Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Ketua KPK Bilang Begini

Ketua KPK Agus Rahardjo (dok net)

Ketua KPK Agus Rahardjo (dok net)

Jakarta, KABAROKE – Terkait pelaporan terhadap dirinya dan petinggi KPK lainnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menegaskan tak ada yang salah dalam pelaksanaan tugas KPK.

Agus juga memastikan, apa yang dilakukan dalam menentukan status hukum seseorang sebagai tersangka, telah sesuai dengan undang-undang (UU).

“Jika itu terkait dengan pelaksanaan tugas KPK tentu kami pastikan hal tersebut dilakukan sesuai kewenangan yang diberikan oleh UU kepada pimpinan,” kata Agus di Gedung KPK, Kamis, (9/11).

Diberitakan sebelumnya, Pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Saut Situmorang dilaporkan ke Bareskrim Polri atas tuduhan pemalsuan surat hingga penyalahgunaan wewenang. Kasus ini sudah naik ke penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah terbit sejak Selasa (7/11).

Agus sendiri mengaku sudah membaca SPDP tersebut, menurutnya jika dibaca SPDP tersebut, maka ada pihak tertentu yang melaporkan dua pimpinan KPK sehingga pimpinan KPK disana disebut sebagai terlapor.

“Benar, SPDP sudah kami terima 8 November 2017 kemarin sore. Kami akan baca dan pelajari terlebih dahulu,” ujar Agus.

Kasus ini bermula dari adanya laporan polisi oleh pelapor bernama Sandy Kurniawan, kuasa hukum Setya Novanto.
Pelapor melaporkan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dengan dugaan tindak pidana membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu dan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan atau pasal 421 KUHP.

Atas laporan dengan nomor LP/1028/X/2017/Bareskrim tertanggal 9 Oktober 2017, penyidik telah memeriksa enam saksi, tiga ahli pidana, satu ahli hukum tata negara, dan melakukan gelar perkara.

Hingga pada 7 November 2017 penyidik resmi menaikkan status kasus dari penyelidikan ke penyidikan. Meski sudah penyidikan, namun status Agus Rahardjo dan Saut Situmorang masih sebagai terlapor dan belum dilakukan pemeriksaan. (***)

Bareskrim Polri Gandeng PPATK Telisik Aliran Dana First Travel

Polisi Tangkap Pimpinan First Travel [dok net]

Polisi Tangkap Pimpinan First Travel [dok net]

Jakarta, KABAROKE — Badan Reserse Kriminal Polri berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana dari 31 rekening tabungan milik First Anugerah Karya Wisata atau First Travel.

“Ada 31 buku tabungan dengan nomor rekening berbeda yang sedang kami minta untuk cek ke PPATK untuk ditelusuri aliran dananya,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Herry Rudolf Nahak di Jakarta, Selasa (22/8/2017).

Selain ke-31 rekening tersebut, menurut dia, ada 13 rekening tabungan lain terkait First Travel yang sudah diblokir, di antaranya atas nama Andika Surachman (Dirut), Anniesa Desvitasari (Direktur), Siti Nuraida Hasibuan (Komisaris), dan First Travel.

Herry menjelaskan pula bahwa ada 72.682 orang yang mendaftar mengikuti paket umrah promo yang ditawarkan First Travel sejak Desember 2016 hingga Mei 2017.

Dalam kurun tersebut, ada 14 ribu orang yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci, dan masih ada 58.682 orang yang belum diberangkatkan.

Menurut perkiraan polisi kerugian jemaah pengguna layanan umrah perusahaan itu mencapai Rp848 miliar, yang meliputi biaya setor paket promo umrah Rp839 miliar dan biaya carter pesawat Rp9,5 miliar.

Andika juga tercatat memiliki utang Rp85 miliar ke penyedia tiket, utang Rp9,7 miliar kepada penyedia jasa pengurusan visa dan utang Rp24 miliar kepada sejumlah hotel di Arab Saudi.

PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel menawarkan sejumlah paket umrah melalui para agennya dengan harga Rp14,3 juta per orang untuk paket promo, Rp25 juta per orang untuk paket reguler dan Rp54 juta untuk paket VIP. (***)

Ini Daftar Aset First Travel yang Disita Polri

Sejumlah Aset First Travel Disita Polri [dok net]

Sejumlah Aset First Travel Disita Polri [dok net]

Jakarta, KABAROKE — Badan Reserse Kriminal Polri menyita aset-aset PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel terkait kasus penipuan, penggelapan dan pencucian uang pembayaran biaya umrah puluhan ribu pengguna jasa perusahaan itu.

“Aset-asetnya antara lain rumah di Sentul City, rumah di Kebagusan Jakarta Selatan, rumah di Cilandak, kantor First Travel di Depok, kantor di TB Simatupang, kantor di Rasuna Said dan butik di Kemang. Butik ini usaha istrinya,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Herry Rudolf Nahak di Jakarta, Selasa.

Aset yang disita, ia merinci, antara lain meliputi satu rumah mewah di Sentul City, Jawa Barat; rumah di Kebagusan Dalam, Pasar Minggu, Jakarta Selatan; rumah kontrakan di Cilandak, Jakarta Selatan; bangunan kantor First Travel di Cimanggis, Depok; bangunan kantor First Travel di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan; bangunan kantor First Travel di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan; dan butik milik Anniesa di Jalan Bangka Raya Kemang, Jakarta Selatan.

Selain itu polisi menyita kendaraan Volks Wagen Caravelle warna putih nopol F 805 FT, Mitsubishi Pajero warna putih nopol F 111 PT, Toyota Vellfire warna putih nopol F 777 NA, Daihatsu Sirion warna putih nopol B 288 UAN dan Toyota Fortuner warna putih nopol B 28 KHS.

“Selain itu ada 11 mobil lainnya yang masih ditelusuri karena sudah dijual sebelum tersangka ditangkap,” kata Herry.

Polisi juga menyita delapan senjata airsoftgun laras panjang dan sebuah pistol milik Andika, yang ditemukan saat polisi menggeledah rumah Andika dan Anniesa di Sentul City.

Airsoftgun itu sepertinya bagian dari gaya hidup tersangka. Kalau soal ditemukannya peluru tajam masih diselidiki,” katanya.

Dalam perkara ini polisi juga menyita 14.636 paspor milik pengguna jasa perusahaan itu sebagai barang bukti.

“Paspor yang kami sita ada lebih dari 14 ribu paspor. Nanti akan mulai kami kembalikan ke para pemiliknya,” katanya.

Herry mengatakan pengguna layanan paket promo umrah yang ditawarkan First Travel sejak Desember 2016 hingga Mei 2017 sebanyak 72.682 orang. Namun dalam kurun tersebut yang diberangkatkan baru 14 ribu orang, 58.682 lainnya belum berangkat.

Polisi sudah menetapkan tiga tersangka dalam perkara ini, yaitu Andika Surachman (Dirut First Travel), Anniesa Desvitasari (Direktur First Travel) serta Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki Hasibuan (Komisaris Utama First Travel). (***)

Terkait Fitnah, Tim Advokasi Jokowi-JK Setor Barang Bukti Tambahan

Tim Advokasi Jokowi JK Dipimpin oleh Mantan Ketua PBHI Syamsuddin Radjab [dok net]

Tim Advokasi Jokowi JK Dipimpin oleh Mantan Ketua PBHI Syamsuddin Radjab [dok net]

Jakarta, KABAROKE — Pihak tim advokasi Jenggala Center Satu Jokowi-JK untuk Indonesia kembali mendatangi kantor Bareskrim Polri. Tujuannya, untuk menyerahkan barang bukti tambahan kepada penyidik terkait kasus fitnah dan pencemaran nama baik yang ditudingkan kepada pendukung Basuki Tjahja Purnama atau Ahok.

“Kami tim advokasi Jokowi-JK. Tadi kami sampaikan barang bukti tambahan, sudah diberikan kepada penyidik,” ungkap koordinator Tim Advokasi Jokowi-JK, Syamsuddin Radjab di kantor Bareskrim Polri, kemarin.

Syamsuddin meminta agar penyidik segera menindaklanjuti dan memproses barang bukti tambahan yang sudah diserahkan tersebut. Menurutnya, hal ini untuk menghindari ujaran kebencian dan fitnah yang lakukan sejumlah pendukung Ahok lainnya kepada Wapres Jusuf Kalla semakin berkepanjangan.

