Kejaksaan Agung Dituding Tidak Fair Tangani Kasus Ahok

Kejagung

Kejagung

Jakarta, KABAROKE — Ketua Umum Setara Institute, Hendardi, menyatakan kecepatan proses hukum atas kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan tersangka Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di tingkat Kejaksaan menunjukkan adanya proses hukum yang tidak fair (unfair trial).

“Kecepatan proses di kejaksaan agung ini tidak fair,” ujarnya di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta, Sabtu (10/12).

“Hanya dalam 3 hari. Kejaksaan Agung menyatakan hasil penyidikan Polri telah P21 dan dalam hitungan jam kemudian melimpahkannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Padahal, biasanya membutuhkan waktu setidaknya 14 hari untuk menyatakan P21 atas sebuah kasus,” sambung dia.

Hendardi menuturkan sikap Kejagung bertolak belakang dengan respons atas hasil penyelidikan Komnas HAM dalam beberapa kasus pelanggaran HAM berat, yang membutuhkan waktu bertahun-tahun dan tidak pernah dituntaskan.

Sementara, dirinya melihat kecepatan waktu atas kasus Ahok menunjukan bahwa Kejaksaan Agung tidak mengkaji secara cermat konstruksi peristiwa yang menimpa Ahok.

Dia menilai cenderung melempar bola panas itu secara cepat ke Pengadilan. “Kecepatan waktu itu menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung tidak mengkaji secara cermat konstruksi peristiwa yang menimpa Ahok dan cenderung melempar bola panas itu secara cepat ke pengadilan,” ungkapnya.

“Kinerja semacam ini bukan hanya menunjukkan tidak profesionalnya jaksa, tetapi membahayakan due process of law dan preseden buruk penegakan hukum untuk kasus-kasus yang berdimensi politik di masa yang akan datang.” tuturnya. (Iqbal)

“Sidang Ahok Boleh Saja Disiarkan Langsung, Tapi…”

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok [dok net]

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok [dok net]

Jakarta, KABAROKE — Pengamat Hukum Pidana Universitas Tarumanegara, Hery Firmansyah, menyatakan tidak sepenuhnya sepakat dengan imbaun Dewan Pers ihwal siaran langsung sidang kasus dugaan penistaan agaa dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sidang Ahok, lanjut dia, boleh saja disiarkan langsung, tapi tentunya harus ada ketentuan-ketentuan yang diikuti.

Hary menyebut sidang dugaan penistaan agama yang menjerat Ahok telah menjadi atensi publik sehingga tentunya ingin dilihat publik. Di samping itu, sidang Ahok bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk lebih melek pada persoalan hukum. Hanya saja memang siaran langsung harus dilakukan dengan cara tertentu.

“Sebagai edukasi saya rasa perlu, dengan batasan yang benar tentunya. Misalnya dalam pembuktian dilakukan secara terbatas,” tegasnya.

Sebelumnya, Dewan Pers mengimbau media tidak menyiarkan persidangan perkara Ahok secara live. Dewan pers beranggapan penyiaran live akan mengganggu independensi penegak hukum. (Iqbal)

FPI Khawatir Ahok Mangkir dari Sidang Karena Tak Ditahan

Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama alias Ahok

Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama alias Ahok

Jakarta, KABAROKE — Sekretaris Jenderal DPD Front Pembela Islam (FPI) DKI Jakarta, Novel Chaidir Hasan Bamukmin, menyesalkan aparat penegak hukum yang tidak menahan tersangka kasus dugaan penistaan agama, Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Novel mengkhawatirkan Ahok menggunakan berbagai alasan untuk mangkir alias tidak hadir dalam persidangan.

“Karena tidak ditahan, jadi kita gak tahu kondisinya. Jadi dengan alasan dan kondisi apapun dia bisa tidak hadir. Makanya kita minta Ahok itu ditahan, supaya bisa dikoordinasi dengan petugas-petugas yang berwenang dalam mengadili Ahok,” katanya kepada wartawan, Kamis (8/12).

