Sah Jadi KaBIN, Ini Pesan Wakil Ketua DPR Untuk BG

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah

Jakarta, KABAROKE – Setelah kurang lebih 200 Anggota Dewan dari 560 periode 2014-2019 menghadiri dan mendukung Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala BIN, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta BG memoderenisasikan BIN secara menyeluruh.

Hal itu dilakukan untuk membaca dinamika dan realitas baru yang semakin rumit dan canggih, apalagi sekarang zaman semakin berkembang dalam teknologi.

“Sehingga indera presiden dan Indera negara dalam membaca dinamika dan realitas baru sekarang ini yang makin rumit itu semakin canggih,” ujarnya di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (8/9).

Menurutnya jangan sampai BIN kalah dengan masyarakat dalam sosial media, maka dari itu modernisasi sistem BIN penting dinilainya agar tidak ketinggalan.

“Jadi jangan sampai intelijen kita kalah sama aktivitas masyarakat sosial media dan lain-lain apa Wikileaks dan lain-lain sebagainya, yang kadang-kadang itu mendahului kemampuan negara untuk mengetahui apa yang terjadi di sekitar kita itu, jangan sampai,” ungkapnya.

“Jangan sampai presiden khususnya ada dalam jebakan mengambil keputusan dengan dasar yang salah seperti di masa masa lalu itu, tidak boleh dibiarkan lagi saya kira itu,” pungkasnya. (Iqbal)

DPR Bentuk Panja Guna Tekan Peredaran Narkoba

Sumber : Istimewah

Sumber : Istimewah

Jakarta, KABAROKE – Komisi III DPR RI tengah membentuk panitia kerja (Panja) sindikat Narkoba untuk meminimalisir para penegak hukum yang kerap terlibat dalam Bisnis Narkoba.

“DPR dalam konteks fungsi pengawasan bertindak dong menggunakan kewenangannya maka dibentuklah Panja sindikat narkoba,” ujar anggota komisi III Asrul Sani di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (8/9).

Selain itu dia juga menjelaskan dalam waktu dekat akan meminta keterangan beberapa jajaran Lapas. Salah satunya Lapas Nusakambangan yang berkaitan dengan Freddy Budiman. Panja tersebut, lanjutnya, akan mendalami video Freddy Budiman sebelum dieksekusi mati. Dalam video tersebut menyebut tiga perwira polri.

“Itu tugas kita untuk mendalami. Kalau memang benar, tentu akan minta usut, kita awasi. Kalau tidak ya harus direhabilitasi yang bersangkutan agar tidak kemudian menjadi fitnah,” pungkasnya. (Iqbal)

Uji Kelayakan Usai, BG Ucap Syukur Dan Terima Kasih

Budi Gunawan Saat Menjalani Fit And Proper Test di DPR, Rabu (07/09)/foto: KABAROKE/Iqbal

Budi Gunawan Saat Menjalani Fit And Proper Test di DPR, Rabu (07/09)/foto: KABAROKE/Iqbal

Jakarta, KABAROKE – Fit and proper test atau Uji kepatutan dan kelayakan terhadap Komjen Pol Budi Gunawan untuk menggantikan kepala BIN sutiyoso yang dilaksanakan Komisi I DPR RI, Rabu (07/09) akhirnya selesai dan berjalan lancar.

“Puji syukur alhamdulillah kepada Allah SWT karena uji kelayakan dan kepatutan pada hari ini berjalan dengan lancar dan baik,”ujar BG setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (7/9).

Selain itu dia juga mengucapak terima kasih kepada anggota komisi I DPR, karena telah memberikan ruang dan kesempatan. “Terima kasih Kepada anggota komisi I DPR. Karena telah memberikan ruang dan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan ide-ide, pemikiran, dan gagasan‎ berupa visi misi program dalam rangka penguatan BIN ke depan,”katanya

Tidak luput juga ucapan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang sudah memberikan kesempatan kepadanya untuk menjabat sebagai kepala BIN.

“Ucapan terima kasih kepada bapak Presiden Jokowi yang memberikan amanah dan kepercayaan kepada saya untuk menjabat sebagai KaBIN,”ungkapnya

Dia mengaku akan bekerja berdasarkan konstitusi UUD 1945. Kemudian juga UU No.17 tahun 2011 tentang Intelejen Negara. Kemudian peraturan presiden No.90 tahun 2012 tentang Badan Intelejen Negara.

