Ini Latar Belakang Profesi 20 Tersangka Kasus Vaksin Palsu

Ilustrasi Vaksin Palsu

Ilustrasi Vaksin Palsu

MAKASSAR — Badan Reserse Kriminal Polri telah menetapkan sebanyak 20 tersangka kasus pembuatan dan peredaran vaksin palsu. Bahkan, 16 di antaranya berstatus tahanan. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bareskrim Polri, Komisaris Jenderal Ari Dono, di Gedung DPR-RI, Kamis, 14 Juli. Puluhan tersangka itu berasal dari berbagai daerah dan latar belakang profesi yang beragam.

Dari 20 tersangka, menurut Ari, 6 tersangka merupakan produsen; 5 tersangka merupakan distributor; 3 tersangka merupakan penjual; 2 tersangka merupakan pengepul botol, 1 tersangka pencetak label dan bungkus, 1 tersangka merupakan bidan dan 2 tersangka merupakan dokter.

“Tersangka itu sebagian besar pernah setidaknya bekerja di bidang farmasi, perawat, bidan, dan terdapat beberapa tersangka yang memiliki apotek atau obat,” kata Ari, Kamis, 14 Juli. Mereka ditangkap di waktu dan tempat yang berbeda selama sebulan terakhir.

Rangkaian pengungkapan kasus vaksin palsu berawal dari penangkapan J yang mengaku sebagai Direktur CV Azka Medika pada 16 Juni lalu. Dari keterangan J, kepolisian menetapkan 8 tersangka lainnya yakni MF, R, S, T, HS, AF, HT, dan RA. Peran mereka di antaranya yakni pemilik apotek maupun rumah yang menjadi tempat penyimpan vaksin palsu. Beberapa di antara mereka pun merupakan distributor vaksin abal-abal itu.

Selanjutnya, kepolisian menetapkan IN yang merupakan istri RA selaku tersangka lantaran diketahui terlibat. Tak berhenti sampai di situ, pada 23 Juni, terdapat 2 tersangka baru yakni S dan L yang bertindak sebagai pembeli botol maupun bahan bekas botol. Keesokan harinya giliran perawat poliklinik berinisial I ditetapkan tersangka karena terlibat.

Pada 27 Juni, kepolisian menetapkan tiga tersangka lagi di wilayah Jawa Tengah dengan inisial S dan M yang merupakan distributor vaksin palsu. Adapula L di wilayah Jakarta Timur yang bertindak selaku pemilik apotek. Berikutnya, kepolisian menetapkan bidan ME dan MS sebagai tersangka. Terakhir, giliran dokter dan pemilik klinik berinisal HUD dan AR menyandang status tersangka.

Kasus vaksin palsu itu diketahui menjadi atensi pemerintah. Dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR-RI, Kementerian Kesehatan sudah mengumumkan daftar daftar rumah sakit dan bidan ataupun klinik penerima vaksin palsu. Rinciannya, tercatat 14 rumah sakit dan 8 bidan ataupun klinik penerima vaksin palsu. Jumlah itu kemungkinan masih bisa bertambah lantaran penyelidikan masih berlangsung. (kp)

Waduh…Diperiksa Bareskrim, Ahok Tak Mau Disorot Media

Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama (dok-net)

Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama (dok-net)

Jakarta, KABAROKE – Penyidik Bareskrim Mabes Polri melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), terkait kasus dugaan korupsi pengadaan 49 paket uninterruptible power supply pada APBD Perubahan DKI Jakarta 2014.

Namun. Para awak media tidak ada yang mengetahui adanya agenda tersebut. Bahkan pemeriksaa hari ini juga tak tercatat dalam agenda kegubernuran. Alhasil, kedatangan Ahok nyaris luput dari pantauan media massa. 

Saat dipergoki. Ahok tak mau bicara banyak dan terburu-buru ingin tinggalkan maskas Polisi itu.

“Ini melengkapi data untuk (anggota mantan DPRD yang jadi tersangka) DPRD, kasus UPS. Hanya lima pertanyaan saja (dari penyidik),” kata Ahok di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (21/6/2016).

Ahok menambahkan, dalam pemeriksaannya. Penyidik bareskrim hanya meminta penjelasan tambahan menyangkut berita acara pemeriksaan.

Namun. Ketika dimintai penjelasan lebih jauh mengenai apa saja yang ditanyakan penyidik, Ahok tidak menjelaskan secara detail.

“Soal surat saja, penyidik ingin tahu surat yang saya buat sama Pak Jokowi dulu,” kata Ahok.

Dia langsung meninggalkan Bareskrim menggunakan mobil Land Cruiser hitam nomor polisi B 1966 RFP.

Seperti yang diketahui. Dalam kasus UPS, kepolisian telah menetapkan lima tersangka, selain Fahmi dan Firmansyah adalah pemimpin PT. Offistarindo Adhiprima bernama Harry Lo dan, bekas Kepala Seksi Prasarana dan Sarana pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat Alex Usman, dan bekas Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat Zaenal Soleman

Waduh…Bareskrim Polri Mulai Kawal Operasi Pasar

Ilustrasi sebuah pasar

Ilustrasi sebuah pasar

KABAROKE – Satgas Pangan Bareskrim Polri mulai mengawasi pelaksanaan operasi pasar daging murah di 18 pasar tradisional sebagai upaya menstabilkan harga daging di berbagai daerah.

“Hari ini Satgas akan mengawal pelaksanaan operasi pasar agar tepat sasaran sehingga harga daging bisa di kisaran Rp80 ribu per kilogram,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Agung Setya di Jakarta, Selasa (21/6/2016).

Brigjen Agung juga mengingatkan kepada Satgas di daerah agar bekerja sama dengan pihak terkait untuk terus memantau perkembangan harga dan kelangkaan sembako di daerah masing-masing.

“Apabila ditemukan adanya spekulan maupun penimbun sembako supaya segera ditangkap dan ditindak sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Menurut dia, pihaknya tetap akan menempatkan sejumlah personel polisi di lapangan untuk mengawasi pergerakan harga pangan di masyarakat selama bulan Ramadhan hingga Idul Fitri.

“Babinkamtibmas akan terus berkoordinasi dengan lurah maupun kepala desa untuk ikut memonitor harga serta ketersediaan bahan pangan di masyarakat,” kata Agung.

(Antara)

1 6 7 8