Terpidana Korupsi Proyek E-KTP Ini Dijebloskan ke Lapas Tangerang

Terpidana Korupsi Proyek E-KTP Ini Dijebloskan ke Lapas Tangerang

Jakarta, KABAROKE — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi terpidana perkara korupsi proyek KTP-elektronik (KTP-e) Andi Agustinus alias Andi Narogong ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Tangerang, Banten. “Pada Kamis, 4 Oktober 2018 Jaksa Eksekusi KPK telah melakukan eksekusi terhadap terpidana Andi Agustinus ke Lapas Klas I Tangerang untuk menjalani hukuman setelah putusan berkekuatan hukum tetap,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, seperti dilansir Antara, Jumat. Sebelumnya, Mahkamah Agung memperberat putusan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong menjadi 13 tahun penjara dalam perkara korupsi KTP elektronik. Berdasarkan laman kepaniteraan.mahkamahagung.go.id, putusan…

Read More

KPK Mulai Tangani Tindak Pidana Korporasi

KPK Mulai Tangani Tindak Pidana Korporasi

Makassar, KABAROKE — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memaksimalkan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara dengan pelaku tindak pidana korporasi. Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif menyatakan sejauh ini pihaknya sudah mulai menangani sejumlah kasus tindak pidana korporasi. Namun, Laode enggan menyebut korporasi dan kasus seperti apa yang saat ini ditangani pihaknya. “Ada beberapa kasus yang kami tangani, tapi saya tidak bisa bicara kasus. Tapi yah, tindak pidana korporasi itu akan menjadi salah satu bagian dari perhatian KPK,” kata Laode di Makassar, Jumat,…

Read More

Fahri Hamzah: Bayangkan Andai OTT KPK, Lalu Kasus Selesai Cukup Dengan Pelaku Minta Maaf?

Fahri Hamzah: Bayangkan Andai OTT KPK, Lalu Kasus Selesai Cukup Dengan Pelaku Minta Maaf?

KABAROKE — Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyatakan, keresahan sosial akibat kasus dugaan penistaaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) jangan sampai salah penanganan. Meski Ahok sudah meminta maaf proses hukum tidak serta merta langsung berhenti. Politikus PKS ini menjelaskan, jika setiap permasalahan hukum dapat diselesaikan dengan permintaan maaf, maka tidak akan terjadi penegakan hukum di masyarakat. “Negara itu tidak mengenal kata maaf bagi pelanggar hukum. Bayangkan jika kita ditilang lalu minta maaf. OTT KPK lalu pelaku bilang ke penyidik maaf saya khilaf. Ini kan menjadi…

Read More