NH Tegaskan Golkar Tak Minta Mahar kepada Calon Kepala Daerah

Nurdin Halid

Nurdin Halid

Jakarta, KABAROKE — Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah meminta mahar kepada calon kepala daerah yang akan diusung.

Pernyataan Nurdin menganggapi ucapan Ketua DPD I Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengaku dimintai mahar sebesar Rp 10 miliar. “Tidak ada (mahar). Sama sekali Golkar tidak ada mahar terhadap pencalonan (calon kepala daerah),” kata Nurdin.

Nurdin menegaskan, dirinya sudah mengonfirmasi langsung kepada Dedi Mulyadi terkait ucapan Bupati Purwakarta itu beberapa waktu lalu. “Pak Dedi sudah dikonfirmasi bahwa dinyatakan (yang meminta mahar) orang‎ luar,” tegasnya.

Nurdin menyebut, oknum yang meminta mahar kepada Dedi adalah orang yang berasal dari luar Partai Golkar. Dirinya pun menyarankan agar Dedi melaporkan ke aparat kepolisian.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Dedi Mulyadi berorasi di depan ratusan kader Partai Golkar dari seluruh daerah di Jawa Barat yang berunjuk rasa mengecam terbitnya surat bodong DPP Partai Golkar yang berisi dukungan untuk Ridwan Kamil di Pilkada Jawa Barat 2018 mendatang.

Dalam orasinya di kantor DPD Partai Golkar, Jalan Maskumambang, Kota Bandung, Selasa (26/9/2017), Dedi mengaku sempat ditelepon oleh seorang tokoh yang dekat dengan DPP Partai Golkar.

“Kita menapaki proses konsolidasi politik. Rapat di DPP Kita ikuti. Dari pertama sampai diputuskan (rekomendasi) 1 Agustus 2017, habis itu hilang. Saya sabar. Di tengah-tengah itu saya secara pribadi mengalami kegelisahan karena seringkali ada orang telepon. ‘Pak Dedi siap kan? Kalau enggak tidak akan keluar rekomendasinya’,” kata Dedi menirukan ucapan si penelepon, Selasa sore.

Dalam sambungan telepon itu, Dedi mengaku diminta menyediakan uang mahar sebesar Rp 10 miliar agar mendapat surat rekomendasi penunjukan sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat dari DPP Partai Golkar.

“Dengan tegas dia katakan kalau Anda tidak kasih Rp 10 miliar, jangan menyesal Anda tidak dapatkan apa-apa. Saya katakan tidak apa-apa, besok saya tidak jadi apa-apa juga enggak apa-apa,” kata Dedi. (***)

NH: Elektabilitas Partai Golkar ‘Lampu Kuning’

Nurdin Halid

Nurdin Halid

Jakarta, KABAROKE — Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nurdin Halid menilai bahwa keputusan praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto nanti tidak akan berpengaruh terhadap jabatannya sebagai ketua umum Golkar.

“Praperadilan itu tidak berkaitan dengan struktur Partai Golkar, praperadilan urusan pribadi pak Setya Novanto. tidak boleh dicampuri dengan urusan Partai Golkar. apapun hasil nya Golkar ya DPP,” ujar Nurdin aaat jumpa pers di Menara Peninsula, Slipi, Jakarta, Jumat (29/9).

Menurut Nurdin, kini Partai Golkar sedang fokus terhadap kinerja partai berkaitan dengan dinamika yang terjadi khususnnya penurunan elektabilitas Partai Golkar, mengingat waktu pendaptaran sebagai peserta Pemilu Serentak 2019 sebentar lagi.

“Sekarang ini melakukan evaluasi terhadap kinerja partai berkaitan dengan dinamika yang terjadi khususnya penurunan elektabilitas Partai Golkar yang perlu segera diantisipasi karena waktu kita untuk berkerja tidak lama lagi dan tidak cukup lagi karna untuk 17 april, dan 3 oktober minggu depan itu sudah tahapan pendaftaran,”ungkapnya

“Sehingga kinerja partai harus dilakukan dengan akselerasi yang tinggi, apapun hasil praperadilan ditolak atau diterima tidak ada kaitan dengan DPP. urusan kita adalah evaluasi terhadpa kinerja partai untuk menang,” tegasnya

