Operasi Pengejaran Teroris di Poso Diperpanjang Hingga 3 Juli

Ilustrasi

Ilustrasi

Jakarta, KABAROKE — Operasi Tinombala di Poso yang akan berakhir pada 3 April diperpanjang hingga 3 Juli 2017 berdasarkan permintaan Kapolda Sulteng Brigjen Polisi Rudy Sufahriadi saat rapat di Mapolres Poso, Selasa.

“Iya, hasil rapat tadi, Operasi Tinombala yang akan berakhir 3 April 2017, diperpanjang hingga tiga bulan. Ini merupakan permintaan Kapolda saat rapat evaluasi Satgas Operasi Tinombala,” kata Asisten bidang Operasi Kapolri Irjen Polisi Unggung Cahyono.

Menurut Unggung, proses perpanjangan operasi Tinombala bertujuan agar warga Kabupaten Poso merasa aman. Nama sandi Operasi Tinombala, jumlah pasukan tidak berubah yang saat ini tersisa sekitar 1.500 personel gabungan TNI dan Polri. Pihaknya juga memastikan tidak akan melakukan penambahan pasukan BKO TNI ataupun Polri.

Sementara itu Kapolda Sulteng sekaligus Penanggung Jawab Komando Opereasi (PJKO) Satgas Tinombala Brigjen Polisi Rudy Sufahriadi menambahkan jumlah DPO yang merupakan anak buah Santoso masih tetap sebanyak sembilan orang.

Satgas Tinombala kata kapolda akan terus mengejar mereka. Kuat dugaan bahwa kondisi mereka semakin melemah. Namun, kata Kapolda, bahwa semakin kecil jumlah DPO, justru semakin kuat dan sulit untuk di tangkap, karena punya pengalaman menghindari pengejaran.

“Kami akan terus melakukan pengejaran terhadap sembilan DPO hingga tuntas,” kata Kapolda.

Irjen Polisi Unggung Cahyono yang tiba dengan penerbangan komersial di bandara udara Kasiguncu Poso, bersama rombongan langsung kemudian menuju Mapolres Poso untuk melakukan rapat tertutup dengan seluruh jajaran pelaksana Satuan Tugas (Satgas) Operasi Tinombala 2017 termasuk unsur TNI.

Pelaksanaan rapat evaluasi Operasi Tinombala berlangsung selama dua jam dari pukul 10.00 hingga pukul 12.00 WITA.

Dalam kunjungan sehari ke Poso itu, Asops Kappolri Irjen Polisi Unggung Cahyono bersama anggota rombongan meninjau sejumlah Pos Komando Operasi Tinombala Sektor 2 di Tokorondo, Kecamatan Poso Pesisir dan Pos Komando Operasi Tinombala Sektor 1 di Tambarana kecamatan Poso Pesisir Utara. (***)

Kasus Siti Aisyah, Polri : Belum Ada Pertukaran Informasi dengan Polisi Malaysia

Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Martinus S

Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Martinus S

Jakarta, KABAROKE — Pihak kepolisian menyatakan bahwa, sampai saat ini belum ada pertukaran informasi antara Polri dengan pihak Polisi Diraja Malaysia (PDM) terkait kasus Siti Aisyah.

Menurut Kabag Penum Divhumas Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul, belum ada kerjasama yang terjalin antara dua kepolisian tersebut.

“Polri memang ada kerjasama dengan PDM. Tapi kerjasama menyangkut perbatasan, Police to police (P2P) yang kita lakukan seperti menjaga perbatasan,” ujarnya di Divhumas Polri, Jakarta, Jumat (24/2).

Ia melanjutkan, untuk keterangan lebih lanjut, pihaknya menyerahkan kepada Kementerian Luar Negeri.

“Secara otoritas dibawah kewenangan Kemenlu. Sehingga silahkan ke Kemenlu untuk update info,” tutupnya. (Iqbal)

Chappy Hakim Mundur Sebagai Presdir Freeport, Mukhtar Tompo Bilang Begini…

Mukhtar Tompo

Mukhtar Tompo

Makassar, KABAROKE — Anggota DPR RI dari Fraksi Hanura, Mukhtar Tompo, mengatakan pengunduran diri Chappy Hakim sebagai Presiden Direktur (Presdir) PT Freeport, sama sekali tidak berpengaruh pada proses hukum atas laporannya. Mukhtar menegaskan sampai kini laporannya atas perbuatan tidak menyenangkan Chappy terus bergulir di kepolisian.

