Pembayaran THT Terbengkalai, Lalu Lintas Udara Terancam Lumpuh

Koordinator Eks Karyawan AP I Sumaryadi dan Koordinator Eks Karyawan AP I untuk Wilayah Makassar Abidin Haju

Koordinator Eks Karyawan AP I Sumaryadi dan Koordinator Eks Karyawan AP I untuk Wilayah Makassar Abidin Haju

Makassar, KABAROKE — Kisruh pembayaran Tunjangan Hari Tua (THT) terhadap 603 mantan karyawan PT Angkasa Pura I mendesak dituntaskan. Permasalahan itu dikhawatirkan dapat menganggu, bahkan membuat lumpuh lalu lintas penerbangan. Terlebih, ratusan mantan karyawan AP I rata-rata kini bekerja sebagai pemandu lalu lintas udara pada AirNav Indonesia.

Koordinator Eks Karyawan AP I untuk Wilayah Makassar, Abidin Haju, mengungkapkan bila tuntutan agar THT dibayarkan sesuai aturan sebesar Rp71 miliar tidak terpenuhi, pihaknya berencana menggelar aksi serentak di Jakarta. Bila itu terjadi, tentunya penerbangan bisa terganggu, bahkan lumpuh karena mereka semualah yang bertugas mengatur lalu lintas udara.

“Kalau masih tidak ada titik temu, 603 mantan karyawan AP I ada kemungkinan akan gelar aksi serentak ke Jakarta. Kalau itu terjadi ya penerbangan bisa lumpuh, contohnya di Makassar kami ada 136 orang, kalau semua ke Jakarta siapa yang atur lalu lintas penerbangan, lalu di Bali dan Surabaya juga banyak,” ujar Abidin.

“Intinya, kami tidak mau itu sampai terjadi (penerbangan lumpuh), tapi kami juga mengharapkan perusahaan (AP I melalui YAKKAP) dapat memenuhi hak kami sebagai mantan karyawan. Bayarlah THT sebagaimana mestinya, merujuk aturan,” sambung Abidin, saat menggelar aksi damai di lingkungan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.

Perjuangan ratusan mantan karyawan AP I untuk mendapatkan THT sudah teramat panjang. Sejak 2014 tatkala diberhentikan, Abidin menyebut pihaknya dengan sabar menunggu. Padahal, hak pembayaran THT sesuai aturan mestinya dicairkan paling lambat satu bulan setelah diberhentikan. Nyatanya, sampai kini belum juga terealisasi.

Abidin mengungkapkan berbagai langkah sesuai prosedur telah ditempuh, termasuk mengadu ke Kementerian BUMN, Kementerian Tenaga Kerja dan Istana Negara. Teranyar, pihaknya telah mendapatkan secercah harapan terkait pembayaran. Sayangnya, perusahaan terkesan ingin mengelabui mantan pekerja dengan hanya ingin membayar sekitar 30 persen dari THT.

Sejumlah karyawan telah menerima surat dari AP I melalui YAKKAP terkait pengalihan pembayaran via AirNav Indonesia. Sayangnya, nominal pembayaran sangat memprihatinkan, hanya 20-30 persen dari yang semestinya. Abidin menegaskan itu jelas ditolak mantan karyawan AP I dan ditunjukkan dengan membakar surat dari AP I melalui YAKKAP.

Soal pembayaran THT itu, Human Capital & General Affair Director AP I, Adi Nugroho, sebelumnya membantah bila pihaknya tidak ingin membayarkan THT ratusan mantan pegawai perusahaan pelat merah. Namun, diakuinya terdapat perbedaan paham mengenai jumlah pembayaran THT. “Kapanpun kami siap bayarkan, tapi ya sesuai perhitungan aktuaris,” ujar dia.

Adi mengklaim pembayaran THT berdasar pada perhitungan aktuaris merujuk pada peraturan perundang-undangan. Disinggung perihal permintaan pembayaran eks karyawan sebesar Rp71 miliar yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama, ia membantah bila manajemen AP I ikut menyetujuinya. (**)

Jika Gunung Api Meletus, Ini Daftar Bandara yang Buka 24 Jam

General Manager AirNav Indonesia Cabang Utama MATSC Novy Pantaryanto

General Manager AirNav Indonesia Cabang Utama MATSC Novy Pantaryanto

Makassar, KABAROKE — General Manager AirNav Indonesia Cabang Utama Makassar Air Traffic Service Center (MATSC), Novy Pantaryanto, menyatakan beberapa bandara di dekat Bali akan dibuka 24 jam bila Gunung Agung meletus. Langkah tersebut merupakan antisipasi tatkala Bandara I Ngurah Rai harus ditutup. Kebijakan tersebut juga telah menjadi arahan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT Angkasa Pura I.

“Untuk bandara alternatif, kami terus koordinasi dengan seluruh pihak terkait. Seluruh bandara di dekat Bali akan buka 24 jam. Itu sudah ada jaminan dari PT Angkasa Pura I dan Kemenhub,” kata Novy, di Posko Crisis Center untuk Gunung Agung di Kantor AirNav Indonesia Cabang Utama MATSC.

