NH-Aziz Dorong Seluruh Elemen Ikut Tingkatkan Partisipasi Pemilih di Pilkada 

Koordinator Tim Media NH Aziz Yusuf Said

Koordinator Tim Media NH Aziz Yusuf Said

Makassar, KABAROKE — Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz) mendorong seluruh elemen masyarakat untuk turut mensukseskan pilkada serentak 2018. Partisipasi pemilih yang massif menjadi salah satu indikator kesuksesan pesta demokrasi.

“Tanggungjawab kita semua untuk mendorong angka partisipasi pemilih pada pilkada serentak 2018. Itu juga menjadi cerminan kualitas penyelenggara, tapi ya kita semua harus ikut bantu mensukseskan,” kata Koordinator Tim Media Center NH-Aziz, Yusuf Said, pada diskusi publik KPID Sulsel, Senin, 23 April.

Diskusi publik KPID Sulsel itu mengangkat tema ‘Pemenuhan Kepentingan Publik Terhadap Informasi dan Sosialisasi Pilkada Sulsel’. Kegiatan itu menghadirkan Komisioner KPUD Sulsel, Faisal Amir dan mengundang perwakilan dari empat pasangan calon atau paslon.

Menurut Yusuf, upaya mendorong angka partisipasi pemilih sangat penting dan mendesak. Terlebih, merujuk data yang diterimanya angka swing voters masih cukup tinggi. Tercatat masih ada sekitar 40 persen pemilih di Sulsel yang belum menetapkan pilihannya.

“Angka itu adalah warning bagi penyelenggara dan seluruh elemen. Ini alarm tanda masih tingginya swing voters dan tentunya merugikan semua pihak, termasuk kandidat,” ucapnya.

Masih tingginya swing voters tidak lepas karena adanya pembatasan aturan bagi kandidat untuk beriklan atau melakukan sosialisasi pada media massa. Kata Yusuf, pihaknya memahami aturan itu dibuat demi kesetaraan politik. Tapi, semestinya KPUD bisa tetap maksimal melakukan sosialisasi.

Sosialisasi yang dilakukan KPUD, Yusuf menyebut jangan sebatas internal, tapi juga terkait peserta pilkada. Dengan begitu, terjadi keadilan bagi seluruh pihak. Yang paling penting, pemenuhan kebutuhan informasi bagi publik terkait gagasan dan program para kandidat dapat terpenuhi. (*)

KPU Sebar 21 Juta Lembar Bahan Kampanye untuk Pilgub Sulsel

Ilustrasi

Ilustrasi

Makassar, KABAROKE — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulsel akan menyebar 21 juta lebih lembaran bahan kampanye Pilgub Sulsel 2018. Bahan kampanye itu ditujukan guna mensosialisasikan visi misi dan program kerja empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Juru bicara KPU Provinsi Sulsel, Asrar Marlang, mengungkapkan 21 juta lebih lembaran bahan kampanye itu akan didistribusikan ke 3.047 desa/kelurahan lingkup 24 kabupaten/kota. Masing-masing terdiri dari 5.390.562 lembar dalam bentuk selebaran, brosur, pamflet dan poster.

Merujuk pada Peraturan KPU, jumlah bahan kampanye pada Pilgub Sulsel 2018 dicetak sebanyak 50 persen dari jumlah kepala keluarga di tingkat provinsi. Di Sulsel diketahui tercatat 2,7 juta kepala keluarga.

“Jadi kalau 50 persen, maka ada 1,34 juta kepala keluarga. Itulah yang dikalikan dengan empat merujuk pada jumlah pasangan calon gubernur,” ujar Asrar, di Makassar.

Selain mencetak bahan kampanye, Asrar menuturkan pihaknya juga menetapkan kebutuhan alat peraga kampanye alias APK. APK pada Pilgub Sulsel 2018 terdiri dari 480 baliho, 24.560 umbul-umbul dan 24.376 spanduk. (*)

KPU Belum Serahkan Ijazah Bakal Calon Gubernur ke Disdik, Ada Apa?

