Akhir Agustus, Golkar Tentukan Jagoannya di Pilkada Serentak

Idrus Marham dan Nurdi Halid [dok net]

Idrus Marham dan Nurdi Halid [dok net]

Bogor, KABAROKE — Partai Golkar masih membuka peluang bagi calon yang bakal diusungnya dalam Pemilihan Kepala Daerah 2018. Partai berlambang pohon beringin itu baru akan memutuskannya dalam rapat yang akan digelar pada 28-29 Agustus 2017.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, pengurus pusat masih menunggu hasil komunikasi politik dari ketua DPD Golkar tingkat provinsi se-Indonesia dalam berkoalisi untuk memenangkan Pilkada Serentak 2018.

“Kita akan putuskan secara formal atas laporan komunikasi politik yang sudah dibangun selama ini. Siapa yang akan diusung Golkar nanti akan diumumkan pada tanggal 28-29 Agustus,” ucap Idrus, seperti dilansir kompas.com, Jumat kemarin.

Ia menyebutkan, tim pilkada tingkat pusat sudah menugaskan kepada seluruh ketua DPD Golkar untuk melakukan komunikasi politik dengan partai-partai di daerah.

Sesuai dengan mekanisme partai, Golkar memegang prinsip bangsa ini harus dipimpin secara bersama-sama. Karena itu, koalisi adalah sebuah kebutuhan dan tuntutan kepemimpinan bangsa dan daerah ke depan.

“Meskipun Golkar telah cukup kursinya untuk mengusung calonnya sendiri, tetapi karena prinsip itu, bangsa ini harus dipimpin bersama-sama. Sehingga koalisi dengan siapa, itu menyesuaikan tergantung pada daerah masing-masing,” ujar Idrus.

Terkait Pilkada Jawa Barat, Golkar masih terus menimbang calon kepala daerah yang akan diusungnya.

Sejauh ini nama Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi muncul sebagai kandidat kuat calon gubernur dari Golkar, namun keputusan tersebut masih bisa berubah.

Idrus mengatakan, walaupun Golkar mengutamakan kadernya sebagai calon kepala daerah, tetapi dinamika politik bisa saja berubah sewaktu-waktu tergantung situasi politik di daerah.

“Untuk Jabar, kita utamakan Dedi sebagai cagub, tapi tergantung dinamika yang ada,” kata dia.

Sejauh ini, Dedi yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Jawa Barat sudah melakukan komunikasi dengan PDI Perjuangan. Meski begitu, kata Idrus, keputusan tetap dikembalikan pada DPP Golkar.

Sementara itu, Ketua Harian DPP Golkar sekaligus Ketua Tim Pilkada Pusat Golkar Nurhin Halid mengatakan masih melihat dinamika yang terjadi di daerah-daerah.

Nurdin menyebutkan, koalisi nasional yang tercipta sekarang idealnya turun ke daerah.

“Tetapi kita juga memahami masing-masing daerah punya dinamika tersendiri. Karena itu, di daerah sudah ada yang tercipta koalisi nasional plus yang turun ke daerah, tapi ada juga koalisi yang tidak tergabung dalam koalisi partai nasional,” ujar Nurdin. (***)

NH Mantapkan Persiapan Golkar Hadapi Rentetan Pesta Demokrasi

Nurdin Halid

Nurdin Halid

Bogor, KABAROKE — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menggelar rapat kerja (Raker) pemantapan konsolidasi untuk pemenangan rentetan pesta demokrasi. Mulai dari Pilkada 2018 hingga Pileg dan Pilpres 2019. Kegiatan ini digelar di selama tiga hari (18/8) di Hotel Novotel, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor.

Untuk itu Melalui Raker ini, Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid berharap dapat memantapkan persiapan untuk menghadapi Pilkada serentak 2018 dan yang lebih penting lagi untuk persiapan menghadapi Pileg dan Pilpres 2019

“Dengan diadakannya Raker DPP Partai Golkar, diharapkan dapat membuat seluruh kader meningkatkan dan fokus kepada pelaksanaan program partai. Sehingga, tahapan-tahapan Partai Golkar dalam menghadapi kompetisi politik tetap dalam kondisi solid dengan fokus pada program,” jelasnya, Sabtu (19/8).

