Ini Naskah Lengkap Pidato Presiden di Sidang Tahunan MPR

Presiden Joko Widodo

Presiden Joko Widodo

Jakarta, KABAROKE – Presiden Joko Widodo alias Jokowi berpidato di depan Sidang Tahunan MPR di Jakarta, Selasa, 16 Agustus. Berikut naskah pidato Presiden yang bersumber dari Kementerian Sekretariat Negara RI, seperti dilansir dari Antara :

PIDATO

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DI DEPAN SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016

Jakarta, 16 Agustus 2016

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Damai Sejahtera untuk kita semua,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Yang saya hormati seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote;

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara;

Yang saya hormati para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

Yang saya hormati Ibu Megawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia Kelima;

Yang saya hormati Bapak Try Sutrisno;

Yang saya hormati Bapak Boediono beserta Ibu Herawati Boediono;

Yang saya hormati Ibu Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid;

Yang saya hormati para Duta Besar Negara-Negara Sahabat dan para Pimpinan Perwakilan Badan dan Organisasi Internasional,

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, Hadirin yang saya hormati,

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan ridho-Nya kita dapat menghadiri Sidang Tahunan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Di depan sidang yang terhormat ini, saya menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada seluruh lembaga negara. Kegotong-royongan, kekompakan, dan kerja sama yang baik selama ini telah memperlancar upaya kita menjalankan amanah rakyat.

Hadirin yang saya muliakan,

Sekarang kita berada pada era persaingan global. Kompetisi antarnegara luar biasa kerasnya, luar biasa sengitnya. Untuk memenangkan kompetisi, untuk menjadi bangsa pemenang, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Kita harus kreatif, harus optimis, harus bahu-membahu, dan melakukan terobosan-terobosan. Semua itu demi mempercepat pembangunan nasional, demi meningkatkan daya saing kita sebagai bangsa.

Tanpa keberanian kita keluar dari zona nyaman, kita akan terus dihadang oleh kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial. Diperlukan langkah-langkah terobosan, diperlukan kecepatan kerja, diperlukan lembaga-lembaga negara yang kuat dan efektif untuk mengatasi tiga masalah utama bangsa tersebut.

Selain itu, diperlukan pula keteguhan dalam menjunjung ideologi bangsa, konstitusi negara, dan nilai-nilai keutamaan bangsa. Tanpa itu, kebesaran kita sebagai bangsa akan punah, akan digulung oleh arus sejarah. Kita tidak mau itu terjadi! Kita tidak mau itu terjadi!

Kita apresiasi kiprah MPR yang terus memperluas sosialisasi, pengkajian, dan penyerapan aspirasi masyarakat tentang implementasi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Kita juga menyambut baik gagasan MPR untuk mengkaji sistem perencanaan pembangunan nasional jangka panjang. Dalam era kompetisi global sekarang ini, kajian seperti itu kita harapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, berwawasan ke depan, dan berkesinambungan.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Apresiasi juga kita berikan kepada DPR RI yang memegang amanah Undang Undang Dasar 1945 untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, kita menyadari yang penting bukan banyaknya Rancangan Undang-Undang yang disahkan menjadi Undang-Undang, tetapi kualitas dan manfaat dari Undang-Undang itu bagi rakyat.

Pada tahun 2016 ini, DPR bersama Pemerintah telah menyelesaikan 10 Rancangan Undang-Undang untuk disahkan menjadi Undang-Undang, antara lain Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang menjamin upaya pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal yang layak dan terjangkau bagi rakyat; Undang-Undang tentang Amnesti Pajak yang mendukung sumber penerimaan negara; serta Undang-

Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam sebagai bagian dari upaya pemajuan kesejahteraan nelayan serta sektor kemaritiman di Tanah Air. Dalam hal pelaksanaan fungsi anggaran, DPR bersama Pemerintah saat ini sedang membahas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2017 dan RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN 2015.

DPR dan Pemerintah, berkomitmen untuk memastikan bahwa anggaran tahun 2017 disusun dengan cermat demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Anggaran itu harus mengikuti program prioritas. Tidak boleh lagi sekadar dibagi rata ke unit-unit kerja.

