“Saya kira dalam hal ini MA tidak mau dipojokkan untuk mengambil sikap,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/2).

Dia mengatakan sudah ada kejelasan yurisprudensi bahwa penonaktifan kepala daerah yang berstatus terdakwa tidak harus menunggu vonis hukum.

Politisi Partai Gerindra itu menilai beberapa contoh menunjukkan bahwa saat kepala daerah baru berstatus tersangka saja sudah ditahan bahkan diberhentikan.

Partai Gerindra pula yang pernah mengantar Ahok menuju kursi wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI Jakarta 2012. Saat itu dia berpasangan dengan Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta. Saat itu Partai Gerindra berkoalisi dengan PDI Perjuangan.

Kini, Fadli mengatakan soal Ahok itu, “Lalu yang dakwaannya di bawah lima tahun, misalnya empat tahun, langsung diberhentikan sementara,”ungkapnya.

Dia mempertanyakan bagaimana seorang kepala daerah berstatus terdakwa diaktifkan lagi sementara yang lain tidak, maka itu tidak adil. Ahok berstatus terdakwa atas kasus dugaan penistaan agama selagi dia diaktifkan kembali sebagai gubernur DKI Jakarta.

Fadli menilai ketidakadilan itu dirasakan sebagian masyarakat sehingga pada akhirnya hukum menjadi alat kekuasaan. “Karena kalau seseorang sudah terdakwa dan masih memimpin daerah tanpa kejelasan, saya kira ini merusak tatanan di pemerintahan daerah sendiri,” katanya. (Iqbal)

MUI minta Ahok hormati Al-Maidah 51 untuk memilih pemimpin muslim

Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Jakarta, KABAROKE — Wakil Ketua MUI Yunahar Ilyas, meminta agar Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menghormati Surat Al Maidah ayat 51 yang mengharuskan umat Islam memilih pemimpin seiman.

“Jadi konstitusi kita memang memberikan kebebasan, tapi sekaligus juga memberikan wewenang dan ruang kepada umat Islam untuk memilih calon yang muslim. Itu hak konstitusi kita. Itu juga harus dihormati,” katanya di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (21/2).

Yunahar menyebut larangan memilih pemimpin nonmuslim itu tidak jauh berbeda dengan sikap partai politik maupun golongan tertentu, yang meminta pengikutnya untuk memilih pemimpin yang berasal dari golongannya sendiri.

“Jangankan agama, satu partai saja, misal carilah pemimpin dari partai kita. Coba, apa enggak memecah belah tuh, tapi itulah sistem demokrasi. Sistem demokrasi modern memperbolehkan primordialisme, apakah primordialisme agama, etnis, partai, atau alasan-alasan lain. Banyak juga orang anjurkan memilih alumnus kampus kita,” ungkapnya.

Menurutnya, terdakwa kasus dugaan penistaan agama itu tak perlu mengucapkan kata-kata yang berbau SARA. Hal itu malah membuat umat Muslim bereaksi.

“Memilih berdasarkan agama tidak melanggar konstitusi dan memecah belah, tapi secara langsung akan memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia,” katanya.

“Yang tidak dibolehkan apabila umat Islam menuntut dibuatkan Undang-Undang tidak memperbolehkan seorang nonmuslim menjadi pemimpin. Itu baru melanggar ketentuan, tapi mereka kan tidak menuntut itu,” pungkasnya. (Iqbal)

MA Minta Mendagri Tak Rahasiakan Fatwa Hukum Status Ahok

Mahkamah AgungJakarta, KABAROKE — Mahkamah Agung (MA) sudah mengeluarkan fatwa tentang status Basuki Basuki Tjahja Purnama alias Ahok yang aktif kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun, MA tidak dapat menjelaskan isi atau bunyi fatwa itu karena bersifat rahasia.

Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas MA Witanto melalui pesan singkatnya, dikutip dari Antara, mengatakan bunyi fatwa yang sudah dikeluarkan itu sebaiknya ditanyakan langsung kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Alasan MA tak dapat menjelaskan isi fatwa karena tidak etis.