“Karena apa yang dikhawatirkan Ahok, itu sudah terbukti sekarang. Gerakan itu sudah menyerang Jokowi-JK,” katanya.

Mantan Ketua PBHI ini menyebut, ada enam orang yang harus ditangkap polisi karena terbukti melakukan ujaran kebencian dan fitnah kepada Wapres. Fitnah kepada Wapres JK itu mereka tudingkan di tempat berbeda.

“Ada Silfester Matutina, Leveran Sirait, Hasanuddin Abdurakhman (Kang Hasan). Ada juga akun Twitter Front Pembela Cikeas @laskarcikeas, akun Youtube Gareng Petruk dan orang lelaki yang berbaju warna biru, berkopiah merah dan selendang kotak-kotak yang videonya tersebar di Youtube,” katanya.

Selain itu, Tim Advokasi ini juga mengaku terus melakukan pemantauan media sosial, baik Twitter maupun facebook. Ini dilakukan untuk mencari para penebar ujaran kebencian dan fitnah yang dilayangkan kepada Jokowi-JK.

“Makanya kami mendukung fatwa MUI. Kita tidak ingin ada fitnah, adu domba, dan penyebaran permusuhan. Fatwa itu akan kami kawal. Nanti kita laporkan ke Polisi kalau masih ada orang-orang yang melakukan fitnah dan adu domba kepada Jokowi-JK,” tutupnya.

Untuk diketahui, Tim advokasi Jokowi-JK yang mendatangi Bareskrim Polri ini adalah Syamsuddin Radjab, Roy Rening, Nudirman Munir, Paskalis Pieter dan puluhan pengacara lainnya.⁠⁠⁠⁠ (Yasir)

Bachtiar Nasir Tak Hadiri Panggilan Bareskrim, Ini Alasannya…

Ketua GNPF-MUI, Ust Bachtiar Nasir

Ketua GNPF-MUI, Ust Bachtiar Nasir

Jakarta, KABAROKE — Ketua Gerakan Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Bachtiar Nasir dipastikan tidak hadir untuk memenuhi undangan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri sebagai saksi kasus dugaan pencucian uang sebuah yayasan.

Pengacara Bachtiar Nasir, Kapitra Ampera, yang mendatangi Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menyatakan ketidakhadiran Bachtiar dikarenakan dirinya ingin mengkonfirmasi soal pemeriksaan kliennya itu. “Saya mau konfirmasi dulu saja,” ujarnya saat ditemui di Gedung Kementrian Kelautan dan Perikanan, Rabu (8/2).

Kapitra juga menjelaskan, pemeriksaan Bachtiar Nasir terkait Yayasan Keadilan untuk Semua. Yayasan tersebut, kata dia, dipakai untuk menampung sumbangan masyarakat untuk Aksi Bela Islam pada 2 Desember 2016 lalu.

“Yah, mungkin penyidik berpikir dalam struktur ada Pak Bachtiar Nasir. Kita akan buktikan bahwa Pak Bachtiar Nasir tidak ada hubungan dengan yayasan itu. Dia bukan pendiri, dia bukan pengawas, dia bukan pembina dan dia tidak masuk dalam strukutur,”katanya.

Masih menurut Kapitra, perkara pokok pada pemeriksaan ini dikarenakan adanya dugaan pengalihan aset yayasan kepada pihak pembina dan pengawas.

Penyidik Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Bachtiar Nasir, Rabu (8/2).

Bachtiar Nasir akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait pelimpahan kekayaan sebuah yayasan. (Iqbal)

Bank Indonesia Laporkan Akun FB Penyebar Fitnah ke Bareskrim Polri

Rupiah Baru Edisi 2016 yang Belum Lama Ini Diluncukan oleh Bank Indonesia [dok net]

Rupiah Baru Edisi 2016 yang Belum Lama Ini Diluncukan oleh Bank Indonesia [dok net]

Jakarta, KABAROKE — Bank Indonesia melaporkan akun media sosial Facebook yang dianggap menyebarkan fitnah terkait pencetakan uang baru yang disebut tidak dilakukan oleh Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri), ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Tuduhan itu menyebutkan bahwa rupiah baru dicetak pihak swasta.

