Hari Ini, Bareskrim Polri Simpulkan Hasil Gelar Perkara Ahok

Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama alias Ahok

Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama alias Ahok

Jakarta, KABAROKE — Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim), Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto, memastikan hanya perlu sehari untuk menyelesaikan kesimpulan dari gelar perkara kasus dugaan penistaan agama dengan terlapor Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Penyampaian kesimpulan gelar perkara kasus dugaan penistaan agama itu akan dilakukan di Ruang Pertemuan Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu, 16 November. Ari Dono mengagendakan akan mengumumkan kesimpulan gelar perkara itu pada pukul 10.00 WIB.

Ia melanjutkan dalam gelar perkara, Selasa, 15 November, pihaknya sudah menampung seluruh keterangan tambahan dari saksi ahli dan saksi fakta. Kepolisian juga mengambil keterangan tambahan dari pihak pelapor maupun pihak terlapor.

Ari Dono juga memastikan dalam mengambil kesimpulan, Polri akan berpegang pada instrumen yang ada. Kepolisian ditegaskannya tidak akan berpihak. Ia pun meyakini hasil gelar perkara itu bisa adil lantaran sudah memberikan kesempatan kepada kedua kubu untuk memberi keterangan. (Iqbal)

Gagal Ikuti Gelar Perkara Ahok, Ketua GNPF-MUI Kecewa dengan Polri

Ketua GNPF-MUI Bachtiar Natsir Tak Dizinkan Mengikuti Gelar Perkara Ahok [dok net]

Ketua GNPF-MUI Bachtiar Natsir Tak Diizinkan Mengikuti Gelar Perkara Ahok [dok net]

Jakarta, KABAROKE — Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI), Bachtiar Nasyir, menyesalkan sikap Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang tidak mengijinkannya mengikuti gelar perkara kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Padahal, ia merupakan salah satu dari belasan pelapor perkara tersebut.

“Katanya (gelar perkara) terbuka, tapi saya tidak diperkenankan masuk. Ternyata yang boleh masuk cuma satu pelapor, padahal ada belasan pelapor,” ungkapnya di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (15/11).

Bachtiar mengaku kecewa dengan gelar perkara yang mulanya digembar-gemborkan akan berlangsung terbuka untuk umum. Realitasnya, gelar perkara itu terkesan malah dibatasi. “Kami melihat masih ada ketidakterbukaan,” katanya

“Saya ingin menyatakan dengan tegas, kalau kepura-puraan ini dan permainan atas nama hukum terus berlanjut, maka biar masyarakat yang menilai dan Allah yang menggerakan hati kita,” ungkapnya.

Selain itu GNPF-MUI akan melakukan konsolidasi lanjutan dan akan mengeluarkan pernyataan terkait ketidakterbukaan Polri. “Kami GNPF akan urung rembuk pada malam ini untuk keluarkan pernyataan apa yang akan kami lakukan. Hasilnya, akan kami sampaikan ke publik,” tutur dia. (Iqbal)

Polri Tegaskan Independen dalam Gelar Perkara Ahok

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar

Jakarta, KABAROKE — Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, menegaskan kepolisian akan senantiasa bersikap independen dalam mengusut kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaha Purnama alias Ahok. Termasuk dalam gelar perkara yang berlangsung hari ini, Selasa, 15 November.

Boy menjamin pihaknya tidak akan bisa diintervensi dan bebas kepentingan. Toh, lanjut dia, gelar perkara itu diawasi oleh elemen eksternal pengawas Polri yakni Kompolnas dan Ombudsman. Selain itu, publik senantiasa bisa mengikuti perkembangan kasus tersebut.

Lebih jauh, Boy mengatakan pelapor kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Ahok bertambah menjadi 13. Hal itu menyusul adanya dua tambahan dari Makassar. “Yang susulan ini dari daerah Makassar,” lanjut mantan Kapolda Banten ini. (Iqbal)

Ahli Tafsir dari Mesir Batal Jadi Saksi Kasus Ahok

Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama (Ahok) saat berada di kantornya. (foto dok-net)

Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama (Ahok) saat berada di kantornya. (dok-net)

Jakarta, KABAROKE — Ketua tim kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Sirra Prayuna, menyatakan ahli tafsir dari Mesir batal menjadi saksi meringankan bagi kliennya. Mulanya, ahli tafsir dari benua Afrika itu diagendakan akan ikut menjadi saksi dalam gelar perkara kasus dugaan penistaan agama yang berlangsung di Bareskrim Polri, hari ini, Selasa, 15 November.