Nurdin menambahkan, nantinya setelah Raker ini selesai, kegiatan akan dilanjutkan dengan menggelar rakernas untuk membahas kembali, sekaligus menyosialisasikannya secara nasional.

“Ada tujuh bidang yang merupakan koordinator dalam pelaksanaan seluruh program untuk mencapai panca sukses tersebut, khususnya sukses Pilkada, Pileg dan Pilpres,” imbuhnya seraya menjelaskan bahwa tujuh koordinator bidang (Korbid) ini terdiri dari korbid kepartaian, kesra, kajian strategis dan polkuham.

“Ini akan kita sinergikan semua dalam forum rapat kerja, sehingga semua fokus seluruh program itu akan fokus pada pemenangan, baik Pilkada serentak, Pileg maupun Pilpres,” pungkas Nurdin. (Iqbal)

Setnov Tersangka, Konsolidasi Pilkada Serentak Jalan Terus

Ketua Departemen Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi, Muhammad Yasir

Ketua Departemen Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi, Muhammad Yasir

Makassar, KABAROKE — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Umum DPP Golkar, Setya Novanto, menjadi tersangka kasus dugaan korupsi KTP-el. Meski begitu, roda organisasi partai beringin rindang ini dipastikan tidak akan banyak terganggu.

“Ini memang sangat mengejutkan. Tapi roda partai insya Allah tetap berjalan. Konsolidasi agenda politik terdekat yaitu pilkada serentak jalan terus,” tegas Ketua Departemen Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi, Muhammad Yasir, di Kantor DPP Golkar, Slipi, Selasa, 18 Juli 2017.

Menurut Yasir, kemampuan Golkar menghadapi masalah politik sejauh ini sudah teruji. “Golkar ini partai paling matang. Paling baik manajemen organisasinya. Ketika ada hal krusial seperti ini, sistem partai sudah menggaransi kerja-kerja organisasi tetap berjalan,” tegasnya.

Sebelumnya, Wasekjen DPP Partai Golkar Abdillah Natsir juga memastikan proses penjaringan pilkada tak akan terganggu atas kasus ini. Apalagi sudah ada tim penjaringan pilkada yang terbentuk baik di DPP hingga tingkatan DPD II.

Sekretaris DPD I Golkar Sulsel ini mengaku proses pilkada akan berjalan alami. “Apalagi sudah ada pak Nurdin Halid yang ditunjuk sebagai ketua tim Pilkada DPP,” katanya. (***)

Bawaslu Sulsel Ingatkan Parpol Akhiri Praktik Mahar Politik di Pilkada

Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi [dok net]

Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi [dok net]

Makassar, KABAROKE — Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Selatan memperingatkan parpol agar mengakhiri praktek mahar politik, yaitu memberikan uang jumlah besar sebagai syarat wajib sebagai paslon pada pilkada, seperti menjadi buah bubur di masyarakat secara nasional selama ini.

“Bila ada Parpol yang kedapatan mengajukan pemberian mahar kepada bakal calon peserta pilkda 21O8, maka sanksinya pencalonan bisa dibatalkan,” tegas Ketua Bawaslu Sulsel La ode Arumahi di Makassar, Minggu.

Menurut dia, dalam aturan Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pilkada dan Undang-undang nomor 10 tahun 2016 disitu disebutkan larangan menggunakan syarat mahar bagi bakal calon kepala daerah.

Kendati ada Parpol yang tidak menggunakan mahar namun dengan dalih biaya survei kata Arumahi, tetap tidak dibenarkan, sebab setiap pendaftaran kandidat di parpol merupakan bagian dari proses pencalonan sehingga itu tetap tidak dibenarkan.