“BI secara resmi menyampaikan laporan terkait pernyataan di sosial media mengenai pencetakan uang rupiah. Kami laporkan hari ini di Direktorat Pidana Khusus,” ujar Direktur Departemen Komunikasi BI Arbonas Hutabarat, kepada awak media.

Arbonas enggan menyebutkan nama akun Facebook tersebut. Ia hanya menyebutkan dalam ‘posting’-nya akun itu menyebarkan informasi bahwa pencetakan uang rupiah baru Tahun Emisi 2016 dilakukan oleh PT Pura Barutama sehingga seolah-olah terkesan BI tidak melaksanakan amanat UU No.17 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menyatakan pencetakan harus dilakukan di dalam negeri dengan menunjuk BUMN.

“Untuk itu, kami menganggap ini sudah mencemarkan nama baik, bahwa kami tidak melaksanakan undang-undang,” katanya

BI sendiri melakukan pelaporan tersebut mengacu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan pasal terkait dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait fitnah dan pencemaran nama baik.

Dengan pelaporan tersebut, lanjut Arbonas, BI menegaskan bahwa informasi yang tersebar di Facebook yang menyatakan uang rupiah baru dicetak oleh PT Pura Barutama adalah tidak benar.

“Pencetakan uang baru Tahun Emisi 2016 dilaksanakan di dalam negeri sepenuhnya dan dilakukan Perum Peruri. Dengan laporan ini kami harapkan bisa mencegah informasi yang tidak benar. Kami harapkan masyarakat untuk lebih bijak dan berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi di sosial media,” tuturnya.

Pada 19 Desember 2016 lalu, Presiden Joko Widodo di Kantor Pusat Bank Indonesia, meresmikan penerbitan dan peredaran 11 uang NKRI baru, yang terdiri dari tujuh uang rupiah kertas dan empat uang rupiah logam.

Bank Indonesia menyebutkan pencetakan 11 pecahan uang rupiah baru tahun emisi 2016 sesuai dengan kebutuhan uang tunai dan layak edar di masyarakat, dan peredarannya menggantikan jumlah uang tunai yang ditarik. (Iqbal)

Kejagung Miliki Waktu 2 Pekan Teliti Berkas Kasus Ahok

Pemyerahan Berkas Perkara Ahok dari Bareskrim Polri ke Kejagung [dok net]

Pemyerahan Berkas Perkara Ahok dari Bareskrim Polri ke Kejagung [dok net]

Jakarta, KABAROKE — Kejaksaan Agung memiliki waktu dua pekan untuk meneliti kelengkapan berkas perkara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan penistaan agama. Kejagung yakin berkas perkara hasil pemeriksaan saksi dan ahli sudah lengkap sehingga dapat segera dilimpahkan ke pengadilan.

“Kami ada waktu dua minggu di KUHAP, ada waktu 1 minggu untuk menentukan sikap. Tapi dengan keseriusan kami di sini, kami akan segera mengambil sikap. Saya tidak akan katakan berapa hari, tapi sesegera mungkin kami akan mengambil sikap. Prinsipnya segera, yakinlah bahwa kami serius,” ujar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Noor Rachmad.

Noor menyebut 13 jaksa itu terdiri dari 10 orang dari Kejagung, 2 orang dari Kejati DKI, dan 1 orang dari Kejari Jakarta Utara. Tim jaksa itu akan meneliti berkas perkara hasil pemeriksaan di Bareskrim Polri yang terdiri dari 3 bundel dengan total 826 halaman.

Sementara itu, Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Komisaris Besar Rikwanto mengatakan, penyerahan berkas perkara ke Kejagung menunjukkan kerja serius Polri menangani kasus Ahok. Dia optimistis perkara Ahok dapat secepatnya disidangkan di pengadilan.

“Tentunya pak jaksa mengatakan meski dikasih waku 2 minggu kalau bisa secepatnya untuk menentukan sikap. Apakah masih kurang atau sudah bisa diterima. Kepolisian optimis, pak jaksa saja optimis apalagi polisi ya. harus itu,” tutur Rikwanto.

Ahok dijerat sangkaan pidana penistaan agama karena pernyataan sambutannya di depan warga di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Ahok disangkakan melanggar Pasal 156 a KUHP jo Pasal 28 ayat 2 UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Iqbal)

Berkas Kasus Ahok Diserahkan ke Kejaksaan, Tebalnya 826 Halaman

Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama alias Ahok

Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama alias Ahok

Jakarta, KABAROKE — Penyidik Bareskrim Polri resmi menyerahkan berkas perkara penistaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke Kejaksaan Agung. Berkas kasus Ahok itu tebalnya mencapai 826 halaman.

