Mendagri Harap Jaksa Tidak Jadi Ajukan Banding Kasus Ahok

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

Jakarta, KABAROKE – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap jaksa yang menangani kasus Basuki Tjahja Purnama (Ahok) tidak jadi melakukan upaya banding. Hal tersebut dia harapkan agar status hukum Gubernur DKI Jakarta non aktif sebagai terpidana kasus penodaan agama menjadi tetap atau in kracht.

Pasalnya, beberapa hari lalu Ahok pun urung meneruskan niatnya untuk melakukan upaya banding. Dengan begitu, status hukum Ahok bisa segera jelas.

“Karena Pak Ahok tidak menggunakan upaya hukum, berarti keputusannya sudah in kracht. Mudah-mudahan Jaksa yang mau melakukan banding, tidak (jadi), sehingga clear,” kata Tjahjo usai rapat kordinasi di Gedung Komisi Pemberantasan, Jakarta, Jumat (26/5).

Tjahjo melanjutkan, dengan dasar itu maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membuat paripurna, yang kemudian disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri, kemudian diteruskan ke presiden Joko Widodo, untuk mengajukan Keputusan Presiden terkait pemberhentian Ahok.

“Sehingga dengan itu dikeluarkan Kepres baru untuk gubernur definitif sampai bulan oktober,” ujarnya.

Gubernur definitif nantinya akan diisi oleh Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat. Untuk posisi wakil, Tjahjo menuturkan, tidak ada yang mengisi karena masa jabatan Djarot hanya sampai Oktober 2017 atau kurang dari 18 bulan.

“Kalau bisa bulan depan dia definitif. Tugas pak Djarot sekarang PLT, tugas utama mempersiapkan proses pergantian gubernur di bulan Oktober, kemudian mempersiapkan perubahan anggaran termasuk janji kampanye pak Anies sebagai Gubernur DKI terpilih, supaya terintegrasi di perancanaan daerah program strategis nasional,” pungkasnya.

Tjahjo menekankan, perencanaan yang Djarot kerjakan harus bisa menyelaraskan skala prioritas DKI dan janji-janji kampanye Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang memenangi Pilkada DKI Jakarta 2017. (Iqbal)

ACTA Siap Kawal Kasus Ahok Hingga Kasasi

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok

Jakarta, KABAROKE – Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan tim kuasa hukumnya langsung mengajukan upaya hukum banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memvonisnya bersalah dengan penjara selama dua tahun.

Bahkan, Pelaksana Tugas DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat siap menjadi penjamin agar penahanan Ahok bisa ditangguhkan menjadi tahanan kota.

Menanggapi itu, Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) memastikan akan mengawal upaya hukum yang dilakukan oleh Ahok dan tim kuasa hukumnya. Hal itu karena mereka bertindak sebagai kuasa hukum para saksi pelapor kasus tersebut.

“Pasti kami kawal. Gak hanya saat banding, tapi sampai kasasi dan peninjauan kembali,” tegas Ketua ACTA, Krist Ibnu saat dihubungi wartawan, Kamis (11/5).

Diketahui, pada persidangan Selasa (9/5) lalu, Ketua Majelis Hakim kasus penistaan agama Dwiarso Budi Santiarto resmi memvonis Ahok dua tahun penjara karena terbukti menodakan agama Islam.

Ahok dinilai secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama. Hal itu terkait ucapannya sewaktu berpidato di depan warga Kepulauan Seribu saat kunjungan kerja pada 27 September 2016. (Iqbal)

GNPF MUI Minta KY Awasi Hakim Kasus Ahok

Ketua GNPF MUI, Ustaz Bachtiar Nasir

Ketua GNPF MUI, Ustaz Bachtiar Nasir

Jakarta, KABAROKE – Sejumlah tokoh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) menyambangi gedung Komisi Yudisial (KY), Kramat, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (4/5).

Pantauan kabaroke.com, tokoh yang hadir yakni Ketua GNPF MUI, Ustaz Bachtiar Nasir, Wakil Ketua GNPF-MUI Ustaz Zaitun Rasmin, angota tim advokasi GPNF MUI Kapitra Ampera, Habib Muchsin Alatas dan beberapa tokoh lainnya.

