Ditanya Pilih Ketum Golkar atau Pilgub, Begini Jawaban NH

Nurdin Halid

Nurdin Halid

Makassar, KABAROKE — Wacana pengganti Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar semakin berembus setelah penahanan dirinya oleh KPK. Sejumlah nama digadang-gadang untuk menggantikan posisi Setya Novanto, termasuk Ketua Harian Golkar, Nurdin Halid.

Ketika diwawancarai live via telepon oleh salah satu stasiun TV nasional, bakal calon Gubernur Sulsel ini tak lepas dari pertanyaan arah rapat pleno DPP Golkar, Selasa (21/11). Rapat pleno Golkar hari ini membahas status Setya Novanto sebagai pimpinan Golkar.

“Bang Nurdin pilih jadi Ketua Umum Partai Golkar atau jadi gubernur?”

Pertanyaan tersebut seketika dijawab oleh NH dengan jelas dan tegas. Keinginannya untuk kembali mengabdi di kampung menjadi prioritas utamanya saat ini. Sehingga, apapun yang terjadi di kepengurusan Golkar tidak akan menggoyahkan asanya.

“Saya lebih memilih membangun kampung dengan ikut Pilgub Sulsel dibanding memilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar,” tegasnya.

Ketua Dewan Koperasi Indonesia ini mengimbuhkan, dirinya murni tidak memiliki ambisi untuk menjadi penguasa. Karena itu, dirinya hanya berharap mampu memberikan sosok yang mampu mengatasi permasalan kesenjangan kesejahteraan yang ada di kampung.

“Komitmen, karakter dan bukan untuk berkuasa adalah modal besar dan kuat yang saya miliki untuk memenangkan Pilgub Sulsel, melawan wayang atau badut yang dimainkan cukong politik dan dinasti politik,” tandasnya.

Nurdin Halid telah menggelar deklarasi bersama pasangannya, Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar di Lapangan Karebosi, Jumat (17/11). Deklarasi tersebut memberikan penegasan NH-Aziz untuk berkomitmen mengabdi di kampung.

Paket nasionalis-religius ini telah mengantungi enam usungan rekomendasi partai, yaitu Golkar, Nasdem, PPP, PKPI, Hanura, dan PKB. Dengan rekomendasi tersebut, NH-Aziz telah memenuhi persyaratan untuk maju pada Pilgub Sulsel. (***)

Novanto Ditahan, DPR Segera Tentukan Plt Ketua

Ketua DPR Setya Novanto

Ketua DPR Setya Novanto

Jakarta, KABAROKE — Wakil Ketua DPR Ri Taufik Kurniawan mengatakan bahwa DPR akan mengadakan Rapat Pimpinan (Rapim) pada pekan depan, salah satunya membahas persiapan menentukan Pelaksana Tugas Ketua DPR, pascapenahanan Setya Novanto oleh KPK.

“Pekan depan dilakukan Rapim salah satunya membahas persiapan penentuan Plt Ketua DPR, namanya orang persiapan kan boleh-boleh saja mengantisipasi apabila terjadi hal yang tidak kita harapkan terjadi,” kata Taufik di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan saat ini belum ada surat pengunduran diri dari Novanto sehingga kasusnya berbeda dengan kasus “Papa Minta Saham” yang diduga dilakukan Novanto, yang bersangkutan mengeluarkan surat pengunduran diri sehingga mekanisme berjalan sesuai tata tertib (Tatib) DPR.

Taufik mengatakan kalau surat pemecatan dikeluarkan oleh Partai Golkar terhadap Novanto maka itu bukan masuk koridor Pimpinan DPR namun diserahkan pada mekanisme internal partai.

“Untuk mencapai keputusan penunjukan Plt, Pimpinan DPR harus lengkap mengadakan rapat, bagaimana tentukan Plt Ketua DPR sambil menunggu tindak lanjut terkait penugasan dari Fraksi Partai Golkar,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa dalam Rapim itu akan dibahas mengenai tiga syarat diangkat Plt yang diatur dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yaitu mengundurkan diri, berhalangan tetap, atau dipecat oleh partainya.

Wakil Ketua Umum DPP PAN itu mengatakan penunjukkan Plt Ketua DPR itu untuk memperlancar administrasi institusi agar “lalu lintas” administrasi DPR tidak terganggu.

“Ini Plt ya bukan ketua definitif, semua sangat tergantung dari perkembangan lebih lanjut sehingga kami menunggu,” ujarnya.

Taufik menjelaskan alasan mengapa Rapim DPR baru dilaksanakan pekan depan, disebabkan pada pekan ini ada beberapa Pimpinan DPR yang sedang menjalankan tugas kedewanan di luar kota dan di luar negeri.