Selain itu Partai Golkar tengah mencari terobosan untuk meningkatkan elektabilitas Partai Golkar, karena menurut Nurdin Partai Golkar elektabilitasnya sedang berada dalam lampu kuning, “Kenapa lampu kuning? saya mengambil indikator di tahun 2014, pemilu 2014. Thn 2012 survei Partai Gokar ketika itu 2 digit diatas 20 dan 10 dan kemudian hasil akhir 2 thn kemudian dilakukan pemilu, hasil akhirnya dpt 14 persen, turunkan. Nah sekarang 2 digit tetap lampu kuning, 10, 11, 12, katakanlah begitu. Ini 2 digit tapi 2 digit yang diambang, yang segitu mengkhawatirkan,” jelasnya

“Kalo nanti actualnya turun di 10, itu kan berarti turun 1 digit, itu yang saya katakan lampu kuning, Partai Golkar di semua tingkatan harus mencari langkah terobosan untuk meningkatkan elektabilitas partai dalam rangka memenangkan pemilu,” tambahnya. (***)

NH Tegaskan Tak Berambisi Jadi Plt Ketua Golkar

Nurdin Halid

Nurdin Halid

Jakarta, KABAROKE — Setelah ditetapkannya Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka atas dugaan keterlibatan dalam korupsi E-ktp banyak pihak meminta agar ada Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Golkar.

Oleh sebab itu berhembus kabar yang akan menjadi Plt adalah Ketua Umum Harian Partai Golkar Nurdin Halid.

Menanggapi hal itu, Nurdin Halid membantah isu tersebut karena menurutnya posisi yang tengah di embannya sekarang sama pentingnya dengan Plt.

“Wah ndak, saya kan ketua harian ya, apapun kebijakan DPP, ketua harian juga memegang peranan penting dan strategis untuk melaksanakan daripada amanah Munas, jadi saya cukup dengan ketua harian, tidak menjadi Plt,” kata Nurdin saat jumpa pers di Menara Peninsula, Slipi, Jakarta, Jumat (29/9).

“Namanya juga ketua harian, jadi tidak perlu pake Plt, karena ketua harian sudah menjalankan tugas dengan baik, dan hari ini sudah saya jalankan. Sejak 18 Juli dengan keputusan rapat pleno, sekarang yang pimpin rapat saya, kemudian yang membina saya bersama sekjen,” tambahnya.

Selain itu menurut mantan Ketua Umum PSSI, tugas ketua harian dan sekjen memotivasi dan mendorong kinerja partai seluruh Indonesia. Hal tersebut juga tak ada masalah bila ada kendala administrasi.

“Keputusan rapat pleno. Kalau ada hal yang strategis ketua harian tanda tangan. Pilkada-pilkada juga tanda tangan bersama sekjen, tidak ada kendala sama administrasi,” jelasnya. (***)

Tak Ambisi Jadi Plt Ketua Golkar, NH Pilih Bangun Sulsel

Calon Gubernur Sulsel Nurdin Halid

Calon Gubernur Sulsel Nurdin Halid

Jakarta, KABAROKE — Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid, tidak mau menjadi Plt Ketua Umum Partai Golkar.

“Semestinya yang jadi Plt adalah ketua harian. Tapi saya tidak berminat sama sekali,” kata Nurdin Halid, seperti dilansir dari rilis.id, belum lama ini.

Ia malah mempersilahkan kepada kader Golkar yang punya keinginan untuk menjadi Plt.

“Silahkan saja. Saya akan lebih memilih menjadi calon gubernur Sulawesi Selatan,” sebut Nurdin.

Baginya, membangun di Sulawesi Selatan merupakan cita-cita mulia. Dia berharap, dengan menjadi gubernur, Sulawesi Selatan bertambah maju.

“Saya berkeinginan membangun di kampung saya,” ujarnya.

Ia beralasan, berdasarkan tagline Partai Golkar, yakni Suara Rakyat Suara Golkar, maka membangun di kampung sama artinya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat Sulawesi Selatan. Kalau  membangun berdasarkan keinginan sendiri dan itu tidak sesuai dengan tagline Partai Golkar.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan rilis.id, sejumlah nama yang ingin menjadi Plt Partai Golkar adalah Airlangga Hartarto dan Aziz Syamsuddin.

Plt sangat berperan besar dalam melanjutkan keberlangsungan partai berlambang beringin itu.

Plt merupakan langkah menuju terselenggaranya Munas atau Munaslub bila ketua umumnya mengalami masalah. (***)

NH Tegaskan Golkar Tak Ikut Campur dalam Praperadilan Setnov

Nurdin Halid

Nurdin Halid

Jakarta, KABAROKE — Ketua Harian Golkar Nurdin Halid menegaskan partainya tidak ikut campur dalam praperadilan yang diajukan Ketum Golkar Setya Novanto. Golkar sudah siap dengan tindak lanjut dari proses penanganan hukum Novanto.