“Tapi kalau dilepas, apalagi musim kampanye, ini kan risiko luar biasa, benturan di luar, lalu dengan alasan keamanan sehingga tidak hadir,” sambung dia.

Selain itu, menurut Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) ini, dengan tidak ditahannya Ahok, berpotensi menimbulkan bentrokan, jika calon gubernur DKI Jakarta itu bisa saja membawa massanya untuk mengamankan jalannya sidang.

Pasalnya, FPI dan juga Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) juga akan menyiapkan anggotanya untuk mengawal persidangan Ahok.

“Kalau sudah ditahan, keamanan itu kan sudah menjadi kewajiban, memang dari pihak pengadilan sudah menyediakan mobil tahanan,” tutur Novel.

“Tapi kalau dia di luar, kita khawatirkan jadi bentrokan karena Ahok bawa pengamanan sendiri, ini kan jadi aneh kondisi hukum di Indonesia,” paparnya.

Sebagai informasi, sidang perdana kasus Ahok akan digelar pada Selasa (13/12). Soal lokasi persidangan, yang sedianya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, rencannya akan dipindah ke Cibubur. (Iqbal)

PN Jakarta Utara Bantah Isu Pemindahan Sidang Ahok

Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama (Ahok)

Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama (Ahok)

Jakarta, KABAROKE — Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Hasoloan Sianturi, membantah isu pemindahan sidang kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Isu yang berkembang, sidang Ahok akan dipindahkan ke Cibubur, Jakarta Timur.

Hasoloan menegaskan hingga kini pihaknya masih mengagendakan sidang tersebut berlangsung di Gedung Pengadilan yang terletak di Kawasan Gadjah Mada, Jakarta Pusat. “Sejauh ini belum ada rencana seperti itu. Masih seperti rencana awal,” kata Hasoloan saat dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (7/12).

Hasoloan menuturkan persidangan kasus dugaan penistaan agama ini akan berlangsung sesuai rencana. ”Begini, artinya setelah jaksa melimpahkan perkara tersebut, tempat yang kami sediakan ya di Gajah Mada, bukan yang lain,” pungkasnya. (Iqbal)

Sidang Ahok Kemungkinan Dipindahkan ke Cibubur

Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama (Ahok)/dok-net

Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama (Ahok)/dok-net

Jakarta, KABAROKE — Pengadilan Negeri Jakarta Utara masih mempertimbangkan sejumlah tempat untuk menggelar sidang perdana kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Kemungkinan sidang Ahok akan dipindahkan ke Cibubur.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono, mengatakan pemindahan lokasi sidang ini lantaran untuk keamanan “Sekarang sedang di cek Karo Ops (Kombes Verdianto) di sana,” ujarnya di Mapolda Metro Jaya, Rabu (7/12/).

Kendati demikian, Argo enggan menjelaskan alasan pemindahan lokasi sidang tersebut. Sebab, menurut dia, hal itu adalah wewenang dari pihak pengadilan. Namun, Argo memastikan pihaknya siap mengamankan jalannya sidang tersebut agar tidak terjadi hambatan apa pun dalam sidang itu.

“Kita selalu koordinasi dan siap mengamankan. Kita buat rencana pengamannnya,” ujarnya.
Awalnya, rencananya sidang Ahok digelar di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang lama, yaitu di Jalan Gajah Mada, Harmoni, Jakarta Pusat. (Iqbal)

Jaksa Agung Sebut Kasus Ahok Luar Biasa, Ini Alasannya…

Jaksa Agung HM Prasetyo [dok net]

Jaksa Agung HM Prasetyo [dok net]

Jakarta, KABAROKE — Jaksa Agung Prasetyo menyebut kasus penistaan agama adalah kasus yang biasa. Namun, kasus tersebut menjadi luar biasa ketika menyangkut Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Itu sebetulnya bukan pertama kali di Indonesia, tapi untuk kasus yang satu ini begitu menjadi luar biasa karena pelakunya seorang calon gubernur yang akan ikut Pilkada,” kata Prasetyo dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR di Jakarta, seperti dilansir Antara, Selasa, 6 Desember.

