Rabu Nanti, Beberapa Elemen Masyarakat Dan Ormas Kepemudaan Akan Geruduk KPK. Ada Apa?

Jakarta, KABAROKE – Kelompok massa yang mengatasnamakan Gerakan Pemuda Islam Indonesia Jakarta akan demonstrasi untuk mendesak lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk terus mengusut  kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta Barat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Kami sebagai ormas di Jakarta. Ini ada temuan BPK yang dilaporkan ke KPK dan sampai sekarang belum ditindaklanjuti KPK. Karena itu, kami akan lakukan aksi pada Rabu (16/3/2016) di KPK dengan tema ‘Tangkap Ahok’,” kata ‎Ketua GPII Jakarta, Miftahudin, di markas GPII, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (13/3/2016).

Padahal. Lanjutnya, Penyidik KPK telah memeriksa 33 orang terkait pengadaan tahan tersebut.

Namun, ia merasa bingung kenapa KPK belum juga menyelesaikan penyelidikan tersebut dan mengungapkan tersangka dalam kasus yang telah merugiankan negara itu.

Terkait aksinya. Miftahudin mengatakan demonstrasi tersebut akan dilaksanakan bersama beberapa elemen masyarakat dan organisasi kepemudaan, dengan kapasitas massa mencapai 500 orang.

“Tuntutan kami supaya KPK memeriksa temuan BPK tentang dugaan korupsi dan penyelewengan Sumber Waras,” ujarnya.

Seperti yang diinformasikan sebelumnya. Pemerintah membeli lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras senilai Rp800 miliar. Dananya diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun 2014.

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan proses pengadaan lahan tak sesuai dengan prosedur. BPK menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membeli tersebut dengan harga yang lebih mahal.

BPK menilai pembelian tahan tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp191 miliar.

BPK juga menemukan enam indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan tanah yaitu penyimpangan dalam tahap perencanaan, tim, pengadaan pembelian lahan, penganggaran, penyerahan hasil, dan penentuan harga

Survei : Elektabilitas Ahok Mengalahkan 9 Nama Cagub Lain

Jakarta, KABAROKE – Hasil survei terbaru yang dirilis oleh dari Sinergi Data Indonesia (SDI) menyebutkan, tingkat dukungan publik (elektabilitas) bakal calon gubernur (cagub) DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menduduki urutan pertama dianatara 9 kandidat lain dengan perolehen suara responden sebesar 41,0 persen.

Direktur eksekutif SDI Barkah Patimahu memaparkan hal tersebut dalam diskusi tentang “Calon Independen vs Parpol”  pada Pilgub DKI Februari 2017, Minggu (13/03/2016).

Barkah menjelaskan, Survei ini dilakukan sejak 1 sampai 12 February 2016 lalu. Dengan menggunakan metodologi “Multistage Random Sampling” berupa penyebaran kuesioner dan wawancara tatap muka, dengan jumlah responden 500 orang se-DKI, serta tingkat kesalahan 4,47 persen.

Lebih lanjut. Barkah mengatakan, beberapa alasan tingkat elektabilitas Ahok tinggi, yaitu pertama tingkat popularitas paling tinggi yaitu mencapai 97,2 persen, kedua tingkat kesuksesan dalam pembangunan DKI 74,2 persen, ketiga dalam pelaksanaan pemerintaan juga dinilai baik mencapai 72,20 persen dan keempat unsur kepribadian Ahok dilihat dari ketegasan dan kejujuran tinggi mencapai 81,0 persen.

Berikut ini urutan elektabilitas Cagub Jakarta dari tertinggi hingga terendah yang dirilis SDI.

1. Basuki T Purnama (Ahok) (41,0 persen).

2. Ridwan Kamisl (12,4 persen), Tri Rismaharini (5,8 persen).

3. Rano Karno (5,2 persen).

4. Hidayat Nur Wahid (3,6 persen).

5. Adhyaksa Dault (3,4 persen).

6. Tantowi Yahya (2,8 persen).

7. Djarot Saiful Hidayat (2,0 persen).

8. Sandiaga Uno (1,8 persen).

9. Anis Matta (0,8 persen) dan rahasia/tidak tahu 21,2 persen.

PDIP : Ahok Fokus Saja Selesaikan Tugasnya. Terlalu Dini Jika Ingin Maju Lagi

Jakarta, KABAROKE –  Jelang Pilkada DKI 2017, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terlihat sudah ngebet untuk maju kembali memimpin Jakarta. Meski telah menyatakan untuk maju di jalur independen, ahok masih berharap mandapatkan dukungan dari Partai-Partai besar sebagai kendaraan politiknya.

