Polri : Hindari Kekerasan pada Pilkada

Pilkada Takalar Digelar Februari 2017

Pilkada Takalar Digelar Februari 2017

Jakarta, KABAROKE — Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, mengingatkan agar seluruh pihak tidak menggunakan cara kekerasan pada pilkada serentak 2017. Salah satu potensi kerawanan akibat kekerasan itu yakni mobilitas masyarakat yang dipaksakan untuk memilih pasangan calon tertentu.

“Salah satu contoh terjadinya kekerasan dengan memaksakan untuk mendapatkan dukungan agar masyarakat mau memilih calon pasangan tertentu,” kata Rafli.

Rafli mengimbau masyarakat untuk tidak berpengaruh dengan adanya upaya pemaksaan yang akan merusak tatanan demokrasi di Indonesia. “Kepada semua pihak diharapkan menciptakan pilkada yang kondusif dan tidak melakukan provokasi. Jangan sampai melakukan kekerasan yang akan merusak demokrasi,” ujarnya.

Rafli menambahkan, Polri akan bekerja semaksimal mungkin untuk menciptakan pelaksanaan pilkada yang aman. “Aparat akan berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan pilkada yang berkualitas dan damai,” ungkapnya. (***)

Polisi Ingatkan Paslon Tak Pakai Isu SARA saat Kampanye Pilkada

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar

Jakarta, KABAROKE — Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, mengingatkan seluruh pasangan calon (paslon) untuk tidak menggunakan isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) saat kampanye Pilkada Serentak 2017. Paslon diimbaunya menggunakan cara-cara yang elegan dan bersaing secara sehat guna menciptakan demokrasi yang bermartabat.

“Jangan mudah mengangkat nuansa SARA (suku agama, ras dan antargolongan) yang sensitif. Jadikan segala upaya melahirkan simpati dan jangan lakukan kampanye hitam dengan ujaran kebencian,” kata Boy. Setiap paslon, dilanjutkannya harus mampu menjadi teladan bagi tim sukses dan pendukungnya untuk mengedepakan cara-cara sehat dalam berdemokrasi.

“Kepada para paslon Pilkada dalam pesta demokrasi sudah sepatutnya mampu mengajak pendukungnya melakukan upaya-upaya yang kondusif dan cara-cara yang sehat,” ujarnya.

Selain itu, Boy mengatakan masyarakat pun jangan memperkeruh dengan tulisan yang bersifat provokatif lewat media sosial yang dapat menimbulkan kegaduhan. Selain itu, masyarakat juga harus lebih cerdas menyikapi suatu gejala, misalnya dengan tidak mudah terprovokasi. (Iqbal)

Mabes Polri : Jangan Sebar Kebencian Selama Pilkada Serentak

Ilustrasi

Ilustrasi

Jakarta, KABAROKE — Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, menyatakan pihaknya mengharapkan masyarakat untuk tidak menyebar ujaran kebencian alias hate speech selama pelaksanaan pilkada serentak 2017. Diingatkan pihaknya, tindakan demikian bisa berujung pada pidana.

Boy menyampaikan peringatan untuk tidak melakukan hate speech menyusul adanya pelaporan terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Ahok yang merupakan petahana dilaporkan melakukan penistaan agama. Pelaporan itu diharapkan tak dijadikan momen untuk saling-hujat yang bisa memecah demokrasi.

“Mari menjaga demokrasi yang sehat di Tanah Air. Jangan malah menyebarkan ujaran kebencian yang bisa memecah-belah demokrasi,” kata Boy, Sabtu lalu.

Menurut Boy, pesta demokrasi harus dibangun dengan martabat yang baik dan santun. “Karena itu, seluruh elemen mesti ikut menyukseskan Pilkada agar berjalan dengan aman, damai, dan jauh dari kekerasan. Pesta demokrasi harus dilaksanakan dengan cara yang bermartabat,” ucap mantan Kapolda Banten ini. (Iqbal)

Paslon Diminta Tak Singgung Kitab Suci dalam Kampanye

Pilkada Takalar Digelar Februari 2017

Pilkada Serentak

Jakarta, KABAROKE — DPP Generasi Muda (Gema) Matlhla’ul Anwar (MA) menyerukan agar para pasangan calon dan pendukungnya dalam Pilkada DKI khususnya, tidak menggunakan, apalagi menyinggung ayat dalam kitab suci saat berkampanye.

Ketua Umum DPP Gema MA Ahmad Nawawi di Jakarta, Jumat, mengatakan pihaknya meminta agar setiap pasang calon dan pendukungnya untuk menghindari kampanye dengan mengutip kitab suci baik Alquran, Injil, Weda, maupun Tripitaka untuk mendukung atau menolak pasangan calon tertentu.

“Mengutip kitab suci untuk kepentingan politik tertentu, memancing perdebatan primordial yang berpotensi merusak kerukunan umat antar beragama di Tanah Air. Perdebatan primordial hanya layak disampaikan forum kajian internal setiap pemeluk agama atau forum akademis terbuka,” katanya, seperti dilansir dari Antara, Jumat, 7 Oktober.