“Iya (ahli tafsir dari Mesir batal jadi saksi meringankan). Dia langsung ke Mesir. Nah, saya sendiri belum pernah berkesempatan bertemu dengan beliau, belum tahu pandangan-pandangan beliau secara pasti. Kemudian kami dapat info dari tim hukum lain yang tugasnya mengorganisir saksi bahwa beliau berhalangan hadir karena alasan keluarganya sakit,” kata Sirra.

Nantinya dalam gelar perkara itu, lanjut Sirra juga tidak akan dihadiri oleh Ahok sebagai terlapor. Gelar perkara hanya akan dihadiri oleh tim kuasa hukum.

Informasi mengenai kehadiran ahli tafsir dari Mesir yang dihadirkan oleh Ahok sebagai terlapor itu datang dari Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. Tito sendiri tak mempermasalahkan hal ini.

Tito kemudian mencontohkan kasus pembunuhan Mirna Wayan Salihin oleh Jessica Kumala Wongso. Dalam sidang, Jessica mengajukan saksi ahli dari Australia. Menurut dia, baik pelapor maupun terlapor bebas mengajukan ahli yang menurut mereka kompeten di bidangnya. “Kalau dari terlapor mengambil (ahli tafsir) dari Mesir ya silakan. Enggak ada masalah,” kata Tito.

Rencananya, gelar perkara akan dihadiri oleh para pelapor yang jumlahnya 11 orang, terlapor yakni Ahok atau diwakili pengacaranya, para ahli, para penyelidik kasus itu, serta Ombudsman, Kompolnas, dan Komisi III sebagai pengawas yang sifatnya netral. Kemudian, kemungkinan pada Rabu (16/11/2016) atau Kamis (17/11/2016), penyidik akan mengambil kesimpulan apakah status penyelidikan bisa dinaikkan ke penyidikan atau tidak.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto yang memimpin gelar perkara akan mengumumkan hasilnya. Adapun penyelenggaraan gelar perkara secara terbuka ini merupakan instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada Tito agar tidak ada prasangka negatif dalam pengusutan kasus dugaan penistaan agama.

Ahok dituduh melakukan penistaan agama karena mengutip ayat suci saat kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu, beberapa waktu lalu. (***)

Ini Langkah MUI Bila Ahok Dinyatakan Tak Bersalah dalam Gelar Perkara

Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Jakarta, KABAROKE — Tim advokasi pandangan dan sikap keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan mengajukan gugatan praperadilan terkait kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Namun, langkah itu hanya ditempuh bila Ahok dinyatakan tidak bersalah dalam gelar perkara kasus dugaan penistaan agama yang diagendakan berlangsung hari ini, Selasa, 15 November.

“Kalau polisi dalam kesimpulan gelar perkaranya berpandangan bahwa tidak ditemukan dugaan penistaan dan penodaan agama, kita akan lawan dengan mekanisme hukum, yaitu mengajukan praperadilan,” kata Koordinator Tim Advokasi MUI, Ahmad Yani, seperti dilansir Antara, Selasa, 15 November.

Ahmad mengatakan tim advokasi MUI akan mengawal seluruh proses hukum yang sedang berjalan terkait dugaan penistaan agama yang melibatkan Ahok. Menurut dia, MUI menghormati sikap Polri untuk melakukan gelar perkara yang berlangsung pada Selasa (15/11), namun pihaknya tidak memperkenankan disiarkan secara langsung oleh media.

Melalui gelar perkara ini, penyidik akan memutuskan tentang kemungkinan adanya unsur pidana dalam kasus tersebut dan jika ada maka kasus ini akan dilanjutkan ke proses penyidikan.

Dari pandangan tim advokasi yang saat ini memiliki 481 anggota tersebut, kepentingan gelar perkara tidak diperlukan karena kasus ini sudah memenuhi unsur-unsur pidana. “Pandangan kami ada atau tidak gelar perkara, kasus ini sudah memenuhi unsur pidana. Itu (gelar perkara) hak kepolisian, silakan saja,” ujar Ahmad.

Ia pun juga meminta perwakilan dari tim advokasi MUI untuk diikutsertakan dalam gelar perkara tertutup yang akan dilakukan di Gedung Ruang Rapat Utama (Rupatama) Mabes Polri. Dalam gelar perkara tersebut, Polri telah mengundang 20 saksi ahli untuk turut hadir, sementara perwakilan dari berbagai instansi dan lembaga terkait juga diundang.

