Duh, Ratusan Baliho Kampanye di Batam Salahi Aturan 

Duh, Ratusan Baliho Kampanye di Batam Salahi Aturan 

Batam, KABAROKE — Badan Pengawas Pemilu Kota Batam, Kepulauan Riau mencatat ratusan baliho dan spanduk kampanye yang sudah terpasang di penjuru kota itu menyalahi aturan. “Kesalahannya karena dipasang oleh pribadi calon anggota legislatif, dan memuat nomor urut serta nama partai. Itu tidak boleh,” kata anggota Bawaslu Batam Mangihut Rajagukguk di Batam, seperti dilansir Antara, Rabu. Ia mengatakan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, alat peraga kampanye baliho dan spanduk dibuat oleh KPU dan partai politik, tidak boleh perseorangan. Berdasarkan konfirmasi Bawaslu, partai politik dan KPU hingga kini belum memasang alat…

Read More

Kasus Pelanggaran Dana Kampanye TP, Bawaslu Diminta Tak Main Mata

Kasus Pelanggaran Dana Kampanye TP, Bawaslu Diminta Tak Main Mata

Parepare, KABAROKE — Bawaslu Sulsel diminta serius dalam menangani kasus pelanggaran dana kampanye paslon Walikota-Wakil Walikota Parepare Taufan Pawe-Pangerang Rahim, yang saat ini tengah bergulir. Dana kampanye TP diduga melanggar PKPU dan UU Pilkada. “Bawaslu mau dilihat kualitas dan taji-nya seperti apa merespon laporan pelanggaran aturan. Karena soal aturan, biar Rp1 rupiah saja beda-nya namanya tetap pelanggaran,” tegas mantan anggota Perludem Nasri Aboe Dia berharap Bawaslu menelaah laporan tersebut secara detail. Namun jurnalis senior itu percaya Bawaslu bisa bekerja maksimal. “Saya pribadi tidak tau bagaimana prosedur Bawaslu menangani laporan dengan…

Read More

513 Daerah Rawan Politik Uang, Ini Pemetaannya… 

513 Daerah Rawan Politik Uang, Ini Pemetaannya… 

Jakarta, KABAROKE — Dari 514 daerah, sebanyak 513 daerah rawan politik uang pada Pemilu 2019 yang terbagi 176 daerah memiliki kerawanan tinggi dan 337 daerah memiliki kerawanan sedang. “Kerawanan aspek politik uang yang tinggi sebesar 34,2 persen atau ada di 176 daerah dan kerawanan sedang sebesar 65 persen atau ada di 337 daerah,” kata Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Mochammad Afifuddin dalam peluncuran indeks kerawanan pemilu (IKP) 2019 di Jakarta, seperti dilansir Antara, Selasa (25/9/2018). Selain kerawanan politik uang, terdapat kerawanan dalam aspek netralitas aparatur sipil negara (ASN) di…

Read More

Bawaslu Sebut Kasus Politik Uang Tertinggi di Sulsel

Bawaslu Sebut Kasus Politik Uang Tertinggi di Sulsel

Jakarta, KABAROKE — Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan, terdapat 35 kasus dugaan pelanggaran politik uang pada pilkada serentak tahun ini. Sulawesi Selatan menjadi daerah terbanyak ditemukannya politik uang dengan jumlah delapan kasus. “Khusus untuk data politik uang yang sudah diproses di provinsi, kabupaten dan kota sebanyak 35 kasus. Yang tertinggi Sulawesi Selatan, terdapat delapan kasus,” ungkap Ratna dalam konferensi pers di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu kemarin. Serangan-Serangan Fajar pada Pilkada di Banyumas Sumatera Utara dan Lampung menempati posisi kedua yang tertinggi…

Read More

Laporan Dugaan Money Politic Paslon Nomor Dua Belum Sampai ke Bawaslu

Laporan Dugaan Money Politic Paslon Nomor Dua Belum Sampai ke Bawaslu

Jakarta, KABAROKE — Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Mimah Susanti mengatakan laporan terkait pelanggaran Pilkada DKI Jakarta dari tim Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 3 belum diterima. Laporan pelanggaran tersebut, kata dia, per hari ini masih belum masuk di dalam daftar pelanggaran yang sedang diproses. “Belum terima ya secara resmi, nanti dikroscek dulu,” ujarnya, seperti dilansir Republika.co.id, kemarin malam. Mimah mengatakan, tidak bisa menjelaskan bagaiaman bentuk pelanggaran yang dilaporkan oleh tim Paslon Nomor 3 terhadap Paslon Nomor 2 terkait money politic. Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies -Sandi,…

