513 Daerah Rawan Politik Uang, Ini Pemetaannya… 

513 Daerah Rawan Politik Uang, Ini Pemetaannya… 

Jakarta, KABAROKE — Dari 514 daerah, sebanyak 513 daerah rawan politik uang pada Pemilu 2019 yang terbagi 176 daerah memiliki kerawanan tinggi dan 337 daerah memiliki kerawanan sedang. “Kerawanan aspek politik uang yang tinggi sebesar 34,2 persen atau ada di 176 daerah dan kerawanan sedang sebesar 65 persen atau ada di 337 daerah,” kata Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Mochammad Afifuddin dalam peluncuran indeks kerawanan pemilu (IKP) 2019 di Jakarta, seperti dilansir Antara, Selasa (25/9/2018). Selain kerawanan politik uang, terdapat kerawanan dalam aspek netralitas aparatur sipil negara (ASN) di…

Read More

Bawaslu Sebut Kasus Politik Uang Tertinggi di Sulsel

Bawaslu Sebut Kasus Politik Uang Tertinggi di Sulsel

Jakarta, KABAROKE — Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan, terdapat 35 kasus dugaan pelanggaran politik uang pada pilkada serentak tahun ini. Sulawesi Selatan menjadi daerah terbanyak ditemukannya politik uang dengan jumlah delapan kasus. “Khusus untuk data politik uang yang sudah diproses di provinsi, kabupaten dan kota sebanyak 35 kasus. Yang tertinggi Sulawesi Selatan, terdapat delapan kasus,” ungkap Ratna dalam konferensi pers di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu kemarin. Serangan-Serangan Fajar pada Pilkada di Banyumas Sumatera Utara dan Lampung menempati posisi kedua yang tertinggi…

Read More

Laporan Dugaan Money Politic Paslon Nomor Dua Belum Sampai ke Bawaslu

Laporan Dugaan Money Politic Paslon Nomor Dua Belum Sampai ke Bawaslu

Jakarta, KABAROKE — Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Mimah Susanti mengatakan laporan terkait pelanggaran Pilkada DKI Jakarta dari tim Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 3 belum diterima. Laporan pelanggaran tersebut, kata dia, per hari ini masih belum masuk di dalam daftar pelanggaran yang sedang diproses. “Belum terima ya secara resmi, nanti dikroscek dulu,” ujarnya, seperti dilansir Republika.co.id, kemarin malam. Mimah mengatakan, tidak bisa menjelaskan bagaiaman bentuk pelanggaran yang dilaporkan oleh tim Paslon Nomor 3 terhadap Paslon Nomor 2 terkait money politic. Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies -Sandi,…

Read More

Polisi Usut Dugaan Politik Uang Pendukung Ahok-Djarot

Polisi Usut Dugaan Politik Uang Pendukung Ahok-Djarot

Jakarta, KABAROKE — Polda Metro Jaya menangani dugaan praktik politik “uang” pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat. “Kami akan tindak lanjuti kalau Bawaslu DKI Jakarta sudah melaporkan,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta, Jumat (24/3/2017). Argo mengatakan Polda Metro Jaya berwenang menangani laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan kepala daerah (pilkada) berdasarkan laporan dari Bawaslu. Sebagai langkah awal, Argo menuturkan penyidik kepolisian akan meminta keterangan saksi yang terkait dengan laporan dugaan praktik politik uang tersebut. Diungkapkan Argo, polisi…

Read More

Cegah Money Politic, 2.500 Petugas Siap Dampingi Panwaslu di Pilkada Takalar

Cegah Money Politic, 2.500 Petugas Siap Dampingi Panwaslu di Pilkada Takalar

Takalar, KABAROKE — Kepala Bagian Operasi Polres Takalar, Kompol Jusman mengatakan, hampir 2.500 personel gabungan disiapkan mengamankan Pilkada Takalar, Rabu, 15 Februari 2017. Khusus dari Polres Takalar, sebanyak 467 petugas dilibatkan, 190 Brimob, Dalmas Polda Sulsel 60 dan 100 prajurit TNI. “Sisanya personel lepas yang akan berjaga tanpa seragam,” kata Jusman saat dihubungi, Selasa, 14 Februari 2017. Untuk pengamanan Pilkada, kata Jusman, kepolisian menekankan ada dua hal yang diperhatikan, yaitu adanya indikasi ancaman kepada pemilih dan politik uang. “Substansi yang paling penting adalah, pertama, adanya indikasi penekanan pada pemilih untuk…