Ijazah Dipakai untuk Pendaftaran di Pilkada

Ijazah Dipakai untuk Pendaftaran di Pilkada

Makassar, KABAROKE — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulsel meminta kepada Dinas Pendidikan Sulsel untuk memeriksa dan memverifikasi keaslian ijazah pendidikan para balon gubernur dan wakil gubernur Sulsel.

Alan tetapi dalam proses serahterima berkas ijazah kandidat, KPU sampai saat inj belum menyerahkan ke Dinas Pendidikan Sulsel. Ada apa? Padahal KPU sendiri yang meminta Dinas Pendidikan seauai aturan yang ada.

Sebelumnya, KPU Sulsel meminta bantuan kerja sama Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel untuk melakukan verifikasi ijazah pendidikan para balon gubernur. Sebagai pimpinan di Dinas Pendidikan Sulsel, Kadis Pendidikan Sulsel H Irman Yasin Limpo alias None langsung membawa tim verifikasi ijazah ke Sekretariat KPU Sulsel.

Sesampai di KPU, antara komisioner KPU dan Dinas Pendidikan Sulsel sepakat untuk mengantar berkas kopian ijazah para calon kandidat ke Dinas Pendidikan untuk kemudian dilakukan verifikasi ijazah.

None dan timnya pun kembali ke kantor Dinas Pendidikan Sulsel untuk menunggu berkas atau serahterima berkas dari KPU Sulsel. “Sesuai janji KPU mereka akan datang menyerahkan berkas ijazah kandidat pukil 14.00 Wita. Tapi sampai sekrang tidak ada. Harus ditahu, Dinas Pendidikan Provinsi adalah lembaga yang diakui pemerintah untuk menentukan ijazah tersebut asli atau tidak,” ujar Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Sulsel, Muh Basri, saat dihubungi Rabu 17 Januari 2018.

Menurutnya, Dinas Pendidikan sampai saat ini menunggu terus KPU. “KPU sendiri yang bersurat ke Dinas Pendidikan. Kita mau periksa sekarang ijazah kandidat tapi KPU tidak datang datang,” ujar Basri.

Di Dinas Pendidikan Sulsel punya cara khusus untuk mengetes dan memverifikasi ijazah pendidikan apakah asli atau palsu. “Ada KRL-02 di sini. Data kita lengkap di sini siapa yang pernah sekolah dimana, gampang ngeceknya,” ujar Basri. (**)

Hasil Tes Kesehatan Calon Kepala Daerah, KPUD Sulsel: Kita Plenokan Dulu

Ketua KPUD Sulsel, Iqbal Latief

Ketua KPUD Sulsel, Iqbal Latief

Makassar, KABAROKE.COM — Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sulawesi Selatan berencana akan tetap mengumumkan kepada publik terkait hasil pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah (cakada) dalam Pilkada Serentak 2018 di Sulsel.

“Jadi kita akan plenokan dulu sebelum disampaikan,” tutur Ketua KPUD Sulsel, Iqbal Latief, Selasa, 16 Januari 2018.

Namun, menurut Iqbal, hasil pleno KPU Sulsel tidak akan disampaikan secara detail kepada publik mengenai kondisi kesehatan setiap kontestan Pilkada Serentak di Sulsel.

“Detailnya kita hanya sampaikan kepada kandidat, yang disampaikan ke publik hanya sifatnya yang umum saja, yaitu apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Mengenai detail-detail tentang pemeriksaan dan penyakit itu tidak boleh diumumkan,” urainya.

Disinggung kapan waktu rapat pleno tersebut digelar, Iqbal mengaku dalam waktu dekat ini.

“Satu atau dua hari ini kita akan plenokan,” singkatnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPU telah menerima secara resmi berkas hasil pemeriksaan kesehatan kandidat dari tim pemeriksa kesehatan kontestan Pilkada Serentak 2018 di Sulsel yang terdiri atas IDI, BNN dan HIMPSI. Penyerahan tersebut dilakukan di Graha Idi, Jalan Topaz Raya Makassar, Selasa (16/1/2018) sore.