“Ya, pendapat hukum atas permintaan Menteri Dalam Negeri sudah disampaikan. Tidak ada yang rahasia, hanya saja lebih etis bila pihak Mendagri yang menyampaikan karena mereka yang meminta,” ujar Witanto, Senin (20/2/2017).

Sebelumnya, Mendgari Tjahjo juga tidak dapat menjelaskan bunyi fatwa dari MA yang sudah diterimanya itu. Alasanyannya, fatwa dari MA yang terkait status Ahok yang menjadi terdakwa penistaan agama, itu tak dapat dipublikasikan.

“Sudah-sudah saya terima Fatwanya. Itu kan bersifat rahasia, jadi tidak bisa saya umumkan,” ujar Tjahjo kepada wartawan di kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin (20/2/2017). (***)

Diboikot DPRD DKI, Ahok Malah Bilang Begini…

Basuki T Purnama (Ahok)/dok net

Basuki T Purnama (Ahok)/dok net

Jakarta, KABAROKE — Gubernur Pejawat DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak mempermasalahkan beberapa fraksi di DPRD DKI Jakarta yang melakukan boikot terhadap statusnya saat ini. Aksi boikot yang dilakukan DPRD DKI Jakarta ini seperti tidak berdampak sama sekali untuk Ahok.

“Kamu ngomong sama DPRD saja. Santai ajalah,” ujar Ahok di Balai Kota, Senin, 20 Februari.

Sebelumnya, empat fraksi DPRD DKI Jakarta seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melakukan aksi boikot di Gedung DPRD terhadap kembalinya Gubernur Pejawat DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke Balai Kota, Senin (13/2).

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Triwisaksana mengatakan aksi boikot ini ada kaitannya dengan hak angket empat fraksi di DPR Komisi II.

“Ya pastilah. Karena hak angket itu kan hak untuk bertanya. Jadi ada dispute (sengketa) disitu antara DPR dan pemerintah pusat, kita jadi ragu dengan status gubernur. Dengan keraguan ini kita akan minta kejelasan ke Kemendagri,” ujar Triwisaksana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (13/2).

Menurut Triwisaksana, status Gubernur Pejawat DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diperjelas terlebih dahulu.

“Sekarang harus ada kejelasan status Pak Ahok sebagai terdakwa. Apakah sesuai dengan undang-undang itu. Mau dinonaktifkan atau diberhentikan sementara atau bagaimana. Itu yang kita minta kejelasan Menteri Dalam Negeri. Kami berharap Menteri Dalam Negeri segera memberikan penjelasan tentang status itu,” katanya. (***)

Lima Fraksi DPRD DKI Tolak Kerjasama dengan Ahok

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok [dok net]

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok [dok net]

Jakarta, KABAROKE — Lima fraksi di DPRD DKI menggelar aksi tolak kerjasama dengan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Fraksi-fraksi yang menolak kerjasama tersebut juga meminta Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) memberi kejelasan posisi Ahok yang kembali menjabat Gubernur DKI pada Sabtu (11/2) lalu.

Pasalnya, sesuai undang-undang Pemerintahan Daerah, Ahok yang kini menjadi terdakwa kasus dugaan penistaan agama, seharusnya diberhentikan. Ke lima fraksi tersebut adalah fraksi PKS, PPP, PKB, Gerindra dan Fraksi PAN-Demokrat.

“DPRD sebagai mitra, tidak akan bekerjasama dengan eksekutif dalam menjalani pemerintahan. Sebab, posisi Ahok sebagai Gubernur DKI dengan status sebagai terdakwa banyak menimbulkan pertanyaan,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik, Senin (13/2).

Menurutnya sejumlah pakar hukum menilai, bila Ahok sebagai kepala daerah dengan status terdakwa seharusnya diberhentikan ketika masa cutinya sudah habis. Hal itu sesuai dengan undang-undang Pemerintahan Daerah dan telah berlaku bagi kepala daerah lain.