Jam operasional bandara di setiap daerah di Indonesia diketahui berbeda-beda. Tapi, tatkala Gunung Agung meletus dan Bandara I Ngurah Rai ditutup, maka seluruh bandara di sekitar Bali mesti buka 24 jam. Dengan begitu, pesawat dengan penerbangan domestik maupun penerbangan internasional tujuan Bali bisa diarahkan ke bandara alternatif.

Sejauh ini, Novy menyebut beberapa bandara internasional sudah mengkonfirmasi kesiapan membuka operasional selama 24 jam. Di antaranya yaitu Bandara Internasional Juanda Surabaya, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan (Balikpapan) dan Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado.

Untuk dua bandara internasional lain yang disiapkan yaitu Bandara Internasional Syamsuddin Noor Banjarmasin dan Bandara Internasional. “Untuk Bandara Surabaya, Balikpapan, Manado dan Ambon sudah konfirmasi kesiapan operasi 24 jam. Contohnya Bandara Juanda di Surabaya yang jam operasinya sampai pukul 10 malam itu akan berubah menjadi 24 jam,” ujar Novy.

Secara keseluruhan, Novy menuturkan pihaknya menyiapkan sedikitnya 10 bandara alternatif. Rinciannya yakni Makassar, Balikpapan, Banjarmasin, Kendari, Palu, Manado, Ambon, Solo, Banyuwangi dan Surabaya. Penyiapan bandara internasional dinilai paling mendesak lantaran penerbangan internasional selalu menggunakan pesawat bertipe besar.

Dalam sepekan terakhir, manajemen AirNav meningkatkan kewaspadaan dan mempersiapkan langkah antisipatif untuk menjamin lalu lintas penerbangan tetap aman. Aktivitas vulkanik Gunung Agung terhitung hari ini dilaporkan terus meningkat dan memasuki fase kritis.

Berdasarkan laporan terakhir, Novy mengungkapkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) telah mengeluarkan peringatan level “orange” untuk jalur penerbangan terkait status awas Gunung Agung, Selasa, 26 September malam. Untuk itu, pihaknya semakin meningkatkan kewaspadaan dan kesiap-siagaan.

Novy melanjutkan meski status Gunung Agung sudah berada pada kategori awas dengan level VONA “orange”, pihaknya mengimbau agar pilot untuk tidak panik. Lalu lintas penerbangan, sambung dia, tetap berjalan normal. Manajemen AirNav terus menunggu laporan perkembangan ihwal status Gunung Agung. Pengalihan rute penerbangan baru dilakukan bila sudah ada erupsi Gunung Agung. (tyk)

Kisruh THT Ancam Layanan Lalu Lintas Penerbangan di Indonesia Timur

Koordinator Eks Karyawan AP I Sumaryadi dan Koordinator Eks Karyawan AP I untuk Wilayah Makassar Abidin Haju

Koordinator Eks Karyawan AP I Sumaryadi dan Koordinator Eks Karyawan AP I untuk Wilayah Makassar Abidin Haju

Makassar, KABAROKE — Kisruh pembayaran Tunjangan Hari Tua (THT) terhadap 603 eks karyawan PT Angkasa Pura I dikhawatirkan berdampak pada pelayanan dan lalu lintas penerbangan, khususnya di Kawasan Indonesia Timur. Pasalnya, ratusan eks karyawan yang kini bekerja di AirNav Indonesia itu berencana menggelar aksi damai besar-besaran di Jakarta. Padahal, sejatinya kehadiran mereka amat dibutuhkan untuk mengatur lalu lintas penerbangan, baik di ruang radar maupun tower di sedikitnya 13 bandara yang dikelola AP I di Indonesia Timur.

Koordinator Eks Karyawan AP I, Sumaryadi, membenarkan bahwa pihaknya memang memiliki rencana menggelar aksi damai besar-besaran di Jakarta bila hak mereka tidak kunjung dibayarkan dalam waktu dekat. Seluruh mantan karyawan AP I yang berjumlah ratusan disebutnya ingin ambil bagian dalam aksi damai tersebut. Bila itu terjadi, praktis pelayanan dan lalu lintas penerbangan di Indonesia Timur bakal lumpuh karena kurangnya SDM.

“Kami berjuang sejak 2014 menuntut hak yakni realisasi pembayaran THT. Berbagai upaya meliputi koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja, menggelar dialog dan aksi damai dengan Kementerian BUMN hingga berdialog dengan Staf Kepresidenan di Istana Negara sudah dilakukan. Tapi belum ada juga kejelasan, makanya kami berencana menggelar aksi damai besar-besaran di Jakarta. Seluruh mantan karyawan AP I yang diberhentikan pastinya ingin ambil bagian,” kata dia.

Menurut Sumaryadi, pihaknya sebenarnya tidak menginginkan adanya gangguan pelayanan lalu lintas penerbangan. Namun, para mantan karyawan AP I yang rata-rata bekerja di AirNav Indonesia sudah bosan menunggu janji pembayaran THT. Sebanyak 603 mantan karyawan AP I siap menggelar aksi damai memperjuangkan haknya. Tidak dibantahnya pula bila ratusan mantan karyawan itu meninggalkan tugasnya, maka lalu lintas penerbangan terancam lumpuh.

