Jalur Independen Diperberat. Ruhut Tetap Yakin Ahok Akan Menang

Jakarta, KABAROKE – Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengaku yakin, jika Basuki T Purnama (Ahok) akan kembali memimpin Jakarta.

Walaupun saat ini Komisi II DPR sedang memproses revisi UU Pilkada Nomor 8 Tahun 2015. yang isinya akan memperberat syarat pengajuan calon independen di Pilkada 2017 dan menaikkan syarat dukungan pencalonan jalur independen menjadi 15 hingga 20 persen KTP dukungan. Ia menilai tak masalah dengan hal itu. Ia yakin seberat apapun Ahok pasti akan menang diJakarta
“Aku takut belum Pemilu, dia (Ahok) sudah menang, relawan yang ngasih KTP makin banyak. Takut nanti kalau dinaikkin terus enggak sempat kita Pilkada karena sudah menang. Ini snow ball,” kata Ruhut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3).

“Dicekal seperti apa pun Ahok pasti menang,”lanjutnya.

lebih lanjut, Ruhut beranggapan, majunya Ahok sebagai calon independen karena ketidak percayaanya. Ini seharusnya, lanjut Ruhut. membuat partai politik mengoreksi diri.

“Ini introspeksi untuk partai politik,” ucapnya.

DPR : Harus Ada Ketegasan Menyikapi Polemik Transportasi Online

Jakarta, KABAROKE  – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia berharap, pemerintah dan  kementerian terkait dapat bersikap tegas dalam menyikapi transportasi berbasis aplikasi online yang belakangan ini menjadi polemik.

“Ketegasan pemerintah diperlukan guna menyelesaikan konflik (antara transportasi konvensional dan transportasi berbasis aplikasi),” kata Yudi Widiana di Jakarta, Senin (14/03/2016).

Jika memang. Lanjut Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu,  pemerintah ingin melegalkan transportasi berbasis aplikasi. Maka, harus segera membuat peraturan agar tidak lagi terjadi saling senggol antara konvensional dan online.

Seperti yang dihimpun. Menteri Perhubungan telah melayangkan surat kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk permohonan pemblokiran aplikasi Uber Taksi dan Grab Car pada Senin (14/3).

Dalam Surat Nomor AJ 206/1/1 PHB 2016 Uber Asia Limited (Uber Taksi) dan PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab Car) melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan peraturan turunannya.

Tercantum bahwa Kemenhub meminta aplikasi Uber untuk diblokir dan dilarang beroperasi di bidang penawaran jasa pelayanan transportasi oleh Kemenkominfo.

Sementara untuk Grab Car Kemenhub meminta untuk diblokir karena mengoperasikan kendaraan pelat hitam atau pribadi atau rental yang belum statusnya sebagai perusahaan angkutan umum.

Serta melarang seluruh aplikasi sejenisnya selama tidak bekerja sama dengan perusahaan angkutan umum yang mempunyai izin resmi dari pemerintah.

Setuju Dengan Kemenhub. DPR Nilai Transportasi Online Salahi Aturan

Jakarta, KABAROKE – Wakil Sekretaris Fraksi PPP, Muhammad Iqbal menilai langkah Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengeluarkan surat rekomendasi blokir aplikasi transportasi online adalah tindakan yang tepat.

Pasalnya, ia menilai. Ttansportasi
beraplikasi itu tidak sesuai dengan peraturan yang ada, seperti  menggunakan plat hitam yang bukan plat khusus angkutan.

“Saya kira sudah tepat kebijakan Menhub. Karena taksi online tidak sesuai dengan aturan dan izin yang dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan mobil berpenumpang umum,” kata Iqbal di Gedung DPR, Jakarta, Senin (14/3/2016).

Namun. Iqbal ‎menuturkan, jika taksi beraplikasi online ingin tetap beroperasi maka harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan pemerintah, menyangkut pajak yang harus dibayarkan perusahaan transportasi online kepada pemerintah.

“Itu dimaksudkan agar ada kesamaan dengan taksi-taksi yang non online. Agar tidak menimbulkan kesenjangan antara sesama taksi tersebut,” Pungkasnya.

Seperti yang dihimpun. Menteri Perhubungan telah melayangkan surat kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk permohonan pemblokiran aplikasi Uber Taksi dan Grab Car pada Senin (14/3).

Dalam Surat Nomor AJ 206/1/1 PHB 2016 Uber Asia Limited (Uber Taksi) dan PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab Car) melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan peraturan turunannya.

Tercantum bahwa Kemenhub meminta aplikasi Uber untuk diblokir dan dilarang beroperasi di bidang penawaran jasa pelayanan transportasi oleh Kemenkominfo.

Sementara untuk Grab Car Kemenhub meminta untuk diblokir karena mengoperasikan kendaraan pelat hitam atau pribadi atau rental yang belum statusnya sebagai perusahaan angkutan umum.

Serta melarang seluruh aplikasi sejenisnya selama tidak bekerja sama dengan perusahaan angkutan umum yang mempunyai izin resmi dari pemerintah.

Fadli Zon: Presiden harus tegas soal Revisi UU KPK

KABAROKE — Wakil Ketua DPR Fadli Zon khawatir DPR akan dijadikan kambing hitam apabila sikap Presiden Joko Widodo tidak tegas soal revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Kita tidak mau seolah-olah DPR yang ngotot, terus tiba-tiba Presiden keluar jadi pahlawan,” ungkap Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/2).

“Pemerintah harus jelas sikapnya. Kalau setuju bilang setuju, tidak bilang tidak. Supaya jangan berlarut-larut,” ucap Fadli.

Oleh karena itu, lanjut Fadli, pimpinan DPR berencana melakukan rapat konsultasi dengan Presiden untuk meminta penegasan pemerintah soal revisi UU KPK ini.

Fadli Zon

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon.

Rapat konsultasi akan dilakukan sebelum rapat paripurna penetapan revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR, Selasa (23/2).

Jika pemerintah menolak, maka DPR tidak perlu melanjutkan karena revisi suatu UU harus dilakukan bersama-sama antara pemerintah dan DPR.

Menkumham Yasonna Laoly dan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan selama ini termasuk pihak yang mendorong agar UU KPK direvisi.

Namun, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi menyebut bahwa pelemahan KPK akan terjadi jika dalam revisi diselipkan pasal yang membatasi masa tugas KPK, menghapus kewenangan penuntutan, dan diaturnya mekanisme penyadapan dengan izin pengadilan.

Adapun pimpinan KPK terus melontarkan penolakan atas rencana revisi UU KPK, yang dianggap akan mengganggu proses pemberantasan korupsi.

Penolakan itu secara resmi sudah disampaikan kepada DPR. Pimpinan KPK tidak hadir dalam pembahasan, tetapi hanya menyampaikan sikap lewat surat.

KPK menyarankan DPR bersama dengan pemerintah lebih mendahulukan membahas beberapa UU lain yang terkait dengan pemberantasan korupsi. Pimpinan KPK juga akan menemui Presiden untuk meyampaikan penolakan atas revisi itu.

Setidaknya ada empat poin yang ingin dibahas dalam revisi, yakni pembatasan kewenangan penyadapan, pembentukan dewan pengawas, kewenangan KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), serta kewenangan rekrutmen penyelidik dan penyidik.

Hingga saat ini, baru tiga fraksi yang menolak pembahasan revisi dilanjutkan karena menganggap akan melemahkan KPK. Ketiga fraksi itu yakni Gerindra, Demokrat, dan PKS.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PAN, Fraksi PKB, dan Fraksi Hanura tetap menginginkan adanya revisi terhadap UU KPK. (zkc)

1 12 13 14