“Menteri Dalam negeri, Pak Tjahjo menyebut Ahok akan diberhentikan ketika masa cutinya selesai. Tapi sekarang menunggu tuntutan. Kami akan berkirim surat ke Kemendagri dengan tembusan ke Presiden Joko widodo untuk menayankan kejelasan Ahok sebagai gubernur dengan status terdakwa,” ujarnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi PKS, Triwisaksana menyatakan, kejelasan Ahok sebagai Gubernur DKI dengan status terdakwa sangat penting bagi DPRD DKI. Sebab, Gubernur memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan seperti Keputusan Gubernur, pencairan anggaran dan sebagainya yang berdampak kepada warga.

Untuk itu, kata pria yang kerap disapa Sani tersebut menegaskan, pimpinan dan lima fraksi di DPRD sepakat untuk tidak bekerjasama dengan eksekutif apabila posisi Ahok belum ada kejelasan dari Kemendagri ataupun Presiden Joko widodo (Jokowi).

“Kami khawatir produk hasil kerja yang dikeluarkan nanti cacat hukum dan digugat. Oleh karenanya kami menyampaikan bahwa DPRD menunggu kejelasan beliau agar roda pemerintahan dan kerjasama dengan legislatif menjadi jelas. Jadi ini sama sekali tidak ada kaitanya dengan politik,” ungkapnya.

Terkait dengan fraksi lain yang belum bersikap, lanjut Sani itu tidak mempengaruhi sikap lima fraksi yang didalamnya ada ketua komisi dan pimpinan. Artinya, meskipun anggota fraksi lain berbeda pendapat, kerjasama dengan eksekutif tidak akan berjalan. (Iqbal)

Pemerintah Istimewakan Ahok?

int

int

Jakarta, KABAROKE — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi menganggap bahwa pemerintah memberikan keistimewaan terhadap Basuki Tjahaja Purnama lantaran diangkat kembali menjadi Gibernur DKI Jakarta padahal statusnya sebagai terdakwa.

Untuk itu pihaknya bersama Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sedang mempelajari dan mempersiapkan instrumen yang diperlukan dalam menggunakan hak angketnya jika Presiden Joko Widodo tidak mengeluarkan surat pemberhentian sementara terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Soal Angket Penonaktifan Ahok, kami (PKS) sedang mempelajari dan menyiapkan instrumen yang diperlukan, karena saat ini publik kembali resah, seolah ada pengistimewaan hukum yang diberikan kepada Ahok,” ujarnya di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (13/2).

Dalam hal ini, Aboe Bakar menilai mantan Bupati Belitung Timur tersebut terkesan sangat diistimewakan oleh pemerintah, hal ini terlihat dari berbagai kasus yang pernah dialaminya.

“Dulu saat ada penistaan susah sekali menjadi tersangka, baru jadi tersangka setelah didemo jutaan orang. Kemudian setelah jadi tersangka tidak ditahan, berbeda dengan semua kasus penistaan yang terjadi di Indonesia. Sekarang saat sudah menjadi terdakwa tidak dinonaktifkan sebagaimana kepala daerah lain yang menjadi terdakwa,” tegasnya.

Dalam hal ini, Politisi PKS ini mempertanyakan kenapa Ahok begitu diistimewakan, hingga saat ini belum dinonaktifkan sebagai Gubernur DKI Jakarta, padahal sebelumnya sudah banyak kasus-kasus.

“Ada lima contoh kepala daerah yang dinonaktifkan ketika mereka menjadi terdakwa. Misalkan saja Wakil Wali Kota Probolinggo HM Suhadak diberhentikan sementara oleh Mendagri Tjahjo Kumolo pada 22 November 2016 setelah menjadi terdakwa kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2009, kemudian kasus Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Nofiadi Mawardi, kasus Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, kasus Bupati Bogor Rachmat Yasin dan terakhir kasus Ratu Atut Chosiyah,” jelasnya.

Politisi PKS ini mengkhawatirkan apabila Ahok tidak segera dinonaktifkan, maka masyarakat menilai bahwa pemerintah telah mengabaikan terhadap ketentuan Pasal 83 ayat (3) UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

“DPR tentunya tidak boleh diam dengan persoalan ini, kami harus menjalankan tugas dengan baik. Pertama, sesuai konstitusi karena negara kita adalah negara hukum, jadi setiap orang harus diberlakukan sama di depan hukum. Tidak boleh ada pengistimewaan terhadap salah satu orang saja,” tutupnya. (Iqbal)

Bandingkan Ratu Atut dengan Ahok, DPD : Seharusnya Dicopot!

