PKS Tawarkan 9 Kader untuk Pilpres 2019

Partai Keadilan Sejahtera

Partai Keadilan Sejahtera

Jakarta, KABAROKE — Musyawarah Majelis Syuro VI PKS menetapkan sembilan nama sebagai bakal calon presiden dan/atau bakal calon wakil presiden hasil penjaringan internal. Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mengatakan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai forum tertinggi di parpol tersebut telah menyelesaikan musyawarah yang membahas tentang bakal calon presiden dan kandidat wakil presiden untuk Pemilu 2019.

Sohibul Iman menerangkan bahwa PKS memajukan nama-nama kader hasil penjaringan internal guna ditawarkan kepada masyarakat dalam suksesi kepemimpinan nasional pada tahun 2019. Sembilan nama bakal calon presiden dan bakal calon wapres hasil penjaringan internal adalah Ahmad Heryawan, Hidayat Nur Wahid, Anis Matta, Irwan Prayitno, Sohibul Iman, Salim Segaf Al Jufri, Tifatul Sembiring, Muzammil Yusuf, dan Mardani Ali Sera.

Sebelumnya, PKS juga telah menggelar rapat kerja nasional untuk mengevaluasi kinerja partai selama 2017 dan mengukuhkan rencana kerja 2018/2019 untuk meraih target suara 12 persen pada pemilu anggota legislatif 2019. (**)

Tarik Rekomendasi Danny Pomanto, PKS Pertimbangkan Deng Ical dan Appi

Partai Keadilan Sejahtera

Partai Keadilan Sejahtera

Makassar, KABAROKE — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Selatan akhirnya resmi menarik rekomendasi yang sebelumnya diberikan kepada petahana Moh Ramdhan Pomanto berpasangan dengan Indira Mulyasari Ilham untuk maju Pemilihan Wali Kota Makassar 27 Juni 2018.

“Kami menarik surat rekomendasi yang sudah diberikan kepada Danny Pomanto dan Indira karena memilih jalur independen,” kata Ketua DPW PKS Sulsel Mallarang Tutu saat temu wartawan di Makassar, Rabu malam.

Menurut dia, sikap partai sudah jelas di awal apabila pasangan ini maju melalui jalur independen atau perseorangan maka sudah dipastikan rekomendasi ditarik.

Selain itu, komitmen di awal jelas apabila pasangan bakal calon memilih jalur perseorangan maka keputusan partai menarik dukungan kepada kandidat yang dimaksud.

Padahal hasil Pemilihan Raya (Pemira) untuk Pilwali Makassar, suara Danny Pomanto cukup didominasi kader yang memilihnya kala itu.

Terkait arah PKS pascapenarikan rekomendasi itu pada Pemilihan Wali Kota Makassar, kata dia, ada dua figur yang digadang-gadang untuk diberikan surat rekomendasi.

Dua nama tersebut, yakni Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal disapa akrab Deng Ical dan CEO PSM Makassar juga anak menantu dari senator DPD Aksa Mahmud, Munafri Arifuddin atau disapa Appi.

“Ada dua nama yang menguat seperti Deng Ical dan Appi, tinggal kita mendorong ke pusat mana yang layak untuk diusung Pilwali Makassar nanti,” kata Mallarangan.

Mengenai dengan kepastian rekomendasi kepada salah satu figur tersebut, menurut Mallarang, dalam waktu tidak terlalu lama.

“Nanti kita sampaikan, belum sekarang tapi jelasnya dalam waktu dekat ini,” katanya.

Saat ini Deng Ical menggandeng kader PKS sekaligus anggota DPRD Makassar, Iqbal Djalil atau disapa akrab Ije dengan Tagline DIAji.

Sementara Appi saat ini intensif membangun komunikasi dengan Ketua DPD II Partai NasDem Makassar sekaligus menjabat Wakil Ketua DPRD Sulsel untuk berpasangan maju Pilwali Makassar. (***)

Ini Alasan PKS Ngotot Tolak Perppu Ormas

Partai Keadilan Sejahtera

Partai Keadilan Sejahtera

Jakarta, KABAROKE — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) karena regulasi tersebut dinilai tidak selaras dengan amanat reformasi.