KPUD : Persyaratan Dukungan KTP Calon Independen Bertambah

Calon Independen untuk Pilkada

Calon Independen untuk Pilkada

Makassar, KABAROKE — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan menambah persyaratan dukungan elektronik KTP bagi Bakal Calon yang menempuh jalur perseorangan Pemilihan Gubernur Sulsel 2018.

“Perseorangan harus didukung minimal 7,5 persen dari jumlah total Daftar Pemilih Tetap Pemilu dan Pilkada serentak, di Sulsel mencapai 6.401.652 jiwa, atau minimal 480.124 orang mendukung,” sebut komisioner KPU Sulsel Misnah M Attas, seperti dilansir Antara, Minggu, 29 Oktober.

Diketahui untuk persyaratan dukungan sebelumnya, kata dia, bakal calon minimal mengumpulkan dukungan e-KTP maupun surat keterangan (Suket) dari Catatan Sipil bila belum menerima e-KTP, sebanyak 480.060 dukungan dan kini bertambah 480.124 orang.

Penambahan itu, disesuaikan jumlah penduduk Sulsel yang bertambah serta mengingat dimasukkan pemilih yang genap 17 tahun dan telah menikah diusia muda bisa menyalurkan hak pilihnya saat Pilgub Sulsel.

Tidak hanya itu, dukungan tersebut harus tersebar minimal pada 13 kabupaten kota dari jumlah total 24 kabupaten kota se-Sulsel.

Selain itu, mantan aktivis HMI ini melanjutkan, bagi masyarakat yang memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon kepala daerah harus memenuhi persyaratan.

Syarat pemilih yakni terdaftar di dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan atau daftar penduduk pemilih potensial pemilihan (DP4) pada Pilgub 2018.

“Bagi pendukung bakal calon harus menetap minimal satu tahun di daerah pemilihannya. Memiliki e-KTP Suket dari Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil setempat,” jelasnya.

Mengenai tahapan untuk verifikasi, kata mantan komisioner KPU Makassar itu, ada tiga tahapan. Verifikasi pertama minimal dukungan dan sebaran. Kedua verifikasi administrasi dan ketiga verifikasi faktual.

“Dalam setiap didukungan yang diberikan kepada pasangan bakal calon perseorangan harus dibubuhkan tanda tangan di atas materai,” jelasnya.

Saat sosialisasi tata cara pencalonan pasangan Bakal Calon perseorangan dan penggunaan aplikasi sistem informasi pencalonan (Silon) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel di hotel Clarion, hanya satu tim dari Bakal Calon perseorangan yang hadir.

Tim Bakal Calon tersebut diketahui kakak angkat mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Andi Analta Baso Amir.

“Kami mewakili bapak untuk datang, pak Analta terhambat datang karena ketinggalan pesawat saat ingin ke Makassar,” ujar ketua tim Analta, Agus Anwar Moka di sela sosialisasi.

Dirinya menyebutkan, hasil rekaman video yang terlihat sedang berada di bandara setempat menuturkan sangat ingin datang menghadiri, namun tidak sempat karena pesawat lebih dulu berangkat.

Mengenai dukungan e-KTP, ungkap Agus, pihaknya sudah menyiapkan hingga di 24 kabupaten kota, namun karena saratnya hanya 13 kabupaten kota minimal maka telah disiapkan.

“Kami siap diverifikasi kalau tahapan sudah berjalan, untuk persyaratan kami sudah siapkan bahkan lebih di seluruh kabupaten kota se Sulsel, dukungan sudah ada,” ucapnya kepada wartawan dengan nada optimistis. (***)

KPUD-Disdukcapil Sulsel Didorong Sinkronkan Data Pemilih Sejak Dini

Pengamanan TPS Pilgub DKI

KPUD dan Disdukcapil Disarankan Sinkronisasi Data Pemilih Sejak Awal

Makassar, KABAROKE — Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat atau JPPR mendorong Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tetap bersinergi dalam melakukan sinkronasi data pemilih menjelang Pilkada Serentak 2018.

“Hak pilih masyarakat merupakan bagian dari hak azasi warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Namun tidak terwujud secara utuh. Adanya kesalahan manajemen pada proses administrasi daftar pemilih menjadi salah satu penyebab hilangnya hak pilih masyarakat,” beber aktivis JPPR Sulsel Suherman, di Makassar.