Bachtiar Nasir menuturkan kedatangannya adalah untuk menyampaikan pesan agar KY menjalankan tugasnya untuk mengawasi hakim yang menangani perkara kasus dugaan penistaan agama.

“Kami hanya menginformasikan bahwa kami yang sedang mencari keadilan ini meminta KY melakukan peran dan fungsinya melakukan pengawasan,” kata Bachtiar di Gedung KY, Senen, Jakarta, Kamis (4/5).

Bachtiar menambahkan, pihaknya mengapresiasi kinerja KY yang berjanji akan memantau jalannya sidang putusan kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Selasa (9/5) mendatang.

“Karenanya kami sebagai delegasi mengucapkan terimakasih kepada KY atas perhatiannya yang terus mengawal sejak awal dan alhamdulillah sudah melakukan pengawasan yang bagus,” imbuhnya.

“Pak ketua KY juga mengapresiasi sikap GNPF MUI yang membudidayakan hukum dan tidak melakukan anarkisme ketika ada hal-hal yamg kami tidak sukai,” tutupnya.

Diketahui, dalam persidangan kasus dugaan penistaan agama, JPU hanya menuntut Ahok dengan Pasal 1560 KUHP. Adapun hukumannya hanya satu tahun penjara dengan masa percobaan selama dua tahun. (Iqbal)

Fahira Idris Desak Pemberhentian Ahok

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok [dok net]

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok [dok net]

Jakarta, KABAROKE — Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris mendesak pemerintah untuk memberhentikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari jabatan Gubernur DKI Jakarta karena statusnya sebagai terdakwa kasus penistaan agama dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.

“Saya minta pemerintah janganlah buat kegaduhan baru, rakyat sudah lelah. Apalagi saat ini sedang masa tenang pilkada. Mendagri bijaklah, dari sisi peraturan perundang-undangan maupun dari sisi kepantasan, tidak layak seorang terdakwa masih memimpin sebuah pemerintahan di daerah apalagi diperbolehkan mengambil keputusan-keputusan strategis,” katanya di Jakarta, Senin (13/2/2017).

Fahira menyesalkan sikap pemerintah yang tidak sigap memberhentikan Ahok. Pemerintah, imbuhnya, justru membuat kegaduhan baru karena sudah melanggar keadilan hukum.

“Kegaduhan demi kegaduhan yang dialami negeri ini sepertinya akan terus berlangsung. Seakan sambung-menyambung, kali ini kegaduhan baru dikarenakan bersikukuhnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang tidak akan memberhentikan sementara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok,” sebutnya.

Fahira mengungkapkan alasan Mendagri yang menyatakan tidak bisa memberhentikan sementara Ahok dari jabatannya karena Jaksa Penuntut Umum belum mengajukan tuntutan resmi dinilai mencari-cari celah untuk tidak memberhentikan Ahok.

Padahal, lanjut Fahira, sudah jelas kasus penistaan agama oleh Ahok salah satu ancaman hukumannya adalah pidana penjara lima tahun sehingga dari sisi regulasi, yakni UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sudah memenuhi syarat untuk diberhentikan sementara sampai hakim menentukan yang bersangkutan bersalah atau tidak.

“Oleh karena itu, jangan salahkan rakyat kalau mereka punya persepsi bahwa pemerintah memberi perlakuan khusus dan melindungi seorang kepala daerah yang bernama Ahok. Untuk itu, Mendagri diminta memikirkan kembali dengan jernih kebijakan yang diambilnya ini karena akan punya konsekuensi hukum dan dapat dipastikan akan menimbulkan gejolak di masyarakat,

“Okelah, Mendagari punya penafsiran sendiri atas pasal penghentian sementara kepala daerah dalam Undang-Undang Pemda, walau penafsirannya sangat bisa dibantah. Namun, apakah layak seorang terdakwa masih memimpin sebuah pemerintahan? Mendagri harus paham, bahwa salah satu alasan kenapa undang-undang mengharuskan kepala daerah yang statusnya terdakwa diberhentikan sementara agar yang bersangkutan bisa fokus pada persoalan hukum yang sedang dijalaninya dan tidak mengambil kebijakan penting dalam pemerintahan,” pungkas Senator Jakarta ini. (***)

Keterangan Saksi ke-4 di Sidang Ahok Dianggap Palsu

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok [dok net]

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok [dok net]

Jakarta, KABAROKE — Salah satu kuasa hukum terdakwa penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Humphrey R Djemat mengatakan bahwa keterangan dari saksi keempat Jaksa Penuntut Umum (JPU), Wilyudin Dani akan ditunda hingga minggu depan.