Selanjutnya dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR telah mendorong optimalisasi pemeriksaan BPK, serta optimalisasi peran komisi dan anggota Dewan. DPR juga telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap para pejabat negara yang diajukan Pemerintah.

Alhamdulillah, Kapolri, Pimpinan KPK, dan Pimpinan Ombudsman RI, semuanya telah dilantik dalam beberapa bulan terakhir.

Hadirin yang saya hormati,

Kualitas pemanfaatan anggaran pembangunan juga menjadi tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan(BPK). Sejak tahun 2015, BPK telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis aktual dalam pelaporan keuangan Pemerintah. Selama setahun lebih penerapan standar itu, informasi mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN pada laporan keuangan Pemerintah tersajikan secara lebih transparan dan akuntabel.

BPK memberikan perhatian dan prioritas pemeriksaannya pada program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hasil pemeriksaan BPK tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh lembaga perwakilan, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk pengambilan keputusan sesuai tugas dan wewenang masing-masing guna pencapaian tujuan negara.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Sejalan dengan upaya negara untuk memperjuangkan aspirasi daerah, DPD RI telah memantapkan peran, tugas, dan fungsinya sesuai amanat konstitusi. DPD telah berpartisipasi aktif pada penetapan berbagai kebijakan pemerintah yang terkait dengan peningkatan kualitas pemilihan kepala daerah, percepatan pembangunan perbatasan negara, serta perlindungan sosial. DPD juga ikut mendukung pengembangan ekonomi kreatif hingga penyelesaian masalah kekerasan terhadap anak dan remaja.

Kita juga berikan apresiasi atas komitmen DPD dalam mendukung kebijakan Amnesti Pajak, penguatan Bank Pembangunan Daerah, dan pengembangan koperasi.

Ketua dan Anggota Majelis yang saya muliakan,

Dalam mendukung percepatan konsolidasi demokrasi berlandaskan hukum yang berkeadilan, kita bersyukur Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial terus memperkuat kinerjanya.

Produktivitas memutus perkara di Mahkamah Agung hingga akhir tahun 2015 adalah yang tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung. Sisa perkara hingga akhir tahun 2015 juga terendah dalam sejarah. Ini berarti bahwa tunggakan perkara, secara konstan berhasil dikurangi.

Dari sisi waktu, sekitar 12 ribu perkara atau 82 persen diputus oleh Mahkamah Agung sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, yakni kurang dari tiga bulan. Saat ini tidak kurang 1,8 juta putusan pengadilan dari tingkat pertama, sampai putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali tersedia pada situs Putusan Mahkamah Agung.

Sementara itu informasi tentang penanganan perkara di pengadilan tingkat pertama, di tingkat banding pada empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia dan Mahkamah Agung juga telah tersedia pada situs masing-masing pengadilan. Dengan demikian akses publik terhadap proses perkara di pengadilan semakin luas. Selain itu, untuk mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu maka dikembangkan Database yang berbasis teknologi informasi.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Selain Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi juga menunjukkan kinerja penanganan perkara yang konsisten dengan standar yang telah ditetapkan. Pada kurun waktu Agustus 2015 hingga Juli 2016 telah menerima 244 permohonan perkara konstitusi. Dari jumlah itu, 92 perkara merupakan pengujian undang-undang, satu perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN), dan 151 perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Berkaitan dengan perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi telah memberikan legal policy baru yang mengandung dimensi kepastian, kebenaran, dan keadilan konstitusi. Sedangkan menyangkut perkara perselisihan pilkada serentak, Mahkamah Konstitusi telah memutus 151 perkara pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dari total 268 pilkada. Ke depan, Mahkamah Konstitusi berinisiatif memperluas penerapan teknologi dalam mengadili dan memutus perkara.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Komisi Yudisial juga telah berupaya keras menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan perilaku hakim. Salah satunya, dengan meningkatkan kualitas seleksi Hakim Agung.