Read More

Ini Sederet Bukti Dugaan Pelanggaran Pilkada Takalar

Ini Sederet Bukti Dugaan Pelanggaran Pilkada Takalar

Makassar, KABAROKE — Tim Burhanuddin Baharuddin-Natsir Ibrahim (Bur-Nojeng) menyetor bukti dugaan pelanggaran Pilkada Takalar ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, kemarin. Bukti-bukti itu disetor langsung oleh Ketua Tim Pemenangan Bur-Nojeng, Fachruddin Rangga dan diterima Ketua Bawaslu Sulsel, HL Arumahi. Salah satu bukti yang diserahkan yaitu data KTP dengan menggunakan NIK palsu sebesar 5.486 orang. “Sebagai contoh di Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang jumlah kertas suara terpakai 103 persen dari jumlah DPT. Sehingga pemusnahan itu, kita tidak diundang oleh KPU,” kata Fachruddin Rangga. Mereka juga menyerahkan bukti pelanggaran pemusnahan surat suara yang…

Read More

Ketua Bawaslu Minta Panwaslu Sigap Hadapi Pengaduan Masyarakat

Ketua Bawaslu Minta Panwaslu Sigap Hadapi Pengaduan Masyarakat

Takalar, KABAROKE — Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Prof Muhammad, mendatangi sejumlah kecamatan di Takalar, Jumat (17/2). Kunjungan tersebut untuk memantau langsung proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan. Ketua Bawaslu RI di dampingi ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi, Ketua Panwas Takalar Ibrahim Salim, dan sejumlah anggota panwas lainya. Muhammad meminta kepada petugas Panwas untuk tidak membiarkan aduan masyarakat yang masuk di Panwas berlarut. “Sesuai instruksi kami dari Bawaslu RI, setiap permasalahan dan aduan harus segera ditindaklanjuti. Dan, harus segera memberi jawaban atas aduan masyarakat,” imbuhnya. Dia menambahkan, setiap…

Read More

Ini Beda Pilkada 2017 Dibandingkan Pilkada 2015

Ini Beda Pilkada 2017 Dibandingkan Pilkada 2015

Jakarta, KABAROKE — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengaku Penyelenggaraan pilkada serentak 2017 relatif lebih baik dibanding dengan pilkada 2015 lalu. Hal tersebut seperti diungkapkan anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak. Walau berjalan relatif baik, namun Nelson mengaku bahwa dalam tahapannya pilkada 2017 ini tak lepas dari sejumlah pelanggaran meski pelanggaran tersebut masih bisa diselesaikan dengan baik. “Relatif lebih baiklah sekarang. Penyelenggaraannya sudah siap dan bisa menjalankan setiap tahapan dengan baik sehingga tidak ada lagi sengketa pencalonan yang mengakibatkan tertundanya pilkada di daerah tertentu,” ujar Nelson di Jakarta, Selasa (14/2). Selain itu, Nelson juga…

Read More

Bawaslu Dorong Partisipasi Pemilih Pemula di Pilkada Takalar

Bawaslu Dorong Partisipasi Pemilih Pemula di Pilkada Takalar

Takalar, KABAROKE — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI berharap partisipasi pemilih pemula dalam Pilkada Takalar dapat menjadi contoh proses demokrasi yang baik. Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu RI, Prof Muhammad dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif pemilih pemula, yang digelar di gedung PKK kabupaten Takalar, belum lama ini. Prof Muhammad mengatakan, peran pemilih pemula dianggapnya mampu memberikan kontribusi sangat besar dalam Pilkada Takalar yang akan digelar 15 Februari mendatang. Menurutnya, pemilih pemula berhak menentukan sendiri pilihannya, dalam memilih pasangan Bupati dan Wakil Bupati Takalar yang dianggap berkualitas. Tidak hanya itu kata…

Read More

Golkar Telusuri 17 Ribu Pemilih Ganda di Sulbar

Golkar Telusuri 17 Ribu Pemilih Ganda di Sulbar

Mamuju, KABAROKE — Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar Sulawesi Barat, memutuskan untuk menelusuri temuan Bawaslu terkait 17 ribu lebih pemilih ganda. Hal ini menjadi salah satu hasil rapat Golkar Sulbar di Posko Induk Tim Pemenangan Salim-Hasan di Jl Andi Makkasau, Mamuju, Ahad, 4 Desember. Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Golkar Sulbar Hamzah Hapati Hasan tersebut membahas tentang perkembangan kondisi politik terbaru di Sulbar menjelang pemilihan gubernur. Menurut dia, temuan Bawasalu terkait pemilih ganda tersebut, paling mengemuka dalam pembahasan tersebut. “Makanya, kami berinisiatif untuk turut menelusuri temuan pemilih ganda ini….

Read More