“Ada tiga bundel berkas perkara setebal 826 halaman,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Agus Andriyanto di Kompleks Kejaksaan Agung, Jumat (25/11).

Karopenmas Polri, Komisaris Besar Rikwanto, menuturkan berkas tersebut sudah mengakomodir beberapa pihak yang berperkara. Salah satunya dengan memasukkan tujuh orang saksi yang meringankan dari tersangka. “Sudah. Kalau sudah masuk berkas perkara berarti sudah terakomodir keinginannya,” tegasnya

Untuk diketahui, Ahok resmi ditetapkan tersangka kasus penistaan agama oleh Bareskrim Polri, pada Rabu (16/11). Setelah penyidikan dengan memeriksa total 41 saksi, baik dari terlapor dan pelapor, berkas itu akhirnya rampung dan segera dilimpahkan ke kejaksaan. (Iqbal)

13 Jaksa Siap Teliti Berkas Kasus Ahok

Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama (Ahok)/dok-net

Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama (Ahok)/dok-net

Jakarta, KABAROKE — Kejaksaan Agung menyiapkan tim yang terdiri atas 13 jaksa untuk meneliti berkas perkara dugaan penistaan agama dengan tersangka gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Noor Rachmad, mengatakan tim tersebut terdiri atas 10 jaksa dari Kejaksaan Agung, dua jaksa dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan seorang jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.

“Kami sudah menujuk tim jaksa peneliti, ada 13 orang yang masing-masing dari Kejagung 10 orang, Kejati DKI dua orang dan Kejari Jakarta Utara satu orang. Karena locus (tempat kejadian perkara) kasus ini kan di Jakarta Utara,” kata Noor Rachmad, seperti dilansir Antara, Jumat, 25 November.

Pada Jumat, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri menyerahkan berkas tahap pertama kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Basuki kepada Kejaksaan Agung. Berkas perkara itu sebanyak tiga bundel dan terdiri atas 826 lembar.

Noor Rachmad mengatakan kejaksaan bakal langsung meneliti kelengkapan berkas perkara tersebut. “Kami langsung menindaklanjuti, meneliti apa menurut ketentuan KUHP sudah memenuhi syarat untuk dibawa ke pengadilan, kalau iya maka akan diterbitkan P21,” ujarnya.

Dalam penyidikan perkara tersebut, polisi telah meminta keterangan dari 40 orang yang terdiri atas pelapor, saksi-saksi, ahli dan seorang tersangka.

Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan Basuki sebagai tersangka kasus penistaan agama karena dia mengutip Alquran dan menyebut adanya pihak yang menggunakan ayatnya untuk keperluan tertentu saat berbicara di hadapan warga Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.

Polisi menduga mantan bupati Belitung Timur itu melanggar Pasal 156 dan 156 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (***)

Bareskrim Target Limpahkan Berkas Ahok ke Kejaksaan Jumat Ini

Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono S

Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto

Jakarta, KABAROKE — Kepala Bareskrim Polri, Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto, menyatakan proses pemberkasan perkara penistaan agama dengan tersangka Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hampir rampung. “(Pemberkasan) sudah hampir 70 persen,” katanya di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (23/11)

Pihaknya menargetkan berkas kasus bisa diserahkan tahap pertama ke Kejaksaan pada Jumat (25/11). “(Ditargetkan) hari Jumat, tahap pertama,” ungkapnya

Ia memprediksi berkas tersebut akan dikembalikan lagi ke Bareskrim untuk dilengkapi usai diserahkan tahap pertama ke Kejaksaan.

“Standarnya begitu (dikembalikan lagi ke Bareskrim untuk dilengkapi). Jaksa punya waktu untuk mengkoreksi. Tapi kami sudah koordinasi (dengan Kejaksaan) sejak awal (penyidikan), mudah-mudahan berkas enggak bolak-balik dikembalikan (ke Bareskrim). Harapannya bisa langsung P21 (berkas lengkap),” tuturnya. (Iqbal)

1 2 3 8