Khusus untuk Pilkada DKI Jakarta yang menjadi pusat perhatian publik, DPP GEMA Mathla’ul Anwar menyerukan setiap pasangan calon dan pendukungnya mewujudkan pilkada DKI sebagai barometer pilkada yang sehat di kota metropolitan pada abad modern.

Menurut dia, sebagai barometer, Pilkada DKI harus menjadi pertarungan ide, gagasan, platform, dan rekam jejak, bukan pertarungan primordial yang kontraproduktif.

“Kami menyerukan umat Islam tetap bersatu-padu membangun bangsa walaupun berbeda pilihan politik,” katanya.

Gema MA juga menyerukan agar pilkada berjalan transparan dan bersih dari praktik politik uang yang mencederai demokrasi bangsa karena berpeluang melahirkan kapitalisasi kekuasaan oleh segelintir pemilik modal.

Gema MA sekaligus menyerukan masyarakat Muslim di seluruh Tanah Air untuk menyukseskan pesta demokrasi di daerahnya masing-masing dengan gembira, damai, dan cerdas agar dapat melahirkan pemimpin-pemimpin di daerah yang sidiq, tablig, amanah, dan fathonah.

“Kami menyerukan masyarakat Muslim untuk menghindari kampanye hitam dengan isu-isu primordial seperti suku, agama, ras, dan golongan,” katanya. (***)

Debat Kandidat Diagendakan Saat Masa Kampanye

Pilkada Takalar Digelar Februari 2017

Pilkada Takalar Digelar Februari 2017

Kupang, KABAROKE — Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang memasukan debat kandidat calon wali kota dan wakil wali kota dalam kontestasi demokrasi di wilayah ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur serentak 2017 mendatang, pada saat masa kampanye calon.

“KPU akan melakukan pleno untuk menetapkan jadwal debatnya di masa kampanye paket calon yang dimulai pada 28 Oktober mendatang,” kata Juru Bicara Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Dani Ratu, seperti dilansir dari Antara, Senin, 3 Oktober.

Menurut dia, dalam tahapan yang sudah ditetapkan KPU selaku penyelenggara pelaksanaan pesta demokrasi rakyat lima tahunan itu, debat kandidat dimasukkan dalam jadwal kampanye sebagai bagian dari penyampaian visi dan misi kandidat dengan cara debat.

Setiap kandidat calon akan menyampaikan visi dan misi pembangunannya jika terpilih untuk kemudian dijadikan sebagai jembatan atau sarana memajukan dan menyejahterakan masyarakat di daerah ini.

“Setiap program yang terangkum dalam visi dan misi itulah yang akan didebatkan di hadapan publik dengan dipandu sejumlah akademisi sebagai pembanding,” katanya.

Secara substansial debat kandidat ini amat penting, karena itulah KPU akan menyediakan satu hari untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. “Teknisnya akan diatur oleh KPU selaku penyelenggara,” katanya.

Menurut dia, KPU Kota Kupang sudah terbiasa melakukan kegiatan debat pasangan calon itu, sehingga dipastikan kegiatan yang akan dijadikan sebagai salah satu referensi bagi pemilih warga Kota Kupang menjatuhkan pilihannya itu akan berjalan lancar.

“KPU akan menyiapkannya secara matang sehingga warga pemilih juga bisa mendapatkan referensi yang kuat untuk memilih pada saat pemungutan suara di tempat pemungutan suara pada 15 Februari mendatang,” kata Dani.

Terhadap jadwal dan agenda KPU saat ini, mantan jurnalis sebuah televisi swasta nasional itu mengatakan, masih melakukan verifikasi administrasi pasangan bakal calon hingga Selasa 4 Oktober.

Menurut dia, dalam tahapan ini, setiap pasangan bakal calon diwajibkan memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang masih kurang, sehingga bisa dipastikan ikut dalam penetapan paket calon pada 24 Oktober mendatang.

Jika tidak bisa penuhi semua syarat termasuk kekurangan syarat administrasi yang ada, maka konsekuensinya adalah tidak terpenuhinya syarat sebagai bakal calon.

“Artinya pada penetapaan pasangan calon nanti tidak bisa ikut ditetapkan. Kami sudah sampaikan ini ke masing-masing pasangan calon,” katanya.

Terkait hasil pemeriksaan kesehatan dan bebas narkoba, Dani mengatakan sudah berjalan dengan lancar dan hasilnya pun sudah disampaikan langsung kepada masing-masing paket bakal calon yang ada.