Terkait hal tersebut. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta Ahok agar fokus saja menjalani tugasnya di dalam pemerintahan saat ini.

Ketua DPP PDIP Andreas Pereira menjelaskan, Partainya sudah mengeluarkan surat untuk mendukung Ahok hingga akhir masa jabatannya. Dengan surat dukungan ini, diharapkan Ahok memiliki komitmen dengan menggeser kepentingan diluar pemerintahan.

“Surat terakhir itu, PDIP menulis supaya Pak Ahok dan Pak Djarot menjalankan proses pemerintahan ini dengan tenang, sampai akhir jabatan mereka,” kata Andreas dalam diskusi Polemik Sindo: Kontestasi Pilkada DKI di Restoran Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (12/3/2016).

Andreas menilai apa yang telah dilakukan Ahok bisa menguras energi, sehingga kinerja pemerintahan menjadi tidak fokus dan amburadul.

“Kami melihat proses politik di DKI ini terlalu prematur, terlalu panas di pagi hari. Bahaya ini. Nanti perhatian masyarakat terlalu banyak menguras energi,” pungkas Andreas.

Ada Mahar Politik! Partai Mana Yang Dimaksud Ahok?

KABAROKE – Menuju Pilkada DKI 2017, Isu soal adanya mahar politik di Parpol akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan di semua kalangan.

Isu ini mencuat tajam setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menyebut “jalur parpol lebih mahal ketimbang jalur independen”. Entah apa maksud sebenarnya dari celotehan Ahok yang membuat Parpol-Parpol berebut berkoar dimedia.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) baru-baru ini dengan tegas menepis isu tersebut. Menurut  Sekjen PKB Abdul Kadir Karding,  partainya tidak pernah menerapkan mahar politik.

“PKB nggak ada mahar politik. Silakan nanti calon sendiri yang bicara, kita bergotong royong (dalam pembiayaan oprasional). Nanti dibahas antara calon dengan kita apa yang dia bisa dan kami bisa,” ujar Karding kepada wartawan di Kantor DPP PKB, Jl Raden Saleh, Jakarta Pusat, Jumat (11/3/2016).

Memang. Dia tidak menampik adanya deal-deal khusus antara partai dengan calon. Namun ia menilai itu adalah hal yang wajar.

“Deal tertentu wajar dalam politik. Itu biasa. Jakarta mau diapain bisa jadi deal. Mau fokus di mana bisa jadi deal. Misal minta kesejahteraan guru-guru madrasah ditingkatkan bisa jadi deal,” terang Karding.

Disisi lain, Partai Golkar juga menyebutkan hal yang serupa. Politisi Golkar Tantowi Yahya menjelaskan,  Partai Golkar memberikan dukungan kepada calon kepala daerah setelah melihat tingkat elektabilitas calon yang bersangkutan bukan dengan berapa besar mahar yang dikasih calon.

“Jadi kalau ada calon yang hasil surveinya nyungsep, dia mau bayar (mahar) di Golkar? nggak ada yang kayak gitu (bayar mahar),” kata Tantowi di Yogyakarta, Jumat (11/3/2016).

Tidak hanya kedua partai tersebut.
Partai Gerindra juga ikut menyuarakan ketidak benaran isu itu. Menurut Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon, partainya tak pernah meminta sepeserpun uang dari calon yang akan didukung.

Bahkan ia menantang Ahok untuk bicara jujur, apakah saat Gerindra mendukung Joko Widodo dan Ahok pada Pilkada 2012 lalu. Partainya meminta mahar?

Jika memang ada, Fadli meminta Ahok untuk menunjukkan bukti permintaan tersebut.

“Saya kira kalau dia mengatakan itu ya sebaiknya membuktikan. Bahwa ada angka seperti itu. Itu angka yang fantastis menurut saya,” ujar Fadli, saat dihubungi, Jumat (11/3/2016).