Hingga semester pertama tahun 2016 telah dilakukan seleksi 5 calon Hakim Agung dan 2 calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi. Demikian pula penjatuhan sanksi tegas bagi para hakim yang melakukan pelanggaran terus ditegakkan, sebagai wujud komitmen Komisi Yudisial dalam mendukung reformasi peradilan dan membangun budaya hukum yang berwibawa.

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Mengakhiri pidato ini, saya mengajak para pimpinan dan anggota lembaga negara untuk terus bersinergi, untuk terus mendengar kritik masyarakat, dan terus memperbaiki diri agar lembaga kita semakin dipercaya oleh rakyat.

Marilah kita jadikan peringatan Hari Ulang Tahun ke-71 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, sebagai inspirasi kita untuk memenangkan persaingan, untuk memenangkan kemanusiaan, untuk meraih kemajuan bersama menuju Indonesia yang maju.

Dirgahayu Republik Indonesia!

Dirgahayu Negeri Pancasila!

Terima kasih,

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Om Shanti Shanti Shanti Om,

Namo Buddhaya.

Jakarta, 16 Agustus 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Fahri Nilai Jokowi Selalu Dihadapi Masalah Rumit

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah

Jakarta, KABAROKE – Wakil ketua DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah memiliki penilaian, dimana Presiden Jokowi kerapkali dihadapkan pada persoalan yang rumit dan mendapatkan tudingan-tudingan yang pedas dari berbagai pihak.

Menurut Fahri, hal itu tidak lain karena Presiden Jokowi belum bisa menguasai situasi kebangsaan secara utuh. Sebab itu, ia berharap agar masyarakat turut terlibat membantu Presiden dalam memanage kesalahan-kesalahannya dalam menyelesaikan masalah.
“Sebab itu kita harus membantu dia (Jokowi) supaya jangan banyak kelirunya. Sebab kalau banyak kelirunya, nanti kan tertatih-tatih jalanya,” kata Fahri di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/8/2016).

Fahri melanjutkan, semakin hari Presiden semakin sering melakukan kekeliruan. Jika dibiarkan terus, maka hal tersebut akan mempersulit posisi dia sebagai kepala negara.

“Dulu mungkin kelirunya itu simbolik sifatnya. Tapi mulai banyak persoalan hukum juga, yang bisa menyebabkan beliau menjadi sulit posisinya. Kita tidak ingin Presiden kita mempunyai catatan pelanggaran terhadap hukum,” ujar Fahri.

Fahri mengatakan, Presiden Jokowi semestinya didampingi oleh orang-orang yang mampu mejaga posisinya sebagai kepala pemerintahan. Katanya, memilih pendamping, harus orang yang mau bekerja menjalankan fungsinya.

“Karena itu, tim di sekitar beliau harus merupakan orang yang kuat menjaga beliau. Dan menjaga, jangan sampai beliau berbuat salah. Milih orang misalnya itu kan harus, BIN bekerja, Sesneg bekerja, Badan Kependudukan bekerja, Imigrasi bekerja, Kemenlu bekerja, itu nggak boleh sembarangan,” kata Fahri.

“Karena seorang Menteri dalam UU itu disebutkan, dia bukan pejabat tinggi biasa, Menteri itu adalah Presiden sektoral,” Fahri menambahkan.

Fahri berkesimpulan, hingga hari ini, Presiden Jokowi masih dalam tahap penyesuaian terhadap situasi di sekitarnya.

“Kalau saya evaluasi, pak Jokowi ini masih banyak penyesuaian-penyesuaiannya. Niatnya mungkin baik, pak jokowi oleh orang tak diraguakan baiknya, ketulusannya, tapi kalau sering melakukan kesalahan, orang juga melupakan kebaikannya,” kata Fahri.

Jokowi Tinjau Gladi Bersih Peringatan HUT RI Ke-71 Di Istana

Presiden RI Joko Widodo (foto dok-net)

Presiden RI Joko Widodo (foto dok-net)

Jakarta, KABAROKE – Dua hari menjelang peringatan HUT RI ke-71 segala persiapan terus dilakukan. Pagi ini, Presiden Joko Widodo langsung meninjau gladi bersih peringatan HUT RI ke-71 di halaman Istana Merdeka, Jakarta .
Presiden Jokowi yang mengenakan kemeja putih meninjau lokasi sejak pukul 10.00 WIB dengan didampingi oleh Ketua DPD RI Irman Gusman.

