TNI-Polri Solid Amankan Kunjungan Presiden Jokowi di Madiun

Presiden Jokowi

Presiden Jokowi

Madiun, KABAROKE — Sebanyak 3.665 personel gabungan dari unsur TNI dan Polri akan mengamankan kunjungan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di wilayah Kabupaten Madiun, Jawa Timur, pada hari Senin (5/11).

“Untuk pengamanan Presiden, akan kami lakukan sesuai prosedur dan undang-undang yang berlaku. Kami akan menyiagakan sebanyak 3.665 peronel gabungan pada pengamanan besok,” kata Komandan Korem 081/Dhirotsaha Jaya Kolonel Inf R Sidharta Wisnu usai kegiatan apel gelar pasukan pengamanan kunjungan Presiden RI di Alun-Alun Kota Madiun, Minggu.

Menurut dia, ribuan personel TNI dan Polri tersebut akan bertugas menyebar di jalur yang dilalui rombongan Presiden. Selain itu pengamanan ketat juga diberlakukan mulai dari ring tiga hingga ring satu.

“TNI dan Polri di sini semuanya bersinergi untuk pengamanan. Kami akan melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan pembagian tugas yang telah diberikan saat rakor sebelumnya,” kata dia.

Selain melibatkan ribuan personel, TNI dan Polri juga menurunkan beberapa kendaraan taktis dan penembak jitu yang bersiaga di sejumlah titik.

Seperti diketahui Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dijadwalkan melakukan kunjungan kerja di sejumlah lokasi di Kabupaten Madiun, Jawa Timur pada Senin tanggal 6 November 2017.

Presiden Joko Widodo akan mengunjungi Desa Dungus, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, dalam rangka meninjau program perhutanan sosial untuk pemerataan ekonomi.

Sejumlah Menteri Kabinet Kerja juga dijadwalkan mendampingi kunjungan kerja Presiden di Kabupaten Madiun tersebut. Di antaranya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Menteri BUMN, dan Menteri Pertanian.

Selain itu, Presiden Jokowi juga dijadwalkan mengunjungi Kantor Pusat Pemeritahan Kabupaten Madiun dan meresmikaan Masjid Agung Quba di Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. (***)

Jokowi Sebut Suku Bunga KUR Tinggal 7 Persen pada 2018

Presiden Joko Widodo

Presiden Joko Widodo

Jakarta, KABAROKE — Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi tujuh persen mulai tahun 2018.

“Tadi Pak Menteri Ekonomi sudah ngomong lagi, tahun depan akan diturunkan lagi menjadi tujuh persen per tahun,” kata Presiden saat menyerahkan sejumlah surat keputusan pemanfaatan hutan kawasan negara di Muara Gembong, Rabu (1/11/201).

Ia mengatakan pemerintah sudah menurunkan suku bunga KUR yang beberapa tahun lalu mencapai 22 persen per tahun menjadi sembilan persen per tahun mulai tahun lalu.

Penurunan suku bunga KUR, menurut dia, merupakan salah satu usaha pemerintah meningkatkan perekonomian dari sektor usaha mikro, kecil, menengah.

Presiden meminta para penerima surat keputusan pemanfaatan hutan kawasan negara, yang menegaskan akses pemanfaatan kawasan hutan negara bagi petani dan petambak, segera memanfaatkan lahan yang diberikan.

“Saya minta agar setelah diberikan ini bukan hanya dibiarkan, tapi segera dipakai untuk kegiatan ekonomi produktif, pakai untuk hal hal yang benar, misal untuk nanem udang, kalau segera dikerjakan, nanti kan udangnya bisa dipanen,” kata Presiden.

Selain mendapat pendampingan dari sisi permodalan melalui KUR, menurut Jokowi, para petambak di Muara Gembong yang memanfaatkan lahan perhutanan sosial juga akan mendapat pendampingan dari sisi pemasaran hasil produksi.

“Untuk permodalan didampingi Bank Mandiri dengan KUR, nanti yang menerima hasilnya Perindo atau kalau ada swasta yang mau beli juga silakan, kalau tidak ada yang beli ada dari BUMN Perindo, jadi pendampingannya jelas,” katanya.

Ia menyebutkan model pemanfaatan hutan sosial itu nantinya tidak hanya dikembangkan di Karawang dan Bekasi tetapi di seluruh provinsi Indonesia.

“Nanti tiga empat bulan lagi saya ke sini akan mengecek, udangnya sudah nongol belum, kalau belum nongol karena lahan hanya didiemin saja maka surat izin pemanfaatan dicabut semua, hati-hati,” kata Jokowi.