Mukhtar diketahui melaporkan Chappy Hakim ke Mabes Polri atas tuduhan Contempt of Parliament, pencemaran nama baik, pengancaman dan perbuatan tidak menyenangkan.

“Jadi ada empat poin tuntutan saya, pasal, 207 Contempt of parliament, 335 pencemaran nama baik, 368 pengancaman dan 310 Perbuatan tidak menyenangkan,” kata Mukhtar, kemarin.

Pelaporan ini adalah tindak lanjut dari insiden saat rapat dengar pendapat Komisi VII DPR dengan petinggi tambang, 9 Februari 2017 lalu. Saat itu Muktar memberikan pertanyaan yang membuat Chappy Hakim naik pitam dan melakukan hal yang tidak menyenangkan ke Muktar.

Pasca insiden tersebut, Chappy Hakim dikabarkan telah mundur dari jabatannya sebagai Presiden PT Freeport Indonesia. “Ia bisa saja mundur dari Freeport, tapi kasus hukumnya dengan saya tetap bergulir,” tegas mantan Legislator Sulsel ini.

Menurutnya, Chappy Hakim mundur dari Freeport adalah bukti bahwa ia tak mampu membawa kepentingan bangsa melawan korporasi asing.

“Ini pelajaran bagi kita semua banyak orang yang dianggap layak jadi pimpinan tapi hanya menjadi icon yang baik ketika berada pada zona nyaman, pemimpin itu harus sanggup menghadapi situasi apapun bukan emosi,” tutupnya. (***)

Eks Kepala PPATK Pertanyakan Dasar Hukum Kasus TPPU Bachtiar Nasir

Eks Kepala PPATK Yunus Husein

Eks Kepala PPATK Yunus Husein

Jakarta, KABAROKE — Eks Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein mempertanyakan dasar hukum penyidikan kasus pencucian uang Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir yang tengah disidik Mabes Polri.

Melalui kicauan di akun twitter pribadinya, Yunus Husein heran dengan penyidikan kasus tersebut. Pasalnya, sesuai UU TPPU, kasus pencucian uang bisa disidik bila ada tindak pidana asalnya atau uang yang digunakan terindikasi berasal dari tindak kejahatan.
“Menarik juga mencermati dugaan TPPU dlm penggunaan dana sebesar Rp 3 miliar yg diterima GNPF-MUI melalui rek Yayasan Keadilan Utk Semua,” kata Yunus di akun twitter miliknya, @YunusHusein, Sabtu lalu.

Ada 15 cuitan Yunus yang membahas soal kasus pencucian uang tersebut. Yunus mempertanyakan, apa yang menjadi dasar polisi menyidik kasus ini, sementara tidak ada tindak pidana awal sebagai pijakan.
Yunus yang hingga kini masih aktif sebagai ahli di bidang TPPU ini kemudian menjelaskan dasar pengenaan pasal TPPU oleh penegak hukum biasanya menggunakan Pasal 3,4,dan 5 UU TPPU.

Dalam ketiga pasal tersebut dengan jelas disebutkan bahwa TTPU adalah perbuatan atas harta kekayaan yangg diketahui atau diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, menyamarkan lokasi, peruntukan dan pengalihan hak milik uang hasil tindak pidana. Selain itu TPPU bisa juga dikenakan pada pihak yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau diduga hasil tindak pidana.

“Utk menuduh seseorang/bdn hukum melakukan TPPU, MUTLAK.HARUS ADA TINDAK PIDANA ASAL YG MELAHIRKAN HARTA KEKAYAAN yg menjadi obyek TPPU,” tegas Yunus.

Menurut Yunus, bila tidak ada tindak pidana asal dan uang yang disidik bukan berasal dari kejahatan, maka tidak bisa penegak hukum membuka penyidikan kasus pencucian uang. Bila uang yang disidik juga berasal dari usaha yang sah, bukan hasil kejahatan, tidak bisa pula dilakukan penyidikan kasus pencucian uang.

Seperti diketahui, Bareskirm Mabes Polri tengah menyidik Bachtiar Nasir di kasus TPPU. Bachtiar Nasir sudah diperiksa sekali.
Pengacara Bachtiar, Kapitra Ampera, mengakui bahwa rekening Yayasan Keadilan Untuk Semua dipakai untuk menampung dana yang digunakan dalam aksi damai 411 dan 212. Rekening itu dipinjam Bachtiar Nasir untuk menampung dana umat. Kapitra menegaskan, uang sumbangan berasal dari sumbangan umat dan bukan berasal dari uang hasil kejahatan. (***)

Polri Bakal Gelar Pemetaan Pengamanan Pilkada Putaran Kedua

Ilustrasi Polri

Ilustrasi Polri

Jakarta, KABAROKE — Mabes Polri akan melakukan pemetaan ulang atas pengamanan Pilkada DKI Jakarta, jika KPUD telah mengumumkan secara resmi berlangsung dua putaran.