Sejumlah kegiatan yang ditinjau Presiden antara lain prosesi pengibaran bendera di halaman Istana Merdeka, pagelaran marching band hingga pesawat tempur yang melakukan atraksi militer di udara.

Di tengah peninjauan, Jokowi tampak memanggil sejumlah pejabat negara di hadapannya untuk berdiskusi.

Para pejabat yang berdiskusi dengan Presiden antara lain Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Sesmil Kepresidenan Marsda TNI Hadi Tjahjanto dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Seperti diketahui, Peringatan HUT Kemerdekaan tahun ini akan digelar lebih istimewa dan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Salah satu yang berbeda yaitu Bendera Pusaka akan diarak dari Monas.

Jokowi Instruksikan Kapolri Selesaikan Kasus Freddy

Presiden Jokowi

Presiden Jokowi

 

KABAROKE – Presiden Joko Widodo meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk melibatkan pakar dan orang-orang profesional dalam tim investigasi untuk mengungkap dugaan pejabat BNN, TNI dan Polri yang terlibat bisnis narkoba. Hal itu untuk menindaklanjuti tulisan Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar berdasarkan kesaksian Freddy Budiman tentang peran sejumlah pejabat penegak hukum dalam peredaran narkoba.

 

“Sudah ada tim di Polri. Saya sudah sampaikan kepada Kapolri, siapapun yang memiliki kapasitas untuk masuk dalam tim itu silahkan. Semuanya ada di tim itu, semakin banyak pakar yang punya kemampuan untuk mengungkap itu silahkan masuk dalam tim yang dibentuk,” kata Jokowi usai membuka Kongres ke-3 Asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/8/2016).

 

Kendati begitu, kata Jokowi, peristiwa kongkalikong pejabat penegak hukum dalam bisnis narkoba jaringan Freddy Budiman sudah cukup lama. Maka dari itu ia meminta tim investigasi untuk mengungkapnya.

 

“Tapi ingat, peristiwa ini sudah lama kan 2012, kenapa nggak diungkap dari dulu. Ya telusuri dan diproses kalau memang benar-benar sesuai dengan apa yang disampaikan,” ujar dia.

 

Sebagaimana diketahui, Haris Azhar mengaku mendapatkan kesaksian dari Freddy Budiman terkait adanya keterlibatan oknum pejabat Badan Narkotika Nasional (BNN), Polri, TNI, dan Bea Cukai dalam peredaran narkoba yang dilakukan Freddy. Kesaksian Freddy, menurut Haris, disampaikan saat memberikan pendidikan HAM kepada masyarakat pada masa kampanye Pilpres 2014.

Ke IPDN, Presiden Lantik Pamong Praja Muda

Presiden Joko Widodo dinilai memiliki tiga faktor yang bisa menyelesaikan masalah HAM masa lalu.

Presiden Joko Widodo 

 

KABAROKE – Pagi ini, Senin (8/8/2016), Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo bertolak ke Bandung dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1. Tiba di Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara Bandung, Presiden dan Ibu Iriana akan langsung menuju Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor.

Di IPDN, Presiden akan melantik Pamong Praja Muda Lulusan IPDN Angkatan ke-23 Tahun 2016. Tahun lalu, saat melantik Pamong Praja Muda di tempat yang sama, Jokowi mengatakan bahwa para lulusan IPDN harus bisa mengajak masyarakat dalam upaya revolusi karakter bangsa karena revolusi karakter memerlukan keikutsertaan masyarakat.
“Kita wujudkan pamong praja yang mau bekerja untuk rakyat, bergotong royong dan mau melayani rakyat bukan dilayani rakyat,” kata Jokowi saat itu.