Pasalnya, kuasa hukum Ahok menilai keterangan yang disampaikan yang disampaikan Dani dinilai palsu. Untuk itu pada sidang keenam yang digelar Selasa depan (17/1), pihaknya akan menghadirkan dua orang polisi verbalis dari Polres Bogor.

“Jadi akan dihadirkan sidang berikutnya 2 orang penyidik polisi verbalis karena saksi Dani ini menyalahkan saksi penyidik yang katanya salah ketik,” ujar Humphrey di gedung Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (10/1).

Humphrey menjelaskan, dalam laporannya, saksi menyebut pidato Ahok di Kepulauan Seribu terjadi pada tanggal 6 September, bukan pada 27 September seperti faktanya. “Padahal dilaporannya dia menyatakan bahwa dia melaporkan pidato Ahok di Kepulauan Seribu itu tanggal 6 September. Padahal pidato tanggal 27 September. Jadi sebelum kejadian pidato 27 September, 6 September dia sudah buat laporannya,” terangnya.

Untuk itu pihaknnya berembuk dan bermusyawarah dengan majelis hakim dan sepakat untuk menunda kesaksian dari Wilyudn Dani pada Selasa depan. “Karena itu hakim berembuk dan bermusyawarah, pertanyaan dihentikan dilanjutkan sidang tanggal 17 Januari dengan 2 polisi Polres Bogor,” tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, Ahok keluar dari ruang sidang sekitar pukul 23.50 WIB. Ia menyerahkan pembacaan keberatan saksi kepada kuasa hukumnya dan meninggalkan Kementrian Pertanian menggunakan mobil berwarna abu-abu.

Ahok diperiksa lebih dari 15 jam setelah tiba pada pukul 08.00 WIB dengan 4 agenda mendengarkan saksi yang memberatkannya. (Iqbal)

Ini Alasan Pemuda Muhammadiyah Laporkan Ahok

Basuki T Purnama (Ahok)/dok net

Basuki T Purnama (Ahok)/dok net

Jakarta, KABAROKE — Pengadilan Negeri Jakarta Utara kembali menggelar sidang kelima kasus penodaan agama dengan terdakwa Gubernur non aktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Selasa, (10/1).

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan lima saksi pelapor dalam sidang lanjutan perkara kasus dugaan penodaan agama. Yang pertama kali bersaksi, Sekretaris Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Pedri Kasman.

Pedri melaporkan Ahok pada 7 Oktober 2016 ke Polda Metro Jaya atas instruksi Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiah Dahnil Anzar Simanjuntak melalui Surat Kuasa.

“Dahnil memerintahkan, kami melapor ke polisi. Dahnil yang menyimpulkan (Ahok) menistakan agama Islam,” ujarnya di ruang Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa, (10/1).

Pedri melaporkan dengan satu barang bukti, yakni CD yang terdapat data unduhan berupa rekaman video saat pidato Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada 27 September lalu. CD berwarna dasar abu-abu itu, dibawa Pedri saat bersaksi di pengadilan. Kepingan CD itu ditunjukan kepada majelis hakim, jaksa penuntut umum, dan penasehat hukum.

Video yang ada di dalam CD diunduh melalui YouTube. Durasinya kurang lebih sekitar 1 jam 46 menit. Rekaman dalam video itu, yang menjadi barang bukti Pedri untuk melaporkan Ahok.

“Tanggal 5 (Oktober) melihat (video), 6 berkoordinasi Angkatan Muda Muhammadiyah, 7 lapor ke Polda,” ucapnya.

Pedri menjelaskan, niatan melaporkan Ahok, berawal dari diskusi pada grup aplikasi komunikasi, WhatsApp. Grup bernama ‘Pemuda Muhammadiyah’ itu mendiskusikan sepenggal ucapan Ahok yang dianggap telah menistakan agama Islam.