Ia berharap pembagian izin pemanfaatan hutan untuk petani atau petambak betul-betul bisa meningkatkan kesejahteraan mereka.

“Kita tidak ingin mereka hanya pegang tapi enggak dipakai untuk hal-hal yang produktif, nanti akan saya cek, Teluk Jambe saya cek, Muara Gembong saya cek,” kata Jokowi. (***)

Wapres JK Jadi Saksi Pernikahan Putri Jokowi

Presiden Jokowi dengan Putra-Putrinya [dok net]

Presiden Jokowi dengan Putra-Putrinya [dok net]

Surakarta, KABAROKE — Presiden Joko Widodo menyatakan tak akan mengambil cuti selama persiapan pernikahan putrinya Kahiyang Ayu dengan Muhammad Bobby Afif Nasution. Hal tersebut diungkapkan Presiden kepada wartawan usai mengadakan rapat persiapan bersama sejumlah panitia di kediaman pribadinya di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Minggu.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, dalam siaran persnya, mengungkapkan pernikahan Kahiyang dan Bobby akan dilakukan di dua kota, yaitu Solo dan Medan.

“Ini baru saja tadi telah rapat terakhir untuk persiapan pernikahan Kahiyang Ayu dan Muhammad Bobby Afif Nasution yang akan dilangsungkan pada 8 November 2017 di Solo dan kemudian akan dilanjutkan juga nanti tanggal 24,25,26 (November) di Medan,” ujar Presiden.

Berdasarkan hasil rapat, Presiden menyatakan bahwa hingga saat ini persiapan pernikahan telah selesai dan berjalan sesuai rencana. Sebagai orang tua, Presiden pun tak segan untuk ikut mengawasi jalannya persiapan pernikahan putrinya tersebut.

“Alhamdulillah tadi saya cek sendiri dari seluruh kepanitian yang ada sudah beres semuanya tinggal mendistribusikan undangannya yang akan dimulai besok pagi,” tutur Presiden.

Sedangkan untuk saksi pernikahan, Presiden memberikan bocoran mengenai siapa yang akan menjadi saksi dari kedua mempelai.

“Jadi saksinya nanti yang dari kami Bapak Jusuf Kalla, kemudian yang dari pihak Muhammad Bobby Afif Nasution, Bapak Darmin Nasution,” ucap Presiden. (***)

Jokowi Ajak Pemuda Indonesia Turun ke Sawah

Presiden Joko Widodo

Presiden Joko Widodo

Bogor, KABAROKE — Presiden Joko Widodo mengajak anak muda Indonesia turun ke sawah untuk menggeluti bidang pertanian secara modern.

“Saya ingin mengajak anak-anak muda kita untuk mau terjun ke sektor pangan dan sektor pertanian dengan cara-cara manajemen modern, karena selama ini yang kita lihat kita terlalu fokus pada budi daya pertanian,” kata Presiden dalam diskusi interaktif bersama pemuda-pemudi Indonesia saat merayakan Peringatan Sumpah Pemuda di Istana Kepresidenan Bogor pada Sabtu.

Menurut Presiden, pengelolaan pascapanen di sektor pertanian juga penting untuk diperhatikan demi memberi nilai tambah komoditas.

Pemerintah mendukung inovasi yang dirintis pengusaha muda dalam membangun pertanian modern, mulai prapenanaman hingga pascapanen sehingga meraih peluang besar dalam sektor pangan.

“Tanaman apa pun, masuk ke padi silakan, tadi saya lihat ada yang masuk ke rempah-rempah, ada yang masuk ke tanaman organik. Saya kira ke depan juga sangat menjanjikan tadi dengan packaging yang baik atau kemasan yang baik, tanaman tanaman organik ini sangat akan diminati oleh masyarakat, oleh negara-negara lain,” jelas Jokowi.

Dia mengajak anak muda untuk mengikuti pendidikan luar ruangan untuk mempelajari hal-hal riil yang terjadi di lapangan.

“Dimasukkan saja anak-anak ke hutan juga tidak apa-apa juga, masukkan saja anak-anak kita ke sawah juga tidak apa-apa, ya yang penting di luar ruangan,” kata Presiden.