Sore harinya, Jokowi akan melakukan sosialisasi Tax Amnesty di Bandung. Bandung menjadi kota keempat yang dipilih Jokowi untuk mensosialisasikan Tax Amnesty setelah Surabaya, Medan dan Jakarta.

Selain itu, ia juga memimpin langsung pengawasan dari pelaksanaan tax amnesty. “Pelaksanaan amnesti pajak akan saya awasi sendiri. Saya akan bentuk task force dengan melibatkan BPKP dan intelijen, agar ada kenyamanan dari wajib pajak yang datang ke kantor pajak atau pun ke bank. Petugas pajak saya awasi. Jangan main-main!” ujar dia dalam beberapa kali kesempatan.
Turut menyertai Presiden dan Ibu Iriana dalam perjalanan menuju Bandung, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Indonesia Tawarkan Sri Lanka Kembangkan Transportasi Kereta Api

Presiden Joko Widodo memamerkan Kartu Indonesia Pintar beberapa waktu lalu. (int)

Presiden Joko Widodo 

KABAROKE – Indonesia kembali melebarkan kerja sama perekonomian dengan beberapa negara. Terkini, pemerintah Indonesia menawarkan produk perkeretaapian buatan Indonesia. Tawaran tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo kepada Perdana Menteri Republik Demokratik Sosialis Sri Lanka, Ranil Wickramasinghe, di Istana Merdeka, Rabu 3 Maret 2016.

Ranil Wickramasinghe beserta istri Maithree Wickramasinghe dan delegasi diterima oleh Presiden Joko Widodo sekitar pukul 09.30 WIB. Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo langsung menyambut kedatangan mereka berdua di sisi barat Istana Merdeka.

Ditemui oleh para jurnalis usai pertemuan bilateral, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa dirinya menawarkan produk gerbong kereta api buatan Indonesia ke pihak Sri Lanka. Sebelumnya, melalui PT Inka, Indonesia telah mengirimkan produknya ke Bangladesh.

“Jadi kita kan sudah mengirimkan kereta api kita dari PT Inka ke Bangladesh. Ini sudah berjalan. Ini kita ikut lelang lagi di Sri Lanka. Dan saya tadi minta agar Perdana Menteri Ranil memberikan perhatian pada produk Indonesia tadi. Kelihatannya diberi lampu hijau,” ungkapnya.

Presiden Joko Widodo menyebut, langkah ini merupakan awal dari usaha pemerintah Indonesia untuk melakukan penetrasi pasar ke negara-negara lainnya. Upaya tersebut diharapkan dapat membuka pasar yang lebih besar lagi bagi produk-produk Indonesia untuk masuk ke berbagai negara.

“Ya memang kita ini baru pada posisi menjajaki beberapa negara yang memang mempunyai potensi tetapi tidak pernah kita melakukan penetrasi pasar ke negara-negara itu. Ini yang sekarang baru kita mulai,” terang Presiden.

Sebelumnya, dalam kunjungan kerja pada 26 Mei 2016 ke Jepang, Presiden Joko Widodo telah bertemu dengan Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan minat Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi Sri Lanka, terutama dalam hal pengadaan gerbong kereta api. Pembangunan kereta api, termasuk di dalamnya pengadaan gerbong penumpang dan barang, diketahui merupakan salah satu yang termasuk dalam Invesment Propose Sri Lanka 2015-202. (Fajar)

Presiden Prediksi Dana Tax Amnesty Akan Masuk Ke Indonesia Pada Bulan Ini

Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Jakarta, KABAROKE – Presiden Joko Widodo memprediksikan dana repatriasi atau dana hasil kebijakan pengampunan pajak akan mulai masuk ke negara pada Agustus hingga September 2016. Pasalnya, para wajib pajak membutuhkan waktu untuk mengumpulkan informasi dan persiapan sebelum mengikuti program yang sudah berjalan sejak 18 Juli 2016.

“Saya mengatakan minggu ketiga dan keempat Agustus dan awal September banyak yang masuk,” kata Jokowi saat sosialisasikan tax amnesty di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (1/8/2016).