Para saksi ahli nantinya secara bergiliran akan memberikan pandangannya sesuai bidang keahlian masing-masing. Gelar perkara tersebut akan dipimpin oleh Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto. (***)

Ahok Tak Bakal Hadiri Gelar Perkara Kasusnya Hari Ini

Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama alias Ahok

Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama alias Ahok

Jakarta, KABAROKE — Gubernur DKI Jakarta non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, menyatakan tidak bakal menghadiri gelar perkara dugaan penistaan agama yang kini menjeratnya. Rencananya, gelar perkara tersebut akan digelar di Rupatama Mabes Polri, Selasa (15/11/2016). “Tidak hadir,” kata Ahok singkat.

Petahana pada Pilgub DKI Jakarta itu memilih kembali menerima warga di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, pagi ini. Ahok juga berencana melanjutkan kampanyenya dengan mengunjungi pemukiman warga di wilayah Jakarta Timur.

Dalam gelar perkara tersebut, ada sekitar 20 saksi ahli yang diundang Polri. Mereka terdiri dari ahli bahasa, ahli pidana, ahli agama, dan ahli tafsir dari pihak terlapor dan pelapor. Adapun, Ahok sebagai terlapor mendatangkan ahli tafsir dari Mesir. Selain itu, akan hadir perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia sebagai ahli agama.

Gelar perkara akan dilakukan secara terbuka terbatas. Penyelenggaraan gelar perkara secara terbuka ini merupakan instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian agar tidak ada prasangka buruk dalam pengusutan kasus dugaan penistaan agama.

Gelar perkara akan dibuka oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto. Setelah itu, akan ada pemaparan tentang perkara oleh pihak Bareskrim dan tim yang menanganinya.

Kemudian pelapor atau masyarakat yang melakukan pelaporan berkesempatan untuk menjelaskan hal-hal yang dilaporkan. Saksi ahli secara bergantian akan memberikan penjelasan. Kemudian, penyidik akan membahas pemaparan masing-masing ahli.

“Gelar perkara akan dijadikan bahan penyidik untuk merumuskan kesimpulan dalam proses penyelidikan. Apakah laporan polisi dari yang tercatat ada sebelas itu, layak dinaikkan statusnya menjadi penyidikan atau tidak, paling cepat akan diumumkan Rabu atau Kamis,” kata Kadiv Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar.

Ahok dituduh melakukaan penodaan atau penistaan agama dalam pidatonya sebagai Gubernur DKI Jakarta di Kepulauan Seribu, pada 27 September 2016. (***)

Ini Alasan Komisi III DPR Tak Akan Hadiri Gelar Perkara Ahok

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo

Jakarta, KABAROKE — Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, menyatakan pihaknya sepakat tidak akan menghadiri gelar perkara kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, meskipun Polri telah mengirimkan undangan resmi.

Gelar perkara kasus Ahok diagendakan berlangsung Selasa, 15 November. “Tanpa mengurangi rasa hormat kami, Komisi III DPR sepakat tidak hadir (dalam gelar perkara kasus Ahok) untuk menjaga independensi Polri sebagai institusi sebagaimana diamanatkan undang-undang,” katanya, Senin, 14 November

Bambang Soesatyo mengatakan Komisi III menyampaikan penghargaannya kepada Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang telah mengundang resmi pihaknya untuk ikut terlibat dalam gelar perkara kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok.

Bambang menyadari sebagai lembaga politik, DPR dalam hal ini tidak bisa lepas dari berbagai kepentingan partai politik yang ada di dalamnya. “Karena itu Komisi III berpandangan, pengawasan yang dilakukan mengacu pada tata tertib Dewan dan UU MD3,” ujarnya. (Iqbal)

Ahok Bersikukuh Tak Bersalah dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama

Basuki T Purnama (Ahok)/dok net

Basuki T Purnama (Ahok)/dok net

Jakarta, KABAROKE — Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bersikukuh dirinya tidak bersalah dalam kasus dugaan penistaan agama terkait Surah Al Maidah ayat 51. Kendati demikian, Ahok sepenuhnya menyerahkan kepada kepolisian untuk mengungkap kasus yang menjadi atensi publik tersebut.

Ahok mengaku pasrah bila akhirnya ditetapkan tersangka saat kasus itu ditingkatkan ke tahap penyidikan. Namun, bukan berarti mengaku kalah. Ia malah mempersiapkan perlawanan bila berkas perkaranya masuk ke pengadilan. Petahana pada Pilgub DKI Jakarta itu siap membuktikan klaim dirinya tak bersalah di pengadilan.

“(Bila ditetapkan tersangka) dan kami tentu harapkan segera dilimpahkan ke pengadilan supaya waktu di pengadilan semua bisa live. Bisa melihat dan saya percaya saya tidak bersalah,” ujar Ahok kepada wartawan, Senin (14/11).

