Nasdem Siap Menangkan Jokowi Di Pilpres 2019

Presiden Joko Widodo

Presiden Joko Widodo

Jakarta, KABAROKE – Partai Nasdem mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum di Jakarta, Jumat (13/10) dan menyatakan kesiapannya untuk memenangkan Jokowi dalam Pilpres 2019.

“Kami DPP Nasdem beserta seluruh pengurus tingkat wilayah secara resmi melakukan pendaftaran secara serentak ke KPU. Ini untuk demokrasi Indonesia,” ujar Sekjen Nasdem Johnny G. Plate di KPU Pusat.

Johnny mengatakan Nasdem memiliki dua target utama dalam Pemilu 2019, yakni memperoleh dua digit perolehan suara 2019, serta memenangkan pilpres dengan mendukung Jokowi sebagai capres Nasdem.

“Kami ingin memperoleh dua digit perolehan suara 2019 dan memenangkan Pak Jokowi,” ujarnya.

Nasdem berterima kasih kepada KPU yang telah membangun Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang kelak akan menjadi basis data partai politik peserta pemilu.

Nasdem berharap Sipol dapat terus dibangun agar fungsinya menjadi lebih sempurna.

Dalam pendaftaran ini Nasdem membawa ribuan dokumen terdiri dari dokumen lengkap DPP Nasdem, 34 dokumen lengkap pengurus provinsi, 54 dokumen lengkap pengurus kabupaten/kota dan 7.201 dokumen lengkap pengurus kecamatan. (***)

Sambangi Kampus Akpol, Presiden Jokowi Titip Pesan Ini

Presiden Jokowi Didampingi Panglima TNI Jenderal Gatot dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian [dok net]

Presiden Jokowi Didampingi Panglima TNI Jenderal Gatot dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian [dok net]

Semarang, KABAROKE — Presiden Joko Widodo menyambangi kampus Akademi Kepolisian (Akpol) di Kota Semarang dalam kunjungan kerjanya di Jawa Tengah, Senin (9/10/2017).

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menyebutkan Presiden mengawali kegiatan di Jawa Tengah dengan memberikan pengarahan kepada peserta Apel Kepala Satuan Wilayah Tahun 2017 di Akpol Semarang pagi ini.

Pada kesempatan itu Presiden mengingatkan semua pihak mengenai perubahan global besar di bidang teknologi informasi.

“Kita tahu semuanya, hampir semua negara bicara robotik, bukan internet tapi artifisial intelijen, perubahan ini harus kita ikuti, detail,” kata Presiden, yang tiba di Semarang pada Senin malam pukul 00.00 WIB dari Jawa Timur.

Oleh karena itu ia meminta semua pihak mengantisipasi perubahan global tersebut dengan terus berinovasi dan tidak terjebak pada rutinitas.

Setelah menghadiri apel, Kepala Negara akan menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Semarang.

Presiden juga akan menyerahkan sertifikat untuk rakyat di Kawasan Simpang Lima, Kota Semarang, sebelum kembali ke Jakarta. (***)

Presiden Jokowi Ingatkan TNI Tak Terlibat Politik Praktis

Presiden RI Joko Widodo (foto dok-net)

Presiden RI Joko Widodo (foto dok-net)

Jakarta, KABAROKE — Presiden Joko Widodo meminta agar prajurit TNI tidak ikut dalam politik praktis. TNI adalah milik negara dan seluruh masyarakat sehingga tidak boleh terkotak-kotak oleh politik sempit.

Jokowi mencoba mengingatkan para prajurit TNI mengenai Jenderal Soedirman. Salah satu pahlawan Indonesia ini menjelaskan mengenai jati diri TNI yang masih relevan dengan masa kini dan masa depan, bahwa politik tentara adalah politik negara, politik TNI adalah politik negara.

“(TNI adalah lembaga) Yang selalu menjaga netralitas politik di era demokrasi sekarang ini,” kata Joko Widodo.