Selain itu, menurut Prasetyo, kasus dugaan penistaan agama itu menjadi luar biasa karena Ahok adalah dari etnis minoritas dan kebetulan beragama non Islam. Tiga poin membuat kasus Ahok menjadi sensitif.

Dia menjelaskan kasus itu juga menjadi perhatian masyarakat sehingga perkara ini menimbulkan reaksi publik sehingga penanganannya pun menjadi luar biasa.

“Penanganan ini sangat luar biasa karena diikuti dan mendorong maraknya reaksi dalam bentuk aksi dan unjuk rasa disertai berbagai tuntutan dan permintaan yang tentunya itu harus menjadi perhatian kita juga dalam proses penegakan hukum ini,” sambung dia.

Dia mengatakan, mengingat ada permintaan, harapan, dan himbauan masyarakat agar kasus itu secepatnya diselesaikan, maka saat itu juga perkaranya segera dilimpahkan ke pengadilan.

Menurut dia, hal itu dilakukan sambil meneliti berkas perkara dan setelah menyimpulkan berkas perkara sudah lengkap, jaksa peneliti pun segera diperintahkan membuat surat dakwaan.

“Sehingga ketika penyerahan tahap kedua, surat dakwaannya sudah siap dan sudah ada. Ini pula yang kemudian kami menyatakan persiapan dan melimpahkan perkaranya ke pengadilan hari itu juga,” kata Prasetyo.

Dia menekankan kasus dugaan penistaan agama itu tetap berjalan sesuai koridor hukum sehingga masyarakat tidak perlu berprasangka apa pun. (***)

Kapolri Minta Massa Aksi 212 Kawal Kasus Ahok

Kapolri Jenderal Tito Karnavian Bersama Para Habib dan Ulama [dok net]

Kapolri Jenderal Tito Karnavian Bersama Para Habib dan Ulama [dok net]

Jakarta, KABAROKE — Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta massa Aksi Bela Islam jilid III pada 2 Desember untuk mendukung Polri dalam penuntasan proses hukum kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Caranya, massa aksi 212 mesti mengawal kasus yang menjerat Gubernur DKI Jakarta non-aktif tersebut.

“Saya sangat mohon dukungannya,” ujar Kapolri, saat memberikan sambutan dalam Aksi 212 di Kawasan Monas, Jakarta, Jumat, 2 Desember.

Kapolri juga meminta massa untuk melakukan doa bersama agar proses hukum Ahok terus berjalan.”Mari kita berdoa bersama-sama, semoga proses hukumnya terus berjalan. Kami akan terus kawal,” ucapnya.

Massa Aksi 212 Melakukan Doa Bersama, Zikir dan Salat Jumat dengan Khidmat

Antusiasme Umat Islam untuk Ikut Dalam Aksi 212 yang Digelar dengan Rangkaian Doa Bersama, Zikir dan Salat Jumat

Di tengah-tengah sambutan tersebut, massa aksi doa bersama secara spontan mengucapkan “buktikan-buktikan,” seru massa aksi 212.

Aksi 212 itu berlangsung penuh khidmat. Massa melakukan doa bersama, zikir dan Salat Jumat. Sebagian massa sudah mendatangi kawasan Monas pada Kamis (1/12) malam dan Jumat dini hari. Sementara, Masjid Istiqlal sudah dibanjiri massa sejak Kamis (1/12) malam dari berbagai daerah sebagai tempat berkumpul dan bermalam. (Iqbal)

GNPF MUI Pertanyakan Alasan Kejagung Tak Tahan Ahok

Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama alias Ahok

Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama alias Ahok

Jakarta, KABAROKE — Rombongan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendatangi Gedung Jaksa Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung (Kejagung), Kamis, 1 Desember. GNPF MUI mempertanyakan alasan kejaksaan tidak menahan tersangka kasus dugaan penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Diketahui, Ahok sudah berstatus tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Berkas perkaranya pun telah dinyatakan lengkap alias P21. Bahkan, penyidik Polri sudah melakukan pelimpahan tahap dua kasus Ahok ke Kejagung, Kamis, 1 Desember.