Hingga penutupan pendaftaran di Jumat 23 September lalu, KPU Kota Kupang menerima empat paket bakal calon yang mendaftar, masing-masing dua paket diusung koalisi partai politik dan dua paket lainnya usungan perseorangan. (***)

Polda DIY Siap Kawal Pilkada Serentak

Pilkada Takalar Digelar Februari 2017

Pilkada Serentak 2017

Sleman, KABAROKE — Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) siap mengamankan dan mengantisipasi gangguan ketertiban masyarakat selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada 2017.

“Ada dua wilayah yang melaksanakan pilkada pada 2017 yakni Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo, kami siap untuk mensukseskan dua gelaran pesta demokrasi tersebut,” kata Kapolda DIY, Brigadir Jenderal Prasta Wahyu Hidayat, di Sleman, seperti dilansir dari Antara, Jumat, 23 September.

Menurut dia, bahkan Polda juga menyiapkan satu detasemen pasukan cadangan untuk menyukseskan pesta demokrasi tersebut. “Personel-personel yang disiagkan Polda DIY sifatnya mem-backup Polresta Yogyakarta serta Polres Kulon Progo,” katanya.

Ia mengatakan, personel yang disiagakan antara lain dua kompi dari Satbrimob DIY dan dua kompi Sabhara Polda DIY. Termasuk juga dari personel-personel di masing-masing polres tersebut.

“Sedangkan untuk cadangan disiapkan di Polda DIY ada satu detasemen personel berarti sekitar tiga batalyon. Mereka sifatnya stand by yang sewaktu-waktu bisa diturunkan,” katanya.

Prasta mengatakan, penyiagaan pasukan dalam jumlah besar ini dilakukan karena Polda DIY akan mendukung seluruh polres yang di daerahnya menggelar Pilkada serentak.

“Masing-masing tingkat kerawanan ada penanggung jawabnya. Masing-masing penanggung jawab nanti bisa langsung memonitor hal yang terjadi di lapangan,” katanya, dan menjelaskan bahwa Polda telah menunjuk para perwira setingkat direktur sebagai penanggung jawab.

Ia mengatakan, untuk tingkat kerawanan antara lain mulai dari pendaftaran calon, pendistribusian surat suara, pelaksanaan pencoblosan, perhitungan suara hingga penetapan pemenang.

Kapolda mengatakan, personel juga siap menindak tegas terhadap para simpatisan yang melanggar aturan termasuk ketika konvoi dijalanan dan melanggar aturan lalu lintas. “Tidak ada perbedaan, kalau memang ada simpatisan melanggar aturan lalu lintas maupun ketertiban kami tindak,” katanya. (***)

KPU: Tahapan Pilkada 2017 Dimulai Setelah NPHD Diteken

KABAROKE – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ida Budhiati menyatakan bahwa KPU akan merancang ketentuan yang mengatur batas waktu bagi penyelenggara pemilu untuk mendapatkan kepastian anggaran dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2017.

Hal tersebut disampaikan dalam Uji Publik Rancangan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada Tahun 2017, Senin (14/3) di Ruang Sidang Utama Gedung KPU. “Kepastian anggaran yang dipahami oleh penyelenggara pemilihan adalah ditandatanganinya NPHD, Nota Perjanjian Belanja Hibah,” jelas Ida.

Adanya rancangan ketentuan tersebut didasari atas evaluasi penyelenggaraan pilkada serentak 2015. Salah satu hambatan yang mengemuka pada pelaksanaan Pilkada 2015 ialah ketidakpastiaan anggaran yang mengakibatkan terdapat tiga daerah otonomi baru yang tidak dapat melaksanakan pilkada pada tahun 2015 lalu.

Ketentuan tersebut masuk dalam draft Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pilkada Tahun 2017. Dalam Pasal 8 huruf a disebutkan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menunda tahapan penyelenggaan pemilihan apabila sampai dengan pembentukan PPK dan PPS belum tersedia anggaran pemilihan.

Bahwa batas waktu penandatangan NPHD sebelum ada keputusan penundaan tahapan ialah 30 April 2016 sebelum dibentuknya badan ad hoc penyelenggara pemilu. Ida berpendapat kebijakan tersebut adalah suatu upaya melindungi dan menyelamatkan banyak pihak.

Komisioner KPU RI Divisi Hukum ini menjelaskan akan ada banyak pihak yang menjadi korban, baik dari penyelenggara maupun peserta pemilu apabila tahapan tetap dilanjutkan tanpa adanya kepastian anggaran.

“Lebih memberikan kepastian hukum dan lebih menjamin keadilan bagi banyak pihak apabila kita tahu sejak awal tidak ada kepastian, maka tidak dilaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, ditunda” ungkap Ida.

Berkaitan dengan batas waktu penundaan tahapan pilkada, Ida mengatakan bahwa hal tersebut sangat bergantung pada bagaimana respon pemerintah terkait ketidakpastian anggaran tersebut. Apabila pemerintah cepat merespon, KPU akan menjadwalkan ulang jadwal tahapan penyelenggara Pilkada sehingga pelaksanaan pilkada tetep serentak pada tahun 2017. (imn)

1 6 7 8