Padahal menurut dia, Rapim harus dihadiri seluruh Pimpinan untuk membahas persoalan-persoalan dan mengambil keputusan strategis pasca penahanan Novanto.

“Pekan ini dari informasi Pimpinan DPR lain masih ada penugasan di luar kota dan luar negeri sehingga kemungkinan besar Rapim lengkap pada pekan depan. Mekanismenya semua harus kumpul mengadakan rapat,” ujarnya.

Sementara itu menurut Taufik, apabila Partai Golkar mengajukan nama pengganti Novanto sebagai Ketua DPR atau maka tidak perlu ditunjuk Plt.

Dia menjelaskan Pimpinan DPR tidak bisa mendorong proses pergantian atau menahannya, karena semua harus berdasarkan mekanisme perundang-undangan yang berlaku. (***)

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Sembunyikan Setnov

Juru Bicara KPK Febri Diansyah [dok net]

Juru Bicara KPK Febri Diansyah [dok net]

Jakarta, KABAROKE — KPK menyatakan bahwa pihak yang turut serta dalam menyembunyikan atau menghalangi proses penyidikan KTP elektronik dengan tersangka Ketua DPR Setya Novanto dapat terancam hukuman pidana.

“Kalau ada pihak-pihak yang berupaya menyembunyikan atau menghalangi proses KTP elektronik atau penyidikan yang lainnya maka ada risiko pidana yang diatur Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam konferensi pers di Gedung KPK Jakarta, Jumat (17/11/2017).

Setya Novanto saat ini sedang menjalani perawatan di RSCM setelah dipindahkan dari RS Medika Permata Hijau setelah mengalami kecelakaan lalu lintas di kawasan Permata Berlian Jakarta Selatan pada Kamis (16/11) malam.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai orang yang sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa dalam perkara korupsi dapat dipidana minimal 3 tahun dan maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta.

“Namun, saat ini KPK fokus kepada bagimana penanganan perkara lebih efektif terutama pokoknya. Secara normatif kami juga sudah ingatkan agar pihak-pihak tertentu tidak berupaya melindungi tersangka atau melakukan hal-hal lain dalam kasus KTP-e karena ancamannya 3-12 tahun penjara,” tambah Febri.

Febri juga mengaku bahwa KPK sudah menerima pengaduan masyarakat terkait pihak-pihak yang diduga melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 21 itu dan dilakukan telaah dan didalami fakta-fakta yang ada. KPK juga akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Dirlantas Mabes Polri yang sudah melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kecelakaan.

“Tidak tertutup kemunginan pihak-pihak yang tahu akan dipanggil sebagai saksi tapi penyidik akan bicarakan lebih dulu apakah hal ini relevan atau tidak dalam penyidikan karena dalam KTP-e ini kami harus punya strategi dan upaya-upaya penanganan secara efektif,” ungkap Febri.

Polda Metro Jaya juga sudah menetapkan kontributor salah satu televisi swasta Hilman Mattauch sebagai pengemudi kendaraan yang ditumpangi Setya Novanto sebagai tersangka kasus kelalaian dalam berlalu lintas.

Hilman dijerat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Darat Pasal 283 tentang melakukan kegiatan lain saat mengemudi dan Pasal 310 tentang kelalaian yang menyebabkan orang terluka atau meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas.

Saat ini polisi telah meminta keterangan empat saksi, yakni Suwandi yang mendengar benturan dari jarak sekitar 30 meter kemudian mendekat menuju lokasi melihat mobil bernomor polisi B-1732-ZLO menabrak tiang listrik.

Kepada penyidik, Suwandi mengungkapkan kondisi jalan beraspal, cuaca hujan gerimis dan lampu penerangan jalan menyala saat kejadian. Saksi kedua Akrom yang sedang menunggu penumpang berjarak sekitar 5 meter melihat kendaraan yang ditumpangi Novanto menikung menabrak pohon dan tiang listrik.

Saksi ketiga Arafik melihat posisi mobil telah menempel pada tiang listrik kemudian petugas menderek kendaraan berwarna hitam itu.

Arafik juga melihat mobil dalam kondisi rusak pada bagian depan penutup mesin, roda depan pelek pecah dan rusak, kaca samping kiri bagian pintu tengah pecah, serta kendaraan menghadap ke utara dengan ketiga ban di atas trotoar dan ban kiri belakang di atas aspal.