Sekadar gambaran, lalu lintas penerbangan di AirNav Indonesia pada Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) sangatlah padat. Dalam sehari, para pegawai AirNav harus melayani hingga ribuan lalu lintas penerbangan. Bukan hanya penerbangan domestik, tapi juga penerbangan internasional yang melintas di Indonesia. Sekitar 10-15 menit saja meninggalkan tugas, maka pelayanan lalu lintas penerbangan akan bermasalah. Ketiadaan pengatur lalu lintas penerbangan juga bisa mengancam keselamatan penerbangan.

Koordinator Eks Karyawan AP I untuk Wilayah Makassar, Abidin Haju, menambahkan khusus di MATSC terdapat lebih dari 100 mantan pegawai AP I yang kini mengabdi di AirNav Indonesia. Mereka akan terus memperjuangkan hak berupa pembayaran THT. Abidin menyebut aksi damai besar-besaran yang berujung pada terancam lumpuhnya lalu lintas penerbangan tidak perlu dilakukan bila manajemen AP I segera merealisasikan pembayaran THT sebesar Rp71 miliar.

“Tidak perlu ada aksi damai besar-besaran kalau THT dibayarkan. Kami juga tidak mau terus-terusan begini. Kami hanya menuntut apa yang menjadi hak kami. Lagipula nominal Rp71 miliar itu berdasarkan hasil hitungan dari AP I sendiri pada pertemuan awal. Kok malah sekarang terus berubah-ubah dan menimbulkan kecurigaan tidak sehatnya pengelolaan dana THT,” tegas dia.

Human Capital & General Affair Director AP I, Adi Nugroho, sebelumnya membantah bila pihaknya tidak ingin membayarkan THT ratusan mantan pegawai perusahaan pelat merah. Namun, diakuinya terdapat perbedaan paham mengenai jumlah pembayaran THT. “Kapanpun kami siap bayarkan, tapi ya sesuai perhitungan aktuaris,” ujar dia.

Adi mengklaim pembayaran THT berdasar pada perhitungan aktuaris merujuk pada peraturan perundang-undangan. Disinggung perihal permintaan pembayaran eks karyawan sebesar Rp71 miliar yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama, ia membantah bila manajemen AP I ikut menyetujuinya. (tyk)

Istana Siap Carikan Solusi Pembayaran THT 603 Eks Karyawan AP I

Koordinator Eks Karyawan AP I Sumaryadi dan Koordinator Eks Karyawan AP I untuk Wilayah Makassar Abidin Haju

Koordinator Eks Karyawan AP I Sumaryadi dan Koordinator Eks Karyawan AP I untuk Wilayah Makassar Abidin Haju

Makassar, KABAROKE — Realisasi pembayaran Tunjangan Hari Tua (THT) dari 603 mantan karyawan PT Angkasa Pura I tidak kunjung menemui titik terang. Polemik pembayaran THT sebesar Rp71 miliar tersebut bahkan dibahas hingga ke Istana Negara.Perwakilan ratusan eks karyawan AP I diundang oleh pihak Staf Kepresidenan Indonesia pada awal Agustus lalu. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan di Kantor Kementerian BUMN pasca-aksi damai sejumlah eks karyawan AP I pada akhir Juli lalu.

“Polemik pembayaran THT dari 603 eks karyawan AP I sudah dibahas di Istana Negara. Dalam pertemuan itu, pihak Staf Kepresidenan siap membantu mencarikan solusi dan kami masih menunggu kabar baik. Semoga saja ada jalan penyelesaian terbaik mengingat kami sudah cukup lama menunggu. Sejak 2014, ratusan eks karyawan AP I yang diberhentikan telah sabar menunggu perusahaan membayarkan THT Rp71 miliar, ” kata Koordinator Eks Karyawan AP I, Sumaryadi, Selasa, 22 Agustus.

Hingga kini, Staf Kepresiden dan Kementerian BUMN belum memberikan solusi konkret atas polemik pembayaran THT. Namun, pemerintah pusat sepengetahuannya hendak mengumpulkan seluruh pihak terkait, termasuk Direksi AP I. Sumaryadi sendiri berharap bisa dikonfrontir dengan jajaran pimpinan AP I agar kisruh pembayaran THT tidak semakin berlarut-larut. Dimintanya agar pembayaran THT dilakukan mengacu pada aturan yang berlaku berupa KEP Nomor 43 Tahun 2011.

Sumaryadi menuturkan manajemen AP I terkesan tidak konsisten terkait pola pembayaran THT. Mulanya, Direksi AP I sendiri yang memutuskan pola pembayaran merujuk pada KEP Nomor 43 Tahun 2011. Perusahaan pelat merah itu pula yang menghitung nominal THT dari 603 eks karyawan sebesar Rp71 miliar. Belakangan, manajemen AP I malah mengubah pola pembayaran dengan perhitungan aktuaris. AP I hanya mampu membayarkan THT sebesar Rp31 miliar.Itu jelas ditolak pihak mantan karyawan.

“Terakhir, kami dengar manajemen AP I malah ingin membayarkan merujuk KEP 86 Tahun 2012. Itu jelas kekeliruan karena KEP 86 mengatur tentang pegawai yang diperbantukan. Sementara 603 karyawan yang menuntut THT itu diberhentikan sehingga yang paling tepat penggunaan KEP 43. Kami juga heran kenapa AP I tidak konsisten,” terang Sumaryadi.

