Ketua FPI Desak Polisi Lanjutkan Proses Hukum Ahok

Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama

Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama

Jakarta, KABAROKE — Ketua Front Pembela Islam (FPI), Ahmad Sobari Lubis, dalam orasinya di depan Kantor Layanan Badan Reserse Kriminal Polri di Gambir, Jakarta, meminta aparat segera memproses dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Di hadapan ribuan orang dari beragam ormas Islam, pimpinan FPI itu menegaskan bahwa penyataan Ahok terkait Alquran Surat Al-Maidah 51 di Kepulauan Seribu telah melecehkan umat Islam.

“Menyatakan Ahok telah menistakan agama Islam, melecehkan umat Islam,” kata Ahmad Sobari, seperti dilansir Antara, Jumat, 14 Oktober.

“Negara dan pemerintah Indonesia, khususnya para penegak hukum, harus segera dan secepatnya memproses hukum Ahok,” kata dia disambut teriakan takbir dari peserta demonstrasi.

Lebih lanjut, Ahmad Sobari berharap agar aparat penegak hukum tidak pilih kasih dalam menegakkan keadilan,”Tanpa intervensi dari pihak mana pun.”

Lebih lanjut, pimpinan FPI itu mengatakan akan menegakkan hukum dengan cara yang lain jika polisi tidak memproses hukum Ahok.

“Jika negara melindungi penista agama dan memandulkan penegak hukum dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Maka massa aksi bela Islam, menyerukan menegakkan hukum Islam secara sendiri-sendiri atau bersama-sama yaitu hukuman mati,” pungkas dia.

Dari pantauan awak media, ribuan pengikut dan anggota sejumlah ormas masih berorasi di Gambir dengan meneriakkan ungkapan anti-Ahok antara lain “Tolak Ahok”, “Penjarakan Ahok,” dan “Hukum Ahok.”

Menurut rencana, massa ormas akan bergeser ke gedung Balai Kota DKI Jakarta untuk melanjutkan aksinya. (***)

Dimas Kanjeng Kembali Dilapor Polisi, Ini Kasus Terbarunya…

Dimas Kanjeng Taat Pribadi

Jakarta, KABAROKE — Dimas Kanjeng Taat Pribadi kembali dilaporkan ke Markas Polda Jawa Timur. Kali ini, bukan kasus pembunuhan dan kasus penipuan, melainkan tuduhan atas penistaan agama. Pelapornya diketahui adalah Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) Jawa Timur.

Sekretaris Jenderalc GUIB Jawa Timur, Muhammad Yunus, mengatakan pihaknya menuduh Dimas Kanjeng melakukan penistaan agama lantaran di padepokannya kerap melakukan ritual yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Yunus mencontohkan di padepokan diajarkan wirid, tetapi bacaannya bertentangan dengan Islam. Tidak hanya itu, di padepokan juga diajarkan salat yang tidak ada tuntutannya dalam Islam seperti Salat Radhiyatul Qubri dan Salat Syaikh Abdul Qodir Jailani.

“Jika dia (Dimas Kanjeng) mengatakan bahwa di lokasi padepokan tidak hanya orang Islam dan ada agama lain, Tetapi, permasalahannya dia menjadikan aktivitas yang ada di padepokan itu diberi aroma rumah agama yang terkesan seolah-olah Islam. Nah, itu yang berpotensi adanya penistaan agama,” kata Yunus.

Dengan demikian, lanjut Yunus, aktivitas yang terjadi di padepokan telah melanggar Undang Undang No 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama. “Yang kita laporkan tidak hanya Dimas Kanjeng saja. Tapi semua pengikutnya yang menjadi penggerak kegiatan tersebut.” lanjutnya.

Seperti diketahui Dimas Kanjeng Taat Pribadi telah ditangkap anggota Polda Jatim terkait kasus pembunuhan dua pengikutnya. Namun belakangan, Dimas Kanjeng juga dituduh telah melakukan penipuan terkait ‘kemampuannya’ untuk menggandakan uang. (Iqbal)

Putri Soekarno Minta Kasus Ahok Dilanjutkan

Rachmawati Soekarno Putri (dok net)

Rachmawati Soekarno Putri (dok net)

Jakarta, KABAROKE — Salah seorang putri mantan Presiden pertama Republik Indonesia, Rachmawati Soekarnoputri, meminta agar kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dilanjutkan, meski Ahok sudah minta maaf. Musababnya, apa yang dilakukan Ahok terlanjur membuat kebencian di kalangan umat Islam.