Jokowi mengatakan sejak 18 Juli 2016 hingga sampai saat ini jumlah uang yang sudah dideklarasikan para pengusaha baru mencapai Rp3,7 triliun. Jumlah ini masih jauh dari data Kementerian Keuangan yang menyatakan dana WNI yang disimpan di luar negeri mencapai Rp11 ribu triliun.

“Yang daftar sudah 370 orang atau dana yang masuk sudah sekitar Rp3,7 triliun. Tapi saya yakin ini bisa tercapai apa yang sudah ditargetkan oleh pemerintah,” katanya.

Kendati demikian, Presiden optimistis target tercapai. Indikasinya, acara sosialisasi amnesti pajak diikuti oleh banyak pengusaha.

“Kuncinya kan sosialisasi. Seperti hari ini, saya dikasih tahu kalau awalnya pesertanya lima ribu, tapi ternyata sampai 10 ribu. Berarti ada antusiasme. Makanya kita dorong agar masyarakat bisa memanfaatkan program ini dengan baik,” katanya.

Jokowi Teken Keppres Pemecatan Rohadi

Presiden Joko Widodo usai menghadiri acara buka bersama Partai NasDem, Selasa (07/06)/ foto: KABAROKE/fajar

Presiden Joko Widodo usai menghadiri acara buka bersama Partai NasDem, Selasa (07/06)/ foto: KABAROKE/fajar

Jakarta, KABAROKE – Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian Nurhadi Abdurachman sebagai Sekretaris Mahkamah Agung. ‎Keppres tersebut diteken Jokowi setelah menerima surat pengunduran diri Nurhadi.

“Surat pengunduran diri Nurhadi sudah diterima pekan lalu, dan Keppres pemberhentian sudah diteken Presiden,” kata Johan Budi Sapto Prabowo, Juru Bicara Presiden saat dikonfirmasi, Jumat (29/7/2019).

Menurut Johan, Keppres pemberhentian Sekretaris MA yang tersangkut kasus dugaan korupsi‎ yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut baru-baru ini.

“Keppresnya diteken pekan ini, antara Senin sampai Kamis kemarin,” ujar dia.

Dengan terbitnya Keppres tersebut, Nurhadi remi berhenti dari jabatannya sebagai Sekretaris MA dan pegawai negeri sipil (PNS).

Nurhadi diduga ‎terkait kasus dugaan suap yang menjerat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution. Nurhadi sudah beberapa kali diperiksa KPK sebagai saksi.

Dalam kasus ini, diduga kuat berkaitan erat dengan posisi Nurhadi sebagai Sekretaris MA. Pasalnya, pososi tersebut memiliki kewenangan yang besar dalam mengatur panitera, dan bahkan hakim yang memimpin sidang.

Selain itu, KPK juga telah menggeledah rumah dan kantor Nurhadi terkait kasus tersebut.

Hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan uang dalam berbagai jenis mata uang yang nilainya mencapai Rp1,7 miliar dan juga sejumlah dokumen yang berkaitan dengan kasus itu.

Sebelum Ke NTT, Jokowi Panggil Luhut. Ada Apa?

Presiden Joko Widodo memamerkan Kartu Indonesia Pintar beberapa waktu lalu. (int)

Presiden Joko Widodo 

Jakarta, KABAROKE – Sebelum berangkat ke Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jumat (29/7/2016), Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Panjaitan ke Istana Kepresidenan, Jakarta. Jokowi memberikan tugas-tugas prioritas kepada Luhut tentang masalah kemaritiman.

“Tadi saya dipanggil Presiden, beliau memberikan arahan untuk tugas saya yang baru sebagai Menko Maritim. Dan beliau memberikan misi besar mengenai kemaritiman, beliau mau itu supaya sukses,” kata Luhut di Istana usai menghadap Jokowi.

‎Namun, saat ditanya apa misi besar yang diberikan Jokowi, Luhut belum mau menjelaskan. Dia mengatakan harus membahasnya terlebih dahulu dengan para staf Kemenko Maritim sebelum disampaikan kepada publik.