Senator Asal Sulsel Iqbal Parewangi

Senator Asal Sulsel Iqbal Parewangi

Makassar, KABAROKE — Basuki Tjahja Purnama atau Ahok yang berstatus terdakwa penodaan agama kembali menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta setelah habis masa cuti kampanye terhitung pada 12 Februari 2017.

Menanggapi hal itu, Anggota komite III DPD RI, Iqbal Parewangi menyesalkan keputusan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang tidak memberhentikan Ahok sebagai gubernur sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Senator RI asal Sulawesi Selatan itu menilai, ada kerancuan penegakan hukum terkait keputusan tersebut.

Apalagi menurutnya, Pasal 83 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah menyebutkan, kepala daerah atau wakilnya dapat diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun.

“Itu mengekspresikan adanya kerancuan penegakan aturan di negeri ini.

Sebelumnya Ratu Atut (Ratu Atut Chosiyah) di Banten dengan dalam posisi terdakwa lalu kemudian tidak bisa lagi maju, itu juga terjadi di tempat lain, tidak lagi bisa untuk kembali,” kata Iqbal di kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Senin, 13 Februari 2017.

Ia pun membandingkan posisi Ahok yang telah berstatus terdakwa dengan posisi Ratu Atut Chosiyah yang divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor.

Saat itu Ratu Atut divonis dengan hukuman penjara empat tahun dan denda Rp 200 juta subsider lima bulan kurungan, karena dianggap bersalah memberikan suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar sebesar Rp 1 miliar.

“Nah sekarang, apa bedanya, Ahok kan terdakwa, kenapa dia harus justru di kembali lagi, ini menunjukkan bahwa ada kerancuan dalam penegakan aturan di negeri ini,” jelasnya.

“Saya menyesalkan mendagri melakukan itu. Harusnya Ahok tidak lagi menjabat. Posisinya kan sudah terdakwa,” ujarnya menambahkan.

Pada persidangan dugaan penodaan agama, Ahok didakwa dengan 2 pasal yakni Pasal 156 dan 156a KUHP. Kedua pasal tersebut menjerat Ahok dengan ancaman waktu penjara yang berbeda-beda. Dakwan ini kemudian yang menjadi permasalahan dan menjadi pertimbangan Mendagri belum mengambil keputusan.

Pada pasal 156 menyebutkan ancaman penjara paling lama 4 tahun. Sedangkan 156a menyebutkan, pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. (Yasir)

Forum Umat Islam Tuntut Pemberhentian Ahok Sebagai Gubernur DKI

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok [dok net]

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok [dok net]

Makassar, KABAROKE — Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) Sulawesi Selatan mendesak pemerintah untuk segera memberhentikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Masa cuti Ahok diketahui berakhir hari ini, Sabtu (11/2/2017) dan diagendakan melakukan serah terima jabatan dengan pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono.

Ketua FUIB Sulsel Ustad Muchtar Daeng Lau mengatakan pemberhentian Ahok sebagai gubernur penting mengingat status sang petahana selaku terdakwa kasus dugaan penistaan agama.

“Pemerintah mesti memberhentikan Ahok sebagai gubernur karena telah berstatus terdakwa sesuai undang- undang yang berlaku,” kata Muchtar di Makassar, kemarin.

Selain menuntut pemberhentian Ahok, FUIB Sulsel menyerukan lima poin pernyataan sikap lainnya sehubungan Aksi Bela Islam 112 di antaranya menyerukan seluruh kaum muslimin untuk semakin merapatkan shaf, menjaga persatuan, ukhuwah dan soliditas umat di hadapan musuh-musuh Islam yang semakin berani mengintimidasi umat dan para ulama serta pemimpinnya.

