Yusril Pimpin Tim Kuasa Hukum Bur-Nojeng di Sidang Pembuktian

Yusril Ihza Mahendra (dok-net)

Yusril Ihza Mahendra (dok-net)

Jakarta, KABAROKE — Persiapan sidang pembuktian sengketa hasil pilkada Takalar yang tengah diberproses di Mahkamah Konstitusi (MK), akan digelar pada Senin (17/4/2017).

Dalam persidangan Senin depan, tim kuasa hukum Petahana H Bur – H Nojeng, akan dipimpin Prof Yusril Ihza Mahendra dan Dr Sirra Prayuna, dan sudah siap untuk hadirkan bukti secara matang.

“Tim kuasa hukum petahana sangat siap menghadapi proses sidang pembuktian. Sejumlah fakta terkait kisruh hasil pilkada Takalar siap diajukan untuk diperlihatkan oleh Prof Yusril Ihza  Mahendra dan Dr Sirra Prayuna dalam sidang pembuktian di MK,  Senin mendatang,” ujar Syamsuwardi selaku tim Hukum Bur-Nojeng, kemarin.

Saat ditanya data apa saja yang akan dipersiapkan, namun Syamsuarwardi enggan membeberkan ke publik  persiapan teknis menghadapi Majelis Hakim dalam sidang pembuktian. (***)

Sidang Putusan Sengketa Pilkada Takalar 17 April, Tim Bur-Nojeng Yakin Menang

Pasangan Incumbent Burhanuddin Baharuddin-Natsir Ibrahim

Pasangan Incumbent Burhanuddin Baharuddin-Natsir Ibrahim

Jakarta, KABAROKE — Mahkamah Konstitusi (MK) telah merilis jadwal persidangan keputusan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Takalar Tahun 2017. Berdasarkan jadwal sidang di laman website mahkamahkonstitusi.go.id, persidangan perkara nomor 36/PHP.BUP-XV/2017 akan digelar 17 April mendatang pukul 09.00 WIB.

Menanggapi hal itu, juru bicara pasangan calon Bupati Takalar Burhanuddin Baharuddin-Natsir Ibrahim, Makmur Mustakim menilai jadwal sidang putusan Dimensial akan diterima oleh MK. Optimisme itu, kata Makmur, merujuk pada jadwal putusan Dimensial MK untuk Pilkada Takalar yang diundur hingga 17 April 2017.

“Sebelumnya kan tim tergugat sudah juga mengajukan eksepsi ke MK, tapi ditolak. Hal itu semakin menguatkan kalau gugatan kami akan diterima, apalagi kita memang memenuhi syarat untuk menggugat,” kata Makmur saat dihubungi Kabaroke.com, Senin, 3 April 2017.

Sekadar diketahui, putusan Dismissal merupakan putusan yang dikeluarkan oleh sembilan hakim konstitusi melalui pleno majelis hakim, yang berisi keputusan apakah suatu perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) kabupaten/kota dan provinsi dapat diterima atau tidak dapat diterima oleh MK.

Makmur menjelaskan, jika permohonan gugatan diterima MK, berarti proses acara sidang MK akan berlanjut untuk membuka dan memeriksa alat bukti (Bukti tertulis, saksi-saksi, dan atau keterangan ahli) dugaan kecurangan di Pilkada Takalar yang dilakukan tergugat.

“Tapi kalau kesiapan, kami serahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum kami. Intinya, kami yakin memenangkan persidangan ini,” ucap Makmur.

