Mantan Bos Pertamina Ditahan, Ini Kasusnya

Mantan Bos Pertamina Ditahan, Ini Kasusnya

Jakarta, KABAROKE — Jaksa penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menahan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero), Karen Agustiawan, di rumah tahanan (rutan) Pondok Bambu, selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Kuasa Hukum Karen, Susilo Ariwibowo, membenarkan adanya penahanan kliennya oleh Kejagung selama 20 hari kedepan. Bahkan mengaku tengah menemani Karen dalam perjalanan menuju ke Rutan Pondok Bambu bersama jaksa penyidik. “Ditahan di Rutan Pondok Bambu,” katanya singkat di Jakarta, sebagaimana dilansir dari Warta Ekonomi, Senin (24/9/2018). Diketahui, Karen ditahan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan investasi pada Pertamina…

Read More

KPK-Polri-Kejagung Perbaharui Kerjasama Penanganan Korupsi

KPK-Polri-Kejagung Perbaharui Kerjasama Penanganan Korupsi

Jakarta, KABAROKE — Pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung dan Polri menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) mengenai kerja sama pemberantasan korupsi yang merupakan pembaruan dari nota kesepahaman ketiga lembaga pada 2016. “MoU ini pembaruan dari MoU kami yang lama pada 2016, yang akan habis masa berlakunya, sehingga harus diperbarui hari ini dan akan berlaku hingga Maret 2019,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu. Nota kesepahaman itu antara lain menyebutkan bahwa bila salah satu pihak memanggil personel yang sedang dalam penanganan pihak lainnya, maka pihak…

Read More

Kejagung Telusuri Dugaan Korupsi Kredit Bank Mandiri

Kejagung Telusuri Dugaan Korupsi Kredit Bank Mandiri

Jakarta, KABAROKE — Kejaksaan Agung menyidik dugaan korupsi pemberian kredit dan penggunaan fasilitas oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada PT Anugrah Lautan Luas dalam pembangunan kapal “floating crane 07” sebesar 17.500.000 dolar AS. “Pemberian kredit itu oleh Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, M Rum, seperti ditulis Antara, kemarin. Dugaan korupsi itu, kata dia, diperkirakan menimbulkan kerugian keuangan negara mencapai 25 juta dolar AS. Pihaknya juga telah memeriksa terhadap 10 saksi untuk mengungkap secara penuh atau terang dugaan tindak pidana korupsi tersebut. “Pada…

Read More

Kajati Sulsel Promosi Jadi Inspektur I Jamwas Kejagung

Kajati Sulsel Promosi Jadi Inspektur I Jamwas Kejagung

Makassar, KABAROKE — Kepala Kejati Sulsel, Hidayatullah, dikabarkan mendapatkan promosi jabatan baru strategis di lingkungan Kejaksaan Agung RI. Berdasarkan keputusan Jaksa Agung HM Prasetyo melalui surat bernomor 018/A/JA/01/17 pada 20 Januari 2017 tentang penghentian serta jabatan baru. Hidayatullah akan menempati jabatan baru sebagai Inspektur I Jaksa Muda Pengawasan (Jamwas) Kejagung. Jabatan yang ditinggalkan Hidayatullah akan digantikan oleh Jan Samuel Maringkan yang kini masih menjabat Kajati Maluku. Karir Hidayatullah selama ini memang terbilang lancar dan cemerlang. Terlihat jelas sejak lepas dari Kajati Babel, Hidayatullah langsung dapat promosi sebagai Direktur III Jamintel…

Read More

Kejaksaan Agung Dituding Tidak Fair Tangani Kasus Ahok

Kejaksaan Agung Dituding Tidak Fair Tangani Kasus Ahok

Jakarta, KABAROKE — Ketua Umum Setara Institute, Hendardi, menyatakan kecepatan proses hukum atas kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan tersangka Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di tingkat Kejaksaan menunjukkan adanya proses hukum yang tidak fair (unfair trial). “Kecepatan proses di kejaksaan agung ini tidak fair,” ujarnya di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta, Sabtu (10/12). “Hanya dalam 3 hari. Kejaksaan Agung menyatakan hasil penyidikan Polri telah P21 dan dalam hitungan jam kemudian melimpahkannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Padahal, biasanya membutuhkan waktu setidaknya 14 hari untuk menyatakan P21 atas sebuah kasus,” sambung…