Pada acara ini, Presiden mengundang sejumlah pemuda berprestasi, memiliki usaha rintisan dan gagasan membangun bangsa mulai dari komunitas skateboard, UMKM Foodtruck, hingga komunitas modifikasi sepeda motor. (***)

Gubernur Sulsel Sampaikan 2 Gagasan Ini ke Presiden Jokowi

Gubernur Sulsel Syahrul YL dan Presiden Jokowi

Gubernur Sulsel Syahrul YL dan Presiden Jokowi

Jakarta, KABAROKE — Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi, menggelar rapat kerja bersama gubernur, bupati, dan wali kota di Istana Negara, Selasa, 24 Oktober. Orang nomor satu di Indonesia itu memimpin langsung rapat yang membahas masalah kebangsaan. Jokowi meminta gagasan dari para kepala daerah perihal pelbagai permasalahan yang dihadapi saat ini.

Dalam rapat kerja tersebut, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, diberikan kesempatan istimewa untuk tampil sebagai pembicara pertama. Di depan Presiden Jokowi, Gubernur Syahrul mengusulkan agar sektor kelautan lebih digenjot lagi. Sektor kelautan mesti menjadi fokus utama pemerintah mengingat besarnya potensi yang dimiliki Indonesia.

“Pendapatan masyarakat dari laut harus lebih dari tiga kali lipat dari yang ada saat ini. Pendapatan dari laut tidak boleh dibawah 30 persen mestinya,” kata Gubernur Syahrul.

Gagasan kedua Gubernur Syahrul berkaitan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus menjadi kekuatan untuk menghindari terjadinya penyimpangan. Tujuannya, sambung dia, agar kegalauan dan ketakutan berlebihan dengan masalah terkait APBD dan APBN tidak lagi terjadi. Serta pejabat daerah dapat terhindari dari penyelewengan.

“APIP harus bekerja lebih maksimal lagi dan ini mendapat tanggapan positif dari Presiden Jokowi dan seluruh peserta rapat,” ucap Gubernur Syahrul yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi se-Indonesia (APPSI) itu.

Gubernur Syahrul menyebut Presiden Jokowi menyambut baik gagasan-gagasan tersebut. Khusus untuk APIP, Gubernur Syahrul mengungkapkan akan dikomandoi oleh inspektorat daerah masing-masing yang digaji oleh pemerintah pusat. “Tidak boleh ada aparat hukum lain masuk, sebelum APIP itu bekerja. Ini sesuai dengan peraturan yang ada,” ucapnya.

Terkait banyaknya kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT), Gubernur Syahrul menyebut Presiden Jokowi meminta agar pejabat pemerintah daerah tidak takut. Hati-hati boleh, sepanjang memang tidak mengambil uang dan tidak melanggar aturan. Bahkan kepala daerah diminta untuk melaporkan langsung jika terdapat penyimpangan yang terjadi di luar kewajaran.

“(OTT) dapat dicegah dengan menerapkan sistem e-budgetting, tidak memegang uang langsung, memperbaiki sistem yang ada, serta menekankan pentingnya APIP,” pungkas Gubernur Sulsel dua periode tersebut. (***)

Temui Presiden Jokowi, Bos PLN Bahas Soal Ini…

Direktur PLN Sofyan Basri (dok net)

Direktur PLN Sofyan Basri (dok net)

Jakarta, KABAROKE — Dirut PT PLN (Persero) Sofyan Basir menemui Presiden Joko Widodo membahas progres pengaliran listrik ke desa-desa melalui Program Listrik Desa.

“Saya bicarakan progres soal (proyek listrik) 35.000 megawatt sudah berjalan, kemudian listrik desa sudah jalan, sudah hampir 4000 (desa) lebih,” kata Sofyan setelah menemui Presiden di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu siang.

Menurut Sofyan, pada Senin lalu (23/10) PT PLN juga telah memenuhi suplai listrik di 100 desa di pedalaman Provinsi Papua.

Dia menjelaskan masih terdapat sekitar 1.200 desa lagi yang harus dialiri listrik PLN.

“Berlokasi di Maluku, Papua dan NTT, yang terbesar itu ya. Karena kan terpisah-pisah ya, jadi memang agak lama prosesnya,” kata Sofyan menjelaskan upaya pengaliran listrik ke kawasan terpencil.

Sebelumnya pada pertengahan Oktober 2017, PLN juga telah meresmikan listrik desa di enam desa pada Kecamatan Gunung Timang, Provinsi Kalimantan Tengah yang dipusatkan di Desa Ketapang dalam rangka peringatan Hari Listrik Nasional yang puncaknya diperingati pada 27 Oktober 2017.