Berbeda dengan jadwal persidangan sengketa Pilkada lainnya yang umumnya digelar bersamaan, sidang putusan dimensial untuk PHP Bupati Takalar digelar 17 April mendatang. Hari itu, mahkamah konstitusi hanya menjadwalkan untuk sengketa Takalar saja dan sidang terakhir untuk keputusan hasil dimensial. (Yasir)

Berkukuh Terjadi Kecurangan, Tim Bur-Nojeng Harapkan Ini dari MK

Pasangan Incumbent Burhanuddin Baharuddin-Natsir Ibrahim

Pasangan Incumbent Burhanuddin Baharuddin-Natsir Ibrahim

Makassar, KABAROKE — Tim Pemenangan Manajemen paslon urut 1 Burhanuddin Baharuddin-Muhammad Natsir Ibrahim, Fachruddin Rangga tetap bersikukuh telah terjadi kecurangan pada pilkada Takalar yang digelar pada 15 Februari lalu. Itu diperkuat dengan adanya pemilih siluman sebanyak 5.486 orang yang tidak terdata dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Terlalu sederhana kalau hanya dengan melakukan kroscek kemudian dikatakan terpatahkan salah satu gugatan kuasa hukum pemohon Bur-Nojeng pemilih siluman yang jumlahnya 5.486 orang, “ ucap Rangga.

Sementara gugatan dan dasar bukti nya sangat jelas. Disamping surat resmi dukcapil Takalar yang ditujukan ke KPUD Takalar sangat jelas mengatakan angka 5.486 itu tidak melalui tahapan validasi dan pemutakhiran data serta tidakk terdaftar di dalam data base dukcapil.

Kemudian dilengkapi dengan data dari masing-masing TPS yg sangat jelas tergambar adanya memilih siluman.

“Semoga majelis hakim di MK mengambil keputusan terbaik. Karena sudah jelas-jelas terjadi kecurangan, “ pungkasnya. (***)

17 Maret, Sidang Perdana Gugatan Pilkada Takalar Digelar di MK

Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi

Jakarta, KABAROKE — Sidang pendahuluan atau pemeriksaan pokok perkara materi gugatan Pilkada Kabupaten Takalar di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilaksanakan Jumat 17 Maret mendatang. Jadwal itu seperti dilansir website resmi MK.

Informasi ini juga dibenarkan Ketua Tim Advokasi KPU Takalar, Mappinawang. Pengacara senior itu akan mendampingi KPU Takalar menghadapi gugatan pasangan calon Burhanuddin Baharuddin dan Natsir Ibrahim sebagai pemohon. Gugatan Bur-Nojeng teregistrasi dengan nomor 36/PHP.BUP-XV/2017.

Sidang ini dimulai pada jam 14.00 WIB. “Saya sudah di Jakarta untuk mengikuti sidangnya,” ucap Mappinawang.

Sementara untuk sidang perdana gugatan hasil Pilkada Sulbar, juga akan digelar pada hari yang sama, Jumat 17 Maret 2017. Berdasarkan website resmi MK, sidang itu akan digelar pukul 09.00 WIB. Paslon Suhardi Duka dan Kalma Katta bertindak selaku pemohon. Dengan nomor registrasi 13/PHP.GUB-XV/2017. (***)

Gara-gara Ini, Tim Bur-Nojeng Pertanyakan Netralitas Komisioner KPUD Takalar

Pasangan Incumbent Burhanuddin Baharuddin-Natsir Ibrahim

Pasangan Incumbent Burhanuddin Baharuddin-Natsir Ibrahim

Makassar, KABAROKE — Tim petahana lagi-lagi mempertanyakan netralitas anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Takalar terkait gugatan tim petahana.

Penilaian itu muncul setelah KPUD Takalar membuka kotak surat suara tanpa melibatkan perwakilan pasangan calon di Aula KPU Takalar, Jl Mallontaran, Kecamatan Pattalassang, Takalar, Selasa (14/3/2017).

KPU Takalar hanya mengundang Panwaslu Takalar dan Polres Takalar ketika membuka kotak suara setelah menerima materi gugatan tim petahana Burhanuddin B-M Natsir Ibrahim, Senin (13/3/2017).