“Nanti akan kita inventarisasi wilayah kabupaten dan kota yang akan melakukan pemungutan suara di putaran kedua,” kata Kabagpenum Divhumas Polri, Kombes Martinus Sitompul di Jakarta, Rabu (15/2).

Pemetaan ini dilakukan dalam bentuk pengumpulkan informasi. Polri berupaya mengidentifikasi potensi baru yang membuat sisi keamanan terganggu. Terlebih putaran kedua pilkada biasanya lebih panas dari putaran pertama.

“Kita akan analisis, situasi yang akan muncul, termasuk yang dikatakan semakin panas, benturan yang makin terbuka. Tapi itu kita identifikasi, inventaris dulu, lalu dicari cara bertindak yang paling tepat mencegah situasi itu,” jelasnya.

Dalam pengumpulan informasi, Polri mengandalkan bagian intelijennya. Hal ini agar gambaran akan potensi konflik terdeteksi dini.

“Maka info intelijen kita kumpulan, supaya kita bisa mendapatkan gambaran situas yang akan datang. Yang jadi keputusan kita mengantisipasinya,” tegasnya.

Seperti diketahui, hasil quick cuont beberapa lembaga survei menyebut, Pilkada DKI Jakarta 2017 berpotensi berlangsung dua putaran.

Adapun dua calon yang akan bertarung pada putaran kedua, yakni pasangan calon Anies Baswedan-Sandiaga Uno dan Basuki Tjahaja Pilurnama-Djarot Saiful Hidayat. (Iqbal)

Polri Waspadai Politik Uang Jelang Pencoblosan

Komisaris Besar Rikwanto (dok net)

Komisaris Besar Rikwanto (dok net)

Jakarta, KABAROKE — Mabes Polri mewaspadai adanya politik uang menjelang pencoblosan Pilkada serentak yang akan digelar pada Rabu, 15 Februari 2017. Kuat dugaan aktivitas ini biasa dilakukan sehari atau dua hari sebelum pencoblosan.

“Justru menjelang serangan fajar ini yang ramai H-1, H-2 ini yang rame untuk politik uang,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri, Brigjen Rikwanto di Divhumas Polri, Senin (13/2).

Rikwanto menambahkan, pihaknya sudah mengimbau agar aktivitas politik uang tidak dilakukan. Nantinya, jika ada serangan fajar, polisi akan menindak tegas pelakunya.

“Kapolda Metro misalnya jangan sampai ada politik uang. Kalau ada saya tangkap, bisa dikenakan UU Tindak Pidana Pemilu atau UU Tindak Pidana Umum,” lanjutnya.

Rikwanto menuturkan, dalam konteks penindakan hukum, ada dua pidana yang bisa menjerat pelaku politik uang, yakni pelaku bisa dijerat Kitab Undang-Unndang Hukum Pidana dan Undang-Undang Pidana Pemilu.

“Lihat konteksnya. Kalau tidak ada hubungannya dengan KUHP ya pidana umum. Kalau ada hubungannya ya tindak pidana Pemilu,” pungkasnya. (Iqbal)

Boy Rafli : Polisi Boleh Jadi Pembina Ormas

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar

Makassar, KABAROKE — Kadivhumas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan bahwa seorang anggota polisi diperbolehkan untuk menjadi pembina sebuah ormas asalkan memperoleh izin dari pimpinan.

“Kalau menjadi anggota tidak boleh, tapi kalau jadi pembina atau penasehat, boleh. Pembina kan di luar anggota, tugasnya mengarahkan, menasehati,” kata Irjen Boy terkait Kapolda Jabar Irjen Pol Anton Charliyan yang menjadi Pembina ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI).

Pasalnya salah satu tugas Kepolisian adalah membina masyarakat. Namun ormas yang dibina tersebut tidak boleh melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila. Ia mencontohkan dirinya yang saat ini merangkap sebagai Ketua Perbakin di Banten.

“Saya kan tugas di Mabes, tapi juga membina olah raga,” ujarnya.

Menurutnya, sebelum menduduki jabatan pembina, seorang polisi harus melalui serangkaian prosedur untuk mendapatkan izin dari pimpinan Polri.