Seperti yang diberitakan sebelumnya. Ahok mengatakan ongkos politik untuk maju ke pilkada lewat jalur partai politik cukup besar, bahkan mencapai Rp200 miliar. Ongkos ini dihitung dari pembiayaan mesin partai politik untuk menjaring massa.

Itu sebabnya, Ahok akan maju lewat jalur non partai politik. Dia akan maju ke bursa Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 bersama Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

Walau maju lewat jalur independen, Ahok tetap senang kalau ada partai politik yang ikut mendukungnya. Partai yang sekarang sudah resmi mendukung Ahok adalah Partai Nasional Demokrat (Nasdem)

Selain itu. Relawan Teman Ahok juga sudah berhasil mengumpulkan fotokopi KTP warga Jakarta sebanyak 777.957 lembar. Penggalangan dukungan ini untuk memuluskan langkah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) maju ke Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta tahun 2017 melalui jalur independen.

Tantowi Yahya Tegaskan Tidak Ada Mahar Politik Dalam Parpol

Yogyakarta, KABAROKE – Politisi Golkar Tantowi Yahya meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebutkan partai politik mana yang minta mahar atau ongkos politik kepada calon kepala daerah seperti yang dikatakan Ahok dimedia.

Menurut Tantowi, statmen yang diungkapkan Ahok ditakutkan dapat memicu fitnah dan kecurigaan antar parpol.

“Saya minta Pak Ahok sebut saja parpolnya, supaya tidak menjadi fitnah di partai-partai lain,” kata Tantowi di Yogyakarta, Jumat (11/3/2016).

Tantowi menjelaskan, Partai Golkar memberikan dukungan kepada calon kepala daerah setelah melihat tingkat elektabilitas calon yang bersangkutan bukan dengan berapa besar mahat yang dukasih calon.

“Jadi kalau ada calon yang hasil surveinya nyungsep, dia mau bayar berapa juga kalau di Golkar, nggak ada yang kayak gitu (bayar mahar),” ujar dia.

“Karena itu saya minta sama Pak Ahok, daripada stigma ini menempel di partai politik, maka sebut saja partai mana yang minta mahar seperti itu. Saya keberatan kalau Partai Golkar masuk dalam partai politik yang disampaikan beliau,” anggota Komisi I DPR RI menambahkan.

Seperti yang diberitakan sebelumnya. Ahok mengatakan ongkos politik untuk maju ke pilkada lewat jalur partai politik cukup besar, bahkan mencapai Rp200 miliar. Ongkos ini dihitung dari pembiayaan mesin partai politik untuk menjaring massa.

Itu sebabnya, Ahok akan maju lewat jalur non partai politik. Dia akan maju ke bursa Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 bersama Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

Walau maju lewat jalur independen, Ahok tetap senang kalau ada partai politik yang ikut mendukungnya. Partai yang sekarang sudah resmi mendukung Ahok adalah Partai Nasional Demokrat (Nasdem)

Selain itu. Relawan Teman Ahok juga sudah berhasil mengumpulkan fotokopi KTP warga Jakarta sebanyak 777.957 lembar. Penggalangan dukungan ini untuk memuluskan langkah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) maju ke Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta tahun 2017 melalui jalur independen.

Tidak Mau Dituduh, Ahok Tantang Fadli Zon Panggil KPK Ke DPR

Jakarta, KABAROKE – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon yang mengatakan kasus dugaan korupsi pembeli lahan Rumah Sakit Sumber Waras merupakan korupsi besar.

“Aduh Fadli Zon,” Ahok menanggapi santai saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (11/3/2016).

Menurut Ahok, masah Sumber Waras sudah ditangani Komisi Anti Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jadi, tidak usah lagi berceloteh mengenai pembelian lahan tersebut.

“Sumber Waras kan semuanya udah lengkap, BPK udah nulis, KPK udah laporin minta BPK untuk investigasi, terus udah dikirim ke KPK kan, KPK lagi berusaha mencari dua bukti untuk menetapkan tersangka, tapi sampai sekarang belum ketemu,” kata Ahok.

Lebih lanjut. Ia mengusulkan agar Fadli Zon memanggil KPK ke Gedung DPR RI untuk melakukan komunikasi lebih jelas terkait hal ini agar tidak ada pemikiran negatif terhadap dirinya.

“Kalau Fadli Zon merasa di KPK nggak pintar dan nggak profesional ya panggil dong, kan yang pilih KPK kan Fadli Zon dan Komisi III.