“Ini semua menjadi dasar kita di dalam nanti lebih memantapkan, menguatkan fungsi BIN baik itu di bidang deteksi dini maupun peringatan dini. Sehingga semua potensi ancaman bisa kita ‎eliminir sedini mungkin,” tuturnya. (Iqbal)

Ini Dia Program BG Untuk BIN Kedepan

Budi Gunawan

Budi Gunawan

Jakarta, KABAROKE – Komjen Pol Budi Gunawan mengatakan akan mengikuti aturan yang tertera dalam pasal 36 undang-undang dan akan menjalankan semua tugasnya dengan baik dan semaksimal mungkin.

“Pasal 36 uu 17/11 tentang intelijen negara, diangkat dan diberhentikan oleh presiden, saya menghormati dan mengikuti proses, itu sebagai proses yang harus dilalui,” ujarnya di komplek Senayan, Jakarta, Rabu (07/09).

Ia melanjutkan. Dalam visi dan misinya yang akan diutamakan adalah Pokok pikiran tentang optimalisasi peran menuju BIN yang semakin pro, objektif dan berintegritas.

“Optimalisasi didasari pemahaman bahwa selama ini peran intelijen yang dilakukan BIN sudah berjalan baik. Namun dalam beberapa hal masih terdapat ruang yg perlu dioptimalkan sebagai koordinasi fungsi intelijen,”katanya

Tidak hanya itu. Menurutnya optimalisasi akan menjadi peran untuk meningkatkan kinerja BIN dalam melakukan upaya pekerjaan dan tindakan untuk deteksi dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap ancaman yang mungkin timbul dan mengancam keamanan nasional.

Selebihnya optimalisasi kemampuan berarti meningkatkan kapasitas personel, teknologi, sistem manajemen, SOP dan budaya organisasi agar mampu menjalankan peran dengan lebih optimal.

“langkah optimalisasi dilakukan terhadap peran dan kemampuan BIN baik secara lembaga maupun personel agar dapat menjalankan perannya secara pro, objektif dan berintegritas guna mendukung sistem keamanan nasional,” ungkapnya

“Keberadaan BIN sangat strategis dan signifikan bukan hanya bagi keamanan masyarakat tapi juga keselamatan bangsa dan negara. Pasal 2 perpres (cek lagi) tentang koordinasi intel negara yg merupakan peraturan pelaksanaan uu 17/11 menyatakan bahwa kedudukan stratrgis bin sebagai koordinasi penyelenggara intelijen negara,” tuturnya. (Iqbal)

Sempat Punya Masalah, KPK Harap Uji Kelayakan BG Lancar

Budi Gunawan

Budi Gunawan

Jakarta, KABAROKE – Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan enggan mengomentari pencalonan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi Kepala Badan Intelejen Negara.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan, lembaganya hanya berharap uji kelayakan dan kepatutan Komisi I DPR terhadap Budi dapat berjalan lancar.

“KPK berharap prosesnya berlangsung lancar,” ujar Priharsa di Kantor KPK, Jakarta, Rabu (7/9).

Sebelumnya. Januari 2015, KPK menetapkan Budi menjadi tersangka kasus dugaan rekening gendut. Namun sidang praperadilan di Pengadilan Negari Jakarta Selatan membatalkan penetapan itu.

Pada hari ini. Budi Gunawan menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR pagi ini. Budi ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Sutiyoso.

Berdasarkan rapat internal komisi I DPR, uji kelayakan dan kepatutan Budi akan dimulai sejak pukul 10 pagi dan berlangsung tertutup dari awal hingga akhir sesi.

Hasil uji kelayakan dan kepatutan akan dibawa ke rapat paripurna, Kamis besok. Jika tak ada aral melintang, Budi akan secara resmi dilantik menjadi bos baru lembaga telik sandi pada Jumat (9/9).

DPR Minta Kejelasan Pemerintah Terkait Nasib Arcandra Tahar

Arcandra Tahar

Arcandra Tahar

Jakarta, KABAROKE – Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly. Ketua Komisi III Bambang Soesatyo mengatakan rapat tersebut bertujuan meminta penjelasan pemerintah terkait tindaklanjut nasib status kewarganegaraan mantan Menteri ESDM Arcandra Tahar.

“Komisi III akan meminta penjelasan kepada pemerintah tentang tindak lanjut nasib status kewarganegaraan Arcandra Tahar. Jangan sampai yang bersangkutan kemudian tidak memiliki status kewarganegaraan,” kata Bambang di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9).