“Meski mereka beralasan ada biaya survei kepada kandidat dan bukan mahar, sama saja itu tidak dibolehkan dalam aturan Perundang-undangan,” beber dia.

Kalaupun ada yang membayar uang pendaftan lima tahun lalu kepada partai, itu tidak menjadi masalah asalkan tidak masuk dalam rangkaian proses tahapan Pilkada.

Pihaknya kembali mengingatkan, agar Parpol membaca baik-baik aturan yang sudah dikeluarkan sehingga tidak terjadi transaksi Politik yang berujung merugikan kedua belah pihak bila ditemukan.

Meski demikian, sejumlah Parpol berdalih tidak membebankan uang mahar kepada kandidat yang mendaftar di partainya, namun dibungkus dengan sumbangan sukarena atau berlindung pada biaya survei ditanggung para kandidat.

Saat ini sejumlah Parpol telah membuka pendaftaran untuk Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur termasuk Pilkada Bupati dan Wali Kota. Diketahui di Sulsel ada 12 daerah dan provibsi menggelar Pilkada Serentak 27 Juni 2018.

Sebelas Kabupaten Kota tersebut yakni, Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, Sinjai, Bone, Wajo, Sidenreng Rappang (Sidrap), Pinrang, Enrekang, Luwu, Kota Makassar, Kota Pare-pare dan satu Pilkada Gubernur.

Sebelumnya, Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulsel, Andi Ridwan Wittiri menyatakan menolak pemberlakuan uang pendaftaran atau mahar bagi bakal calon kepala daerah yang mendaftar di partainya.

“Kami tidak berlakukan itu, baik Bakal Calon Gubernur maupun Bupati dan Wali Kota. PDIP tetap mengikuti aturan yang sudah ada, jadi tentu tidak akan kami lakukan,” katanya usai rapat koordinasi pemenang Pilkada. (***)

Agustus, Hanura Terbitkan Rekomendasi Dukungan untuk Pilkada Sulsel

Partai Hanura

Partai Hanura

Makassar, KABAROKE — Partai Hati Nurani (Hanura) Sulawesi Selatan akan mengeluarkan rekomendasi dukungan kepada 12 kabupaten kota dan Provinsi di Sulsel pada Agustus 2017.

“Setelah Musyawarah Daerah Luar Biasa ini selesai, maka agenda selanjutnya akan dilakukan fit and Propertes kepada Bakal Calon Juli ini selanjutnya Surat Keputusan Rekomendasi akan dikeluarkan Agustus,” sebut Plt Hanura Sulsel, Bahar Ngitung di Makassar, belum lama ini.

Fit and Propert kata dia, dilaksanakan pada 21-31 Juli 2017 untuk menjaring Bakal Calon yang akan diusung maupun didukung di 12 Pilkada Kabupaten Kota dan Provinsi se Sulsel.

Mengenai dengan kandidat Gubernur yang sudah mendaftar di Hanura Sulsel, kata anggota senator ini menuturkan yakni Nurdin Abdullah, Abdul Rivai Ras dan Nurdin Halid. Sementara Ichsan Yasin Limpo juga dijadwalkan akan mendaftar di partai tersebut.

“Untuk ukuran mengusung Bakal Calon dari Hanura ada beberapa indikator perhitungan seperti elektabilitas, popularitas, geografis, dan hasil tes Fit and Propertes atau uji kelayakan,” ungkap pria disapa akrab Obama ini.

Sementara Sekertaris Jenderal Partai Hanura, Sarifuddin Sudding di sela Musdalub mengemukakan kepada wartawan bahwa pihaknya belum menentukan siapa-siapa bakal calon kepala daerah yang akan diusung nantinya.

“Kami serahkah sepenuhnya kepada DPD dan DPC untuk menjaring itu, sebeb mereka yang tahu psikologis daerah masing-masing dan orang-orangnya, kita berikan ruang kepada mereka melaksanakan itu,” ujar politisi DPR ini.