Menurut Suherman, permasalahan tersebut masih berpotensi terjadi pada Pilkada 2018 mendatang. Apabila tidak diatasi dengan baik, tentu akan menimbulkan masalah dalam pemungutan suara pada Pilkada serentak nanti.

Untuk mengatasi masalah ini, lanjutnya, KPUD tingkat Provinsi, maupun kabupaten Kota bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), senantiasa bersinergi dalam melakukan sinkronisasi data penduduk yang akan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap pada Pilkada 2018.

“KPUD hendaknya melakukan koordinasi secara dini dengan Disdukcapil agar calon pemilih bisa terdata dengan baik ketika tahapan Pilkada dimulai dan tidak ada hak pemilih disia-siakan,” ujarnya.

Selain persoalan potensi hilangnya hak pilih, munculnya data pemilih ganda juga harus menjadi perhatian. Perlu diketahui, pemutakhiran data pemilih ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) merupakan salah satu hal yang berpotensi memunculkan data pemilih ganda.

Bahkan ada beberapa hal yang menjadi penyebab munculnya masalah data pemilih ganda. Pertama, sebutnya, banyak data baru tidak dilengkapi dokumen pendukung, berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. Sehingga menyulitkan proses sinkronisasi Nomor Induk Keluarga (NIK).

Kedua, banyak data pemilih tambahan yang belum terdaftar e-KTP, hingga panitia pun kerja dua kali dengan memilah data yang telah merekam e-KTP dan yang belum.

Pihaknya menghimbau warga yang belum melakukan perekaman data kependudukan, agar proaktif mendatangi Disdukcapil kalau tidak ingin kehilangan hak pilihnya.

“Karena dalam sejarah kepemiluan kita, permasalahan data pemilih tidak pernah selesai, apalagi sudah dalam bentuk KTP elektronik, dan sekelumit potensi persoalan dalam pemuktakhiran data pemilih,” ungkap Suherman.

Pihaknya berharap, momentum Pilkada 2018 dapat terhindar dari masalah dan polemik data pemilih, mengingat kredibilitas daftar pemilih menjadi salah satu kunci kesuksesan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. (***)

Data Pemilih Melonjak, Pilgub Sulsel Terancam Bermasalah

Ilustrasi

Ilustrasi

Makassar, KABAROKE — Jumlah pemilih berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Daerah Sulawesi Selatan jelang Pilgub Sulsel 2018 mendatang sebanyak 6.871.154 orang. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan pada data Pilpres 2014 lalu sebesar 6,3 juta pemilih saja.

KPUD Sulsel pun diminta bersiap dan segera berbenah. Tujuannya untuk segera menciptakan sistem deteksi dini jelang pemutakhiran Data Pemilih (DP) di Pilgub Sulsel.

Hal itu menjadi penting karena ada dugaan terjadi pelonjakan jumlah pemilih dibeberapa daerah Sulsel yang di luar normal. Dalam tiga tahun terakhir saja, lonjakan jumlah pemilih mencapai lebih dari 500.000 orang.

“Data terakhir kami di Nurani Strategic ada lonjakan pemilih dibeberapa daerah yang perlu dicermati teman-teman KPU Sulsel. Menurut saya itu diluar kewajaran dan berpotensi bermasalah,” kata Direktur Nurani Strategic, Nurmal Idrus.

Mantan Ketua KPUD Makassar ini melihat pada beberapa daerah, jumlah pemilih berpotensi naik signifikan sementara pemicu kenaikan itu tak terlalu terlihat. Hal tersebut disinyalir adanya penggelembungan suara jelang pilkada.

“Pinrang, Sidrap, Gowa dan Bone serta beberapa daerah lain yang mesti dicermati betul. KPU mesti memasang sistem agar ketika DP4 dan DAK diserahkan ke KPU pada Desember 2018 nanti, sudah bisa mengantisipasinya,” ujarnya.