“Jadi suruh Fadli Zon yang terhormat, yang terhormat nih, jangan nanti tersinggung lagi, anggota dewan yang terhormat, wakil ketua DPR RI mungkin bisa kasih tahu kepada KPK, korupsinya si Ahok tuh lebih besar begitu, temuannya ini. Ya, sampaikan dong,” tandas dia.

Merasa Khawatir Jokowi Akan Berpihak Kepada Ahok, Ahmad Dhani Berkicau Di Sosmed

Jakarta, KABAROKE – Ahmad Dhani mengaku khawatir soal Pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang akan berlangsung pada 2017 mendatang.

Melalui akun Twitternya, Dhani mengaku takut jika Presiden Joko Widodo nanti akan berpihak pada Gubernur DKI Jakarta saat ini Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Pentolan Dewa 19 itu pun berharap Presiden Jokowi akan bersikap netral saat Pilgub DKI Jakarta 2017. Dhani mengungkapkan harapannya agar Presiden Jokowi tidak memihak pada siapapun nantinya.

“Harapan saya Jokowi bersikap netral di Pilkada DKI,Tidak mendukung salah satu pihak dan tidak menggunakan pengaruh kekuasaannya,” ujar Dhani di akun @AHMADDHANIPRAST, pada Kamis (10/3/2016).

Dhani mengaku memiliki alasan tersendiri mengapa ia merasa khawatir. Musisi berusia 43 tahun itu mengaku khawatir karena Presiden Jokowi pernah memimpin DKI Jakarta bersama Ahok.

“Semua orang tahu Ahok mantan pasangan Jokowi di DKI,” celotehnya

“Sebagai calon RI 2 di 2019 saya harap Jokowi netral.”sautnya lagi

Dhani memang santer diberitakan akan maju dalam bursa calon Gubernur DKI Jakarta. Ia dikabarkan akan didukung oleh dua partai yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerindra.

Ahok Merasa Bingung Dengan Sikap PKL Terhadapnya. Ini Penjelasan APKLI

Jakarta, KABAROKE – Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terus membuat program-program untuk mensejahterakan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Salah satunya dengan merencanakan peluncuran aplikasi berbasis online yang dapat memudahkan masyarakat dalam memesan makanan, minuman ataupun apasaja yang ditemui dilapak-lapak PKL selama ini melalui ponsel pintar.

Menurut Ahok. Dengan adanya aplikasi tersebut, PKL dapat tertata dengan baik, meningkatkan daya saing, dan menyediakan kuliner sehat dengan harga terjangkau.

Namun. Entah kenapa, Ahok mengatakan. Dari fakta dilapangan belum seluruh PKL setuju dengan program tersebut.

“Program baru berjalan pada Senin (15/2/2016).Masa ini, yang baru daftar cuma ratusan pedagang kaki lima? Seharusnya ratusan ribu dong,” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta,  Kamis (10/03/2016).

Terkait hal itu. Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) menilai, para PKL sudah jelas merasa sakit hati dan tidak mempercayai apapun program dari Ahok.

Apalagi mereka yakin ada unsur pencitraan yang dilakukannya, menjelang rencana kembaki majunya kembali Ahok sebagai Gubernur dalam bursa Pilgub mendatang.

“Aneh saja, masa tiba-tiba dia (Ahok) berencana mensejahterakan PKL. Padahal sebelumnya perlakuan Ahok terhadap PKL diseluruh DKI Jakarta telah semena-mena. PKL diteror, diintimidasi, digusur, diusir, ditindas bahkan dianiaya secara fisik. Lebih dari itu, Ahok juga kerapkali manfaatkan TNI/POLRI hadapi PKL.”Kata Ketua Umum DPP APKLI, dr. Ali Mahsun, M. Biomed, kepada Kabaroke.com, Jakarta, Kamis (10/03/2016).

“Ini dilakukan untuk penuhi ambisi berkuasa dan menjajah Indonesia, tak terkecuali berlagak pahlawan berbaik-baik ke PKL,” ungkapnya.

Lebih lanjut. Ali menegaskan, para PKL tidak akan memberikan dukungan kepada Ahok untuk maju maju lagi sebagai orang nomer satu di Jakarta.

“Haram pilih Ahok,”tungkasnya

1 47 48 49