Yang didiskusikan dalam grup WhatsApp hanya sepenggal, pada sekitar menit 24.20-24.33. Sementara pidato Ahok di Pramuka, durasinya kurang lebih sekitar 1 jam 46 menit.

“Jadi, jangan percaya sama orang, bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya. Dibohongi pakai Surat Al-Maidah (ayat) 51 macem-macem itu. Itu hak bapak-ibu ya!” ucap Pedri meniru ucapan Ahok di Kepulauan Seribu, 27 September lalu.

Sidang sebelumnya, (3/1) Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan Novel Bamukmin, Hus Joy Setiawan, Muchsin Alathas, Syamsu Hilal. Adapun Burhanudin tak hadir di persidangan Ahok karena sakit. Sementara Nandi Naksabandi meninggal dunia pada 7 Desember lalu. (Iqbal)

Pengamanan Sidang Ahok Diperketat

Pengamanan Sidang Ahok

Pengamanan Sidang Ahok

Jakarta, KABAROKE — Berbeda dengan minggu lalu, pada sidang kelima kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok semakin diperketat.

Kapolres Metro Jakarta Selatan, Komisaris Besar Polisi Iwan Kurniawan, mengatakan terdapat 2.000 lebih personel yang diturunkan di Gedung Auditorium Kementerian Pertanian (Kementan).

Ribuan personil kepolisian itu ditempatkan di empat ring yakni di ruangan sidang, pelataran gedung Kementan, luar gedung Kementan, dan sekitaran gedung Kementan.

“Jumlah personel yang kami kerahkan di sidang yang kelima ini, masih sama jumlahnya seperti sidang sebelumnya, sekitar 2.000 lebih yang insert di lapangan,” ungkapnya di Gedung Kementan, Jakarta, Selasa (10/1).

Pengamanan dilaksanakan untuk antisipasi ancaman selama sidang berlangsung. Berkaca pada sidang sebelumnya dimana hampir terjadi Bentrok antar dua kubu massa baik yang pro atau kontra dengan Ahok.

“Pengerahan aggota pun untuk mengantisipasi terjadinya hal tak diinginkan, seperti bentrok (antarmassa pendemo) di sidang nanti,” katanya.

Berdasarkan pantauan kabaroke.com, dua pagar kawat telah dipasang aparat kepolisian guna memisahkan kedua kubu pro dan kontra Ahok. Para polisi pun berjaga dengan peralatan anti huru hara, water cannon dan baraccuda.

Untuk diketahui, sidang lanjutan perkara dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) digelar hari ini, Selasa (10/1). Sidang hari ini merupakan sidang kelima dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). (Iqbal)

Ini Imbauan Polisi saat Sidang Kelima Kasus Ahok

Pengamanan Sidang Ahok

Pengamanan Sidang Ahok

Jakarta, KABAROKE — Pengadilan Jakarta Utara kembali menggelar sidang kelima kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Hal itu membuat aparat kepolisian harus menutup ruas jalan di depan gedung Auditorium Kementerian Pertanian (Kementan) di Jalan RM Harsono.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengimbau warga yang akan melintas agar mengikuti rambu-rambu dan arahan petugas. Pasalnya arus lalu lintas yang melintas di kawasan tersebut dialihkan.

“Masyarakat agar jangan melewati depan RM Harsono. Untuk jalur di depan Kementerian ini masyarakat diminta untuk mengikuti rambu-rambu, nanti petugas yang mengatur atau mengalihkan arusnya dan masyarakat berangkatnya lebih awal biar tidak terlambat,” ujarnya di Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (10/1).

“Ya selama sidang aja. Nanti kita tutup kalau nanti sudah lancar kita buka kembali,” tambahnya.

Akibat pengalihan arus ini masyarakat tidak bisa melintas, baik pejalan kaki atau kendaraan bermotor karena polisi memasang pagar duri yang membatasi kedua kubu massa baik pro atau kontra terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Itu bagian dari cara kepolisian untuk mengamankan sidang,” pungkasnya.