Menurutnya, seorang TNI harus bisa menjaga keutuhan wilayah Indonesia, dan membangun kesatuan serta solidaritas antar komponen bangsa. Dia pun bangga dan terkesima ketika mendengarkan sumpah prajurit untuk setia kepada negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Aparat bersenjata ini untuk tunduk kepada hukum dan memegang disiplin keprajuritan, yang taat kepada putusan dengan tidak membantah perintah atau putusan.

Mantan Wali Kota Solo ini menuturkan, sumpah ini sangat membanggakan karena memperlihatkan dedikasi TNI untuk bangsa dn negara yang menjaga kemuliaan negara dan kemuliaan bangsa. “Pondasi itulah yang harus dipegang teguh oleh institusi TNI, oleh prajurit TNI,” kata Jokowi.

Pondasi ini pulalah yang harus diteladani seluruh rakyat Indonesia. Pondasi ini yang membuat negara Indonesia kokoh berdiri dan kuat meski perubahan jaman kian bergejolak. Pondasi ini pula yng bisa memenangkan NKRI dalam persaingan global. (***)

Curhat Presiden Jokowi Soal Indonesia Tak Miliki Terminal Kapal Pesiar

Kapal Pesiar [dok net]

Kapal Pesiar [dok net]

Jakarta, KABAROKE — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung Indonesia belum memiliki terminal cruise (kapal pesiar besar) sehingga tidak ada yacht .

“Kita ini negara kepulauan tapi kita tidak punya terminal ‘cruise’, ‘yacht’ gimana kapal pesiar mau datang ke kita. Suruh parkir di mana, di Ciliwung,” kata Presiden saat berbicara dalam acara penutupan rapat koordinasi nasional Kadin 2017 di Jakarta, Selasa (3/10/2017).

Presiden Jokowi mengungkapkan saat berkunjung ke Singapura dan melihat terminal cruise, dirinya yakin Indonesia mampu membuatnya. “Saya lihat, seperti itu satu tahun buat 10 juga bisa. Kemarin di paripurna saya sudah perintahkan, dalam dua tahun bangun 10,” kata Presiden.

Ia mengakui bahwa industri pariwisata belum dikerjakan secara serius, padahal produknya ada semua namun perlu waktu. “Saya kira kit semua paham bertahun-tahun jumlah wisman kita tidak pernah tembus ke angka 10 juta, padahal Thailand 30 juta, Malaysia 24 juta, produk kita 10 kali yang mereka punya, mungkin 15 kali dari yang mereka punya,” katanya.

Namun, kata Presiden, Thailand, Malaysia, Singapura terus berkembang sehingga dirinya ingin menggugah dunia usaha agar peluang seperti ini dimanfaatkan, “Kita punya Labuan Bajo tinggal jual saja, kita punya Danau Toba, Wakatobi, Borobudur, Bromo, tapi nggak pernah kita perbaiki bersama,” kata Presiden.

Ia mengakui masih ada perdebatan saat ini terkait memperbaiki produk dulu atau membangun “brand” atau memasarkan dulu. “Dua-duanya harus jalan, kalau nggak kita telanjur gembar-gembor bangun ‘brand’, orangnya kecewa nggak balik lagi. Ini pekejraan besar dunia usaha,” katanya.

Presiden mengaku telah memperintahkan Menteri Pariwisata agar target 2019 sebesar 20 juta wisman harus tercapai, jika tidak taruhannya jabatannya. “Enak aja nggak diberi target. Jadi menteri nggak diberi target terlalu enak buat saya,” kata Presiden yang disambut tempuk tangan.

Presiden mengaku pada dua tahun lalu telah membuat program bebas visa untuk meningkatkan kunjungan wisatawan asing masuk ke Indonesia. “Saya lihat Singapura sudah 170, kita baru 14. Negara lain gitu kenapa kita tidak?. Kalau negara orang buka ya kita harus buka,” katanya.

Presiden berharap dengan dibukanya bebas visa ini dapat dilihat yang saat ini Indonesia mesih di angka 7 juta kunjungan wisman per tahun bisa melompat sesuai target. (***)

Jelang Tahun Politik, Ini Pesan Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo

Presiden Joko Widodo

Jakarta, KABAROKE — Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajarannya dalam Kabinet Kerja untuk tidak membuat gaduh di kalangan masyarakat menjelang tahun politik.

