Anies Baswedan Siap Digugat Setelah Cabut Izin 13 Pulau Reklamasi

Anies Baswedan Siap Digugat Setelah Cabut Izin 13 Pulau Reklamasi

Jakarta, KABAROKE — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan siap digugat setelah memutuskan untuk mencabut izin 13 pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Anies menyebut siapa pun, termasuk pengembang pulau reklamasi, berhak mengajukan gugatan. “Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menggugat keputusan pemerintah. Kami siap menghadapi,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, seperti dilansir dari kompas.com, Rabu (26/9/2018). Anies menyampaikan, pencabutan izin pulau reklamasi sudah sesuai prosedur. Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta telah memverifikasi semua izin dan kegiatan reklamasi di Teluk Jakarta….

Read More

Walhi Desak KPK Selesaikan Kasus Reklamasi

Walhi Desak KPK Selesaikan Kasus Reklamasi

Jakarta, KABAROKE – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi  untuk mengusut dugaan penyimpangan yang terdapat dalam sejumlah proyek reklamasi di berbagai daerah seperti di Teluk Jakarta , Makassar, dan Benoa. “Dari seluruh upaya advokasi yang dilakukan oleh Walhi di berbagai daerah ditemukan berbagai fakta kejahatan yang merugikan negara dan merugikan perekonomian negara,” kata Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati seperti dikutip dari Antara, Kamis (6/10). Sejumlah dugaan penyimpangan itu, ujar Nur Hidayati, antara lain mulai dari maladministrasi, melanggar hukum, korupsi, serta praktik kriminalisasi. “Mestinya Komisioner KPK mengambil tindakan yang berani untuk…

Read More

Menteri Susi Beri 3 Syarat untuk Reklamasi

Menteri Susi Beri 3 Syarat untuk Reklamasi

Jakarta, KABAROKE — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan kebijakan pihaknya soal reklamasi akan mengikuti aturan presiden. “Kebijakan kami mengenai sesuatu seperti pembangunan reklamasi adalah sesuai dengan arahan presiden, dan sesuai dengan aturan undang-undang,” kata dia, dalam Social Good Summit, seperti dilansir dari Antara, Kamis, 29 September. “Tidak boleh nelayan itu dirugikan, jadi semua harus diatur supaya nelayan itu tidak dirugikan,” lanjut dia. Lebih lanjut, dia mengungkapkan tiga syarat. Pertama, sesuai dengan aturan, kemudin stakeholder-nya tidak boleh ada yang dirugikan, dan terakhir lingkungannya tidak boleh rusak. “Itu yang harus…

Read More

Walhi Minta Pemerintah Hormati Hukum terkait Reklamasi

Walhi Minta Pemerintah Hormati Hukum terkait Reklamasi

Jakarta, KABAROKE — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) meminta pemerintah menghormati keputusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tentang proyek reklamasi Teluk Jakarta (Pulau G). PTUN memutuskan proyek reklamasi ditunda sampai ada keputusan berkekuatan hukum tetap dengan mempertimbangkan banyaknya peraturan yang dilanggar serta dampak reklamasi terhadap lingkungan dan kehidupan nelayan sebagai penggugat. “Pernyataan Pemerintah Pusat yang disampaikan oleh Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan bahwa pemerintah akan melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta, khususnya reklamasi pulau G, menunjukkan bahwa pemerintah pusat justru tidak menaati hukum dan perundang-undangan,” kata Direktur Eksekutif…

Read More

Waduh…KPK Nilai Kebijakan Reklamasi Ahok ‘Kacau’

Waduh…KPK Nilai Kebijakan Reklamasi Ahok ‘Kacau’

Jakarta, KABAROKE – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saut Situmorang mengatakan, apa yang kukuhkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama (Ahok) terkait diskresi reklamasi masih bisa diperdebatkan. Pasalnya, ia menilai diskresi biasanya diambil dengan tujuan mensejahterakan masyarakat, dalam hal ini masyarakat Jakarta, bukan malah sebaliknya. “Itu masih debatable karena semua harus diatur dan tak bisa suka-suka,” kata Saut saat ditemui di Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (25/5). Menurut Saut, fungsi manajemen seperti itu memang memiliki sejumlah risiko, terutama yang berkaitan dengan aturan perundang-undangan. Yang pasti, kata Saut, seandainya diskresi itu…