“KPU membuka kertas suara dan hanya mengundang Polres Takalar dan Panwas Takalar tanpa mengundang perwakilan pasangan calon, ada apa ini?,” ujar Koordinator Tim Pemenangan Bur-Nojeng, Fachruddin Rangga.

Fachruddin Rangga menyayangkan sikap yang dilakukan oleh KPUD membuka kotak suara tanpa perintah dari Mahkamah Konstitusi.

“Kenapa harus dibuka kotak suara padahal belum ada perintah dari MK, berarti ini bentuk kepanikan dan banyak hal yang bisa terjadi kalau membuka kotak suara tanpa menghadirkan perwakilan pasangan calon, iindikasi tidak netral,” kata Fachruddin Rangga.

Tim petahana yang diwakili oleh Ketua Tim Media Bur-Nojeng, Nawir Rachman, turut menyaksikan pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh KPUD Takalar.

“Meski telah diatur dalam PKPU nomor 15 tahun 2016 pasal 71 ayat 2a, namun alangkah lebih elegan jika kedua pasangan calon diundang hadir untuk menyaksikan pembukaan kotak suara tersebut,” tutur Nawir Rachman.

Pembukaan kotak suara oleh pihak KPUD dilakukan untuk menggandakan bukti yang dibutuhkan oleh KPUD maupun pasangan penggugat ketika sidang di MK 17 Maret 2017. (***)

Tim SK-HD Rayakan Kemenangan, Tim Bur-Nojeng Bilang Begini…

Ilustrasi Pilkada Takalar

Ilustrasi Pilkada Takalar

Takalar, KABAROKE — Kisruh hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) Takalar kini bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Perolehan suara yang cukup tipis antara pasangan petahana Bur-Nojeng dengan pasangan nomor urut 2, SK-HD memaksa tim pemenangan icumbent melayangkan gugatan ke MK atas adanya dugaan sejumlah kecurangan dalam pemilihan yang dihelat 15 Februari lalu.

Meski sengketa pilkada Takalar masih di MK, namun tim sukses serta tim pemenangan pasangan Syamsari Kitta – H Ahmad Se’ re telah merayakan pesta kemenangan di Lapangan Larigau, Kecamatan Galesong, Minggu (12/3).

“Momentum ini sebuah bentuk sujud syukur atas kemenangan yang telah kami raih 15 Februari lalu. Sujud syukur ini kami laksanakan di Lapangan Larigau Galesong dan dihadiri ribuan massa pendukung Syamsari Kitta – H Ahmad Se’ re,” Kata Nurdin Sese, Tim Protokeler SK – HD.

Sementara itu, kubu pendukung H Burhanuddin Baharuddin – HM Natsir Ibrahim kepada BKM mengatakan, apa yang dipertontonkan kubu Syamsari Kitta – H Ahmad Se’ re (SK – HD), hanya sebuah kekhawatiran dan ketakutannya menghadapi proses persidangan MK

“Seharusnya pendukung SK – HD lebih bersabar menunggu keputusan MK Mei mendatang. Kami anggap kegiatan penyampaian orasi kemenangan justru mempertegas kepanikan SK – HD menghadapi proses persidangan di Mahkamah Konstitusi,” tegas Tim sukses H Bur – H Nojeng, Haeruddin Daeng Nyau. (***)

Tim SK-HD Klaim Hamdan Zoelva Hadapi Bur-Nojeng di MK

Hamdan Zoelva

Hamdan Zoelva

Makassar, KABAROKE — Tim kuasa hukum Syamsari Kitta dan Ahmad Daeng Se’re (SK-HD) mengklaim mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva sebagai kuasa hukum mereka pada sengketa Pilkada Takalar.

“Iya, Pak Hamdan Zoelva telah resmi menjadi kuasa hukum SK-HD,” kata Arum Spink selaku juru bicara SK-HD, Kamis, 9 Maret 2017.

Menurutnya, tim kuasa hukum SK-HD percaya diri menghadapi tantangan atas gugatan Bur-Nojeng di MK.