“Kami menolak Perppu Ormas karena menjalankan amanat reformasi,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKS Al Muzzammil Yusuf.

Menurut Muzammil, Perppu Ormas merupakan perppu terburuk sepanjang sejarah reformasi karena ditinjau dari sudut HAM, perppu tersebut dinilai telah memberangus hak berserikat, berkumpul dan membungkam hak demokrasi warga negara.

Muzzammil menambahkan Perppu No 2/2017 itu juga berpotensi melemahkan sistem “check and balance” (keseimbangan antarlembaga) karena pemerintah dapat sepihak membubarkan ormas tanpa melibatkan lembaga peradilan.

“Ini sudah melecehkan kewenangan dari lembaga yudikatif. Karena pada prinsip negara hukum, lembaga yudikatif harus dilibatkan dalam mengambil keputusan,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II Fraksi PKS DPR RI Mardani Ali Sera menyatakan, bangsa Indonesia tengah menikmati demokrasi dengan lancarnya berbagai proses demokrasi seperti Pemilu, Pilpres dan ratusan Pilkada tanpa gesekan.

“Perppu Ormas datang dengan aturan yang tidak berpikir panjang, betapa demokrasi ini dibangun dengan harga yang mahal,” ujar Mardani dan menambahkan, demokrasi di Indonesia dibangun dengan asas-asas saling menghormati perbedaan.

Dia juga menegaskan tidak ada benturan antara agama dengan demokrasi, serta dirinya juga tidak menemukan adanya urgensi untuk disahkannya Perppu Ormas menjadi Undang-undang. (****)

Ini Pertimbangan PKS Usung Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman

Pasangan Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman [dok net]

Pasangan Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman [dok net]

Makassar, KABAROKE — Dukungan terhadap pasangan Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman terus bertambah menghadapi Pilgub Sulsel 2018. Teranyar, PKS mengarahkan dukungannya terhadap pasangan ini.

Dukungan PKS tertuang dalam surat keputusan (SK) DPP PKS bernomor 30/SKEP/DPP-PKS/1438, dikeluarkan pada tanggal 6 September 2017 lalu.

SK rekomendasi tersebut ditandatangani langsung oleh Presiden DPP PKS, Shohibul Iman dan Sekretaris Jenderal DPP PKS, Mustafa Kamal.

Ketua Fraksi PKS DPRD Sulsel, Ariady Arsal, mengungkapkan alasan mengapa partainya mengusung pasangan berlatar birokrat-pengusaha tersebut.

“Sudah sesuai dengan suara kader di Pemira lalu,” terang Ariady yang juga Bendahara DPW PKS Sulsel tersebut.

Seperti diketahui, pada Pemira yang digelar beberapa bulan lalu, dengan mengambil suara dari kader PKS se-Sulsel, menempatkan Nurdin Abdullah sebagai figur dengan peraihan suara terbanyak. Disusul Agus Arifin Nu’mang, lalu Nurdin Halid.

Dia mengatakan, berdasarkan surat resmi tersebut, kader PKS se-Sulsel juga diminta menghadiri kegiatan-kegiatan pemenangan Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman, sekaligus menyosialisasikan jagoannya tersebut ke masyarakat.

Terkait kapan penyerahan surat resmi tersebut ke jagoannya, Ariady belum bisa menjelaskan. Yang pastinya, katanya, surat tersebut telah dikeluarkan sejak 6 September lalu.

“Terkait (kerja-kerja politik) teknis, diatur antara kandidat dengan DPP,” ungkapnya.

Ia pun memastikan, kader PKS akan menghadiri deklarasi pasangan tersebut pada 22 Oktober mendatang, di Lapangan Karebosi, Makassar. (***)

Pemerintah Perlu Bahas Serius Perppu Ormas Agar Tak Dicap Otoriter

Ormas Radikal atau Ormas Anti-Pancasila Bisa Dibubarkan Setelah Pemerintah Menerbitkan Perppu Ormas [dok net]

Perppu Ormas Menuai Sorotan Karena Mengatur Kewenangan Pemerintah Membubarkan Ormas [dok net]

Jakarta, KABAROKE — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyatakan pemerintah perlu lebih serius dalam membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, bersama-sama dengan DPR.