Saat ditanya apakah sudah ada Bakal Calon Gubernur yang membangun komunikasi dengan Hanura, kata dia, sejauh ini ada beberapa orang seperti Nurdin Halid, Rusdi Masse, Nurdin Abdullah, dan Abdul Rivai Ras.

“Ada beberapa yang sudah komunikasi, tapi kami serahkan sepenuhkanya kepada DPD Hanura Sulsel untuk menjaring mana yang terbaik, kan jelas indikatornya ada masing-masing,” tambahnya. (***)

Golkar Sulsel Segera Rampungkan Penjaringan 12 Kepala Daerah

Partai Golkar

Partai Golkar

Makassar, KABAROKE — Badan Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Daerah I Partai Golkar Sulawesi Selatan tengah merampungkan penjaringan bakal calon kepala daerah di 12 kabupaten/kota. Ditargetkan, usulan bakal calon untuk setiap daerah sudah ditetapkan paling lambat Senin pekan depan.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu Golkar Sulsel Kadir Halid mengungkapkan, sejauh ini pihaknya sudah menerima laporan penjaringan dari tujuh kabupaten/kota. Lima daerah lainnya diberi tenggat waktu hingga akhir pekan ini.

“Hasil penjaringan nanti kami serahkan ke DPD untuk dibahas di rapat pleno. Keputusan pleno kemudian yang dikirimkan ke DPP Golkar sebagai usulan, untuk diputuskan bakal calon usungan di setiap daerah,” kata Kadir Halid di Makassar.

Kadir menyebutkan, setiap daerah di Sulsel mengirimkan usulan bakal calon kepala daerah usungan sesuai kondisi masing-masing. Jumlahnya berbeda-beda. Makassar, misalnya, mengirimkan lima nama. Lalu Sidrap mengirimkan tujuh nama. Dari Luwu ada dua nama, sedangkan Pinrang lima.

Ada juga daerah yang hanya mengusulkan satu figur, seperti Kota Parepare serta Kabupaten Bone dan Jeneponto.

Bappilu Golkar dalam waktu dekat rencananya akan membahas kembali usulan bakal calon dari 12 daerah. Kemungkinan dari setiap kabupaten/kota, akan ada penambahan atau pengurangan jumlah kandidat usungan. Kadir mencontohkan kondisi di Kota Makassar.

“Untuk Makassar ada usulan lima nama. Tapi setelah rapat di DPD, ada tambahan empat nama. Kita pertimbangkan lagi berdasarkan analisa dan berbagai faktor pendukung,” ujar Kadir.

Sementara itu, Golkar Sulsel telah menetapkan bakal calon usungan untuk pemilihan Gubernur. Mereka mendorong ketua DPD I Golkar Sulsel Nurdin Halid, yang akan berpasangan dengan senator DPD RI Aziz Qahhar Mudzakkar. Pasangan tersebut juga telah menerima surat keputusan rekomendasi dari DPP. (***)

Desember, DP4 untuk 13 Pilkada di Sulsel Diserahkan ke KPUD

Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulsel Lutfi Nasir

Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulsel Lutfi Nasir

Makassar, KABAROKE — Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulawesi Selatan Lutfi Nasir menyatakan penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih atau DP4 untuk 13 pilkada di daerahnya digelar pada Desember nanti. Tahapan tersebut dilaksanakan enam bulan sebelum pelaksanaan pilkada serentak 2018 pada 27 Juni mendatang.

“Penyerahan DP4 dilaksanakan serentak pada Desember 2017. Itu sesuai hasil konsolidasi. Penyerahannya dilakukan jauh hari untuk mengantisipasi peristiwa kependudukan, seperti ada yang meninggal atau berpindah tempat tinggal. Kan data itu masih berproses melalui pemutakhiran sampai akhirnya menjadi DPT (Daftar Pemilih Tetap)” kata Lutfi, Rabu, 21 Juni.