“Coba tanya pihak mana saja soal pidana, meski sudah minta maaf dan mengembalikan uang, ya (proses) hukumnya tetap jalan. Tidak cukup hanya minta maaf,” kata Rachmawati. Penegakan hukum di Indonesia, kata dia, harus dibuktikan tidak tumpul ke atas.

“Harus cepet itu diusut. Harus disidik. Harus dilanjutkan proses hukumnya. Enggak bisa hanya permintaan maaf,” ungkapnya. “Apalagi MUI sudah mengatakan tidak bisa begitu. Itu sudah pelecehan jelas,” sambung dia.

Oleh sebab itu, Rachmawati meminta kepada warga untuk tak terpancing. Ia meminta agar polisi mengusut tuntas. “Kita percayakan saja sama polisi. Ahok harus dihukum, jika tidak, maka umat Islam yang akan marah,” pungkasnya. (Iqbal)

Muhammadiyah Maafkan Ahok, Tapi Proses Hukum Harus Berlanjut

Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama (Ahok)/dok-net

Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama (Ahok)/dok-net

Jakarta, KABAROKE — Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta polisi mengusut tuntas kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Hal itu perlu dilakukan untuk memberikan efek jera kepada orang yang berbuat salah.

Kader Muhammadiyah sendiri sudah memaafkan Ahok yang telah menyampaikan permohonaan maaf secara terbuka kepada umat Muslim. Tapi, permohonaan maaf tidak berarti membuat proses hukum terhenti. “Memaafkan pasti, tapi proses hukum harus terus berlanjut,” ucap Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzhar Simanjuntak.

Dahnil juga menegaskan bahwa pihaknya akan senantiasa mengawal pengusutan kasus tersebut di kepolisian. Kasus dugaan penistaan agama itu semestinya memang menjadi prioritas untuk dituntaskan. Musababnya, laporan atas perkara yang sama cukup banyak dan tersebar di seantero Nusantara.

Dahnil menyebut apa yang dilakukan Ahok sudah menyakiti seluruh perasaan umat Islam di Indonesia. Tak heran, kata dia, banyak laporan ke kepolisian di daerah-daerah. “Itu simbol bahwa kemarahan dan kekecewaan terhadap ucapan Ahok sudah jadi fenomena dan fakta yang jamak,” katanya

Menurut Dahnil, akan lebih bijak dan adil bila kepolisian menuntaskan kasus itu ketimbang mendiamkannya saja. “Jika kasus ini diusut, maka kemarahan publik akan mereda dengan sendirinya,” terangnya sembari menyebut bahwa pihaknya sendiri sudah memaafkan Ahok. (Iqbal)

Ahok Minta Maaf ke Umat Muslim, Polisi Tetap Usut Dugaan Penistaan Agama

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar

Jakarta, KABAROKE — Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, menyatakan pihaknya tetap mengusut dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, meski yang bersangkutan meminta maaf ke umat Muslim, hari ini, Senin, 10 Oktober.

“Dalam proses hukum itu, ada langkah-langkah yang harus dikuti seperti permasalahan pembuktian,” kata Boy kepada wartawan di Mabes Polri, Senin, 10 Oktober.

Boy mengapresiasi tindakan Ahok yang akhirnya menyampaikan permohonan maaf atas dugaan penistaan agama. Diketahui, Ahok dikecam lantaran menafsirkan Surah Al-Maidah ayat 51 dalam Al-Quran. Ucapan Ahok terkait ayat suci itu dianggap melecehkan oleh umat Muslim.

“Atas permohonan maaf, menurut kami itu bagus karena tidak membuat lagi ketersinggungan dan dapat melegakan. Apa yang dirasakan dengan penyampaian permohonan maaf adalah hal baik, dan saya menyambut positif berarti ada evaluasi yang harus disampaikan,” jelasnya

Boy menambahkan Polri telah menerima 7 laporan polisi terkait kasus tersebut. “Ada 7 laporan semuanya. Kita profesional dengan bagaimana aturan-aturan yang jelas,” pungkasnya. (Iqbal)

Ini 5 Poin Teguran Keras MUI kepada Ahok

Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama (Ahok)/dok-net

Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama (Ahok)/dok-net

Jakarta, KABAROKE — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah 2017, mengaku menerima peringatan keras dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta. Teguran itu menyusul pernyataannya menafsirkan Al-Quran, tepatnya Surah Al Maidah ayat 51 di hadapan warga Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.

“MUI DKI juga sudah tulis surat memberikan peringatan keras yang meminta saya fokus untuk kemaslahatan umat. Jangan bicara tafsiran agama yang sensitif,” kata Ahok, yang sudah menyampaikan permohonan maaf kepada umat Islam yang tersinggung dengan ucapannya, di Balai Kota DKI Jakarta, seperti dilansir dari Antara, Senin, 9 Oktober.