“Semua harus memberikan ketenangan, kesejukan, semuanya harus menyemangati,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah mencanangkan aksi nasional pemberantasan obat ilegal dan penyalahgunaan obat yang digelar di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Cibubur, Jakarta Timur, Selasa.

Ia juga meminta jajaran pemerintahannya untuk tetap fokus dalam bekerja sekaligus terus memberikan semangat kepada masyarakat.

Presiden sendiri menegaskan bahwa sikapnya sudah sangat jelas jika masih ada jajarannya yang justru membuat politik gaduh tetap terjadi.

“Nggak usah ditanyakan itu jelas juga,” katanya.

Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin (2/10) Presiden secara tegas menyatakan hal itu di hadapan para menteri dan pejabat setingkat menteri yang hadir.

“Saya kira arahan kemarin jelas sekali, sudah jelas. Nggak perlu saya jelaskan lagi, sudah terang benderang jelas seperti itu. Memberikan kesejukan, memberikan ketenangan, memberikan semangat, dan terus bekerja,” katanya.

Ia tidak ingin ada jajarannya yang melakukan hal-hal yang menimbulkan kegaduhan dan kontroversi.

Presiden juga mengingatkan bahwa masyarakat terus mengharapkan kerja keras pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan bangsa. Rakyat pun disebutnya juga butuh ketenangan. (***)

Presiden Jokowi Gelar Rapat Terbatas Soal Gunung Agung

Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla

Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla

Jakarta, KABAROKE — Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas dalam rangka mengantisipasi peningkatan aktivitas gunung berapi, khususnya Gunung Agung di Bali dan laporan perkembangan Gunung Sinabung di Sumatera Utara.

Dalam rapat yang digelar di Kantor Presiden Jakarta, Kamis (28/9/2017), itu Presiden tidak memberikan pengantar panjang lebar.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu membuka rapat tersebut dan langsung meminta Menteri Koordinator Bidang PMK Puan Maharani untuk memaparkan laporannya.

“Saya persilakan Bu Menko menyampaikan,” katanya.

Rapat itu sendiri dihadiri sejumlah pejabat dan menteri terkait.

Dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan aktivitas sejumlah gunung berapi di Tanah Air.

Sebanyak 9.421 warga Kabupaten Karangasem, Klungkung, dan Buleleng telah mengungsi sejak status Gunung Agung (3142 mdpl) di Bali ditingkatkan ke level awas awal pekan lalu.

Sementara di Sumatera Utara, hingga awal pekan ini Gunung Sinabung masih terus bergejolak dan mengeluarkan awan panas. (***)

Fahri Hamzah Puji Ketegasan Presiden Jokowi

Fahri Hamzah

Fahri Hamzah

Jakarta, KABAROKE – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai positif sikap yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo yang tidak memenuhi permintaan Panitia Khusus Hak Angket DPR untuk bertemu, karena apa yang dilakukan Pansus merupakan ranahnya DPR dalam melakukan pengawasan.

“Saya sangat berterima kasih atas ketegasan Presiden Jokowi yang tidak mau berkonsultasi dengan Pansus karena proses sedang berjalan. Saya menilai langkah Presiden tersebut positif,” kata Fahri di Gedung Nusantara III, Jakarta, Jumat (22/9).

Dia mengapresiasi sikap Presiden tersebut yang belum mau menerima konsultasi Pimpinan Pansus Angket dan Pimpinan DPR terkait rencana melaporkan beberapa temuan dugaan pelanggaran yang dilakukan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menurut Fahri, langkah Presiden Jokowi itu berarti membiarkan apa yang sedang dilakukan Pansus yang merupakan wilayahnya DPR dalam mengawasi kerja eksekutif.

“Artinya Presiden membiarkan apa yang sedang terjadi, biarlah ini menjadi domain DPR. Menurut saya Presiden membiarkan yang sedang terjadi di DPR khususnya apa yang dilakukan Pansus Angket,” ujarnya.