Gelar perkara kasus Ahok rencananya akan dilakukan pada Selasa (14/11) dan akan segera diumumkan hasilnya paling lambat Rabu. Kabareskrim Polri, Komisaris Jenderal Ari Dono sendiri yang akan mengumumkan hasil gelar perkara status hukum Ahok nantinya. (Iqbal)

Gelar Perkara Ahok Digelar Tertutup Rabu Pekan Depan

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar

Jakarta, KABAROKE — Kadivhumas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menyatakan gelar perkara kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki T. Purnama alias Ahok akan dilakukan pada Rabu (16/11) pekan depan. Gelar perkara itu dilakukan secara tertutup, tidak terbuka seperti yang selama ini sempat diumumkan ke publik.

“Gelar perkara Rabu (16/11),” kata Boy, seperti dilansir dari Antara, Jumat, 11 November.

Ia menambahkan dalam rencana gelar perkara tersebut, akan dilakukan di kantor Bareskrim Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat. Proses gelar perkara pun akan dilakukan secara tertutup. “Gelar perkaranya tidak terbuka seperti live di media,” katanya.

Menurutnya, gelar perkara akan disaksikan langsung oleh pihak pelapor, para saksi ahli, Kejaksaan, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan anggota Komisi III DPR.

Kemudian, Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto akan mengumumkan hasil gelar perkara tersebut pada Kamis (17/11) di Mabes Polri. “Selanjutnya (hasil) dicatat dalam notulen dan diumumkan pada Kamis oleh Kabareskrim,” katanya. (***)

Pengacara Tegaskan Buni Yani Tak Rekayasa Video Ahok

Buni Yani, Pengunggah Video Ahok Yang Jadi Viral Karena Diduga Menistakan Agama (dok net)

Buni Yani, Pengunggah Video Ahok Yang Jadi Viral Karena Diduga Menistakan Agama (dok net)

Jakarta, KABAROKE — Pengacara Buni Yani, Aldwin Rahadian, menegaskan kliennya tidak pernah merekayasa atau mengedit rekaman video Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, saat kunjungan ke Pulau Seribu, akhir September lalu. Hal itu sudah disampaikan Buni Yani saat diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Bareskrim Polri, Kamis, 10 November.

Buni Yani diketahui merupakan pengunggah video Ahok yang belakangan menjadi viral. Dari video itulah, Ahok lantas dipolisikan lantaran pernyataannya tentang Surah Al Maidah ayat 51 yang dianggap menistakan agama. Sejumlah ormas Islam pun mengajukan laporan polisi terhadap Gubernur DKI Jakarta non-aktif tersebut.

Aldwin menerangkan dalam pemeriksaan Buni Yani, penyidik memang terus menanyakan soal penyuntingan dan dugaan rekayasa dalam video yang diunggah kliennya ke akun Facebook miliknya. “Pak Buni mengedit video, betul gak sumbernya dari Pak Buni, betul gak yang menyunting ini pertama kali Pak Buni. Itu yang digali terus oleh penyidik,” jelas kuasa hukum Buni, Aldwin Rahadian di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (10/11).

Aldwin mengaku bahwa klliennya itu tak pernah merekayasa video yang diunggah ke Facebook tersebut, termasuk pemenggalan video, penyuntingan dan pemotongan transkrip oleh Buni, untuk itu dirinya minta wartawan klarfikasi ke penyidik. “Ditanyaiin soal betul tidak mengedit itu video,” kata Aldwin. “Lengkapnya bisa (tanya) langsung kepada penyidik soal apa yang tadi kami diskusikan,” sambung dia.

Selain itu, Aldwin menegaskan kliennya hanya memperlihatkan screenshoot video sebelum diunggah kliennya saat menjalani pemeriksaan di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. “Jadi kami hanya mengklarifikasi bahwa tidak ada lagi peninggalan kata ‘pakai’ dalam video. Itu tidak dilakukan oleh Pak Buni Yani,” katanya.

Sebenarnya yang pertama kali mengunggah video tersebut adalah Pemprov DKI Jakarta. Ia pun menilai Pemprov DKI harus dimintai keterangannya.

Menurutnya, jika di dalam video tersebut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merasa ucapannya bisa menimbulkan kegaduhan, seharusnya pemprov DKI melakukan pengeditan terlebih dahulu sebelum disebar ke media sosial. “Dia (Pemprov DKI) kan Langsung sebar ke Youtube dan kalau disebar artinya sudah milik publik,” ungkapnya. (Iqbal)

1 2 3 4 5 8