Pascapolemik kepemilikan paspor ganda, Arcandra diketahui telah melepas status kewarganegaraan Amerika Serikat yang dimilikinya. Namun, kata Bambang, Arcandra saat ini belum diakui statusnya sebagai warga negara Indonesia.

“Yang bersangkutan telah melepaskan status kewarganegaraan AS nya. Di sini dia belum diakui status kewarganegaraan Indonesia nya,” terangnya.

Sedangkan, katanya, di Indonesia sendiri belum ada aturan yang memperbolehkan warganya tidak memiliki status kewarganegaraan (stateless) atau pun kewarganegaraan ganda.

“Sementara Indonesia tidak menganut asas tanpa kewarganegaraan atau stateless dan juga tidak menganut asas dwi kewarganegaraan,” tegas Bambang.

Menurutnya, Komisi III mempersilakan pemerintah untuk mengambil langkah tanpa ada aturan atau perundangan-undangan yang dilanggar. Selain itu, pihaknya juga menyambut baik bila pemerintah segera memproses permohonan kewarganegaraan Arcandra.

“DPR menyambut baik dan akan segera memproses permohonan kewarganegaraan Archandra Kalau presiden atas nama pemerintah jadi mengajukannya ke DPR untuk meminta pertimbangan,” tandasnya.

Selain itu, Bambang mengaku mempersilahkan jika pemerintah mau menempuh cara lain. Misalnya melalui Menteri Hukum dan HAM, pemerintah langsung memberikan peneguhan atau memulihkan hak kewarganegaraan Arcandra yang hilang karena sempat menjadi warga negara AS.

“Mengingat Indonesia tidak menganut asas tanpa kewarganegaraan. Maka menjadi kewajiban negara memulihkan hak kewarganegaraan warga negaranya yang hilang sesuai ketentuan, peraturan dan UU yang berlaku,” ujar Bambang.

Sejauh ini, lanjut dia, pemerintah ingin berlindung di bawah prinsip Non Stateless atau tidak mengakui asas Apatride atau menggunakan Pasal 23 dan 32-35 UU 12/2006 tentang Kewarganegaraan dan PP No 2 Tahun 2007 yg prosesnya berbeda tanpa melibatkan DPR.

“Rencananya akan menggunakan mekanisme peneguhan terhadap status kewarganegaraan Arcandra,” tukasnya.

Ditambahkannya, keterlibatan DPR baru dimungkinkan atas Pemberian status kewarganegaraan oleh presiden kepada seseorang, jika melalui mekanisme yang diatur UU Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam Pasal 20 UU nomor 12 tahun 2006.

Adapun isi dari pasal tersebut yakni “Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,”

Jika Lolos Fit And Proper Test Besok, Mulai Jumat BG Resmi Jadi KaBIN

Wakil Ketua Komisi

Wakil Ketua Komisi I TB Hasanudin/ foto: KABAROKE /Iqbal

Jakarta, KABAROKE – Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menerima surat Presiden Joko Widodo mengenai pergantian Kepala Badan Intelijen Negara, Selanjutnya calon akan menghadapi proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) Rabu sampai Kamis.

“DPR akan melakukan uji kelayakan atau fit and propert test terhadap Komjen Budi Gunawan sebagai calon kepala Badan Intelijen Negara, Rabu (7/9). Kemudian hari Kamis (8/9) hasil uji kelayakan itu dibawa ke Paripurna,” ujar Wakil Komisi I DPR TB Hasanuddin, di Komplek Parlemen, Jakarta Selasa (6/9)

Dia melanjutkan, nanti setelah selesai proses di DPR, pada hari Jumat (9/9), kepala BIN sudah dipegang oleh Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Budi Gunawan, ujarnya.

“Setelah itu insya allah yang saya dengar hari Jumat-nya itu akan dilaksanakan pelantikan di Istana,” pungkasnya.

Seperti diakui Ketua DPR Ade Komarudin, DPR hanya menyetujui pengangkatan Kepala BIN. Wewenang sepenuhnya ada pada Presiden. (Iqbal)

Dalami Suap Proyek Kemen-PUPR, KPK Periksa Anggota DPR Fraksi PAN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Jakarta, KABAROKE – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional Andi Taufan Tiro, Selasa (6/9). KPK akan menggali keterangan Andi terkait kasus dugaan suap pada proyek di Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2016.