“Kita harus serius melakukan pembahasan Perppu ini, agar jangan sampai ada anggapan Pemerintah menjadi otoriter,” kata Mardani Ali Sera.

Menurut dia, Perppu Ormas memiliki landasan yang lemah sehingga pemerintah perlu lebih serius dalam membahasnya dengan DPR, karena berkaitan dengan masyarakat luas.

Mardani juga berpendapat bahwa UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) sebelum ada Perppu lebih maju dalam mengedepankan Hak Asasi Manusia (HAM).

“Paradigma Perppu Ormas sekarang ini seyogyanya seperti ketika mengelola negara pada zaman Orde Baru,” ujarnya.

Ia juga mengusulkan selain Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informasi, lembaga lainnya yang juga perlu diundang untuk dilibatkan dalam pembahasan ini adalah Kementerian Agama, TNI dan Polri.

Sebagaimana diwartakan, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan dinamika pembahasan Perppu Ormas bisa berubah setiap saat, sehingga dirinya tidak bisa memastikan apakah diterima atau ditolak.

“Saya tidak berani memastikan apakah Perppu disetujui atau tidak, kalau pemerintah sudah berani memutuskan optimis ya itu menjadi hal yang luar biasa karena perkembangan politik setiap saat berubah,” kata Taufik.

Menurut dia, semua pihak berharap pembahasan Perppu berjalan dengan baik sehingga jangan sampai menimbulkan isu-isu yang membuat masyarakat lelah.

Sebelumnya, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Jateng, Profesor Suteki, menilai ketentuan pidana dalam Perppu Ormas perlu dikritisi lebih lanjut.

“Dalam Pasal 82A ayat (2) Perppu Ormas ditentukan sanksi pidana penjara seumur hidup atau sanksi pidana minimum berupa pidana penjara minimal lima tahun dan maksimal dua puluh tahun, ini perlu dikritisi,” kata Suteki di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Senin (2/10).

Suteki kemudian mempertanyakan ancaman hukuman pidana dalam Perppu Ormas, yang menurut dia tidak sesuai dengan maksud Pasal 28 E UUD 1945 tentang kemerdekaan berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat secara lisan maupun tertulis. (***)

PKS dan Ormas Galang Dana untuk Rohingya

Partai Keadilan Sejahtera

Partai Keadilan Sejahtera

Makassar, KABAROKE — Sejumlah ormas bersama kader Partai Keadilan Sejahtera Kota Makassar kembali memanfaatkan momen hari bebas berkendara untuk mengumpulkan dana kemanusian bagi korban muslim Rohingya yang mengungsi dari negaranya Myanmar, ke Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu.

Aksi pengalangan dana tersebut dilaksanakan lembaga ormas seperti PKPU, IZI, GK, KAMMI, PROKAMI, Salimah, JSIT, ACT serta organisasi lainnya termasuk kader PKS Makassar.

Dari beberapa titik, donasi yang berhasil dikumpulkan sebanyak 29,3 juta lebih di empat titik dan terbesar diperoleh di sekitar GOR Sudiang sebesar Rp12,4, disusul Anjungan Losari Rp7,2 juta, jalan Jenderal Sudirman Rp5,9 juta, dan jalan Boulevard Rp4,6 juta.

Pada kesemptan itu, masyarakat yang mengikutui hari bebas berkendara atau dikenal `Car Free Day` terlihat antusias dengan memberikan dana seadanya dan seikhlasnya mengingat kekerasan yang terjadi kepada muslim Rohingya membuat hati tergugah untuk membantu sesama.

“Mereka perlu dibantu, kita sesama muslim harus saling membantu apalagi tragedi kemanusiaan disana masih berlangsung. Dana seadanya kita diberikan ikhlas kepada mereka minilam meringankan penderitaan saudara kita disana,” ujar Muslimin salah satu pengunjung di Anjungan Losari.

Sementara itu, Ketua DPD PKS Makassar, Hasan Hamido pada kesempatan itu menuturkan tujuan penggalanan dana tersebut untuk membantu sesama saudara muslim Rohingya.

“Selain mengumpulkan donasi dari masyarakat kita juga mengajak mereka mengingat dan peduli nasib serta penderitaan yang dialami saudara-saudara muslim kita disana. Kami berharap masyarakat terus mendukung agar persoalan muslim Rohingya segera selesai,” katanya.