Read More

Mustafa Kamil: PKS Prihatin Dengan Dampak Serius Akibat Reklamasi

Mustafa Kamil: PKS Prihatin Dengan Dampak Serius Akibat Reklamasi

Jakarta, KABAROKE – Musyawarah ke-IV Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menghasilkan sejumlah rekomendasi. Satu di antaranya soal permasalahan reklamasi di beberapa daerah, yang ternyata memiliki dampak serius pada beberapa aspek. Reklamasi menyebabkan terjadinya kerusakan ekosistem dan ancaman bagi aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Seperti yang terjadi di Teluk Benoa Bali dan di Kecamatan Sayung Demak. Dampak nyata yang dirasakan kehilangan rumah dan harta kekayaan, tata ruang wilayah, mata pencarian serta pendapatan masyarakat. Mengenai reklamasi di Teluk Jakarta, hal itu justru membuat nelayan tradisional semakin miskin karena  meningkatnya biaya operasional, akibat…

Read More

Idih…Ahok ‘Sewot’ Sampai Tunjuk-Tunjuk Wajah Seorang Wartawan, Kenapa Tuh?

Idih…Ahok ‘Sewot’ Sampai Tunjuk-Tunjuk Wajah Seorang Wartawan, Kenapa Tuh?

Jakarta, KABAROKE – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama  (Ahok) tiba-tiba marah besar. Dengan menunjukan muka memerah dan ahinya berkerut. Saat ia ditanya wartawan terkait dana ‘barter’ dari pengembang yang memperoleh izin reklamasi Pantai Jakarta. Ahok pun menunjuk-nunjuk wartawan yang bertanya tersebut. “Istilah yang digunakan (surat kabar nasional) yang saya protes adalah ‘barter’,” ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (19/05). Pengembang ingin memperpanjang izin reklamasi, Ahok meminta nilai tambahan kontribusi sebesar 15 persen kali nilai jual obyek pajak dikali lahan yang dijual. Ahok akan memberikan izin perpanjangan, kalau pengembang sudah memenuhi kewajiban. Hal tersebut tercantum dalam poin perjanjian…

Read More

DPRD DKI Jakarta Akan Panggil Ahok, Ada Apa Yah?

DPRD DKI Jakarta Akan Panggil Ahok, Ada Apa Yah?

Jakarta, KABAROKE – DPRD DKI Jakarta akan memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk dimintai keterangannya terkait adanya penambahan kontribusi untuk para pengembang reklamasi Teluk Jakarta. Nantinya, DPRD akan meminta kejelasan Ahok terkait dasar hukum kebijakan kewajiban tambahan bagi pengembang. “DPRD DKI berencana memanggil Pak Ahok dan Pemprov DKI soal kewajiban tambahan pengembang reklamasi dan dasar hukum yang digunakan. Setahu saya aturannya ada di Raperda yang batal dibahas,” kata Anggota Komisi Pembangunan DPRD DKI, Prabowo Soenirman, di Jakarta, Senin (16/05). Prabowo mengklaim, Ahok telah menyalahi aturan perundang-undangan dengan…

Read More

Diam-Diam, Menteri Susi Datangi KPK. Ada Apa?

Diam-Diam, Menteri Susi Datangi KPK. Ada Apa?

Jakarta, KABAROKE – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengakui jika pihaknya melakukan pertemuan tertutup dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Agus menjelaskan pertemuan yang digelar pada Selasa (10/05) malam itu diakhiri dengan penyerahan sejumlah dokumen kepada KPK terkait rekmalasi. “Bu Susi mengkoordinasi mengenai banyak hal, salah satunya terkait Reklamasi Pantai Jakarta, konsistensi antara apa yang dilakukan hari ini dengan peraturan yang ada. KPK kan punya tugas melakukan monitoring kebijakan pemerintah. Dari situ kita bisa beri saran pada pemerintah, dalam hal ini presiden untuk mengambil langkah yang tepat,”…

Read More

Dirumah Sanusi, KPK Sita 10 Ribu Dolar AS

Dirumah Sanusi, KPK Sita 10 Ribu Dolar AS

Jakarta, KABAROKE – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan uang 10 ribu dolar Amerika dari brankas tersangka Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi. Uang tersebut ditemukan usai penyidik membongkar brankas di kediaman Sanusi terkait suap pembahasan Raperda reklamasi pantai utara Jakarta. “Dari brankas tersebut ditemukan uang sebesar 10 ribu dolar AS terdiri dari pecahan 100 dollar sebanyak 100 lembar,” kata Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati, Jakarta,  Senin (9/5/2016). Menurut Yuyuk, temuan tersebut akan dikonfirmasi kepada Sanusi apakah ada kaitannya dengan kasus suapnya. “Penyidik akan konfirmasikan uang tersebut…

Read More