Bagikan BPJS, RMS: Demi Kepentingan Masyarakat

RMS Membagikan BPJS Gratis untuk Masyarakat

RMS Membagikan BPJS Gratis untuk Masyarakat Sidrap

Sidrap, KABAROKE.COM — Kabar gembira bagi masyarakat Kabupaten Sidrap. Pasalnya Bupati Sidrap, H Rusdi Masse (RMS) membagikan kartu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan.

Penyerahan kartu BPJS ini dilakukan di halaman Kantor Kecamatan Watang Pulu Sidrap, Rabu (11/4/2018). “Dengan adanya kartu BPJS ini, kemanapun ibu-ibu dan bapak bapak mau berobat sepanjang di wilayah Indonesia bisa gratis,” ujar RMS dalam sambutannya seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya.

Menurut RMS, kebijakan BPJS gratis 100 persen bagi warga Sidrap ini, karena memang kesehatan gratis yang ada di Kabupaten Sidrap tidak mampu mengobati dan melayani kesehatan bagi masyarakat Sidrap jika dirujuk ke Makassar dan sekitarnya.

“Kebijakan BPJS gratis ini di Sidrap saya ambil tak lain untuk kepentingan masyarakat Sidrap. Tidak lebih,” tegas RMS.

RMS menyayangkan jika dalam proses pengambilan keputusan ini ada pihak yang melakukan penolakan. “Ada yang menolak, kenapa menolak. Ini untuk kepentingan rakyat Sidrap. Yang salah kalau untuk kepentingan orang per orang,” ujar RMS.

Ini Fitur Baru Aplikasi BPJS Kesehatan Mobile

BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan

Makassar, KABAROKE — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengembangkan fitur baru pada aplikasi versi mobile di Play Store. Pada aplikasi bernama “BPJS Kesehatan Mobile” itu, kini ada penambahan fitur skrining riwayat kesehatan.

Kepala Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer BPJS Kesehatan Kabupaten Bulukumba, Yunita Andriani menjelaskan, dengan aplikasi ini peserta JKN-KIS dapat lebih ‘Aware’ untuk memeriksakan kesehatannya. Manfaatnya, peserta mampu mengetahui resiko kesehatan secara mobile melalui perangkat androidnya.

“Semakin dini peserta mengetahui risiko kesehatannya maka semakin cepat upaya penanganan resiko itu,” kata Yunita dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 1 Januari 2017.

Program ini, kata Yunita, diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengelolah resiko penyakit-penyakit kronis yang dialaminya sejak dini.

Caranya, pengguna akan diminta mengisi data dan menjawab 47 pertanyaan yang merupakan kebiasaan-kebiasaan dan aktivitas sehari-hari dalam aplikasi tersebut.

“Agar hasil mobile screening ini bisa akurat, peserta BPJS harus menjawab pertanyaan yang tersedia dalam form aplikasi mobile tersebut dengan benar,” ujarnya.

Setelah mengikuti langkah-langkah tersebut, gejala penyakit seperti Diabetes melitus, Hypetensi, Ginjal Kronik dan Jantung Koroner bisa terdeteksi lebih dini. “Nanti bisa ditindaklanjuti oleh mitra BPJS Kesehatan baik di puskesmas maupun dokter-dokter pribadi yang telah ditunjuk,” paparnya.

Peluncuran dan sosialisasi penambahan fitur ini kata Yunita diselenggarakan serentak di seluruh daerah di Indonesia, Rabu, 1 Februari 2017.

Pengembangan aplikasi BPJS Kesehatan Mobile sendiri merupakan wujud nyata dari komitmen BPJS Kesehatan dalam memberikan kemudahan akses dan pelayanan yang optimal bagi peserta. Melalui aplikasi ini, peserta dapat mengakses beragam informasi terkait program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan secara cepat dan mudah, dimanapun dan kapanpun.