Muchtar megimbuhkan FUIB Sulsel mendukung sepenuhnya Aksi Bela Islam 112 di Masjid Istiqlal demi tegaknya marwah umat dan bangsa.

“Kami juga mengimbau aparat keamanan untuk bertindak profesional dan proporsional serta tidak terpengaruh upaya provokatif antek-antek komunis atau siapapun juga yang selalu berupaya membenturkan umat antara rakyat dengan aparat,” tegasnya.

FUIB Sulsel, lanjut Muchtar, juga menuntut pemerintah segera menghentikan segala upaya kriminalisasi terhadap ulama. Musababnya, hal tersebut merupakan bentuk kezaliman yang nyata. Kriminalisasi yang dimaksudnya antara lain berbagai proses hukum yang menjerat Habib Rizieq.

“Terakhir, kami mengimbau kepada seluruh komponen umat untuk senantiasa dalam keadaan siaga dan siap menghadapi segala kemungkinan. Siapkan diri untuk menjaga NKRI dan sandarkan diri kepada Ilahi Rabbi, permantap doa dan ibadah serta tawakkal kepada-Nya,” pungkasnya. (Yasir)

Demokrat : Ahok Sumber Kegaduhan

Politikus Demokrat Roy Suryo

Politikus Demokrat Roy Suryo

Jakarta,KABAROKE — Wakil Ketua Partai Demokrat, Roy Suryo menyebut sumber kegaduhan di negara ini tak lain adalah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Bagi Roy, hanya dikarenakan sikap dan sifat dari satu orang, masyarakat Ibu Kota Jakarta dibuat heboh.

“Hanya karena satu orang saja yang salah, semua jadi begini. Ini gak bagus buat negara ini,” ujarnya di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (4/1).

Dengan adanya kondisi seperti ini, Roy menuding bahwa isu panas yang berasal dari persidangan kasus dugaan penodaan agama hanya merupakan upaya untuk menutupi kasus tersebut.

“Upaya untuk melakukan penyesatan ini sudah dilakukan kuasa hukum Ahok untuk menutupi kasus penistaan agama terhadap terdakwa Ahok,”ungkapnya.

Oleh sebab itu, Roy berharap agar Ahok tak lagi menjadi Gubernur DKI Jakarta pada masa yang akan datang.

“Jika dia jadi gubernur, negara ini mau dibawa ke mana? Setiap hari adanya perpecahan dan kegaduhan,” pungkasnya. (Iqbal)

Demokrat : Ada Upaya Pengalihan Isu dari Ahok

Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama alias Ahok

Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama alias Ahok

Jakarta, KABAROKE — Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Roy Suryo menyebut, ada upaya pengalihan isu masalah penodaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Menurut Roy, salah satu isu yang dimaksud yakni soal adanya sadapan terhadap Ketum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua MUI, Ma’ruf Amin‎ sehingga orang lebih senang membicarakan ini.

“Dengan begitu, orang akan lupa bahwa masalah sebenarnya adalah penistaan agama itu,” kata Roy di Warung Daun, Cikini, Menteng, Jakarta, Sabtu (4/2).

Roy menceritakan beberapa contoh isu yang sempat menghebohkan masyarakat dalam persidangan, seperti kasus ‘Fitsa Hats’ yang menyangkut Novel Bamukmin. Namun, bagi Roy itu masih bersifat ringan. “Soal itu kan hanya sepekan saja ramai. Setelah itu ya hilang lagi,” ungkapnya.

Selanjutnya, Roy menuturkan penasihat Ahok juga menuding bahwa ada salah satu saksi dianggap sebagai pengacara dari Partai Demokrat. Padahal, saksi tersebut hanyalah pengacara dari salah satu kader partai.

“Saksi dikatakan dari Partai Demokrat itu juga disebutkan sebagai lawyer Demokrat. Padahal dia adalah lawyer seorang anggota Partai Demokrat. Beda sekali itu lawyer organisasi dengan perseorangan,” jelas Roy.

Dan yang terakhir, papar Roy, nama Ketua Umum Demokrat yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah diseret-seret dalam persidangan kedelapan kemarin. (Iqbal)

1 2 3 4 5 49