Begini Tanggapan Wiranto Soal Tuntutan Pemberhentian Ahok

Begini Tanggapan Wiranto Soal Tuntutan Pemberhentian Ahok

Jakarta, KABAROKE – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto menegaskan, Presiden Joko Widodo telah menugaskan dirinya menerima pendemo. Ia memastikan semua yang disampaikan perwakilan demontrans akan sampai ke presiden. “Saya perwakilan langsung dari pemerintah. Pasti sampai ke Presiden. Percaya sama saya,” ujar Wiranto, Jumat (31/3). Dia juga memastikan, pemerintah tidak berpihak pada satu golongan saja. Tuntutan untuk mencopot jabatan Gubernur DKI Jakarta non aktif, Basuki Tjahaja Purnama dan status hukumnya telah diurus oleh Mahkamah Agung. “Pemerintah itu, tidak dapat mencampuri untuk urusan yudikatif. Pengadilan tidak bisa campur tangan…

Read More

Ustad Asal Medan Sebut Bakal Ada Revolusi Jika Ahok Tak Dicopot

Ustad Asal Medan Sebut Bakal Ada Revolusi Jika Ahok Tak Dicopot

Jakarta, KABAROKE — Salah satu ustad yang datang dari Medan, Ustad Acong mengatakan bahwa, ia dan seluruh massa aksi 212 tidak akan pernah berhenti untuk memperjungkan konstitusi negara NKRI. Ia pun mempertanyakan mengapa sampai saat ini Ahok masih saja dilindungi oleh aparat negara. Menurutnya, negara ini bukanlah milik Ahok, tetapi milik rakyat. “Kami hanya ingin Ahok dinonaktifkan. Ada apa dengan rezim Jikowi. Ada apa dengan Jokowi dan antek – anteknya,” ujar Acong saat orasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (21/2). Ia melanjutkan, negara ini bukanlah negara China atau…

Read More

PKS Bandingkan Kasus Ahok dengan Ratu Atut

PKS Bandingkan Kasus Ahok dengan Ratu Atut

Jakarta, KABAROKE — Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Syakir Purnomo mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkewajiban mengeluarkan surat keputusan tentang pemberhentian sementara Basuki Tjahja Purnama (Ahok) sebagai gubernur. Menurutnya bukti sudah cukup untuk memberhentikan sementara Ahok. Sebab, mantan Bupati Belitung Timur itu kini berstatus sebagai terdakwa dugaan penistaan agama. Kemudian, Ahok juga telah didakwa pasal 156a dan 156 KUHP tentang penodaan agama dengan hukuman penjara lima dan empat tahun. “Seharusnya presiden tidak diskriminatif dengan memperlakukan kebijakan yang sama sesuai peraturan perundang-undangan,” ujarnya seperti dilansir dari republika.co.id, kemarin. Presiden, lanjutnya, seharusnya…

Read More

Lima Fraksi DPRD DKI Tolak Kerjasama dengan Ahok

Lima Fraksi DPRD DKI Tolak Kerjasama dengan Ahok

Jakarta, KABAROKE — Lima fraksi di DPRD DKI menggelar aksi tolak kerjasama dengan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Fraksi-fraksi yang menolak kerjasama tersebut juga meminta Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) memberi kejelasan posisi Ahok yang kembali menjabat Gubernur DKI pada Sabtu (11/2) lalu. Pasalnya, sesuai undang-undang Pemerintahan Daerah, Ahok yang kini menjadi terdakwa kasus dugaan penistaan agama, seharusnya diberhentikan. Ke lima fraksi tersebut adalah fraksi PKS, PPP, PKB, Gerindra dan Fraksi PAN-Demokrat. “DPRD sebagai mitra, tidak akan bekerjasama dengan eksekutif dalam menjalani pemerintahan. Sebab, posisi Ahok sebagai Gubernur DKI dengan…

Read More

“Pimpinan Semestinya Jadi Teladan, Bukan Bersatus Terdakwa”

“Pimpinan Semestinya Jadi Teladan, Bukan Bersatus Terdakwa”

Jakarta, KABAROKE — Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid mengatakan bahwa, Jakarta hari ini telah membuat sejarah baru dengan dijatuhkannya Gubernur dengan status terdakwa. “Saya kira itu adalah suatu hal yang yang tidak nyaman menurut saya. Tidak nyaman dalam konteks Jakarta sebagai ibukota Indonesia, semestinya pimpinannya adalah teladan, jangan pimpinan yang berstatus terdakwa,” ujarnya di komplek parlemen, Jakarta, Selasa (14/2). Ia pun mempertanyakan apakah tidak akan membahayakan bagi negara ini dan kohesi sosial politik, apabila seorang pimpinan harus datang setiap minggunya ke pengadilan. Sehingga, menurutnya prinsip undang – undang sudah…