Koordinator Eks Karyawan AP I untuk Wilayah Makassar, Abidin Haju, menambahkan manajemen AP I sebenarnya telah melakukan berbagai pelanggaran terkait kewajiban pembayaran THT. Hak ratusan karyawan itu idealnya dibayarkan pada 2014, tapi hingga kini terus ditunggak. Manajemen AP I bahkan mengingkari arahan dari Kementerian BUMN yang telah memberikan perintah membayar THT. “Kalau modelnya begini malah menimbulkan dugaan adanya penyimpangan pengelolaan dana THT, ” tutur dia.

Pengelolaan dana THT pada AP I dilakukan oleh YAKKAP I. Dana THT diketahui berjumlah cukup besar. Pemungutan dana tersebut bersumber dari iuran pegawai sebesar 5 persen dan iuran perusahaan sebesar 17 persen. Pengelolaan dana THT pada AP I rentang 2004-2010 diketahui sempat bermasalah. Pasalnya, perusahaan tidak melakukan pembayaran iuran yang mengakibatkan adanya tunggakan mencapai Rp400 miliar.

Abidin mengaku khawatir bila dana THT yang merupakan hak dari 603 mantan karyawan AP I malah dialokasikan dulu untuk menutup tunggakan. Diketahui pengelola dana THT diberikan waktu 10 tahun untuk mengansur tunggakan. “Saya bukannya menuding, tapi ada kecurigaan pengelolaan THT tidak benar. Munculnya dugaan atau kecurigaan tersebut muncul ya karena berlarut-larutnya pembayaran THT, ” tegas dia.

Human Capital & General Affair Director AP I, Adi Nugroho, sebelumnya membantah bila pihaknya tidak ingin membayarkan THT ratusan mantan pegawai perusahaan pelat merah. Namun, diakuinya terdapat perbedaan paham mengenai jumlah pembayaran THT. “Kapanpun kami siap bayarkan, tapi ya sesuai perhitungan aktuaris,” ujar dia.

Adi mengklaim pembayaran THT berdasar pada perhitungan aktuaris merujuk pada peraturan perundang-undangan. Disinggung perihal permintaan pembayaran eks karyawan sebesar Rp71 miliar yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama, ia membantah bila manajemen AP I ikut menyetujuinya. (tyk)

Angkasa Pura I Bakal Ambil Alih 6 Bandara

PT Angkasa Pura I

PT Angkasa Pura I

Biak, KABAROKE — Manajemen PT Angkasa Pura I (Persero) akan mengambil alih pengelolaan enam bandara di wilayah Timur Indonesia pada 2017/2018.

Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum AP I Adi Nugroho pada serah terima jabatan GM Bandara Internasional Frans Kaisiepo Biak, mengatakan enam bandara yang segera dikelola BUMN itu adalah bandara di Palu, Luwuk, Labuhan Bajo, Tarakan, Sentani dan bandara baru di Pulau Jawa.

“Persiapan untuk pengelolaan enam bandara sedang dalam proses, ya ditargetkan tahun 2018 diharapkan sudah dapat terealisasi,” ungkap Adi Nugroho.

Ia mengakui pada tahun 2017 hingga 2018 manajemen AP I juga sudah membangun bandara baru di DI Yogyakarta, Semarang dan pengembangan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.

Untuk bandara baru di DI Yogyakarta, menurut Adi Nugroho, AP I telah membebaskan tanah seluas 580 hektare.

“Ya sisa pembebasan tanah yang masih diupayakan dalam tahun ini sekitar tiga hingga empat persen karena dalam tahap pelepasan,” ujarnya.

Menyinggung pergantian GM Bandara Internasional Frans Kaisiepo Biak Minggus ET Gandeguai kepada pengantinya Djon Herry, menurut Adi Nugroho, sebagai kebutuhan penyegaran untuk karyawan dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan bandara yang lebih baik.

“Keberhasilan pejabat lama Minggus ET Gandeguai menjabat general manager bandara Biak perlu diteruskan pejabat baru Djon Herry, ya ini menjadi tugas baru untuk membuka pengembangan Bandara Biak,” ujarnya.

Bandara Interasional Frans Kaisiepo Biak setiap hari melayani sekitar 22 kali penerbangan, di antaranya Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, Nam Air, Trigana Air serta Susi Air dengan rute penerbangan Biak-Jayapura, Biak-Makassar dan Jakarta serta Biak-Serui, Biak-Nabire-Timika serta Biak-Pulau Numfor.

Berdasarkan data, AP I ditunjuk sebagai perusahaan pengelola bandar udara di kawasan Indonesia bagian Tengah dan Timur sejak tahun 1987.

Saat ini AP I mengatur dan mengoperasikan 13 bandar udara, dua Cargo Warehousing Services (CWS), dan satu Air Traffic Services (ATS). (***)

Polemik Pembayaran THT Eks Karyawan AP I, Begini Kelanjutannya

Mantan Karyawan AP Tuntut Pembayaran THT Rp71 Miliar

Mantan Karyawan AP Tuntut Pembayaran THT Rp71 Miliar

Makassar, KABAROKE — Ratusan eks karyawan PT Angkasa Pura I terus berjuang menuntut haknya berupa pembayaran Tunjangan Hari Tua (THT) sebesar Rp71 miliar yang tidak kunjung direalisasikan. Setelah menggelar demonstrasi di Kantor Kementerian BUMN, perwakilan mantan karyawan perusahaan pelat merah itu mengancam akan menggelar aksi serupa di Istana Negara.