Listrik di enam desa itu adalah Desa Kandui, Desa Baliti, Walur, Ketapang, Rarawan dan Malungai dengan sasaran listrik 650 kepala keluarga.

PT PLN (Persero) menargetkan ada 11.300 desa yang teraliri listrik hingga 2019 untuk memenuhi rasio elektrifikasi nasional yang saat ini baru mencapai 91 persen. (***)

Jokowi Sebut Regulasi Berlapis Bisa Hambat Pembangunan Indonesia

Presiden Jokowi

Presiden Jokowi

Jakarta, KABAROKE — Presiden Joko Widodo menjelaskan kebanyakan regulasi yang bertumpuk memiliki potensi tumpang tindih sehingga rentan menghambat kecepatan pembangunan Indonesia.

“Problem besar kita ada di sini. Kenapa tindakan cepat tidak bisa diputuskan, kenapa di lapangan tidak bisa cepat diputuskan. Gara-gara ini salah satunya, gara-gara ini karena terlalu banyak aturan di negara kita,” kata Jokowi, dalam sambutannya saat Rembuk Nasional 2017 di JI-Expo Kemayoran, Jakarta, Senin malam.

Presiden menjelaskan terdapat 42 ribu peraturan baik undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan gubernur hingga peraturan wali kota yang rentan memiliki makna bertentangan. Kepala Negara juga telah meminta kepada sejumlah kepala daerah untuk tidak membuat peraturan daerah, kecuali beberapa peraturan yang berkualitas.

Jokowi juga mengatakan agar DPR tidak perlu membuat banyak undang-undang hanya sekadar proyek, namun dapat membuat beberapa regulasi yang juga mumpuni. Presiden berencana untuk berkoordinasi dengan pakar hukum untuk menyesuaikan jumlah peraturan yang dianggap rentan bertentangan untuk mendukung percepatan pembangunan.

“Karena ke depan, bukan negara kuat mengalahkan negara kecil, bukan negara kuat mengalahkan negara yang sedang, tidak. Ke depan itu negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat,” kata Presiden.

Selain itu, Jokowi juga menjelaskan dirinya tidak mau hanya sekadar menerima laporan pembangunan infrastruktur dari belakang meja. Presiden mengatakan akan terus “blusukan” ke daerah-daerah untuk mengawasi langsung progres pembangunan sehingga cepat terlaksana.

Acara Rembuk Nasional 2017 digelar untuk mendalami dan mengkritisi capaian 3 tahun Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla dalam 12 bidang pembangunan dan masalah nasional yang perlu mendapat perhatian khusus. (***)

Pesan Presiden Jokowi kepada Pimpinan Pondok Pesantren

Presiden Joko Widodo

Presiden Joko Widodo

Jakarta, KABAROKE — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak para pimpinan pondok pesantren agar membantu pemerintah membangun persatuan dan persaudaraan antarmasyarakat. Mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya, agama, suku, serta bahasa daerah.

Hal ini disampaikan Presiden saat bersilaturahmi dengan pimpinan Pondok Pesantren se-Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), di Ponpes Qamarul Huda Bagu, Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah NTB.

“Ini anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita bangsa Indonesia. Betapa kita ini majemuk, bermacam-macam, beraneka ragam. Berbeda agama, suku, bahasa daerah. Tapi sering kita lupa,” kata Jokowi dikutip dari laman setkab.go.id, Jumat (20/10).

Jokowi mengatakan, Indonesia memiliki17 ribu pulau, 714 suku dan lebih dari 1.100 bahasa daerah. Keberagaman dan kekayaan bangsa Indonesia ini, kata Presiden, membuat kagum para pemimpin negara lain.

Presiden mengatakan saat menghadiri konferensi internasional, summit, atau pertemuan pertemuan bilateral dengan negara manapun, dirinya sering menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat besar dan memiliki keberagaman masyarakat serta budaya.

“Biar pada ngerti, karena sebelumnya banyak yang tidak tahu.Yang terakhir saya sampaikan kepada Emir Qatar, Syeikh Tamim, bahwa Indonesia memiliki 17 ribu pulau, beliau terkaget-kaget,” cerita Jokowi.