Read More

Pimpinan DPR Diminta Segera Meneruskan Hak Angket ke Tahap Berikutnya

Pimpinan DPR Diminta Segera Meneruskan Hak Angket ke Tahap Berikutnya

Jakarta, KABAROKE — Anggota Komisi II Fandi Utomo dari Fraksi Partai Demokrat meminta pimpinan DPR RI agar dapat melanjutkan usulannya untuk menerima hak angket yang ditandatangani para anggota dari 4 Fraksi tersebut. Adapun Fraksi Gerindra sebanyak 22 Anggota, Fraksi Partai Demokrat sebanyak 42 Anggota, Fraksi PAN 10 Anggota dan Fraksi PKS sebanyak 16 Anggota. Tanda tangan sudah dikumpulkan dan diserahkan kepada wakil pimpinan DPR. “Atas nama empat fraksi ini, mohon kiranya pimpinan bisa meneruskan ke tahapan selanjutnya,” katanya di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (14/2). Dijelaskan, hak angket tersebut sebagai salah…

Read More

MPR Pertanyakan Komitmen Mendagri

MPR Pertanyakan Komitmen Mendagri

Jakarta, KABAROKE — Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mempertanyakan komitmen Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo terkait pemberhentian Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta. “Waktu dulu sudah pernah menyampaikan bahwa Ahok ini bagaimana mau diberhentikan karena dia sedang cuti. Jadi ketika dia selesai masa cutinya baru akan kemudian diberlakukan pemberhentian,” ujarnya di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (14/2). Namun ternyata, menurut Hidayat Nur Wahid, sekarang Mendagri malah pasang badan untuk tetap melantik Ahok dan mengembalikan jabatannya untuk memimpin Jakarta. “Jadi beliau penting untuk melaksanakan komitmennya yang pernah disampaikannya…

Read More

“Ahok Gate” Sudah Diteken 93 Legislator dari 4 Fraksi

“Ahok Gate” Sudah Diteken 93 Legislator dari 4 Fraksi

Jakarta, KABAROKE — Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kini melenggang kembali menjadi gubernur DKI Jakarta usai masa cuti kampanye selesai. Namun desakan muncul kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memberhentikan Ahok lantaran telah berstatus terdakwa penistaan agama. Sejumlah gugatan dilayangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas jabatan tersebut karena keputuan Mendagri yang tidak menonaktifkan Ahok adalah bentuk pelanggaran. Sementara di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, sebanyak 93 legislator dari 4 Fraksi sudah menandatangani usulan hak angket itu. Menurut Wakil Ketua DPR, Fadli Zon jumlah tersebut sudah memenuhi syarat untuk penggunaan…

Read More

Bandingkan Ratu Atut dengan Ahok, DPD : Seharusnya Dicopot!

Bandingkan Ratu Atut dengan Ahok, DPD : Seharusnya Dicopot!

Makassar, KABAROKE — Basuki Tjahja Purnama atau Ahok yang berstatus terdakwa penodaan agama kembali menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta setelah habis masa cuti kampanye terhitung pada 12 Februari 2017. Menanggapi hal itu, Anggota komite III DPD RI, Iqbal Parewangi menyesalkan keputusan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang tidak memberhentikan Ahok sebagai gubernur sesuai Undang-Undang yang berlaku. Senator RI asal Sulawesi Selatan itu menilai, ada kerancuan penegakan hukum terkait keputusan tersebut. Apalagi menurutnya, Pasal 83 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah menyebutkan, kepala daerah atau wakilnya…

Read More

ACTA Daftarkan Gugatan Pemberhentian Ahok ke PTUN

ACTA Daftarkan Gugatan Pemberhentian Ahok ke PTUN

Jakarta, KABAROKE – Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) mendaftarkan gugatan untuk memberhentikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), sebagai Gubernur DKI Jakarta ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Penasihat ACTA, Hisar Tambunan mengungkapkan, adapun pihak ACTA membandingkan upaya ini dengan pemberhentian sementara Bupati Ogan Ilir, Ahmad Wazir Noviadi, yang juga didakwa dengan dua pasal. “Jadi kalau kita lihat posisi positif yang kami lakukan ini ingin membantu pemerintah agar dapat menjalankan roda pemerintahan sesuai koridor hukum yang berlaku,” katanya saat ditemui di kantor PTUN, Jakarta Timur, Senin (13/2). Dasar gugatan tersebut adalah Pasal…

Read More