Koordinator Eks Karyawan AP I untuk Wilayah Makassar, Abidin Haju, mengatakan rencana demonstrasi untuk menyuarakan tuntutan pembayaran THT ke istana negara akan dilakukan dalam waktu dekat. Langkah tersebut terpaksa ditempuh lantaran tidak ada solusi konkret yang diperoleh dari pihak Kementerian BUMN pasca-aksi unjukrasa pada Kamis, 27 Juli lalu.

Abidin mengatakan pihaknya kecewa dengan Kementerian BUMN yang kurang merespon aksi mereka yang jauh-jauh datang dari seluruh penjuru Nusantara. “Kami ditemui pejabat Kementerian BUMN, tapi tidak berwenang mengambil keputusan. Kami kecewa. Makanya kami berencana menghubungi pihak kepresidenan atau berdemo berupa aksi damai di istana negara,” kata Abidin, di Makassar.

Ditegaskan Abidin, demonstrasi yang dilakukan eks karyawan AP I merupakan aksi damai. Seperti halnya demonstrasi yang dilakukan di Kantor Kementerian BUMN, aksi unjuk rasa di istana negara dijamin berlangsung aman dan tertib. Pihaknya sebatas ingin menyuarakan tuntutannya agar pemerintah bisa membantu pemenuhan hak mereka. “Kami ingin manajemen AP I segera membayarkan hak kami berupa THT sebesar Rp71 miliar,” tuturnya.

Menurut Abidin, kisruh pembayaran THT dibawanya ke Kementerian BUMN, Kementerian Tenaga Kerja dan Kepresidenan lantaran manajemen AP I tidak memperlihatkan itikad baik. Seharusnya THT sekitar 603 mantan karyawan AP I sudah dibayarakan pada Mei 2014. Kenyataannya, manajemen AP I selalu berkelit dan belakangan berdalih tidak miliki cukup anggaran.

“Mereka beralasan tidak memiliki cukup dana sehingga ingin membayarkan THT dengan perhitungan aktuaris yang hanya Rp31 miliar. Kami jelas menolak itu dan berpegang pada aturan bahwa pembayaran THT untuk 603 mantan karyawan sebesar Rp71 miliar. Itu pun sebenarnya hanya dana pokok, belum termasuk kemungkinan adanya pertambahan nilai karena uang tersebut dikelola oleh yayasan,” tegas Abidin.

Koordinator Eks Karyawan AP I, Sumaryadi, menyampaikan pihaknya tidak akan pernah berhenti menuntut hak atas pembayaran THT dari AP I. Toh, dana THT dipungut dari potongan gaji mereka selama bekerja. Dijelaskannya pula perjuangan pihaknya mendapatkan THT sudah cukup panjang. Sederet pertemuan dengan manajemen AP I, Kementerian BUMN dan Kemenaker telah dilakukan. Bahkan sempat tercapai Perjanjian Kerja Bersama, tapi diingkari manajemen AP I.

Human Capital & General Affair Director AP I, Adi Nugroho, sebelumnya menyatakan kapan pun pihaknya siap membayarkan THT ratusan mantan karyawan AP I. Namun, pihaknya memang tidak bisa memenuhi permintaan mantan karyawan yang ingin pembayaran THT sebesar Rp71 miliar. Disebutnya perhitungan THT dilakukan secara aktuaris yang nominalnya tak sebesar permintaan mantan karyawan.

Menurut Adi, keberadaan Perjanjian Kerja Bersama tidaklah sah lantaran yang hadir bukanlah utusan resmi dari manajemen AP I. Ia bersikukuh pembayaran THT berdasarkan perhitungan aktuaris sesuai aturan. Diharapkannya pula agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan secara baik-baik tanpa harus membuat kegaduhan, apalagi mempengaruhi kinerja. (tyk)

OJK dan BPK Diminta Turun Tangan Terkait Dugaan Penyelewengan THT di AP I

Mantan Karyawan AP Tuntut Pembayaran THT Rp71 Miliar

Mantan Karyawan AP Tuntut Pembayaran THT Rp71 Miliar

Makassar, KABAROKE — Koordinator Eks Karyawan AP I untuk Wilayah Makassar, Abidin Haju, meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap pengelolaan dana Tunjangan Hari Tua (THT) di PT Angkasa Pura I. Diduga terjadi penyelewengan anggaran yang membuat manajemen perusahaan tidak mampu membayarkan hak 603 mantan karyawan AP I sebesar Rp71 miliar. Pembayaran hak mantan karyawan semestinya dirampungkan sejak Mei 2014.

Dana THT di AP I diketahui dikelola oleh Yayasan Kesejahteraan Karyawan Angkasa Pura (Yakkap) I. Penghimpunan dana tersebut ditarik dengan memotong gaji karyawan dan iuran dari perusahaan setiap bulannya. “OJK ataupun BPK sebaiknya mengaudit pengelolaan dana THT yang dikelola pihak yayasan. Manajemen AP I kan berdalih tidak memiliki cukup dana. Itu patut dipertanyakan, kok bisa kurang? Ada kemungkinan diselewengkan oknum tidak bertanggungjawab,” kata Abidin, di Makassar.