“Tim Kuasa hukum dari DPW Nasdem, Badan Hukum NasDem DPP dan DPW siap memback up penuh. Kita harus kawal kemenangan SK-HD sebagai kemenangan rakyat Takalar di MK,” ucapnya.

Zoelva Juga Dukung Anies

Terkait pernyataan tim SK-HD, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Hamdan Zoelva.

Lain halnya ketika Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan bertemu dan bersilaturahmi dengan para pengurus Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Islam di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa siang, 7 Maret 2017 kemarin.

Kendati secara organisasi, organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam itu tak memberikan dukungan secara organisatoris. Namun, Hamdan Zoelva selaku ketua umum DPP SI secara pribadi tampak memberikan isyarat dukungan kepada paslon nomor urut tiga itu.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengatakan, Anies bukanlah orang yang baru dia kenal. Sebab, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu merupakan tetangganya. Sedangkan Sandiaga Salahuddin Uno, merupakan Wakil Ketua Dewan Ekonomi DPP SI.

“Nah, pak Anies ini bagi saya tetangga dekat rumah. Memang, tetangga betul. Kemudian, pak Sandi adalah Wakil Ketua Dewan Ekonomi DPP Syarikat Islam. Jadi, bukanlah orang jauh,” jelasnya.

Hamdan memang tidak menegaskan dirinya mendukung Anies-Sandi, namun secara tersirat dia menyebut pertemuan dan sebagai tetangga tentu itu sudah jelas sebagai bentuk dukungan. “Iya jelaslah ya (dukung Anies-Sandi),” ucapnya.

Selain Itu, Hamdan juga berpesan agar Pilkada DKI Jakarta ini dijadikan sebagai persaingan yang biasa saja. Dia mengimbau, jangan sampai karena adanya Pilkada, malah membuat masyarakat terpecah pecah.

“Kita jadikan Pilkada ini jadi persaingan yang biasa dan jangan sampai karena Pilkada kita terpecah-pecah. Jadikan Pilkada ini sebagai tempat kita untuk menyatukan dan membesarkan Jakarta,” ucapnya. (Yasir)

Tak Ingin Lengah, Polisi Tetap Jaga Kantor KPUD Takalar

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Dicky Sondani

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Dicky Sondani

Makassar, KABAROKE — Aparat kepolisian dari semua fungsi serta dibantu personel Brimob Polda Sulawesi Selatan menjaga ketat di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Takalar usai proses penghitungan suara pemilihan kepala daerah digelar.

“Proses penghitungan suara sudah selesai dan aktivitas di kantor KPUD Takalar sudah mulai berkurang, tapi tetap tugas kita belum berakhir dalam melakukan penjagaan dan pengamanan,” ujar Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani, seperti dilansir Antara, kemarin.

Dia mengatakan, situasi dan kondisi keamanan di Kabupaten Takalar usai penghitungan suara pemilihan kepala daerah itu tetap kondusif sesuai yang diinginkan oleh kebanyakan orang.

Namun dalam situasi yang sudah aman dan kondusif itu, pihaknya bertekad untuk menuntaskan semua tahapan pilkada hingga proses pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Takalar periode 2017-2022 selesai.

Dicky mengaku, situasi aman hingga saat ini belum bisa menjamin tidak adanya potensi konflik akan terjadi hingga hari-hari berikutnya karena proses sengketa perolehan suara masih akan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Karenanya, kondisi keamanan yang terpantau kondusif itu ingin tetap dipertahankan dengan cara melakukan pengamanan terbuka dan tertutup serta menyebar anggota untuk melakukan kegiatan-kegiatan edukasi agar tidak muncul potensi konflik.

“Karena amannya ini ingin kita pertahankan, bukan berarti kita harus lengah. Jumlah kekuatan yang diturunkan sebelum masa pencoblosan sampai hari ini tetap, tidak ada pasukan yang kita tarik. Kita betul-betul ingin agar semuanya berjalan lancar sampai proses tahapan selesai,” jelasnya.