Sedangkan Sekretaris Umum DPD PKS Makassar, Mudzakkir Ali Djamil menambahkan penggalangan dana ini diawali dengan senam nusantara bersama masyarakat pada hari bebas berkendara setelah itu bergerak mengumpulkan donasi.

“Kami akan terus melakukan penggalan dana kepada masyarakat untuk membantu mereka muslim Rohingya. Kegiatan ini bukan hanya di sini tapi di tempat lain dilaksanakan hal yang sama,” kata pria disapa akrab Muda ini di jalan Boulevard. (***)

PKS Konsisten Tolak Terlibat dalam Pansus Hak Angket KPK

Partai Keadilan Sejahtera

Partai Keadilan Sejahtera

Jakarta, KABAROKE – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menyatakan pihaknya konsisten menolak terlibat Panitia Khusus Hak Angket DPR terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sohibul Iman dalam rilis yang diterima di Jakarta, Jumat (14/7) menyatakan, ada dua alasan yang melatarbelakangi penolakan PKS ikut serta pansus tersebut.

Iman memaparkan, alasan itu antara lain KPK bukanlah bagian dari eksekutif atau termasuk dari lembaga nonpemerintah. Sohibul melanjutkan, secara konstitusional sebagaimana lembaga nonpemerintah yang lain KPK tidak bisa menjadi objek hak angket DPR RI.

“Alasan lainnya adalah hak angket dinilai lahir bukan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat tetapi untuk kepentingan elite politik,” ucap Sohibul.

Kondisi itu, ujar dia, justru akan memperburuk citra DPR RI karena masyarakat akan melihat adanya konflik kepentingan dari dewan yang terkesan menghalang-halangi proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyatakan kunjungan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK ke Kejaksaan Agung merupakan silaturahmi koordinasi antar lembaga.

“DPR dan Kejagung merupakan mitra sehari-hari khususnya Ketua Komisi III yang sekaligus Ketua hak angket,” katanya di Jakarta, Kamis (13/7).

Fahri menegaskan kedatangan pansus tersebut bukan pemeriksaan terkait hak angket sehingga juga tidak ada yang disumpah terkait hal itu. ⁠⁠⁠⁠

RMS Gelar Pertemuan dengan Pengurus PKS Pusat, Bahas Apa?

Rusdi Masse alias RMS Menggelar Pertemuan dengan Pengurus PKS Pusat, Salah Satunya Anis Matta

Rusdi Masse alias RMS Menggelar Pertemuan dengan Pengurus PKS Pusat, Salah Satunya Anis Matta

Makassar, KABAROKE — Ketua DPW Partai NasDem Sulawesi Selatan Rusdi Masse (RMS) menggelar pertemuan bersama jajaran pengurus Partai Keadilan Sejahtra (PKS), Rabu dini hari 24 Mei 2017 Di Aston Hotel Makassar. Hadir dalam pertemuan tersebut, pengurus pusat PKS Anis Matta.

Dari partai NasDem, pertemuan ini hanya dihadiri oleh Rusdi Masse. Sementara dari PKS, selain Anies Matta juga hadir Bupati terpilih kabupaten Takalar periode 2017-2022 Samsari Kitta. Anggota DPRD Makassar Iqbal Djalil yang kerap di saja Ije’ serta Ketua DPD PKS Sidrap M. Hali Hafid juga terlihat ikut hadir. Sementara dari jajaran DPW PKS, dihadiri Ketua DPW PKS, Mallarangan Tutu serta Asriadi Arsyal. Pertemuan ini berlangsung santai namun dalam keadaan tertutup.

RMS terlihat mengenakan pakaian batik motif hijau sementara sebagian besar pengurus PKS memakai pakaian serba putih. Belum diketahui pasti pembahasan kedua pimpinan partai yang baru saja memenangkan perhelatan Pilkada di Takalar itu, menumbangkan koalisi raksasa yang dipimpin Partai Golkar di Kabuapaten Takalar.

Namun demikian, dalam pertemuan ini tidak tertutup kemungkinan membahas soal Pilkada di Sulsel serta Pilgub Sulsel. Seperti diketahui, kedua partai ini memiliki ikatan moral pasca kemenangan mereka di Takalar.