“Golkar tidak melakukan mencampuri sama sekali urusan praperadilan. Karena sesaat setelah Novanto dijadikan tersangka, maka kita langsung melakukan antisipasi yaitu pertemuan di rumah beliau,” kata Nurdin.

Nurdin memaparkan langkah antisipasi Golkar yang dimaksud. Ada 3 antisipasi yang dipersiapkan Golkar.

Antisipasi pertama, disebut Nurdin, adalah langkah umum. Langkah konkretnya adalah mempersilakan Novanto melakukan semua upaya hukum, termasuk praperadilan.

“Dipersilakan sepenuhnya kepada Novanto untuk melakukan langkah hukum. Termasuk menunjuk pengacara yang dipercaya oleh Novanto dan Golkar tidak mencampuri proses hukum itu,” papar Nurdin.

Antisipasi kedua dilakukan dengan membentuk tim advokasi. Tim advokasi ini yang bertugas menjelaskan kepada masyarakat mengenai kasus dugaan korupsi e-KTP tidak ada hubungannya dengan Golkar.

“Kedua, kita bentuk tim advokasi. Tim advokasi ini yang menjelaskan kepada kader Golkar dan menjelaskan kepada masyarakat bila tidak ada hubungan antara kasus e-KTP dengan Golkar. Ketiga adalah langkah-langkah politik di DPR RI,” terang Nurdin. (***)

NH: Setnov Akan Mundur Sementara

Plt Ketua Golkar Sulsel Nurdin Halid dan Ketua DPD Golkar Bone Fahsar M Padjalangi Saat Menyambut Kedatangan Ketua DPP Golkar Setya Novanto [dok net]

Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid dan Ketua DPD Golkar Bone Fahsar M Padjalangi Saat Menyambut Kedatangan Ketua DPP Golkar Setya Novanto [dok net]

Jakarta, KABAROKE – Setya Novanto atau Setnov diperkirakan bakal mengundurkan diri dari Ketua Umum DPP partai Golongan Karya hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Bali pertengahan 2016 yang lalu. Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid. Dikatakan, rapat tim kajian DPP Golkar pada 25 September 2017 yang lalu, memutuskan Setya Novanto untuk “mundur sementara” dari jabatannya sebagai Ketua Partai Umum Golkar.

“Koordinator bidang politik,hukum dan keamanan Yorrys Raweyai merekomendasikan untuk ketum non aktif. Jadi, ketum sendiri yang non aktif bukan berhenti agar supaya beliau bisa berkonsentrasi pada persoalan hukum kemudian nanti ada pelaksana tugas dalam menjalankan itu. Itu rekomendasi tapi oleh rapat pleno tidak memutuskan itu,” kata Nurdin di Kawasan Senayan, Rabu (27/9) kemarin.

Dijelaskan, sampai saat ini dirinya belum menemui setya Novanto untuk melanjutkan hasil keputusan rekomendasi tim kajian itu. Namun, ia menyakini bahwa Novanto akan menerima hasil keputusan tim kajian yang meminta untuk Setya Novanto non aktif sebagai Ketum Golkar.

“Pak Idrus sudah berkali-kali berkonsultasi dengan pak Ketua Umum, dan saya yakin ketua umum pasti akan mengambil langkah terbaik bagi dirinya dan organisasi,” kata Nurdin.

Nurdin juga merasa yakin bahwa Setya Novanto tidak akan mengorbankan partai Golkar untuk kepentingan pribadinya. Itu saya punya keyakinan. Oleh karena itu, hari-hari ke depan adalah hari-hari yang menentukan untuk Partai Golkar.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Tim Kajian Elektabilitas diketuai oleh Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai. Yorrys bekerja sama dengan Koordinator Bidang Kajian Strategis dan Sumber Daya Manusia Partai Golkar Letnan Jenderal (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus.