Lonjakan jumlah pemilih itu bisa terdeteksi dari asumsi pemilih yang digunakan KPUD Sulsel untuk mengajukan anggaran. Untuknya itu, KPUD Sulsel diminta mengoptimalkan koordinasi dengan seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di setiap daerah.

“Koordinasi dengan Dukcapil daerah harus diintensifkan. KPU tak boleh hanya menunggu DP4 diserahkan pemda dan setelah itu pusing sendiri,” ujarnya.

Masih kacaunya sistem pendataan penduduk melakui e-KTP ditenggarai Nurmal akan memunculkan masalah di Pilgub nanti. Bahkan, kata dia, lonjakan pemilih nantinya akan bertambah lebih banyak lagi.

“Masih ratusan ribu penduduk Sulsel yang antri untuk diterbitkan eKTP nya. Status mereka mungkin bisa diperjelas dengan menerbitkan surat keterangan, tapi itu akan menimbulkan celah berbahaya bagi daftar pemilih kita,” jelasnya. (Yasir)

Pasangan NH-AQM Siap Daftar di KPUD Sulsel

Kebersamaan Aziz Qahar Mudzakkar dan Nurdin Halid

Kebersamaan Aziz Qahar Mudzakkar dan Nurdin Halid

Makassar, KABAROKE — DPP Partai Golkar akan menyerahkan langsung rekomendasi resmi pengusungan bakal calon Gubernur Sulawesi Selatan 2018-2023, Nurdin Halid dan Aziz Qahar Mudzakkar (NH-Aziz), 5 Juli mendatang.

Penyerahan rekomendasi dilakukan dalam acara Halal Bihahal DPD Golkar Sulsel di Gedung Indoor Telkom Pettarani, Makassar, 5 Juli 2017.

Sedikitnya 250 tokoh kabupaten/kota se-Sulsel serta para bupati/walikota bakal hadir acara ini. Berbagai komunitas seperti organisasi kemasyarakatan juga diundang dalam acara tersebut.

Rekomendasi ini diserahkan langsung Ketua Umum DPP Setya Novanto. Dengan adanya rekomendasi ini maka pasangan NH-Aziz telah resmi menjadi pasangan Cagub-Cawagub Sulsel dari Partai Golkar.

Dengan demikian NH-Aziz merupakan kandidat Pilgub Sulsel 2018 yang paling pertama memenuhi syarat untuk mendaftar di KPU Sulsel sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel 2018-2023.

Penjelasan resmi dari Juru Bicara Partai Golkar Sulsel Risman Pasigai menyebutkan bahwa rekomendasi NH-Aziz sudah selesai di DPP.

“Insya Allah tanggal 5 Juli nanti rekomendasi sudah kita terima dari DPP. Rekomendasi adalah syarat admistrasi untuk pasangan calon. Setelah rekomendasi sudah diserahkan kepada kami, barulah kami akan bicarakan waktu pelaksanaan deklarasi,” ungkap Risman yang juga Ketua Bidang Organisasi Golkar Sulsel.

Kendati NH-Aziz sudah penuhi seluruh syarat untuk mendaftar di KPU Sulsel, kata Risman, NH tetap membangun komunikasi dengan partai lain, seperti Gerindra, Demokrat, PDI Perjuangan, Hanura, dan PPP.

“Sebenarnya tanpa koalisi kita sudah cukup. Tapi di pilkada tetap harus bangun komunikasi politik. Maka kami bangun komunikasi dengan partai lain,” tandas Risman.

Risman menantang KPU Sulsel buka pendafataran calon gubernur Rabu lusa (5 Juli 2017). Meski sebenarnya pendaftaran nanti 5 Februari 2018.

“Kami siap datangkan NH-Aziz di KPU Sulsel hari Rabu minggu ini untuk mendaftar,” jelasnya.

Sekaitan dengan rencana penyerahan rekomendasi tersebut, Sekjen DPP Golkar Idrus Marham menyinggung persoalan loyalitas kader Golkar di setiap perhelatan politik.

Menurutnya, DPP akan menerapkan peraturan organisasi (PO) kepada kader yang membelot dari usungan Partai Golkar. Idrus Marham mengakui telah banyak menerima laporan kader yang membelot seperti mensosialisasikan calon lain.