Rusdi Masse mengatakan, pertemuan ini sebatas silaturrahmi antara PKS dan NasDem. Kebetulan menurutnya, dirinya punya waktu di tengah padatnya roadshow NasDem dua pekan terakhir ini di berbagai daerah.

“Kita silaturrahmi. Bahas yah, tentu tidak lepas dari proses demokrasi di Sulawesi Selatan mulai Pilgub hingga Pilkada di sejumlah daerah,” ujar RMS.

Sementara itu menyangkut kelanjutan koalisi NasDem – PKS melalui Pilkada di sejumlah daerah termasuk Pilgub Sulsel, Bupati Sidrap dua periode ini pun tak menampiknya. Yang pasti kata RMS, antara NasDem dan PKS telah memiliki ikatan moral pasca Pilkada Takalar lalu sehingga untuk melanjutkan koalisi selalu terbuka bagi kedua partai ini.

“Kan sudah terbukti to NasDem dan PKS menang di Pilkada Takalar. Jadi kita sudah punya pengalaman bersama memenangkan satu Pilkada mengalahkan incumbent dan koalisi partai besar,” imbuhnya. (***)

Demokrat Dukung Deng Ical Bertarung di Pilwalkot Makassar

Deng Ical Mendaftar di PKS Makassar [dok net]

Deng Ical Mendaftar di PKS Makassar [dok net]

Makassar, KABAROKE –– Partai Demokrat memperlihatkan dukungan kepada kadernya yang juga Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal atau Deng Ical untuk bertarung pada Pilwalkot Makassar 2018. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Bapilu DPD Demokrat Sulsel Selle KS Dalle, saat mendamping Deng Ical mendaftar ke Kantor PKS Makassar, kemarin.

“Ini bentuk keseriusan kami mengawal Syamsu Rizal membawa perubahan pada Kota Makassar, dan kami dari DPD PD mensupport penuh majunya Syamsu Rizal di Pilkada Makassar 2018 mendatang,” kata Selle KS Dalle ketua DPD PD Sulsel.

Selain PKS, Selle mengatakan Deng Ical juga menjalin komunikasi dengan sejumlah partai politik diantaranya Gerindra, PAN, NasDem, PPP dan partai lainnya untuk berkoalisi bersama dalam memenangkan pilkada Makassar.

Sementara itu ketua DPD PKS Kota Makassar, Hasan Hamido mengatakan, kehadiran Deng Ical adalah orang kedua setelah walikota Makassar yabg menjalin komunikasi politik bersama PKS.

“Beliau orang kedua yang datang bersilaturahmi dengan kami, dan kami terbuka siapa saja yang mengajak kami berkomunikasi, namun untuk hasil akhirnya nanti ada ditangan DPW dan DPP yang memutuskan siapa yang akan di usung pada pilkada Kota Makassar,Kata Hasan Hamido Ketua DPD PKS Makassar.

Bahkan jelas Hasan, dalam menetapkan pasangan calon kepala daerah, PKS akan mengacu pada hasil survey sebelum menetapkan pasangan calon kepala daerah. (***)

Deng Ical Siap Bertarung di Pilwalkot Makassar, Hari Ini Daftar ke PKS

Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal (dok net)

Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal (dok net)

Makassar, KABAROKE — Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal alias Deng Ical memastikan diri untuk bertarung untuk Pilwalkot Makassar 2018. Rencananya Selasa (2/5/2017), Deng Ical akan mendaftar di Partai Keadilan Sekahtera (PKS) Makassar.

“Insya Allah, ada amanah yang saya bawah sehingga saya putuskan untuk ikut dalam Pilkada Makassar,” ujar Deng Ical.

Deng Ical menambahkan tidak sekadar PKS, sejumlah Partai juga akan ia sambangi untuk mendapat dukungan dalam pesta demokrasi di Makassar.

Terkait dengan apakah berpasangan kembali berpaket dengan Danny Pomanto, Deng Ical ogah menjawabnya.

Diketahui, Danny Pomanto sudah mendaftarkan diri di dua partai sekaligus untuk maju kembali sebagai Wali Kota Makassar. Dua partai itu yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). (***)

1 2 3 7