Dia menilai melihat pandangan Presiden itu mendukung Pansus Angket untuk mengusut tuntas jangan setengah-setengah dan akan diambil keputusan di akhir.

Fahri mengatakan Pansus akan terus bekerja karena mendapatkan “sinyal” dukungan kuat dari Presiden Jokowi sehingga menjadi momentum untuk membongkar lebih dalam dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi di internal KPK.

“Sinyal dukungan itu harus membuka apa yang sedang terjadi, dan pada akhirnya nanti kalau memang putusan politik harus di ambil Presiden, masalahnya sudah terang benderang, jangan setengah-setengah,” katanya.

Sebelumnya Pansus Angket mengungkapkan keinginannya untuk bertemu Presiden Jokowi untuk berkonsultasi terkait temuan-temuan yang diperolehnya selama sekitar 60 hari masa kerja Pansus.

Pimpinan Pansus pun sudah mengirimkan surat kepada Pimpinan DPR agar dapat memfasilitasi permintaannya tersebut.
Namun Presiden Joko Widodo bersikap tegas menanggapi rencana tersebut bahwa hal itu tidak masuk domainnya.

“Itu wilayahnya Dewan Perwakilan Rakyat, kasusnya di wilayah DPR,” ujar Presiden Jokowi di Jakarta, Rabu, (20/9).

Presiden menegaskan bahwa semua harus tahu domain atau wewenang masing-masing sehingga jika hal tersebut merupakan kewenangan legislatif, dirinya tidak perlu terlibat. (Iqbal)

KNPI Harapkan Presiden Jokowi Kunjungi Toraja

Presiden Joko Widodo

Presiden Joko Widodo

Makassar, KABAROKE — Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Selatan berharap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Toraja (Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara) untuk menyaksikan langsung pesona dan membantu pengembangan kawasan Toraja sebagai ikon pariwisata nasional.

“Kami pemuda Sulsel, sangat merindukan kunjungan Bapak Presiden Jokowi ke Toraja untuk melihat dan meninjau langsung potensi wisatanya,” kata Ketua KNPI Sulsel Imran Eka Saputra.

Selain itu, kata Imran, setiap tahun Pemprov Sulsel bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara mengelar even berskala internasional “Lovely December” dan pada 2017 dipusatkan di Kabupaten Toraja Utara, yang merupakan tempat kelahiran Pahlawan Nasional Pongtiku.

Imran menambahkan, dengan kehadiran Presiden Jokowi, ia yakin akan mendorong pembenahan dan pengembangan Kawasan Pariwisata Toraja berjalan lebih cepat dan tepat.

Menurut dia, Toraja dikenal sebagai kawasan destinasi wisata unggulan di Sulawesi Selatan memiliki daya tarik tersendiri yang jarang dijumpai di daerah lain.

“Tidak hanya menonjolkan ritual budaya yang unik, Toraja juga kaya dengan pesona alam yang eksotik, dan tentu saja produk kopi dengan cita rasa berkelas yang sudah diakui oleh dunia,” ujarnya.

Dengan semua daya tarik tersebut, kata Imran, prospek pariwisata Toraja bila dibarengi dengan komitmen dan kebijakan semua stakeholder yang fokus pada pengembangan kepariwisataan khususnya dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang memadai.

“Bukan tidak mungkin akan menjadi ikonik baru pariwisata nasional yang setara dengan Bali, kita masyarakat Sulsel bangga menjadi bagian dari Toraja dan siap serta yakin untuk mewujudkannya,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas  Kominfo Pemkab Toraja Utara  Fitra mengatakan sudah lama masyarakat Toraja memiliki harapan yang besar untuk dapat melihat dan bertemu langsung dengan Presiden Jokowi.