Beragam fltur yang dapat dipergunakan oleh peserta antara Iain, Info BPJS, menampilkan informasi seputar BPJS Kesehatan, serta mencari dan menampilkan peta Iokasi fasilitas kesehetan berdasarkan cabang dan Iokasi terdekatnya. (Yasir)

Warga Pasar Minggu Curhat Soal Layanan Kesehatan ke Sandiaga

Bakal Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno

Bakal Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno

Jakarta, KABAROKE — Bakal calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, mendengarkan curhat dari sejumlah ibu-ibu pengajian dari wilayah Pasar Minggu. Keluhan itu perihal masih adanya biaya ketika berobat di rumah sakit meski terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

“Kalo bapak terpilih cuma satu (permintaan), biar biaya rumah sakit enggak bayar,” kata seorang ibu dalam keluhannya kepada Sandiaga, di Jatipadang, Jakarta Selatan, Selasa (18/10). “Kan saya udh punya BPJS, soalnya saya ke rumah sakit disuruh bayar Rp 3,6 juta,” lanjutnya.

Tidak lupa sang ibu menyelipkan doa kepada cawagub dari koalisi Gerindra-PKS ini supaya bisa terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Sementara Riso, salah seorang ibu pengajian lainnya, juga memiliki keluhan kepada Sandiaga. Dia meminta supaya para umat muslim yang berprestasi bisa diberikan penghargaan. “Agar umat islam yang berprestasi diberikan penghargaan. Hafiz-hafiz bisa berprestasi diberikan. Biar menginspirasi,” tutur Riso.

Disisi lain, Sandiaga mengaku berterima kasih atas masukan yang diberikan. Untuk masalah BPJS, jika terpilih sebagai wakil gubernur berjanji akan menggkoordinasikan dengan pemerintah pusat. “Terima kasih ibu atas masukannya. Memang tata kelola BPJS ini kan pusat yang pegang. Tapi tetap saya komunikasikan,” pungkas Sandiaga.

Untuk diketahui, pertemuan Sandiaga dengan ibu pengajian terjadi pada acara taklim akbar di GOR Pasar Minggu, Jatipadang, Jakarta Selatan. Hadir dalam taklim itu puluhan ustadzah dan tokoh muslim Pasar Minggu, serta diikuti 200 ibu pengajian. (Iqbal)

Wah, Ada Andy Noya saat Diskusi JKN-KIS di Makassar

Andy F Noya

Andy F Noya

Makassar, KABAROKE — Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan KCU Makassar menggelar diskusi soal Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Hotel Clarion, Makassar, Rabu, 14 September. Yang menarik, dalam kegiatan tersebut tampak hadir Andy F Noya.

Andy F. Noya yang jadi pemandu dalam kegiatan yang bertema “Sinergi Kekuatan Bangsa Untuk Perlindungan Kesehatan Pekerja” ini sempat bercerita soal kenangannya dengan Makassar. Semasa kecil, Andy mengisahkan kakek dan neneknya pernah tinggal di Makassar.

“Kakek pernah jadi kepala penjara di Bone sebelum dibunuh pada tahun 1965,” kenang Andy,

Selain itu, Andy juga mengisahkan dirinya yang pernah mengenyam pendidikan Taman Kanak-kanak di Jalan Nusantara, Makassar, semasa kecil dulu. “Yang saya ingat itu, dulu ada teman masa kecil saya yang meninggal karena tetanus setelah kakinya terlindas ban mobil,” ungkap host Kick Andy itu.

Selain Andy F. Noya, BPJS Kesehatan KCU Makassar juga menghadikan Ade Ray bersama beberapa perwakilan rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan. (Yasir)

Kejaksaan Bantu BPJS Ketenagakerjaan Wujudkan Kesejahteraan Pekerja

Ilustrasi

Ilustrasi

KABAROKE – Kerja sama antara Kejaksaan RI dengan BPJS Ketenagakerjaan membuahkan hasil yang signifikan. Di Jawa Barat pada periode Januari hingga Juni 2016, Kejaksaan berhasil menagih tunggakan iuran dari 124 perusahaan senilai Rp7 Miliar. “Hasil signifikan ditunjukan oleh Kajari Kota Bekasi dengan penyelesaian tunggakan sebanyak 71 perusahaan dengan nilai Rp6,7 Miliar,” kata Sekretaris Jaksa Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Joko Subagyo, 27 Juli 2016.