Menurut Abidin, melalui audit dari OJK dan BPK bisa diketahui bagaimana pengelolaan dana THT. Pihaknya juga ingin mengetahui pasti, apakah betul dalih manajemen AP I yang mengaku tidak memiliki cukup anggaran. Perusahaan pelat merah tersebut diketahui hanya bersedia membayarkan Rp31 miliar. Hal itu merujuk pada perhitungan aktuaris. Adapun ratusan karyawan menuntut Rp71 miliar sesuai keputusan direksi dan kesepakatan yang telah tercapai. “Dasar perhitungan aktuaris itu tidak jelas landasan hukumnya,” tegas Abidin.

Ketidakmampuan AP I membayarkan dana THT kepada mantan karyawan patut dipertanyakan lantaran AP II yang juga mengalami permasalahan serupa telah berhasil menunaikan kewajibannya. Abidin mempertanyakan komitmen dan itikad baik dari AP I. Pasalnya, setelah melalui berbagai mediasi dari Kementerian BUMN dan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) sebenarnya sudah ada kesepakatan pembayaran. Tapi, manajemen AP I selalu mengingkari.

Abidin menuturkan pihaknya sudah menyiapkan jurus pamungkas berupa proses hukum melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Namun, sebelum itu pihaknya ingin terlebih dulu mengupayakannya secara baik-baik. Berbagai upaya mediasi dalam sepekan terakhir terus digenjot. Salah satunya dengan melakukan aksi unjukrasa di Kantor Kementerian BUMN pada Kamis lalu. Diharapkannya agar pihak Kementerian BUMN bisa melakukan mediasi dan menekan manajemen AP I segera memenuhi kewajibannya.

“Sayangnya, penerimaan dari Kementerian BUMN mengecewakan. Kami memang diterima oleh pejabat kementerian tapi yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan. Makanya, kami berencana akan menghubungi pihak (Staf) Kepresidenan dan berdemo yang tentunya aksi damai ke istana negara,” ujar Abidin.

Sementara itu, Human Capital & General Affair Director AP I, Adi Nugroho, menyatakan kapan pun pihaknya siap membayarkan THT ratusan mantan karyawan AP I. Namun, pihaknya memang tidak bisa memenuhi permintaan mantan karyawan yang ingin pembayaran THT sebesar Rp71 miliar. Disebutnya perhitungan THT dilakukan secara aktuaris yang nominalnya tak sebesar permintaan mantan karyawan.

Menurut Adi, keberadaan Perjanjian Kerja Bersama tidaklah sah lantaran yang hadir bukanlah utusan resmi dari manajemen AP I. Ia bersikukuh pembayaran THT berdasarkan perhitungan aktuaris sesuai aturan. Diharapkannya pula agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan secara baik-baik tanpa harus membuat kegaduhan, apalagi mempengaruhi kinerja. (tyk)

Mantan Karyawan AP I Ancam Demo ke Istana Negara

Mantan Karyawan AP Tuntut Pembayaran THT Rp71 Miliar

Mantan Karyawan AP Tuntut Pembayaran THT Rp71 Miliar

Makassar, Warta Ekonomi — Ratusan eks karyawan PT Angkasa Pura I terus berjuang menuntut haknya berupa pembayaran Tunjangan Hari Tua (THT) sebesar Rp71 miliar yang tidak kunjung direalisasikan. Setelah menggelar demonstrasi di Kantor Kementerian BUMN, perwakilan mantan karyawan perusahaan pelat merah itu mengancam akan menggelar aksi serupa di Istana Negara.

Koordinator Eks Karyawan AP I untuk Wilayah Makassar, Abidin Haju, mengatakan rencana demonstrasi untuk menyuarakan tuntutan pembayaran THT ke istana negara akan dilakukan dalam waktu dekat. Langkah tersebut terpaksa ditempuh lantaran tidak ada solusi konkret yang diperoleh dari pihak Kementerian BUMN pasca-aksi unjukrasa pada Kamis, 27 Juli lalu.

Abidin mengatakan pihaknya kecewa dengan Kementerian BUMN yang kurang merespon aksi mereka yang jauh-jauh datang dari seluruh penjuru Nusantara. “Kami ditemui pejabat Kementerian BUMN, tapi tidak berwenang mengambil keputusan. Kami kecewa. Makanya kami berencana menghubungi pihak kepresidenan atau berdemo berupa aksi damai di istana negara,” kata Abidin, di Makassar.

Ditegaskan Abidin, demonstrasi yang dilakukan eks karyawan AP I merupakan aksi damai. Seperti halnya demonstrasi yang dilakukan di Kantor Kementerian BUMN, aksi unjuk rasa di istana negara dijamin berlangsung aman dan tertib. Pihaknya sebatas ingin menyuarakan tuntutannya agar pemerintah bisa membantu pemenuhan hak mereka. “Kami ingin manajemen AP I segera membayarkan hak kami berupa THT sebesar Rp71 miliar,” tuturnya.