Dalam surat teguran tertanggal 9 Oktober 2016 yang ditandatangani Ketua Umum MUI DKI Jakarta KH Syarifuddin Abdul Gani dan sekretaris umum KH Zulfa Mustofa itu disampaikan lima poin teguran kepada Ahok.

Pertama, MUI menegur dia supaya tidak melakukan perbuatan dan menyampaikan pernyataan atau komentar yang dapat meresahkan kehidupan masyarakat DKI Jakarta umumnya, dan kaum muslimin khususnya.

Kedua, MUI minta dia tidak masuk ke area perbincangan yang bukan menjadi kewenangan tugas, seperti pernyataan yang dikategorikan penghinaan dan hasutan serta penyebaran kebencian di kalangan umat Islam khususnya, dan warga DKI Jakarta umumnya.

Ketiga, MUI minta dia tidak lagi melakukan tindakan atau menyampaikan perkataan yang dianggap meremehkan umat Islam atau para ulama, seperti menyatakan bahwa umat Islam dibohongi dengan Alquran Surat Al-Maidah ayat ke- 51.

Keempat, MUI meminta dia menarik perkataannya yang menganggap Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) sebagai pelecehan yang dilakukan umat Islam.

Terakhir, MUI meminta Ahok fokus pada tugas utamanya untuk memajukan DKI Jakarta, dan meningkatkan kesejahteraan warganya. (***)

Giliran FPI Sulsel Laporkan Ahok soal Penistaan Agama

Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama

Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama

Makassar, KABAROKE — Front Pembela Islam (FPI) Sulsel mengikuti langkah sejumlah organisasi Islam lainnya melaporkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, ke kepolisian, atas dugaan penistaan agama. Kali ini, Ahok dilaporkan ke Markas Polda Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Senin, 9 Oktober. FPI Sulsel keberatan atas pernyataan Ahok yang terkesan melecehkan surah Al-Maidah ayat 51 dalam Al-Quran.

“Salah satu bentuk solidaritas kami terhadap kejadian ini bahwa daerah pun mengecam pernyataan Ahok itu. Jangan sampai hal serupa terjadi di daerah sehingga kami memberikan warning, bahwa kami dari Sulsel pun menolak dan mengecam semua tindakan-tindakan yang melanggar aturan dan hukum,” kata Ketua DPD FPI Sulsel, Habib Muhsin bin Jafar Al-Habsyi, di Markas FPI Sulsel, sesaat sebelum menuju Markas Polda Sulsel.

Habib Muhsin mengungkapkan pernyataan Ahok ihwal isi surah Al-Maidah ayat 51 merupakan bentuk penisataan agama. Ia mengungkapkan Ahok tidak memiliki kompetensi dan hak untuk menafsikan ayat suci Al-Quran.

“Jadi kami melaporkan secara resmi atas penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Pernyataan Ahok dalam beberapa kali kami membaca, mendengar teks dan isi video dalam pidato Ahok, itu jelas bahwa dia melakukan penistaan terhadap agama, karena dia menafsirkan suatu ayat yang bukan kompetensinya,” ucapnya.

“Dan sebenarnya Ahok itu memang tidak punya hak untuk menafsirkan ayat suci di Alquran,” sambung dia. Karena itu, melalui DPD FPI Sulsel, Habib Muhsin mengatakan akan menuntut Ahok sesuai dengan KUHP Pasal 156a Tentang Penodaan atau Penistaan Agama. “Ahok harus ditangkap dan diproses hukum,” ujarnya.

Sebelumnya, Novel Chaidir Hasan selaku Sekretaris Jenderal FPI, didampingi Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) ke Bareskrim Polri. Ia melaporkan Ahok atas dugaan “menyatakan permusuhan, kebencian, atau penghinaan” terhadap agama.

Keberatan Novel, merujuk Pasal 156 a KUHP Jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.11/2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Menurutnya, penggunaan UU ITE dalam laporan dilakukan setelah menimbang penyebaran video pernyataan Ahok di YouTube.

Selain itu, dua organisasi, yakni Organisasi FUPA dan Pemuda Muhammadiyah juga melaporkan Ahok ke Polda Metro Jaya, dalam kasus yang sama. Sementara di Palu, Sulawesi Tengah, Aliansi Pemuda Muslim Sulawesi Tengah berunjukrasa sebagai bentuk protes terhadap Ahok yang dinilai melecehkan agama, di Kantor Polda Sulawesi Tengah, Ahad kemarin. (Yasir)

1 10 11 12