“Biasanya lapor ke Kapolri. Yang penting tugas kepolisian tidak ditinggalkan. Jadi komunitas-komunitas masyarakat itu tidak lepas dari pantauan kami, mereka akan jadi target penyuluhan dan pembinaan. Jadi itu (polisi merangkap pembina ormas) tidak masalah. Tapi kalau tergabung dalam perusahaan, jadi komisaris atau direktur utama, itu tidak boleh,” katanya.

Hal ini juga diamini oleh Karopenmas Polri Brigjen Pol Rikwanto yang mengatakan meski dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 16 huruf d, menyebut bahwa anggota polisi dilarang menjadi pengurus atau anggota organisasi tertentu tanpa seizin Kapolri. Namun, dalam hal ini Anton sudah mendapat izin dari Polri untuk membina GMBI.

“Di Perkap Pasal 16 yang dilarang jadi pengurus atau anggota ormas tertentu atau LSM tanpa seizin pimpinan. Tapi Kapolda Jabar jadi Pembina GMBI sudah seizin pimpinan,” kata Rikwanto.

Menurut dia, anggota polisi memang kerap diminta sebagai pembina di salah satu ormas atau perkumpulan tertentu. Bahkan, tak hanya perwira tinggi, anggota polisi berpangkat rendah pun kerap diminta membina ormas.

“Seperti Bhabinkamtibmas juga sering diminta jadi pembina klub sepak bola antar kampung dan itu biasa. Boleh saja, selama itu dilaporkan dan ada restu dari pimpinan,” katanya.

Pada Senin (16/1/2017) massa ormas Front Pembela Islam (FPI) berunjuk rasa di Mabes Polri untuk mendesak pencopotan Kapolda Jabar Irjen Pol Anton Charliyan dari jabatannya.

Anton yang menjabat sebagai Pembina ormas GMBI dianggap FPI telah membiarkan terjadinya peristiwa bentrokan antara ormas GMBI dengan FPI di depan Mapolda Jabar usai Imam FPI Habib Rizieq Shihab diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penistaan Pancasila. (***)

Polri Dalami Temuan PPATK Soal Aliran Dana Bahrun Naim

Bahrun Naim Merupakan WNI yang Bergabung ke ISIS dan Diduga Jadi Dalang Bom Thamrin  [dok net]

Bahrun Naim Merupakan WNI yang Bergabung ke ISIS dan Diduga Jadi Dalang Bom Thamrin [dok net]

Jakarta, KABAROKE — Mabes Polri siap menyelidiki dan mendalami temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi pemindahan dana pada layanan keuangan berbasis teknologi (Fintech) yang dilakukan oleh petempur ISIS, Bahrun Naim.

“Temuan PPATK ini merupakan fakta. Polri masih mendalami hal tersebut, mengkroscek dengan kasus-kasus terorisme yang selama ini telah ditangani,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Martinus Sitompul, seperti ditulis Antara, Selasa, 10 Januari.

Menurutnya, transfer uang memang bisa dilakukan dengan berbagai cara yakni melalui transfer perbankan, menggunakan jasa pengiriman uang dan melalui mata uang virtual di dunia maya.

Terkait temuan PPATK tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk memantau perpindahan dana mata uang virtual demi memperkecil peluang penyalahgunaan fasilitas tersebut untuk aksi terorisme.

Kendati demikian ia mengungkapkan tidak bisa langsung memblokir pengiriman dana terduga teroris bila belum terbukti dana tersebut akan digunakan untuk aksi teror.

“Siapapun yang kami ketahui bagian atau kelompok (teroris) akan didata, tapi tidak akan bisa ditindak (pemblokiran) tanpa fakta perbuatan melawan hukum, jadi harus dibuktikan dulu.”

“Misal seseorang kirim uang, lalu uang itu dimanfaatkan untuk aksi terorisme, misal beli bahan peledak, maka itu bisa ditindak. Tapi tanpa bukti yang cukup, enggak bisa (diblokir). Kecuali pengirimnya sudah terindikasi aksi terorisme,” ujarnya.

Sebelumnya, PPATK melacak adanya transaksi layanan keuangan berbasis teknologi (Fintech) yang dilakukan oleh Bahrun Naim.

Bahrun Naim diketahui memanfaatkan sejumlah akun yang terdaftar pada penyedia jasa pembayaran PayPal atau menggunakan mata uang terenkripsi Bitcoin untuk mendanai sejumlah aksi teror yang terjadi pada tahun 2016.