Adapun anggota yang bertugas sebanyak satu peleton personel Brimob dan 20 personel Polres Takalar yang terbagi menjadi tiga regu secara bergantian menjaga kantor KPUD Takalar selama 24 jam.

Selain untuk memberikan rasa aman bagi pertugas KPU dalam menjalankan tugasnya, personil juga tetap mengamankan kotak suara dan surat suara yang tersimpan di kantor KPU.

“Personel Polres Takalar dan Brimob masih kita tempatkan di Kantor KPUD, Panwas dan Capil Kabupaten Takalar dalam rangka tetap menjaga situasi Kamtibmas Kabupaten Takalar yang aman dan kondusif.” tegasnya.

Kapolda Sulsel Irjen Pol Muktiono mengatakan bahwa kondusifnya situasi sampai saat ini juga berkat dukungan dari masyarakat, ia pun mengaku salut dengan budaya yang “Siri” (malu) yang dijunjung tinggi masyarakat Takalar dalam menjaga kondusiftas keamanan pasca pemilihan.

“Saya pribadi salut dengan budaya siri yang betul-betul dijaga oleh warga Takalar, sehingga budaya tersebut menjadikan masyarakat Takalar pemikirannya menjadi dewasa dan menjadikan Pilkada Takalar menjadi percontohan di wilayah lainnya,” puji Kapolda Sulsel ini.

Sebelumnya KPUD Kabupaten Takalar telah menyelesaikan tugasnya, sampai pada pelaksanaan Rapat Pleno pengumuman penghitungan hasil suara, di Kantor KPU Takalar, Rabu (22/2).

Hasilnya, pasangan Syamsari Kitta dan Achmad Dg. Sere berhasil mengungguli pasangan calon petahana, Burhanuddin Baharuddin dan Natsir Ibrahim. (***)

Ini Sederet Bukti Dugaan Pelanggaran Pilkada Takalar

Ilustrasi Pilkada Takalar

Ilustrasi Pilkada Takalar

Makassar, KABAROKE — Tim Burhanuddin Baharuddin-Natsir Ibrahim (Bur-Nojeng) menyetor bukti dugaan pelanggaran Pilkada Takalar ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, kemarin.

Bukti-bukti itu disetor langsung oleh Ketua Tim Pemenangan Bur-Nojeng, Fachruddin Rangga dan diterima Ketua Bawaslu Sulsel, HL Arumahi. Salah satu bukti yang diserahkan yaitu data KTP dengan menggunakan NIK palsu sebesar 5.486 orang.

“Sebagai contoh di Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang jumlah kertas suara terpakai 103 persen dari jumlah DPT. Sehingga pemusnahan itu, kita tidak diundang oleh KPU,” kata Fachruddin Rangga.

Mereka juga menyerahkan bukti pelanggaran pemusnahan surat suara yang dilakukan oleh KPU Takalar beberapa waktu lalu. Dia menyebutkan, dalam pemusnahan surat suara itu, KPU Takalar tidak melibatkan tim Bur-Nojeng.

“Kami meyakini bahwa ini sebagai bentuk pelanggaran yang dilakukan sangat terstruktur, sistematis, dan massif. Sehingga kami meminta Bawaslu untuk membuat catatan khusus terkait pelanggaran tersebut,” tambah legislator DPRD Sulsel ini.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Sulsel, Azry Yusuf mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti laporan dan penyerahan bukti pelanggaran yang diserahkan tim Bur-Nojeng. Ia menambahkan, bukti itu juga akan diserahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK), sebab gugatan pilkada Takalar telah diproses di MK.

“Kami tidak bisa mengeluarkan rekomendasi karena sengketa Pilkada Takalar telah sampai di MK,” ucapnya. (***)

Sidang Permohonan Sengketa Pilkada Takalar 16 Maret di MK?

Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi

Jakarta, KABAROKE — Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana atau pemeriksaan pendahuluan terhadap setiap perkara antara tanggal 16 sampai 22 Maret 2017. Sidang tersebut beragenda mendengarkan permohonan dan memberi nasihat kepada pemohon atas permohonannya.

Seperti diketahui, MK telah menerima 12 pengajuan. Dua belas daerah tersebut yaitu, Kabupaten Takalar, Bengkulu Tengah, Gayo Lues, Dogiyai, Bombana, Pulau Morotai, Jepara, Nagan Raya, Tebo, Sarmi, Kota Kendari, dan Salatiga. Pasangan calon Bupati Takalar, Burhanuddin Baharuddin-Natsir Ibrahim yang mengajukan permohonan pertama kali pada Kamis, 23 Februari 2017 lalu di MK.

Setiap gugatan yang diterima atas hasil perolehan suara di pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2017, paling lama akan diselesaikan dalam waktu 45 hari kerja.

Proses itu dimulai pada Senin, 13 Maret 2017, ketika setiap permohonan gugatan yang saat ini masih diterima telah diregistrasikan seluruhnya. Dengan demikian, setiap perkara ditargetkan tuntas pada 19 Mei 2017 mendatang.

Usai hal tersebut dilaksanakan, maka akan masuk ke tahap pemeriksaan persidangan pada periode tanggal 20 sampai 24 Maret 2017. Hasil pemeriksaan kemudian dibahas hakim dalam rapat permusyawaratan yang dilangsungkan pada tanggal 27 sampai 29 Maret 2017.

Selanjutnya, sidang pleno dilakukan untuk memutuskan kelanjutan penanganan perkara berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan pada rentang waktu 30 Maret sampai 5 April 2017.

“Perkara-perkara yang terbukti tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan akan diputus (penanganannya). Akan dapat diketahui nanti perkara-perkara yang masuk ke tahap persidangan selanjutnya,” kata kuasa hukum Bur-Nojeng, Syamsuardi, di Makassar, Kamis, 2 Maret 2017.

Persidangan untuk memutus akhir perkara akan dilaksanakan pada 6 April hingga tanggal 2 Mei 2017. Kemudian dilakukan pemutusan akhir perkara berdasarkan rapat permusyawaratan hakim pada tanggal 3 hingga 9 Mei 2017.

“Pemutusan dilakukan pada rentang waktu 10 hingga 19 Mei 2017 dengan tenggat waktu penyelesaian seluruh perkara. Artinya, seluruh perkara perselisihan hasil pilkada serentak akan dituntaskan pada 19 Mei 2017,” jelasnya.

Syamsuardi menolak membeberkan bukti yang akan dibawa ke MK pada saat sidang permohonan. Intinya, tim Bur-Nojeng tetap optimis bisa memenangkan gugatannya.

“Maaf kami belum bisa bocorkan bukti-bukti yang kita akan ajukan. Yang jelas semua yang kita dalilkan sudah disiapkan bukti- buktinya untuk membuktikan dalil dalil dari pemohon,”jelasnya.

Sebelumnya kuasa hukum Bur-Nojeng, Anwar menuturkan menemukan tujuh dugaan pelanggaran pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Takalar pada tanggal 15 Februari lalu.

Tujuh pelanggaran itu yakni memilih lebih dari dua kali, memilih bukan di tempat pemungutan suara (TPS) nya, menggunakan formulir C6 bukan miliknya, pemilih dibawah unur, bukan warga Takalar yang memilih melainkan pemilih dari Kabupaten Gowa dan Kota Makassar.

Selain itu ditemukannya oknum KPPS merusak surat suara, dan adanya pemilih siluman sebanyak 5.846 pemilih yang tersebar merata di 351 TPS. (Yasir)

1 2 3 4 38