Menurut Abidin, kisruh pembayaran THT dibawanya ke Kementerian BUMN, Kementerian Tenaga Kerja dan Kepresidenan lantaran manajemen AP I tidak memperlihatkan itikad baik. Seharusnya THT sekitar 603 mantan karyawan AP I sudah dibayarakan pada Mei 2014. Kenyataannya, manajemen AP I selalu berkelit dan belakangan berdalih tidak miliki cukup anggaran.

“Mereka beralasan tidak memiliki cukup dana sehingga ingin membayarkan THT dengan perhitungan aktuaris yang hanya Rp31 miliar. Kami jelas menolak itu dan berpegang pada aturan bahwa pembayaran THT untuk 603 mantan karyawan sebesar Rp71 miliar. Itu pun sebenarnya hanya dana pokok, belum termasuk kemungkinan adanya pertambahan nilai karena uang tersebut dikelola oleh yayasan,” tegas Abidin.

Koordinator Eks Karyawan AP I, Sumaryadi, menyampaikan pihaknya tidak akan pernah berhenti menuntut hak atas pembayaran THT dari AP I. Toh, dana THT dipungut dari potongan gaji mereka selama bekerja. Dijelaskannya pula perjuangan pihaknya mendapatkan THT sudah cukup panjang. Sederet pertemuan dengan manajemen AP I, Kementerian BUMN dan Kemenaker telah dilakukan. Bahkan sempat tercapai Perjanjian Kerja Bersama, tapi diingkari manajemen AP I.

Human Capital & General Affair Director AP I, Adi Nugroho, sebelumnya menyatakan kapan pun pihaknya siap membayarkan THT ratusan mantan karyawan AP I. Namun, pihaknya memang tidak bisa memenuhi permintaan mantan karyawan yang ingin pembayaran THT sebesar Rp71 miliar. Disebutnya perhitungan THT dilakukan secara aktuaris yang nominalnya tak sebesar permintaan mantan karyawan.

Menurut Adi, keberadaan Perjanjian Kerja Bersama tidaklah sah lantaran yang hadir bukanlah utusan resmi dari manajemen AP I. Ia bersikukuh pembayaran THT berdasarkan perhitungan aktuaris sesuai aturan. Diharapkannya pula agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan secara baik-baik tanpa harus membuat kegaduhan, apalagi mempengaruhi kinerja. (tyk)

Eks Karyawan Somasi Angkasa Pura I Soal Pembayaran THT

Mantan Karyawan AP Tuntut Pembayaran THT Rp71 Miliar

Mantan Karyawan AP Tuntut Pembayaran THT Rp71 Miliar

Makassar, KABAROKE — Koordinator Eks Karyawan Angkasa Pura I untuk Makassar, Abidin Haju, meminta manajemen perusahaan untuk segera bersikap atas tuntutan pembayaran Tunjangan Hari Tua (THT) sebesar Rp71 miliar. Bila AP I secara tertulis menyatakan tidak mau membayar hak dari 603 mantan karyawan, pihaknya segera mengajukan eksekusi pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Menurut Abidin, pihaknya juga telah melayangkan somasi sebanyak dua kali atas polemik pembayaran THT. Namun, AP I belum meresponnya hingga sekarang. “Dalam somasi berupa surat peringatan kami meminta AP I segera membayarkan hak ratusan mantan karyawan sesuai ketentuan. Kami berharap ada jawaban pasti, tapi malah dicuekin. Padahal, sudah dua kali kami melayangkan somasi,” kata Abidin Haju.

Abidin mengungkapkan pihaknya sedapat mungkin menghindari penyelesaian melalui jalur hukum. Bukan karena takut kalah tapi pihaknya tidak ingin negara mengeluarkan banyak uang lagi untuk membayar pengacara. “Mau sampai ke tingkat manapun melalui jalur hukum, kami pasti menang karena dasar hukum kami kuat. Makanya, kami menunggu itikad baik dari AP I. Lagipula AP I adalah perusahaan yang membesarkan kami,” terangnya.

Menurut Abidin, AP I semestinya meniru AP II yang telah berhasil menyelesaikan pembayaran THT mantan karyawannya. Penyelesaian permasalahan itu mengikuti hasil keputusan pada sejumlah rapat maupun perjanjian melibatkan Kementerian BUMN dan Kementerian Tenaga Kerja. “Itulah yang kami heran. Kok AP I tidak patuhi keputusan rapat soal THT, padahal itu melibatkan Kementerian BUMN dan Kemenaker,” tegasnya.

Belakangan, AP I hanya bersedia membayar tidak sampai separuh dari total THT ratusan mantan karyawan. AP I hanya mampu membayar sekitar Rp31 miliar dengan menggunakan perhitungan aktuaris. Di sisi lain, mantan karyawan tegas menolak lantaran perhitungan aktuaris tidak berdasar hukum. Mereka siap menempuh jalur hukum melalui PHI untuk mendapatkan haknya. Terlebih, THT itu diambil dari potongan gaji mereka saat masih bekerja.