Read More

Polri Waspadai Politik Uang Jelang Pencoblosan

Polri Waspadai Politik Uang Jelang Pencoblosan

Jakarta, KABAROKE — Mabes Polri mewaspadai adanya politik uang menjelang pencoblosan Pilkada serentak yang akan digelar pada Rabu, 15 Februari 2017. Kuat dugaan aktivitas ini biasa dilakukan sehari atau dua hari sebelum pencoblosan. “Justru menjelang serangan fajar ini yang ramai H-1, H-2 ini yang rame untuk politik uang,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri, Brigjen Rikwanto di Divhumas Polri, Senin (13/2). Rikwanto menambahkan, pihaknya sudah mengimbau agar aktivitas politik uang tidak dilakukan. Nantinya, jika ada serangan fajar, polisi akan menindak tegas pelakunya. “Kapolda Metro misalnya jangan sampai ada…

Read More

Waspada Politik Uang dan Kampanye Hitam di Masa Tenang

Waspada Politik Uang dan Kampanye Hitam di Masa Tenang

Semarang, KABAROKE — Semua pihak diminta mewaspadai praktik politik uang yang kemungkinan dilakukan tim pemenangan calon kepala daerah pada tahapan masa tenang pilkada serentak 2017. “Money politic dan black campaign ditengarai sering dilakukan oleh tim pemenangan dari masing-masing pasangan calon pada saat masa tenang karena mendekati pemungutan suara,” kata pengamat politik dari Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono, seperti ditulis Antara, kemarin. Terkait dengan indikasi praktik politik uang itu, ia juga meminta para pengawas pilkada secara intensif melakukan pengawasan di masyarakat agar ketika terjadi salah satu penyimpangan pilkada bisa segera diantisipasi…

Read More

Nurdin Halid Minta Kader Golkar Lakukan Ini untuk Cegah Politik Uang

Nurdin Halid Minta Kader Golkar Lakukan Ini untuk Cegah Politik Uang

Makassar, KABAROKE — Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan Nurdin Halid (NH) mengintruksikan kepada seluruh kader untuk menggelar ronda pada tanggal 12 Februari. Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi politik uang berupa serangan fajar menjelang hari pemilihan pada 15 Februari. “Saya sudah intruksikan kepada kader untuk menggelar ronda pada tanggal 12 Februari. Kenapa? Untuk mengantisipasi terjadinya serangan fajar yang dilakukan pendukung calon lain,” ucapnya, kemarin. Ia mengungkapkan, hal ini berdasarkan pengalaman. Dimana pada Pilwalkot Makassar terjadi serangan fajar berupa money politik yang berdampak pengurangan suara calon yang sudah unggul berdasarkan hasil…

Read More

Pengaruh Money Politic Tak Signifikan di Pilkada Takalar

Pengaruh Money Politic Tak Signifikan di Pilkada Takalar

Makassar, KABAROKE — Direktur Riset Celebes Research Centre (CRC), Andi Wahyudin, merilis hasil surveinya terkait tren elektabilitas, popularitas dan pengaruh politik uang dalam Pilkada Takalar 2017. Hasilnya, pengaruh politik uang tidaklah terlalu signifikan dalam mengubah pendirian pemilih. Musababnya, para pemilih sudah semakin cerdas dan telah mantap menetapkan dukungannya ke pasangan calon (paslon) masing-masing. “Hasil survei kami, ternyata 79,4 persen responden yang merupakan pemilih menjawab tidak akan mengubah pilihannya hanya karena money politic (politik uang). Hanya 13,7 persen yang menjawab iya dan sisanya menjawab tidak tahu atau merahasiakannya,” kata Wahyudin, saat…

Read More

Mata Rantai Korupsi Dinilai Berasal dari Proses Politik

Mata Rantai Korupsi Dinilai Berasal dari Proses Politik

Makassar, KABAROKE — Pengamat politik dari Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Dr Saifuddin Al Mughniy mengatakan, mata rantai korupsi pada dasarnya dimulai dari proses politik. “Mata rantai korupsi sebenarnya dimulai dari proses politik, politik transaksional, penguasa jadi pembeli suara, rakyat menjual suara,” ungkap Saifuddin dalam Diskusi Akhir Tahun “Pengaruh Politik Terhadap Pasar Ekonomi 2017” yang digelar LKBN Antara Biro Sulsel di Makassar, Jumat, 16 Desember. Menurut Saifuddin, secara sederhana Indonesia dapat mengklaim sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, namun demokrasi di Indonesia masih berbicara kuantitas, bukan kualitas. “Demokrasi Indonesia baru…

Read More