Untuk terus meningkatkan mutu kerja sama, kedua institusi sepakat untuk mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala. Monitoring dan evaluasi ini dipandang penting untuk mengukur efektivitas penerapan regulasi atas peningkatan jumlah perusahaan yang patuh terhadap aturan sesuai ketentuan. “Jawa Barat menjadi pilot projek pembentukan tim monitoring dan evaluasi terpadu. Nantinya mekanisme serupa akan diterapkan di 13 wilayah lain,” ujar Joko.

Tim yang terbentuk akan bertugas menginventarisir pencapaian program kerja bersama seluruh kepala cabang BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Barat dengan seluruh Kepala Kejaksaan Negeri Wilayah Hukum Jawa Barat. Tim monitoring dan evaluasi jugaakan mendata kendala pelaksanaan program kerja dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penyelesaian masalah. “Kami mengedepankan langkah preventif melalui penyelesaian non-litigasi,” kata Joko.

Kerja sama antara Kejaksaan RI dan BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan bentuk penegakan regulasi untuk memastikan kesejahteraan pekerja Indonesia dapat tercapai. Kedepannya diharapkan para pekerja dapat terlindungi haknya sesuai ketentuan yang berlaku. “Kami sangat mengharapkan dukungan yang optimal dari Kejaksaan untuk menindak perusahaan yang tidak patuh terhadap aturan,” kata Direktur Kepesertaan dan HAL BPJS Ketenagakerjaan, E. Ilyas Lubis.

Untuk mempermudah penegakan regulasi, BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan fitur tambahan pada BPJSTK Mobile, yakni fitur layanan pengaduan. Melalui fitur ini pekerja dapat menginformasikan ketidaksesuaian data. “Pekerja dapat langsung menginformasikan data yang tidak sesuai seperti data upah, jumlah karyawan dan status masa aktif,” ujar Ilyas. (Iqbal)

1.200 Pengemudi Gojek Dilindungi BPJS Ketenaga Kerjaan

Jakarta, KABAROKE – Sekitar 1.200 pengemudi Go-Jek kini mendapat perlindungan asuransi ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan. Penyerahan kartu ini dilakukan di kantor BPJS Ketenagakerjaan Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Minggu (17/4/2016).

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hadir di acara ini dengan menyerahkan secara simbolis Kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada 10 pengemudi Go-Jek.

Kartu BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan hasil kerjasama BPJS Ketenagakerjaan bersama dengan perusahaan aplikasi Go-Jek.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menjelaskan, acara penyerahan kartu tersebut merupakan bagian dari kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada para pengemudi Go-Jek.

Agus menegaskan, BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan kepada pengemudi Go-Jek yang sehari-harinya pekerjaan mereka memiliki risiko tinggi.

“Pemberian perlindungan bertujuan mengantisipasi resiko kecelakaan kerja yang mungkin terjadi, terutama pada pekerjaan beresiko tinggi seperti pengemudi Go-Jek ini,” tegasnya.

Iuran BPJS Naik, Aliyah Mustika: Pemerintah Lempar Tanggung Jawab!

Makassar, KABAROKE – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Aliyah Mustika Ilham mendesak pemerintah agar menunda kenaikan iuran BPJS. Masyarakat disebut Aliyah belum siap untuk menerima aturan baru tersebut.

Aliyah mengungkapkan, ada sekitar 167 juta peserta pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan belum siap menerima kebijakan kenaikan iuran. Kebijakan itu juga dinilai belum tepat, mengingat belum maksimalnya pelayanan yang diterapkan oleh BPJS.

Kenaikan iuran bahkan dinilai bentuk pelemparan tanggung jawab pemerintah ke masyarakat. Dimana kesalahan manajerial BPJS dibebankan kepada peserta. “Mestinya BPJS Kesehatan melakukan perbaikan dan peningkatan layanan terlebih dahulu. Bukan malah menaikkan iuran yang membebani peserta,” ujarnya, Minggu, 20 Maret.