Read More

DPR Minta Kejagung Siapkan JPU Terbaik untuk Sidang Ahok

DPR Minta Kejagung Siapkan JPU Terbaik untuk Sidang Ahok

Jakarta, KABAROKE — Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi, meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) mempersiapkan Jaksa Penuntut Umum alias JPU terbaiknya untuk menghadapi sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok . Ia menegaskan JPU yang mengawal sidang Ahok haruslah orang yang berkompeten karena bisa mempengaruhi citra Koorps Adhyaksa. “Harus bisa menyiapkan orang terbaik,” tegas Alhabsyi. Kejagung resmi menerima berkas tahap kedua perkara yang menjerat Basuki pada Kamis (1/2/2016) kemarin. Berkas ini diterima Kejagung langsung dari Kepolisian. Berselang beberapa jam dari penyerahan ini, Kejagung langsung melimpahkan…

Read More

Kejagung Belum Terima SPDP 10 Tokoh Tertuduh Makar

Kejagung Belum Terima SPDP 10 Tokoh Tertuduh Makar

Jakarta, KABAROKE — Kejaksaan Agung mengaku sampai sekarang belum menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) 10 orang terduga makar yang ditangkap kepolisian. “SPDP belum, kan baru tadi pagi (penangkapannya). Kita tunggu tindak lanjut penyidikan oleh Polri, nanti bermuaranya ke mari juga,” kata Jaksa Agung HM Prasetyo, seperti dilansir Antara, Jumat, 2 Desember. Kendati demikian, kata dia, jika melihat dari informasi mereka sudah punya maksud sesuai yang dirumuskan dalam Pasal 107 KUHP. Pasal 107 KUHP menyebutkan, (1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas…

Read More

Wartawan Jadi Jaksa Gadungan Peras Pejabat Dinkes Rp 500 Juta

Wartawan Jadi Jaksa Gadungan Peras Pejabat Dinkes Rp 500 Juta

Bekasi, KABAROKE — Kejaksaan Agung menangkap jaksa gadungan di Bekasi yang memeras Rp 500 juta dengan modus membuat surat panggilan palsu kepada Dinas Pendidikan Sumedang, Jawa Barat. “Kita dapatkan orangnya berinisial E, ternyata orang tersebut adalah salah satu wartawan di Garut. Sementara yang kita dapatkan informasi punya kartu anggota palsu kejaksaan dan peneng kejaksaan atas nama Iwan Kurniawan,” kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Arminsyah, seperti ditulis Antara, Kamis malam lalu. Kejaksaan masih menyelidiki kasus ini apakah ada kaitannya dengan pegawai negeri terkait atau Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang,…

Read More

GNPF MUI Pertanyakan Alasan Kejagung Tak Tahan Ahok

GNPF MUI Pertanyakan Alasan Kejagung Tak Tahan Ahok

Jakarta, KABAROKE — Rombongan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendatangi Gedung Jaksa Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung (Kejagung), Kamis, 1 Desember. GNPF MUI mempertanyakan alasan kejaksaan tidak menahan tersangka kasus dugaan penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Diketahui, Ahok sudah berstatus tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Berkas perkaranya pun telah dinyatakan lengkap alias P21. Bahkan, penyidik Polri sudah melakukan pelimpahan tahap dua kasus Ahok ke Kejagung, Kamis, 1 Desember. “Mempertanyakan kenapa Ahok tidak ditahan. Tadi sudah ada penyerahan dari penyidik Bareskrim,” kata Juru Bicara…

Read More

Berkas Ahok Segera Dilimpahkan ke Pengadilan

Berkas Ahok Segera Dilimpahkan ke Pengadilan

Jakarta, KABAROKE — Kejakasaan Agung (Kejagung) segera melimpahkan berkasa perkara tersangka penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Berkas perkara tersebut telah dinyatakan lengkap atau P-21. “Berkas perkara segera dilimpahkan kepada pihak pengadilan. Segera itu bisa besok atau bisa lusa,” kata Kapuspenkum Kejagung M Rum di Kejagung, Jakarta, Kamis, 1 Desember. Rum melanjutkan di dalam berkas perkara tersebut, penyidik telah memeriksa setidaknya 42 orang. Termasuk tersangka Ahok sendiri. Ia menambahkan, berkas perkara tersebut berisi 826 halaman. “Jadi dalam berkas perkara itu diperiksa 30 orang saksi,…

Read More