PayPal adalah penyedia jasa pembayaran yang bisa digunakan untuk transaksi oleh seluruh pengguna internet di seluruh dunia. (***)

Kenaikan PNBP Bukan Keinginan Polri

Ilustrasi Polri

Ilustrasi Polri

Jakarta, KABAROKE — Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengungkapkan kenaikan biaya administrasi pengurusan STNK, BPKB, SIM yang masuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak langsung dari keinginan Polri sendiri.

“Tetapi polisi sebagai sub sistem dari pada pemerintah harus tidak lepas dari proses koreksi yang terkena kepada diri Polri dan tuntutan akan peningkatan sektor pelayanan publik,” ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (6/1).

Polri menyebut kenaikan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk penerbitan SIM, BPKB hingga STNK sudah dirumuskan bersama dengan Badan Anggaran (Banggar DPR). Kenaikan ini berawal dari adanya temuan BPK soal biaya yang ada sudah tidak sesuai dengan kondisi kekinian.

“Jadi yang perlu ditekankan, yang naik bukan pajaknya, tetapi jasa pelayanan administrasi yang disetor ke kas negara. Orang pikir kan pajak naik, ini kan PNBP bukan pajak. Tetapi jasa pelayanan administrasi yang masuk ke kas negara,” Ungkapnya

Boy menjelaskan, pemasukan negara tersebut nantinya digunakan untuk meningkatkan sarana prasarana pelayanan seperti di Samsat berupa STNK online, SIM online untuk mempermudah masyarakat yang akan diterapkan secara bertahap. (Iqbal)

Versi Polri, Ini Penyebab Kenaikan PNBP

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar

Jakarta, KABAROKE — Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Boy Rafli, menjelaskan bahwa penyebab kenaikan PNBP tidak lepas dari tuntutan pemerintah kepada Polri. Koorps Bhayangkara merupakan institusi yang masuk dalam program reformasi birokrasi dan dituntut untuk meningkatkan sektor pelayanan publik.

Dia menjelaskan bahwa salah satu tugas pokok Polri yakni berkaitan dengan keselamatan berlalu lintas, dalam konteks peningkatan indeks keselamatan berlalu lintas, maka investasi “road safety” bagian yang penting.

“Jadi indeks keselamatan berlalu lintas di negara kita ini harus kita perbaiki dari waktu ke waktu dan antara lain, di sini memang harus ada investasi. Jadi tidak mungkin kita ingin meningkatkan indeks keselamatan sementara investasi tidak ada pertumbuhan,” ujar saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (6/1).

Menurut Boy, hal tersebut yang menjadi latar belakang perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 tahun 2010 tentang jenis dan tarif PNBP pada Polri diganti menjadi PP Nomor 60 tahun 2016.

“Jadi di sana ada temuan-temuan yang berkaitan dengan pelayanan publik di sektor STNK, SIM, BPKB yang dituntut kepada institusi Polri harus dilakukan upaya-upaya peningkatan,” ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, proses revisi ini akhirnya bergulir dengan tentunya pelibatan unsur pemerintah, yakni Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Boy menyebut beberapa alasan yang dasar kenaikan PNBP ini karena perlu adanya peningkatan fitur keamanan dan material STNK sebagai dokumen berharga. “Bahan material ini diperlukan kualitas yang lebih bagus lagi, tentunya harga pasti disesuaikan,” katanya.

Mantan Kapolda Banten ini menyebut juga perlu ada peningkatan layanan SIM Online, sehingga orang yang memperpanjang Surat Ijin Mengemudi tersebut tidak harus datang ke Samsat berdasarkan alamatnya, tetapi bisa dimana saja.

Polri juga perlu meningkatkan teknologi informasi yang harus berkembang terus dan juga menjaga keamanan sistem sehingga diperlukan biaya serta dukungan kantor Samsat yang memadai.

Sementara itu, Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan penerimaan PNBP pada Polri ini 92 persen akan kembali kepada masyarakat, yakni untuk peningkatan pelayanan. “Jadi ini kembali ke masyarakat. Jadi tidak digunakan untuk yang lain dan ini hanya boleh digunakan untuk yang kegiatan dalam rangka pelayanan PNBP Sesuai dengan amanat undang-undang PNBP itu,” katanya.

Boy Rafli mengungkapkan bahwa realisasi PNBP sebelumnya sekitar Rp5 triliun dan pada tahun ini setelah adanya kenaikan ditargetkan Rp7 triliun.

Dia mengungkapkan kenaikan PNBP itu juga diberikan para petugas untuk menghindari pungutan liar (pungli) sebagai insentif Rp300 ribu per bulan. (Iqbal)

1 2 3 4 13