Aliyah turut meminta ada perhatian khusus dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas. Baik itu sarana dan prasarana Puskesmas sebagai bagian layanan dari BPJS Kesehatan.

Sejauh ini sedikitnya terdapat 155 jenis penyakit yang ditanggung, dengan rujukan awal ke puskesmas. Namun belum disertainya fasilitas yang memadai, membuat penanganannya dilimpahkan ke Rumah Sakit.

Untuk itu, penguatan fasilitas kesehatan di puskesmas harus dilakukan agar distribusi beban pasien merata. Pemerintah juga diimbau Aliyah, mendorong pihak swasta untuk memperbanyak pekerjanya mendaftar di BPJS.

“Untuk itu Komisi IX DPR RI mendesak agar pemerintah untuk menunda kebijakan tersebut. Apabila pemerintah tetap bersikukuh maka selaku legislator, kami akan menjalankan hak konstutisional kami,” terang Aliyah.

Aliyah menambahkan sebagai pemberi jaminan kesehatan, BPJS seyogyanya bekerja secara profesional. Membangun “rasa percaya” kepada peserta BPJS, juga kepada masyarakat secara keseluruhan, bahwa BPJS layak diandalkan.

“Jika hal-hal prinsip seperti itu belum bisa diwujudkan, sekali lagi kita tidak menemukan alasan signifikan, yang bisa membenarkan adanya rencana kenaikan iuran BPJS,” terangnya.

Ketua Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPP Partai Demokrat ini juga menekankan, BPJS semestinya melakukan sosialisasi massif kepada seluruh elemen masyarakat dalam rangka meningkatkan pengguna iuran BPJS mandiri. Hal ini dimaksudkan agar interval angka pengguna iuran BPJS subsidi dan mandiri tidak menglami disparitas yang terlalu tinggi.

“Itulah standing position kami di DPR. Kami meminta agar kenaikan iuran ini ditunda, dan BPJS Kesehatan terlebih dahulu meningkatkan kualitas layanannya,” tegasnya. (rs)

Iuran BPJS Kesehatan Naik, Harus Diimbangi Peningkatan Pelayanan

KABAROKE – Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf mengatakan, Kamis (17/3) esok, Panitia Kerja (Panja) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, akan melaporkan kepada Komisi IX DPR mengenai rekomendasi yang akan disampaikan kepada Pemerintah, terkait iuran peserta mandiri yang akan naik mulai per 1 April 2016.

“Mudah-mudahan dalam rekomendasi tersebut ada permintaan untuk menunda kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan mandiri,” katanya, usai Rapat Paripurna di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Selasa (15/3).

Politisi F-PD itu menilai, hasil temuan Panja BPJS Kesehatan selama ini di lapangan, serta laporan dari masyarakat, masih banyak terjadi penolakan dari rumah sakit bagi peserta pengguna BPJS Kesehatan.

“Apalagi, selama ini Panja BPJS Kesehatan belum pernah menyetujui adanya kenaikan premi, kita masih terus meminta pelayanan untuk ditingkatan,” tegas politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Siti Masrifah (F-PKB) mengatakan, pihaknya masih mendalami lebih lanjut mengenai rencana kenaikan premi. Mengingat, masih banyak hal yang perlu dibenahi oleh BPJS Kesehatan.

“Boleh saja iuran dinaikan, asal diseimbangkan dengan pelayanan yang akan diterima oleh peserta BPJS Kesehatan baik peserta  Mandiri dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Kalau iuran mandiri harus sampai naik, saya harap kelas III harus digratiskan semua,” kata politisi asal dapil Banten itu.

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI Hang Ali Saputra Syah Pahan. Politisi F-PAN ini menegaskan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan merupakan hal yang wajar, asal dibarengi dengan fasilitas baik sarana maupun prasarana yang akan di dapatkan peserta BPJS Kesehatan.