Pilkada serentak 2018 di Sulsel tersebar di 12 kabupaten/kota ditambah pilkada tingkat provinsi alias Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel. Adapun 12 kabupaten/kota yang menggelar pilkada serentak di Sulsel adalah tiga kota yakni Makassar, Palopo dan Parepare. Selanjutnya tercatat sembilan kabupaten yakni Bone, Sinjai, Bantaeng, Enrekang, Sidrap, Jeneponto, Wajo dan Luwu.

Lutfi menjelaskan penyerahan DP4 dilakukan melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selanjutnya, KPU menyalurkan DP4 ke masing-masing Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang menghelat pesta demokrasi. Disdukcapil sendiri tidak boleh berurusan langsung dengan KPUD terkait data pemilih lantaran menjadi domain Kemendagri.

“Disdukcapil memang tidak boleh berurusan dengan KPUD. Kami hanya melayani badan hukum yang melakukan pelayanan publik. Sedangkan untuk lembaga negara ya pusat (Kemendagri) yang tangani,” ujar Lutfi.

Menurut Lutfi, dalam penyusunan DPT, KPUD tidak lagi boleh sebatas mengandalkan DP4 yang disusun Disdukcapil. Toh, sudah ada aturan baru yang menyebutkan DP4 bukan lagi bahan rujukan tunggal. KPUD mesti merujuk ke DPT pada pesta demokrasi sebelumnya yakni Pemilihan Legislatif alias Pileg. “Jadi DP4 itu hanya back-up untuk nantinya dilakukan pemutakhiran data,” tegasnya.

Dalam proses pemutakhiran data pemilih, Lutfi menyebut KPUD memegang peranan vital. Dibutuhkan kerja keras untuk memverifikasi data pemilih agar tidak terjadi penyimpangan. Penyelenggara pilkada harus mengecek langsung data pemilih di atas kertas dengan realita di lapangan. Diharapkannya pula agar KPUD tidak malah menyalahkan pihak lain, seperti Disdukcapil tatkala terjadi kurewetan pemutakhiran data. (tyk)

Golkar Sulsel Pastikan Usung Incumbent di Empat Daerah Ini

Partai Golkar

Partai Golkar

Makassar, KABAROKE — Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Golkar Sulsel Transisi, Kadir Halid mengatakan Golkar sudah menutup peluang penantang incumbent di Bone,  Parepare, Enrekang dan Jeneponto.

“Kami tutup peluang calon bupati di Bone, Parepare, Enrekang dan Jeneponto dan itu sudah menjadi keputusan dari Rakorda di Wajo,” kataKadir.

Ia mengatakan setiap Incumbent dari Partai Golkar otomatis menjadi usungan Golkar.

“Jadi, daerah lain termasuk Makassar mesti membuka pendaftaran,” katanya.

Golkar mulai membuka pendaftaran selama seminggu.

Golkar memastikan mengusung kader Taufan Pawe (Wali Kota Parepare), Ikhsan Iskandar (Bupati Jeneponto), Muslimin Bando (Bupati Enrekang) dan Andi Fashari Padjalangi (Bupati Bone). (***)

Pilkada 2018, Golkar Target Menang 60 Persen

Pilkada 2018, Golkar Target Menang 60 Persen

Pilkada 2018, Golkar Target Menang 60 Persen

Balikpapan, KABAROKE — Pesta demokrasi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 sudah di depan mata. Sejumlah partai mulai mempersiapkan diri, termasuk Partai Golkar yang melakukan ancang-ancang guna memenangi kedua pertarungan itu.

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menyatakan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 semakin dekat. Oleh karena itu, partainya menggelar Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas di Balikpapan, Kalimantan Timur guna merapatkan barisan kader.

“Bagaimana strategi yang diusulkan oleh DPD I supaya bisa di 2018 itu menang 60 persen, dan program-program strategi untuk memenangi pemilihan presiden dan legislatif 2019,” kata Novanto.