“Saya belum bicara dengan staf saya, biar saya bicara di kantor saya dulu, nanti baru saya beri tahu. Tapi intinya adalah Presiden mau saya sebagai Menko Maritim untuk menyelesaikan atau mewujudkan ide besar beliau mengenai masalah kemaritiman itu,” ujar dia.

Dia mengaku banyak poin yang disampaikan Jokowi kepada Luhut yang harus segera diselesaikan.

“Beliau memberikan hampir 15 poin yang saya harus tindaklanjuti,” tutur dia.

Luhut menyatakan dirinya akan mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan Jokowi tersebut.

“Saya mencoba untuk bisa memenuhi keinginan-keinginan yang telah disampaikan oleh Presiden tadi,” kata dia.

Ini Enam Hal Yang Akan Dibahas Presiden Jokowi Ke Para Menterinya

Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Jakarta, KABAROKE –  Setidaknya terdapat enam hal yang dibahas oleh Presiden Joko Widodo di hadapan seluruh anggota Kabinet Kerja. Pertama, mengenai Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo meminta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk membahasnya dalam forum sidang kabinet.

Kedua, terkait dengan permasalahan pangan. Presiden Joko Widodo berharap kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri BUMN, dan Kepala Bulog untuk saling berkoordinasi terkait permasalahan tersebut.

“Sesuai yang kita rapatkan sebelumnya, secara konsisten harga-harga (pangan) itu harus dilihat hari per hari,” ujar Presiden memimpin Rapat Kabinet Paripurna perdana Rabu, (27/7/2016)

Tugas terkait reformasi hukum diberikan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang baru, Wiranto. Presiden Joko Widodo menuntut penegakan dan kepastian hukum dapat terlaksana di Indonesia.

“Segera dirumuskan agar secepatnya bisa kita lakukan tindakan di lapangan sehingga penegakan dan kepastian hukum di negara kita menjadi jelas. Saya kira sudah dirintis oleh Pak Luhut Panjaitan mengenai ini, sehingga bisa dilanjutkan tahapan-tahapannya,” terang Presiden.

Kemudian, kebijakan pengampunan pajak yang kini menjadi pembicaraan hangat juga dibahas oleh Presiden. Meski mendapat sambutan yang sangat meriah, Presiden Joko Widodo tidak ingin jajarannya terlena. Dirinya mengingatkan kekurangan-kekurangan yang masih ditemukan di lapangan untuk segera dibenahi.

“Saya ingin memberikan peringatan saja pada Dirjen Pajak dan Menteri Keuangan. Masih banyak komplain mengenai pelayanan di desk-desk yang ada. Ada yang datang, orangnya tidak ada. Ada yang datang di KPP, ada orangnya, tapi tidak bisa menjelaskan secara detail hal-hal yang ditanyakan. Saya harapkan diperbaiki. Ini harus berhasil, tax amnesty-nya harus berhasil,” tegasnya.

Lebih lanjut, Presiden juga menyatakan terus mengamati perkembangan pengejaran kelompok teror di Poso dan penyanderaan para warga Negara Indonesia di Filipina.

“Saya harapkan juga ditindaklanjuti terus. Hal-hal yang berkaitan dengan narkoba juga silahkan ditindaklanjuti dan diteruskan,” kata Presiden.

Menutup pengantarnya, sekali lagi Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuk memanfaatkan teknologi yang dapat mengintegrasikan antara satu kementerian atau lembaga dengan yang lainnya. Terkait hal tersebut, Presiden menginginkan adanya integrasi yang terpusat sehingga tidak lagi terdapat adanya anggaran yang saling terpisah dalam kementerian.

“Saya harapkan rumusan-rumusan yang berkaitan dengan sistem IT mulai dipersiapkan sehingga tahun depan semuanya sudah terintegrasi dengan baik antar kementerian/lembaga, daerah, dan pusat. Sekarang ini anggarannya untuk e-goverment kita berjalan sendiri-sendiri. Kementerian beli sendiri sistemnya, daerah beli sendiri. Uangnya keluar banyak tetapi sampai detik ini belum terintegrasi. Itu yang harus kita perbaiki,” tutupnya. (Fajar)

1 2 3 4 5 14