Dewan Minta Pemkot Makassar Kaji Ulang Relokasi PK5

Dewan Minta Pemkot Makassar Kaji Ulang Relokasi PK5

Makassar, KABAROKE — DPRD Kota Makassar meminta pemerintah kota mengkaji ulang dan tidak melakukan penggusuran paksa terhadap rencana relokasi PK5 Es Kelapa ke Kanrerong Karebosi. Hal tersebut lantaran, selama ini keberadaan PK5 Es Kelapa dinilai sebagai sarana penunjang obyek wisata benteng Fort Rotterdam. “Ada banyak pertimbangan kenapa kita meminta untuk dikaji ulang, salah satunya mereka ini (PK5 Es Kelapa) sarana penunjang obyek wisata For Roterdam,” kata anggota Komisi B Mario David, usai RDP dengan aliansi pedagang PK5 Es Kelapa dan instansi terkait, pada Rabu (9/10/2019), sebagaimana dilansir dari heraldmakassar. Untuk…

Read More

Legislator Makassar : Pembangunan BTS Smartfren di Tabaria Harus Dihentikan

Legislator Makassar : Pembangunan BTS Smartfren di Tabaria Harus Dihentikan

Makassar, KABAROKE — Puluhan warga RW 004 Kompleks Depag BTN Tabaria, Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate, melayangkan protes menolak pembangunan Base Transceiver Station atau BTS milik Smartfren. Tower BTS setinggi 80 meter tersebut mulanya hanya akan dibangun rumah kost. Pembangunan tower tersebut dianggap ilegal karena tanpa persetujuan warga sekitar. Anggota Komisi D DPRD Makassar, Iqbal Djalil, mengatakan pembangunan tower telekomunikasi harus mendapatkan izin dari masyarakat sekitar. Jangan sampai masyarakat sekitar dibuat resah dengan ada tower telekomunikasi itu nantinya. “Harus ada izin dulu dari warga sekitar, apalagi tetangga yang ada disekitar situ….

Read More

Struktur Fraksi Golkar Kota Daeng Segera Dirombak

Struktur Fraksi Golkar Kota Daeng Segera Dirombak

Makassar, KABAROKE — Sekretaris DPD II Golkar Makassar, Abdul Wahab Tahir, mengatakan akan dilakukan perombakan pada fraksi Golkar Kota Daeng. Langkah tersebut dilakukan demi penguatan partai. Wahab melanjutkan perombakan fraksi Golkar Makassar juga mengacu pada instruksi DPD I Golkar Sulsel. “Itu perintah partai,” kata Wahab yang juga anggota DPRD Kota Makassar. Selain perombakan struktur fraksi Golkar Makassar, Wahab menyebut juga dilakukan perubahan pada alat kelengkapan dewan dari Golkar juga dirombak. “Tapi kita belum bisa sampaikan sekarang,” ujarnya. Setelah ditunjuknya Farouk M Betta selaku pelaksana tugas alias Plt Ketua DPD I…

Read More

PPNI Makassar Temui Wakil Ketua DPRD Makassar Terkait Pelayanan RS Pertiwi

PPNI Makassar Temui Wakil Ketua DPRD Makassar Terkait Pelayanan RS Pertiwi

Makassar, KABAROKE — Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Makassar menemui Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Indira Mulyasari Paramastuti, untuk mengklarifikasi pemberitaan di media online yang menyudutkan kalangan perawat. Sebelumnya diberitakan Wakil Ketua DPRD Makassar tersebut curhat di sosial media ihwal buruknya pelayanan di Rumah Sakit Pertiwi. Indira mengaku tidak pernah menyebut kata perawat ataupun memojokkan perawat. Namun, terjadi kekeliruan media online dalam penyuntingannya yang menyebut perawat di rumah sakit bersalin tersebut kurang ramah. “Sebenarnya yang saya tulis di akun medsos (path) itu bukan perawat tapi petugas di ruang perawatan…

Read More

Wawali Makassar : Mari Kawal Perda ASI

Wawali Makassar : Mari Kawal Perda ASI

Makassar, KABAROKE — Wakil Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal, mengapresiasi pengesahan rancangan peraturan daerah tentang pemberian ASI ekslusif menjadi peraturan daerah pada rapat paripurna DPRD Kota Makassar, Kamis lalu. Deng Ical-sapaan akrab Syamsu Rizal, mengatakan pihaknya bersama dewan akan saling sokong dalam mensosialisasikan regulasi baru tersebut. Menurut ia, sosialisasi dan implementasi atas Perda ASI merupakan tanggungjawab bersama untuk dikawal. “Setelah disahkan, Perda ini akan disosialisikan di tengah-tengah masyarakat, mari kita sama-sama kawal pelaksanaanya,” kata Deng Ical. Ketua Panitia Khusus Ranperda ASI, Yeni Rahman, mengatakan Makassar bukan kota pertama yang memiliki…

Read More

Ranperda CSR Upaya Legalkan Pungli. Apa Iya?

Ranperda CSR Upaya Legalkan Pungli. Apa Iya?

Makassar, KABAROKE – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah(Ranperda) Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan Panitia Khusus (Pansus) CSR di Kantor DPRD Makassar, mendapat kritik pedas. Pihak perusahaan menuding, Ranperda itu adalah bentuk melegalkan praktik pungutan liar (pungli). Hal itu ditegaskan Wakil Sekretaris Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel, Muh Muhayang. Ranperda CSR yang tengah digodok di DPRD Makassar saat ini, disebutnya hanya kedok untuk mengatur dan melegalkan bentuk pungli baru yang dibebankan terhadap perusahaan. “Kekhawatiran kita pengusaha, Peraturan Daerah (Perda) ini nantinya hanyalah untuk melegalkan pungli yang dibebankan…

Read More