“Melalui media, Bapak Jokowi sangat dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan masyarakatnya, dan mungkin karena hal itu, saya banyak mendengar dan memperoleh masukan dari masyarakat Toraja, baik langsung maupun tidak langsung mengharapkan Bapak Jokowi dapat berkunjung ke Toraja,” ungkap Fitra. (***)

Kata Survei CSIS, Kepuasan Publik atas Kinerja Jokowi Terus Naik

Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla [dok net]

Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla [dok net]

Jakarta, KABAROKE — Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Survei terbaru dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mencatat sebanyak 68,3% masyarakat menyatakan puas dengan kinerja Jokowi. Sementara 31,5% menyatakan tidak puas.

“Tingkat kepuasan publik ini naik tipis 1,8% dibandingkan 2016. Pada 2016, tingkat kepuasan tercatat 66,5% dan pada 2015 sebesar 50,6%,” kata Peneliti CSIS, Arya Fernandes dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (12/92017).

Survei CSIS juga mengukur kepuasan publik terhadap beberapa bidang utama seperti ekonomi, hukum, dan maritim. Hasilnya kepuasan publik  di bidang maritim mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam tahun ke tahun. Pada tahun 2017, tingkat kepuasan di bidang maritim mencapai 75,5% naik bila dibandingkan tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar 59,4% dan 63,9%.

Tingkat kepuasan publik di bidang maritim lebih tinggi bila dibandingkan sektor hukum dan ekonomi. Kepuasan publik di bidang hukum pada 2017 mencapai 64% dan di bidang ekonomi pada 2017 mencapai 56,9%. Tingkat kepuasan publik di bidang ekonomi meningkat dibandingkan 2016 yang tercatat sebesar 46,8%, dan pada 2015 hanya sebesar 30%.

Dari hasil survei, tingkat optimisme terhadap kemampuan pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat berda di level cukup optimis (63,7%). Tingkat optimisme terhadap kemampuan pemerintah meningkatkan pembangunan infrastruktur berada di level cukup optimis (70,2%).

Riset CSIS melibatkan 1.000 orang responden yang tersebar di 34 provinsi Indonesia pada 23-30 Agustus 2017. Riset dalam bentuk wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur. Margin of errorsurvei ini sebesar +/-3,1% pada tingkat kepercayaan 95%. (***)

Presiden Jokowi Resmikan Tol Jombang-Mojokerto

Presiden Joko Widodo

Presiden Joko Widodo

Jombang, KABAROKE — Presiden Joko Widodo bertolak menuju Provinsi Jawa Timur, Minggu siang, untuk meresmikan jalan tol Jombang-Mojokerto.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin dalam keterangan tertulis di Jakarta, menyebutkan Kepala Negara beserta rombongan lepas landas dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan RJ-85 melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, sekitar pukul 12.00 WIB.

Presiden akan meresmikan ruas jalan tol Jombang-Mojokerto yang meliputi ruas jalan tol Jombang-Mojokerto Barat seksi II sepanjang 19,9 km dan seksi III Mojokerto Barat-Mojokerto Utara sepanjang 5 km.

Ruas Tol Mojokerto terbagi empat seksi dengan panjang 40,5 km. Seksi I terbentang mulai Kecamatan Bandar Kedungmulyo hingga Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang sepanjang 14,7 kilometer yang sudah resmi dioperasikan sejak Oktober 2014.

Sementara seksi II sepanjang 19,9 kilometer terbentang mulai Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang hingga Desa Pagerluyung, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto.

Seksi III dimulai dari Desa Kemantren, Kecamatan Gedeg, hingga Desa Canggu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto sepanjang 5 km, menghubungkan tol Jombang – Mojokerto dengan tol Sumo (Surabaya – Mojokerto) dan telah beroperasi sejak 2016.

Sedangkan untuk seksi IV berada di ruas Desa Brodot – Desa Gondangmanis, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kabupaten Jombang. Ruas terakhir sepanjang 0,9 km akan menghubungkan tol Jombang – Mojokerto dengan tol Soker (Solo – Kertosono).

Usai acara, Presiden beserta rombongan akan kembali ke Jakarta pada malam hari.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Provinsi Jawa Timur adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Staf Khusus Presiden Johan Budi, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI (Mar) Suhartono. (***)

1 2 3 4 5 30