Sejauh ini, Novanto mengatakan, Golkar sudah meraih hasil bagus di Pilkada Serentak 2017 yang lalu yakni sebesar 58 persen. Meskipun demikian, mereka tetap butuh masukan dari pengurus daerah khususnya DPD I.

“Kami lakukan evaluasi strategi. Strategi ini tentu kami bicarakan bersama dengan seluruh DPD I seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Sebelumnya, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mengakui Partai Golkar menjadi partai yang banyak memenangi Pilkada 2017 yaitu 54 daerah atau 54 persen. Sementara itu, posisi di bawah Golkar ada Nasdem 47 daerah, Demokrat 45 daerah, PDIP 45 daerah, dan Gerindra 40 daerah.

“Hitungan internal Golkar 58 persen,” ungkap Adjie Alfaraby selaku peneliti LSI.

Meski demikian, Adjie mengingatkan Golkar juga memiliki bad news yaitu pada Pilkada DKI, mereka mengalami kekalahan. Di sana, Golkar mengusung pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.

“Pilkada Jakarta merupakan ‘ibu’ semua pilkada. Menjadi sorotan media dan publik secara nasional,” kata dia.

Kekalahan itu juga dianggap berpengaruh oleh sebagian pemilih Golkar. Mereka yang berpendapat seperti itu mencapai 23,8 persen. Sementara itu, yang tidak sependapat sebanyak 40,2 persen.

Selain itu, tren elektabilitas Golkar diakuinya mengalami penurunan. Pada Maret 2016, elektabilitas mereka mencapai 12,2 persen. Kemudian, Oktober 2016 sebesar 15,6 persen, dan Mei 2017 mencapai 13,5 persen. (Yasir)

Surya Paloh Motivasi Pengurus NasDem Hadapi Pilkada Serentak

Ketua Umum NasDem Surya Paloh Bersama Pengurus NasDem Sulsel

Ketua Umum NasDem Surya Paloh Bersama Pengurus NasDem Sulsel

Jakarta, KABAROKE — Ketua Umum DPP NasDem Surya Paloh memberikan semangat dan sekaligus motivasi kepada sejumlah pengurus DPW NasDem Sulsel di Jakarta, Senin, 22 Mei.

Pertemuan pendiri Partai NasDem ini dengan sejumlah pengurus NasDem Sulsel dilakukan disela-sela Rakorsus Sekretariatan l, pengelolaan keuangan partai dan persiapan verifikasi parpol di Hotel Mercure Jakarta.

Hadir pengurus NasDem Sulsel yakni ketua dewan pertimbangan DPW NasDem sulsel H. Malkan amin,sekertaris NasDem Sulsel Syaharuddin Alrif, Wakil ketua DPW NasDem sulsel yang juga Wabup Bantaeng muhammad Yasin, ketua DPD NasDem Wajo yang juga Wabup Wajo Syahrir Kube Dauda, Ketua DPD NasDem Maros yang juga Wabup Maros A Harmil Mattotorang serta Ketua DPD NasDem Lutra yang juga Wabup Lutra Thahar Rum.

Syaharuddin Alrif mengatakan, pengurus NasDem Sulsel mendapat arahan dari Surya Paloh seputar agenda pilkada serentak 2018 mendatang.

“Arahan ketua umum DPP NasDem Surya Paloh dan Kakak H.Malkan Amin sekaligus melaporkan perkembangan terkini DPW Partai NasDem sulsel dan kesiapan kader mengikuti pilgub,pilkada di 12 kab/kota di sulsel,” ujar legislator Sulsel ini.

“Terus terang kami sangat termotivasi menghadapi pilkada serentak ke delan setelah mendapatkan motivasi dari Kakak Surya Paloh,” sambungnya.

Apalagi potensi NasDem memenangkan pilkada dengan menyapu bersih seluruh pilkada serentak ke depan setelah ada pembuktian dengan pilkada Takalar belum lama ini dimana usungan NasDem berhasil menumbangkan incumbent. (Haeril)

1 2 3 4 8