“Mempertanyakan kenapa Ahok tidak ditahan. Tadi sudah ada penyerahan dari penyidik Bareskrim,” kata Juru Bicara Tim Advokasi GNPF MUI, Irvan Pulungan di Kompleks Kejagung, Jakarta, Kamis (1/12)

Dengan tidak kunjung menahan Ahok, maka pihak GNPF meminta penjelasan langsung kepada kejaksaan. Karena itu, GNPF berencana menemui Jaksa Muda Pidana Umum Noor Rachmat. “Apakah ada alasan subjektif dari Kejagung, kami belum ketahui, makanya kami perlu dialog,” tuturnya

Seperti diketahui, pihak Bareskrim Polri telah menyerahkan barang bukti dan tersangka perkara penodaan agama ke Kejagung pada Kamis (1/12).

Setelah penyerahan ini maka proses perkara ini masuk dalam tahap penuntutan. Kemudian perkara bakal segera dilimpahkan ke pengadilan untuk dipersidangkan. Rencananya, Ahok akan disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. (Iqbal)

Berkas Ahok Segera Dilimpahkan ke Pengadilan

Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama alias Ahok

Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama alias Ahok

Jakarta, KABAROKE — Kejakasaan Agung (Kejagung) segera melimpahkan berkasa perkara tersangka penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Berkas perkara tersebut telah dinyatakan lengkap atau P-21.

“Berkas perkara segera dilimpahkan kepada pihak pengadilan. Segera itu bisa besok atau bisa lusa,” kata Kapuspenkum Kejagung M Rum di Kejagung, Jakarta, Kamis, 1 Desember.

Rum melanjutkan di dalam berkas perkara tersebut, penyidik telah memeriksa setidaknya 42 orang. Termasuk tersangka Ahok sendiri. Ia menambahkan, berkas perkara tersebut berisi 826 halaman.

“Jadi dalam berkas perkara itu diperiksa 30 orang saksi, 11 ahli dan 1 tersangka. Jadi berkas tersebut sudah diperiksa 42 orang,” katanya. “Berkas tersebut setebal 826 halaman,” sambung dia. (Iqbal)

Ahok : Mohon Doanya Agar Proses Hukum Adil dan Terbuka

Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama (Ahok) (dok-net)

Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama (Ahok) (dok-net)

Jakarta, KABAROKE — Gubernur DKI Jakarta non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, memohon doanya agar proses hukum kasus dugaan penistaan agama yang menjeratnya bisa berjalan adil dan terbuka. Hal itu diungkapkan Ahok seusai pelimpahan tahap dua berkas kasusnya di Kompleks Kejagung, Kamis, 1 Desember.

“Saya mohon doanya supaya proses (hukum) bisa adil dan terbuka dan saya (harap) bisa selesai dari permasalahan ini,” ujar Ahok di Kejagung, Jakarta, Kamis, 1 Desember.

Ahok juga berharap perkara yang menjeratnya segera selesai sehingga dia bisa kembali fokus bekerja sebagai Gubernur DKI Jakarta “Sehingga saya bisa memakai waktu saya melayani warga Jakarta lebih baik ke depan,” tambahnya.

Hari ini, penyidik Bareskrim Polri melakukan pelimpahan tahap dua kasus Ahok ke Kejagung. Pelimpahan tahap dua dilakukan setelah sehari sebelumnya Kejagung menyatakan berkas tahap pertama lengkap secara formil dan materil. (***)

1 2 3 4 5 12