Andi tiba di Gedung KPK, Jakarta, sekitar pukul 10.23 WIB. Ia irit bicara kepada pewarta. Begitu pula saat dikonfirmasi tentang kesiapannya ditahan penyidik. “Lihat saja nanti,” ujarnya.

KPK menetapkan Andi menjadi tersangka pada kasus dugaan suap itu April 2016. Ia disangka menerima suap dari Direktur PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir. Namun, sejak penetapan itu penyidik KPK tidak kunjung menahan Andi.

Sejumlah anggota Komisi V DPR juga diduga menerima suap dari Abdul. Suap diduga diberikan agar anggota dewan menyalurkan dana aspirasi kepada Kementerian PUPR untuk pembangunan jalan Tehoru-Laimu di Maluku. Perusahaan konstruksi milik Abdul Khoir berencana megikuti lelang proyek itu.

Dalam pengembangan penyidikan, KPK telah menetapkan tujuh tersangka. Tiga di antaranya merupakan anggota Komisi V DPR, yaitu Damayanti Wisnu Putranti dari fraksi PDIP, Budi Supriyanto dari fraksi Golkar, dan Andi Taufan Tiro dari fraksi PAN. Mereka diduga menerima suap hingga miliaran rupiah.

Empat tersangka lain, yakni Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional IX Maluku dan Maluku Utara Amran Mustary, pengusaha Abdul Khoir, serta dua rekan Damayanti, yaitu Dessy A Edwin dan Julia Prasetyarini.

Abdul Khoir telah divonis bersalah dalam kasus ini. Ia dijatuhi hukuman empat tahun penjara. Sementara Damayanti dan dua stafnya telah memasuki tahap penuntutan. Damayanti dituntut 6 tahun penjara, sedangkan dua rekannya Dessy dan Julia masing-masing dituntut 5 tahun penjara. (RED)

Besok, DPR Laksanakan Uji Kelayakan Untuk BG

Budi Gunawan

Budi Gunawan

Jakarta, KABAROKE – Wakil Kepala Polri, Komjen Budi Gunawan bakal menjalani uji kelayakan sebagai calon kepala Badan Intelijen Negara (BIN) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu (7/9) besok. Adapun pembahasan akan dicecar anggota dewan terutama tentang penanganan teroris di Tanah Air.

Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan masih enggan membeberkan secara rinci apa saja akan ditanyakan kepada Budi Gunawan. Menurutnya, itu nanti tergantung para anggota dewan.

“Saya kira fokus soal kinerja, terutama mengenai pemberantasan teroris, masalah-masalah proteksi perlindungan warga negara seperti kasus penculikan, dan itu menjadi tanggung jawab sebagai kepala BIN memberikan informasi yang valid, aktual dan terpercaya dalam memberikan masukan untuk keputusan presiden,” kata Hasanuddin di DPR, Jakarta, Selasa (06/09).

Dalam uji kelayakan ini akan dilakukan secara tertutup. menurutnya, hal itu dilakukan agar pembahasan bisa bebas.

“Saya kira agar bebas dalam tanya jawab akan tertutup,” terangnya.

Seperti yang diketahui sebelumnya. Usulan Budi Gunawan menjadi kepala BIN direkomendasikan langsung Presiden Joko Widodo. Wakil Kepala Polri itu bakal menggantikan posisi Sutiyoso. Budi Gunawan nantinya juga menjadi polisi kedua menjabat pimpinan BIN.

PDIP Yakin Pencalonan BG Akan Mulus

Budi Gunawan

Budi Gunawan

Jakarta, KABAROKE – Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanudin menilai, tak ada masalah dengan penunjukan Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Dari segi rekam jejak dan kemampuan, dia menilai Budi Gunawan memang pantas didapuk Presiden Joko Widodo sebagai Kepala BIN.

“Track record dan kemampuan tidak ada masalah,” kata Hasanuddin di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (2/9).

Politikus PDI Perjuangan itu meminta, publik bersabar menunggu proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test. Nantinya, DPR akan memberikan hasil pertimbangannya ke Jokowi.

Dia menjelaskan, surat penunjukkan Budi Gunawan sebagai Calon Kepala BIN akan dibacakan pada rapat paripurna Selasa (6/9) mendatang.

“Kita tinggal menunggu atas uji kelayakannya calon Kepala BIN yang baru, itu sudah fleksibel lah, nanti itu akan dibawa dulu ke Rapat Paripurna dan nanti diselesaikan fit and proper test di Komisi I dan hasilnya itu berupa pertimbangan,” tandasnya.

1 2 3 4 5 14