Karena itu, Presiden pun meminta para pimpinan pondok pesantren agar bersama-sama menjaga kerukunan dan persaudaraan di Tanah Air. Dalam kesempatan ini, Jokowi juga menyampaikan keinginannya untuk terus bersilaturahmi dengan para pimpinan pondok pesantren dan mengharapkan masukan untuk membangun negara. (***)

Muhammadiyah Desak Presiden Batalkan Pembentukan Densus Tipikor

Presiden Joko Widodo

Presiden Joko Widodo

Jakarta, KABAROKE – Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menilai pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikkor) tak akan membantu kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus korupsi. Sebaliknya kehadiran Densus Tipikor akan melemahkan kerja dari KPK.

Hal itu ditegaskan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (18/10). Dirinya pun mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membatalkan pembentukan densus tersebut.

“Niat Kepolisian untuk melakukan akselerasi pemberantasan korupsi melalui Densus Tipikor perlu diberikan apresiasi, dan saya menghormati niatan tersebut. Namun, bila Densus Tipikor dibuat sebagai upaya untuk menegasikan KPK bahkan diduga sebagai upaya sistematik melemahkan dan mempreteli fungsi KPK, agaknya hal ini perlu ditolak,” kata Dahnil.

Dahnil justru meminta anggota kepolisian ditarik dari KPK. Menurutnya, dengan ditariknya polisi dari KPK akan memberikan manfaat. Pertama adalah kualitas satuan Tipikor akan semakin baik dan tidak ada lagi loyalitas ganda yang sering mengganggu kinerja KPK.

Dijelaskan Dahnil, dengan menarik anggota kepolisian dari KPK maka negara memperoleh dua keuntungan sekaligus.

“Pertama, kualitas satuan Tipikor kepolisian akan semakin kuat dan efektif karena diperkuat oleh anggota kepolisian yang sudah berpengalaman di KPK. Kedua, KPK akan bisa lebih kuat, karena tidak terjadi loyalitas ganda yang seringkali mengganggu kinerja KPK selama ini menangani kasus-kasus korupsi besar,” terangnya.

Sebelumnya Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menginisiasi lahirnya Densus Tipikor untuk mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.

Tito mengatakan akan mengerahkan 3.560 anggota untuk memerangi korupsi secara masif hingga ke desa-desa. Ia menyebut akan berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk dengan kejaksaan. (Iqbal)

Tegas Jokowi, Perppu Ormas Disusun Secara Demokratis

Presiden Jokowi

Presiden Jokowi

Jakarta, KABAROKE — Presiden Joko Widodo membantah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Ormas bersifat represif karena justru dalam penyusunannya dibuat secara demokratis.

“Kesimpulan yang ada saat ini memang dibutuhkan sebuah perppu karena tanpa perppu nanti akan penanganan ini, bukan masalah ormas, penanganan hal-hal yang berkaitan dengan eksistensi negara bertele-tele,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat bersilaturahmi dengan Keluarga Besar Jamiyyah Persatuan Islam (Persis), di Bandung, Jawa Barat.

Presiden menegaskan hal tersebut untuk menjawab pertanyaan dari salah satu anggota Ormas Islam Persis terkait Perppu Ormas oleh sebagian pihak dianggap represif.

Menurut Presiden Jokowi, kajian soal Perppu Ormas sudah lama dilakukan, salah satunya di Kementerian Koordinator Polhukam.

“Kajian sudah lama. Ada kajian di Menkopolhukam. Ada pengumpulan data-data. Semuanya baik data berupa video, buku-buku, tertulis. Dari sana dilihat semuanya dari semua sudut keamanan, kebangsaan, ketatanegaraan,” katanya lagi.

Presiden juga menegaskan bahwa pembuatan atau penyusunan perppu tersebut juga dilakukan secara demokratis.

“Kan ada DPR setuju atau tidak setuju kan bisa saja ditolak, kan bisa juga diajukan ke MK,” katanya pula.

Sedangkan terkait adanya pihak yang menganggap perppu tersebut represif, Presiden menbantah hal itu.

“Represif itu kalau saya mau ini, kamu harus ini. Kan tidak seperti itu. Semuanya bisa ditempuh. Kan bisa saja dibatalkan di DPR. Mekanisme politis. Mekanisme hukum itu bisa dibatalkan oleh MK itu kan bisa kalau tidak sesuai dengan UU. Saya kira itu memberikan pendidikan kepada kita mana yang benar atau tidak benar,” katanya lagi.

Presiden juga mempersilakan jika ada pihak yang ingin mengajukan judicial review Perppu Ormas ke MK.

Presiden Jokowi juga menegaskan berkali-kali bahwa perppu tersebut sudah melalui proses perjalanan yang panjang untuk menampung saran dan masukan dari berbagai pihak. (***)

1 2 3 4 30