Seperti diketahui, persidangan kelima kasus penistaan agama kembali di gelar di Auditorium Kementan dengan agenda pemeriksaan saksi. Rencananya lima saksi dihadirkan dari pihak JPU yakni Pedri Kasman, Burhanudin, Ibnu Baskoro, Irena Handono dan Wilyudin Abdul Rasyid Dhani. (Iqbal)

Gara-gara Ucapan ‘Fitsa Hats’, Ahok Dipolisikan Lagi

Basuki T Purnama (Ahok)/dok net

Basuki T Purnama (Ahok)/dok net

Jakarta, KABAROKE — Ucapan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal ‘Fitsa Hats’ berbuntut panjang. Rencananya, Advokasi Cinta Tanah Air (ACTA) akan melaporkan terdakwa kasus penistaan agama itu ke Polda Metro Jaya, Kamis (5/1) siang ini.

Koordinator ACTA, Habiburokhman menyebut, Ahok sudah melakukan rasis dengan menafsirkan bahwa Habib Novel Barmukmin tak mau bekerja di perusahaan nonmuslim. “Dia sudah rasis dan menebar kebencian permusuhan antar agama,” kata Habiburokhman kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/1).

Habiburokhman mengatakan, Ahok sudah mencampuradukkan aqidah dan pekerjaan seseorang. Menurutnya, Novel memang tak ingin dipimpin pemimpin yang tak seiman lantaran ada ajaran agama yang menganjurkan seperti itu. Namun, Ahok sudah menyatakan kalau Novel malu bekerja di perusahaan nonmuslim (Pizza Hut).

“Padahal No‎vel tak pernah menyatakan seperti itu. Dia bekerja beda dengan cari pemimpin. Bekerja itu halal, peras keringat dan tenaga,” tuturnya.

Politikus Gerindra ini lantas membawa sejumlah barang bukti seperti rekaman berita soal ucapan Ahok, transkrip, dan satu berita online yang menjadi alat untuk menjerat Cagub DKI itu. “Saya yakin bisa dijerat karena Ahok berbicara di luar persidangan (saat konferensi pers),” katanya.

Habiburokhman sendiri yakin Ahok bakal dijerat Pasal 28 ayat 2 UU ITE yang berisi perbuatan melawan kebencian atas dasar suku, agama, dan ras.

‎Seperti diketahui, kejadian ini bermula sesaat setelah persidangan pada Selasa 3 Januari 2017. Ahok merasa janggal karena salah satu saksi, yaitu Novel Chaidir Hasan Bamukmin menyebut nama waralaba asal Amerika Serikat yang pertama kali didirikan di Kansas, AS tahun 1958 itu dengan nama yang aneh dalam Berita Acara Pemeriksaan atau BAP-nya.

“Ada saksi yang malu kerja di Pizza Hut tapi sengaja diubah jadi ‘Fitsa Hats’. Saya sampai ketawa, padahal semua mesti tanda tangan. Dia bilangnya enggak memperhatikan,” ujar Ahok di Gedung Kementan, Jakarta Selatan, Selasa malam.

Menurut Ahok, Novel Bamukmin malu mengakui pernah bekerja di perusahaan Amerika. “Saya pikir dia malu tidak boleh dipimpin oleh yang tidak seiman. Pizza Hut kan punya Amerika. Dia tulis ‘Fitsa Hats,” katanya. (Iqbal)

Majelis Hakim Tolak Eksepsi Ahok dengan Alasan Ini…

Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama (Ahok)/dok-net

Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama (Ahok)/dok-net

Jakarta, KABAROKE — Majelis Hakim sidang penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memutuskan menolak semua keberatan terdakwa dan tim kuasa hukumnya. Dalam putusan sela tersebut, majelis hakim menolak keberatan Ahok dan timnya karena dianggap tidak beralasan.

“Dengan ini memutuskan keberatan terdakwa dan kuasa hukum tidak dapat diterima,” kata Ketua Majelis Hakim, Dwiarso Budi Santiarto di PN Jakarta Utara, Selasa (27/12).
Dengan putusan ini, majelis hakim juga menerima surat dakwaan dari Jakasa Penuntut Umum (JPU). Surat dakwaan dianggap cermat, jelas, dan lengkap.
Sebelum menutup sidang putusan sela, Dwiarso meminta tanggapan dari terdakwa Ahok, kuasa hukum, dan JPU. Sidang keempat akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. (***)

1 2 3 9