“Kita sudah menerima identitas kader yang melawan keputusan partai. Tinggal kita tunggu nama-namanya dari Golkar Sulsel. Tentu ada sanksi untuk mereka,” tegas Idrus. (***)

Pilkada Serentak 2018 Diikuti 171 Daerah

Pilkada Serentak 2018

Pilkada Serentak 2018

Makassar, KABAROKE — Ketua Divisi Sosialisasi Hukum dan HAM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan Faisal Amir mengungkapkan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak tahun 2018 akan diikuti 171 daerah di Indonesia. Rinciannya, pilkada akan digelar di 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota.

“Sebanyak 171 daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak 2018. Kami sementara menyiapkan segala sesuatunya dengan matang,” kata Faisal saat dihubungi Kabaroke.com, Rabu, 22 Maret 2017.

Menurut Faisal, pihaknya kini tengah melakukan koordinasi dengan KPU kabupaten/kota, merancang kebutuhan anggaran, mengingat pemerintah telah menetapkan pelaksanaan pilkada pada Juni 2018 mendatang.

“Terkait persiapan anggaran, kami berharap Mei sampai Juni sudah selesai. Setidaknya satu bulan sebelum pilkada semua sudah siap,” ungkapnya.

Saat ini masih terdapat 47 daerah yang harus menyelesaikan persoalan pilkada serentak tahap I di Mahkamah Konstitusi (MK). Terdapat beberapa daerah yang memiliki sengketa lebih dari satu.

“Informasi terakhir sengketa yang sudah diselesaikan 53, namun ada 47 daerah lagi harus menyelesaikan sengketa, dan dari 47 satu daerah ada yang dua sengketa,” kata dia.

Berikut 17 Provinsi yang menggelar pilkada serentak tahap II, yaitu: Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Riau,, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara serta Sulawesi Selatan.

Sebagaimana diketahui, pilkada serentak dilakukan dalam tiga tahap. Pada tahap pertama tahun 2015 diikuti 269 daerah yang terdiri 9 provinsi, 224 kabupaten dan 36 kota. Kemudian pada 2017 diikuti 101 daerah dengan 7 provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota. (Yasir)

KPUD Sulsel : Hasil Scanning C1 Bukan Penetapan di Pilkada Takalar

Ilustrasi Pilkada Takalar

Ilustrasi Pilkada Takalar

Jakarta, KABAROKE — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar mulai disibukan dengan rekapan dan scanning form C1 dan lampiran, pasca berakhirnya tahapan pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Takalar, Rabu (15/2) kemarin.

Kepala Bagian Humas KPUD Sulsel Asrar Marlang mengatakan, hasil scanning C 1 bukan hasil yang ditetapkan, hasil perhitungan dan rekap tingkat kabupaten, akan dilaksanakan pada tanggal 22 hingga 24 Februari 2017.

Sedangkan penetapan calon terpilih jika tidak ada sengketa adalah tanggal 8 sampai dengan 10 Maret 2017.

“Hasil scan C 1 mungkin saja masih mengalami perubahan jika terjadi kesalahan penghitungan di TPS dan akan diperbaiki pada rekap satu tingkat di atasnya,”ujar Asrar, Kamis (16/2/2017).

Seperti dimuat di laman resmi KPU, yakni kpu.go.id data terakhir per 09.51 Wita, pasangan yang diusung Partai Nasdem, PKS, dan PKB, Syamsari Kitta-Achmad Daeng Se’re (SK-HD) unggul dengan meraih 86.319 suara atau 50,72 persen.

Sementara rivalnya Burhanuddin Baharuddin-Natsir Ibrahim (Bur-Nojeng) meraih 83.873 suara atau 49,28 persen. Artinya Bur-Nojeng tertinggal 2.446 suara atau memiliki selisih persentase mencapai 1,44 persen.

Namun, data itu belum final. Data itu akumulasi hasil perhitungan suara 342 dari 351 TPS yang ada di Kabupaten Takalar. Artinya masih ada sembilan TPS yang belum masuk datanya. (***)

1 2