Sementara itu, Tim Kajian Elektabilitas memaparkan hasil survei tentang elektabilitas Partai Golkar yang menurun. Elektabilitas partai menurun karena citra partai yang buruk. Hasil kajian lalu memunculkan sejumlah rekomendasi salah satunya meminta Setya Novanto mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar, demi kesehatan dan masalah yang tengah dihadapinya. (Iqbal)

NH Yakin Setnov Tak Bakal Korbankan Golkar

Ketua DPP Golkar Setya Novanto Bersama Ketua Golkar Sulsel Nurdin Halid dan Ketua Golkar Wajo Burhanuddin Unru

Ketua DPP Golkar Setya Novanto Bersama Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid

Jakarta, KABAROKE — Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid meyakini Ketua Umumnya Setya Novanto akan legowo dalam menyikapi rekomendasi tim kajian elektabilitas Golkar.

Dalam rekomendasi tersebut, Novanto disarankan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk menggantikan tugasnya menjalankan roda partai. Sebab, dalam rekomendasi tersebut dinyatakan elektabilitas Golkar terjun bebas setelah Novanto ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP oleh KPK.

Sebagai Ketua Umum Golkar, Novanto berhak menyetujui atau menolak rekomendasi tersebut.

“Saya yakin ketua umum pasti akan mengambil langkah terbaik bagi dirinya dan organisasi. Saya yakin Setya Novanto tidak akan mengorbankan Partai Golkar untuk kepentingan pribadinya. Itu saya punya keyakinan,” kata Nurdin dilansir dari kompas.com, kemarin.

Terlebih, Golkar akan menghadapi berbagai agenda politik besar seperti pilkada 2018 dan pemilu 2019. Namun demikian, Nurdin mengaku tak ada pihak di Golkar yang berupaya mendesak Novanto agar segera menunjuk Plt.

“Begini, pertama kita tidak boleh menzalimi Pak Novanto, tidak boleh. Tapi kemudian kami tidak boleh membiarkan Golkar terus menerus menghadapi situasi yang memungkinkan Golkar bisa terpuruk. Sementara waktu kami menghadapi pileg dan pilpres semakin dekat,” lanjut dia.

Rekomendasi tersebut sudah diserahkan kepada Novanto oleh Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham. Novanto saat ini masih dirawat di rumah sakit.

DPP Golkar diketahui menggelar Rapat Pleno DPP, Kamis (27/9/2017), untuk mendengar jawaban Novanto. (***)

NH : Elektabilitas Golkar Merosot Karena Kasus E-KTP

Nurdin Halid

Nurdin Halid

Jakarta, KABAROKE — Golkar menjelaskan soal tren elektabilitas yang terus menurun. Salah satu faktor menurunnya elektabilitas Golkar karena kasus e-KTP.

Hal tersebut disampaikan ketua harian DPP Golkar Nurdin Halid menyikapi situasi terkini partainya. Ia menyebut, ada dua lembaga survei yang memaparkan hasil elektabilitas Golkar.

“Nah, laporannya memang setelah mengundang dari pada dua lembaga survei, lalu melakukan diskusi. Kemudian mereka sendiri secara internal melakukan pendalaman-pendalaman kajian. Maka disimpulkan bahwa salah satu, bukan satu-satunya faktor penurunan elektabilitas adalah persoalan e-KTP,” ujar Nurdin Halid, seperti dilansir dari detik.com, kemarin.

Dalam kesempatan yang sama, Korbid Polhukam Golkar Yorrys Raweyai menjelaskan, kasus e-KTP jadi faktor paling signifikan menukiknya elektabilitas partai. Faktor lainnya karena minimnya tokoh di Golkar.

“Itu yang paling signifikan karena kasus e-KTP. Kedua, karena kering tokoh. Golkar harus punya tokoh yang secara nasional, itu perlu kita harus cari. Ketiga DKI, pasca (Pilgub) DKI. Kemudian, belum terbangunnya soliditas partai pasca-rekonsiliasi kemarin. Ini yang perlu kita sampaikan. Banyak masalah,” kata Yorrys.

Soal kecenderungan elektabilitas Golkar yang menurun pernah disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar Akbar Tandjung. Ia khawatir, jika elektabilitas terus menurun, Golkar tidak akan lolos ke Senayan pada tahun 2019.

“Tapi ternyata kok trennya terus turun? Ini yang saya takutkan. Yang paling saya takutkan adalah penurunannya di bawah parliamentary threshold,” kata Akbar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/9).

“Parliamentary threshold kan Anda tahu 4 persen. Kalau di bawah 4 persen artinya apa? Artinya Golkar tidak punya wakil di DPR. Itu artinya sama saja Golkar itu tidak ada,” imbuh Akbar.