Koordinator Eks Karyawan AP I, Sumaryadi, sebelumnya menyebut perjuangan pihaknya mendapatkan THT sudah cukup panjang. Ditolaknya keinginan AP I membayarkan THT dengan perhitungan aktuaris yang jelas merugikan ratusan mantan karyawan. AP I, sambung dia, malah semestinya membayarkan lebih dari Rp71 miliar. Musababnya, dana yang bersumber dari potongan gaji mereka disalurkan ke yayasan untuk simpan-pinjam.

Human Capital & General Affair Director AP I, Adi Nugroho, yang dikonfirmasi mengklaim kapan pun pihaknya siap membayarkan THT ratusan mantan karyawan AP I. Namun, perusahaan tidak bisa memenuhi permintaan mantan karyawan yang ingin pembayaran THT sebesar Rp71 miliar. Disebutnya perhitungan THT dilakukan secara aktuaris yang nominalnya tak sebesar permintaan mantan karyawan.

Menurut Adi, keberadaan perjanjian kerja bersama soal pembayaran THT Rp71 miliar tidaklah sah lantaran yang hadir bukanlah utusan resmi dari manajemen AP I. Ia bersikukuh pembayaran THT berdasarkan perhitungan aktuaris sesuai aturan. Diharapkannya pula agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan secara baik-baik tanpa harus membuat kegaduhan, apalagi mempengaruhi kinerja. (***)

Ratusan Eks Karyawan Tunggu Itikad Baik AP I Bayarkan THT

Mantan Karyawan AP Tuntut Pembayaran THT Rp71 Miliar

Mantan Karyawan AP Tuntut Pembayaran THT Rp71 Miliar

Makassar, KABAROKE — Koordinator Eks Karyawan Angkasa Pura I untuk Makassar, Abidin Haju, meminta manajemen perusahaan untuk segera bersikap atas tuntutan pembayaran Tunjangan Hari Tua (THT) sebesar Rp71 miliar. Bila AP I secara tertulis menyatakan tidak mau membayar hak dari 603 mantan karyawan, pihaknya segera mengajukan eksekusi pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Menurut Abidin, pihaknya juga telah melayangkan somasi sebanyak dua kali atas polemik pembayaran THT. Namun, AP I belum meresponnya hingga sekarang. “Dalam somasi berupa surat peringatan kami meminta AP I segera membayarkan hak ratusan mantan karyawan sesuai ketentuan. Kami berharap ada jawaban pasti, tapi malah dicuekin. Padahal, sudah dua kali kami melayangkan somasi,” kata Abidin Haju.

Abidin mengungkapkan pihaknya sedapat mungkin menghindari penyelesaian melalui jalur hukum. Bukan karena takut kalah tapi pihaknya tidak ingin negara mengeluarkan banyak uang lagi untuk membayar pengacara. “Mau sampai ke tingkat manapun melalui jalur hukum, kami pasti menang karena dasar hukum kami kuat. Makanya, kami menunggu itikad baik dari AP I. Lagipula AP I adalah perusahaan yang membesarkan kami,” terangnya.

Menurut Abidin, AP I semestinya meniru AP II yang telah berhasil menyelesaikan pembayaran THT mantan karyawannya. Penyelesaian permasalahan itu mengikuti hasil keputusan pada sejumlah rapat maupun perjanjian melibatkan Kementerian BUMN dan Kementerian Tenaga Kerja. “Itulah yang kami heran. Kok AP I tidak patuhi keputusan rapat soal THT, padahal itu melibatkan Kementerian BUMN dan Kemenaker,” tegasnya.

Belakangan, AP I hanya bersedia membayar tidak sampai separuh dari total THT ratusan mantan karyawan. AP I hanya mampu membayar sekitar Rp31 miliar dengan menggunakan perhitungan aktuaris. Di sisi lain, mantan karyawan tegas menolak lantaran perhitungan aktuaris tidak berdasar hukum. Mereka siap menempuh jalur hukum melalui PHI untuk mendapatkan haknya. Terlebih, THT itu diambil dari potongan gaji mereka saat masih bekerja.

Koordinator Eks Karyawan AP I, Sumaryadi, sebelumnya menyebut perjuangan pihaknya mendapatkan THT sudah cukup panjang. Ditolaknya keinginan AP I membayarkan THT dengan perhitungan aktuaris yang jelas merugikan ratusan mantan karyawan. AP I, sambung dia, malah semestinya membayarkan lebih dari Rp71 miliar. Musababnya, dana yang bersumber dari potongan gaji mereka disalurkan ke yayasan untuk simpan-pinjam.

Human Capital & General Affair Director AP I, Adi Nugroho, yang dikonfirmasi mengklaim kapan pun pihaknya siap membayarkan THT ratusan mantan karyawan AP I. Namun, perusahaan tidak bisa memenuhi permintaan mantan karyawan yang ingin pembayaran THT sebesar Rp71 miliar. Disebutnya perhitungan THT dilakukan secara aktuaris yang nominalnya tak sebesar permintaan mantan karyawan.

Menurut Adi, keberadaan perjanjian kerja bersama soal pembayaran THT Rp71 miliar tidaklah sah lantaran yang hadir bukanlah utusan resmi dari manajemen AP I. Ia bersikukuh pembayaran THT berdasarkan perhitungan aktuaris sesuai aturan. Diharapkannya pula agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan secara baik-baik tanpa harus membuat kegaduhan, apalagi mempengaruhi kinerja. (tyk)

1 2