“Makanaya anggaran pemerintah untuk kesehatan yang sebesar 5 persen dari APBN diharapkan dapat mempercepat peningkatan saran-prasarana, ditambah dengan dana kesehatan daerah yang kita kenal dulu dengan sebutan Jamkesda. Diharapkan dana itu bisa digunakan untuk meningkatkan rumah sakit yang ada di daerah,” imbuh politisi dapil Kalteng itu.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan kepada peserta mandiri melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 tahun 2016 mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Besaran iuran kelas I yang semula Rp. 59.500 menjadi Rp 80 ribu. Iuran Kelas II yang semula Rp. 42.500 naik menjadi Rp 51 ribu. Sedangkan iuran kelas III yang semula Rp. 25.500 menjadi Rp. 30 ribu. (imn)

PAYAH! Pemprov Sulsel “Angkat Tangan” Soal Iuran BPJS

Makassar, KABAROKE – Keputusan kenaikan iuran BPJS terus menuai reaksi keras dari berbagai kalangan. Mulai dari warga, akademisi hingga legislator daerah berlomba untuk bersuara keras. Tak sedikit yang menentang terkait keputusan tersebut.

Ditengah polemik tersebut, sikap berbeda justru diperlihatkan jajaran Pemprov Sulsel. Pejabat terkait bahkan sudah pasrah dan menyerah terkait dengan keputusan tersebut.

Pemprov Sulsel juga telah memutuskan akan mengikuti semua peraturan pemerintah pusat. Termasuk kenaikan iuran BPJS Kesehatan termasuk dengan pemberlakuan denda.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Sulsel Rahmat Latif di Makassar. Kebijakan tersebut bahkan disebutnya tidak akan memberatkan masyarakat, terutama golongan miskin. Namun, kenaikan iuran tersebut justru akan membuat alokasi dananya bertambah.

“Penambahan alokasi anggaran akan disesuaikan pada APBD Perubahan 2016. Jumlahnya mengikuti kenaikan iuran yang sudah ditetapkan,” ujar Rahmat.

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin limpo hanya mengimbau agar masyarakat, khususnya peserta BPJS Kesehatan agar tidak panik menyikapi kebijakan tersebut. Dia mengkalim, Pemprov telah memberikan anggaran yang cukup besar bagi masyarakat selain dari pelayanan BPJS Kesehatan.

“Kita belum tarik dana kesehatan gratis, jadi bagi yang tidak terlayani BPJS Kesehatan, masih ada Jamkesda,” tegasnya.

Meski demikian, dia berjanji, pihaknya akan tetap mencari solusi meringankan beban masyarakat. Salah satunya dengan mengotimalkan program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda).

SERU! Bupati Ini Bakal Gugat BPJS

Makassar, KABAROKE – Kisruh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tak kunjung berakhir. Setelah diterpa isu bangkrut, kenaikan iuran hingga aturan denda, kini muncul masalah lain. Terbaru, BPJS bakal digugat oleh salah Bupati.

Dia adalah Adnan Purichta Ichsan. Bupati Gowa itu berencana akan menggugat BPJS dalam waktu dekat.

Adnan memiliki alasan sendiri. Putra Ichsan Yasin Limpo itu menganggap, BPJS Kesehatan justru hanya memberatkan masyarakat, bukan memberikan solusi.

“BPJS hanya memberatkan masyarakat,” ucap Adnan.

Bagaimana tidak, kata dia, satu kartu BPJS hanya berlaku untuk satu orang. Dan tentunya ini disebutnya dirasa berat oleh warga yang kurang mampu.

“Karena pasti, semua anggota keluarganya harus memiliki BPJS. Dan masing-masing pemegang kartu harus membayar premi. Bayangkan kalau memiliki lima anggota keluarga. Pasti bayarnya juga banyak,” kata Adnan.

Untuk itu, Adnan saat ini masih mengkaji beberapa hal sebelum mengajukan gugatan. Gugatan itu berupa judicial review terkait Undang-undang JKN.

“Khususnya untuk kebijakan pemegang kartu. Itu sangat berat kalau menurut saya,” tutup Bupati termuda di Kawasan Indonesia Timur ini.

1 2