Salah satu lembaga survei, Center for Strategic and Internasionall Studies (CSIS) juga sempat merilis hasil elektabilitas parpol. Golkar merosot secara signifikan dari 11,4 % (2015), 14,1 % (2016), dan 10,9 % (2017). (***)

Didukung Golkar di Pilgub Jabar, Kang Emil Malah Bilang Begini…

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil [dok net]

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil [dok net]

Bandung, KABAROKE — Kandidat calon gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menanggapi beredarnya surat keputusan yang diduga berasal dari Partai Golkar terkait pengusungannya dalam pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) 2018.

“Kalau dari saya mah dua, pertama tanyakan ke DPP (Golkar), kedua faktanya saya belum menerima suratnya. Jadi saya belum bisa mengonfirmasi kebenarannya,” ujar Ridwan Kamil di Pendopo Kota Bandung, Jumat.

Pria yang akrab disapa Emil ini mengaku, dirinya baru mengetahui beredarnya surat tersebut melalui aplikasi perpesanan. Sehingga ia masih menyangsikan keabsahan surat dukungan yang bertuliskan pemasangannya dengan anggota DPR RI, Daniel Mutaqien Syaifudin.

“Saya belum menerima jadi saya tidak bisa mengonfirmasi kebenarannya. Karena tanggalnya ga ada, nomor suratnya belum ada. Bisa saja kemungkinan hoax,” katanya.

Saat disinggung mengenai komunikasi dengan partai berlambang beringin tersebut, ia menjelaskan telah bertemu dengan ketua umum Golkar, Setya Novanto, sejak beberapa bulan ke belakang dan tidak ada komunikasi lanjutan.

Sehingga ia menganggap aneh dengan beredarnya surat keputusan tersebut secara tiba-tiba. Emil baru akan mempercayai adanya dukungan apabila telah menerima secara langsung surat pengusungan.

“Jadi saya tidak bisa mengkonfirmasi kebenarannya, beda halnya dengan Nasdem ada di lemari saya suratnya, ada dari PKB di lemari saya. Ini masih katanya,” katanya.

Sebelumnya beredar surat dukungan yang diduga dari DPP Golkar mengenai dukungan kepada Emil untuk maju sebagai calon gubernur Jabar.

Dalam surat tersebut Wali Kota Bandung tersebut disandingkan dengan Daniel Mutaqien Syafiudin yang merupakan anak dari Irianto MS. Syafiudin dan telah ditandatangani Setya Novanto serta Sekjen Golkar, Idrus Marham. (***)

Golkar Belum Tentukan Usungan Cagub di 7 Provinsi

Nurdin Halid

Nurdin Halid

Makassar, KABAROKE — Pengurus DPP Partai Golkar masih mempertimbangkan kandidat yang akan diusung pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018. Dari 17 provinsi yang akan menggelar pemilihan gubernur, partai berlambang beringin baru menetapkan kandidat usungan di sepuluh daerah.

“Sekarang sedang diramu nama-nama yang akan maju,” kata Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid di Makassar.

Sebelumnya Nurdin Halid ditunjuk sebagai bakal calon gubernur usungan Golkar di pilgub Sulsel. Dia berpasangan dengan senator DPD RI Aziz Qahar Mudzakkar. Di sembilan provinsi lain, Golkar juga telah memilih jagoannya. Misalnya Ali Mazi di Sulawesi Tenggara.

Nurdin Halid yang juga menjabat Ketua Tim Pemenangan Pilkada Partai Golkar mengungkapkan, partainya juga masih menggodok kandidat usungan di tingkat kabupaten/kota. Sejauh ini, partai baru memastikan rekomendasi pada 60 persen dari 154 pemilihan walikota/bupati se-Indonesia.

“Semuanya masih berproses. Sisanya akan diumumkan Oktober nanti,” ujar Nurdin.

Di Sulsel, Golkar berkoalisi dengan Partai NasDem untuk pemilihan gubernur. Sejauh ini kerja sama juga terjalin di tiga kabupaten/kota. Menurut Nurdin, tidak menutup kemungkinan koalisi serupa di berbagai daerah lainnya.

Dalam menetapkan kandidat pilihan, Nurdin melanjutkan, partai Golkar mesti melihat melalui kacamata yang luas. Yang pasti harus sesuai kepentingan daerah masing-masing. Golkar pun tidak akan memaksakan kadernya untuk mencalonkan diri.

“Semuanya masih dinamis. Harus dipertimbangkan secara matang, siapa yang dikehendaki rakyat di daerah tersebut,” kata Nurdin. (***)

1 2 3 4 5 26