Saksi keempat pengemudi mobil yang ditumpangi Novanto, yakni Hilman Matauch yang berprofesi sebagai wartawan beralamat di Karang Tengah Kota Tangerang Banten. (***)

Ini Kejanggalan di Balik Kecelakaan yang Dialami Setnov

Lokasi Kecelakaan Setnov [dok net]

Lokasi Kecelakaan Setnov [dok net]

Jakarta, KABAROKE — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto mengalami kecelakaan lalu lintas dan telah dilarikan ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau untuk mendapatkan perawatan.

Novanto mengalami kecelakaan lalu lintas dalam perjalanan dari luar kota menuju studio salah satu televisi nasional di wilayah Jakarta Barat. Mobil Toyota Fortuner B 1732 ZLO diketahui menabrak tiang listrik di sekitar wilayah Permata Berlian, Jakarta Selatan.

Namun, saat awak media menelusuri lokasi kecelakaan, ada sejumlah hal aneh yang diungkapkan warga sekitar lokasi kecelakaan. Keanehan itu seperti tak adanya warga yang melihat peristiwa itu dan kondisi tiang listrik yang tetap berdiri kokoh, meski dikabarkan telah tertabrak mobil yang dikemudikan ajudan Novanto.

Ali, salah satu warga setempat menuturkan, warga sekitar lokasi baru tahu Novanto mengalami kecelakaan di wilayah tempat tinggal mereka melalui pemberitaan media dan di media sosial.

“Memang tadi ada mobil di sini. Tapi saya baru tahu soal kecelakaan Novanto ini dari video yang lagi ramai di Twitter,” kata Ali, seperti dilansir viva.co.id.

Ali mengaku tak tahu menahu adanya kecelakaan di lokasi itu. Menurut dia, sejumlah warga yang tinggal di lokasi itu pun tak mendengar adanya benturan atau hal lainnya. Menurut Ali, yang menandakan adanya kecelakaan hanyalah beberapa serpihan kaca mobil.

“Cuma ada serpihan kaca saja. Tiangnya saja masih tegak berdiri,” ujarnya.

Janggalnya lagi, kata Ali, lokasi tempat kecelakaan Novanto ini merupakan jalan yang ditutup lantaran adanya pengerukan kali. Sementara itu, posisi mobil seperti melintas dari arah jalan yang telah ditutup. “Ada dua jalan, tapi kenapa posisi mobilnya dari arah yang ditutup,” ujarnya.

Novanto saat ini sedang diburu oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK sudah menerbitkan surat penangkapan sejak kemarin malam, Rabu, 15 November 2017. Tapi Novanto menghilang ketika akan ditangkap di rumahnya di Jakarta Selatan.

Sebelum mengalami kecelakaan lalu lintas, Setya Novanto berencana menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi. (***)

KPK Bawa ke RS Medika untuk Periksa Setnov, Tapi…

Setya Novanto Terbaring Lemah Usai Tabrakan [dok net]

Setya Novanto Terbaring Lemah Usai Tabrakan [dok net]

Jakarta, KABAROKE — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengharapkan pihak manajemen Rumah Sakit Medika Permata Hijau tidal mempersulit kerja penyidik KPK di lokasi.

Untuk diketahui, Setya Novanto saat ini sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Medika Permata Hijau pasca kecelakaan lalu lintas di kawasan Permata Hijau Jakarta Selatan pada Kamis (16/11) malam.

“Pihak manajemen Rumah Sakit kami harapkan tidak mempersulit kerja penyidik KPK di lokasi. Sejauh ini ada informasi yang kami terima pihak-pihak tertentu tidak koperatif,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat dini hari.

Lebih lanjut, Febri menginformasikan bahwa di lokasi tidak ditemukan dokter jaga yang bertanggung jawab yang dapat menjelaskan kondisi Setya Novanto.

Febri pun menyatakan penyidik KPK juga sudah membawa dokter untuk kebutuhan pengecekan terhadap Setya Novanto, namun dibutuhkan koordinasi terlebih dahulu dengan dokter jaga atau dokter yang merawatnya.

“Penyidik tidak menemukan dokter jaga tersebut di lokasi dan pihak manajemen Rumah Sakit tidak dapat ditemui dan memberikan informasi dan akses malam ini,” ucap Febri.

Sebelumnya, KPK secara resmi menetapkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) kepada Setya Novanto.

Febri menyatakan status DPO diputuskan setelah Setya Novanto tidak kunjung datang atau menyerahkan diri ke KPK sampai Kamis (16/11) maghrib.

“Sampai akhirnya diputuskan pembicaraan internal KPK. Akhirnya diputuskan oleh pimpinan KPK mengirimkan surat ke Mabes Polri. Tembusan ke Kapolri dan NCB Interpol menjadikan nama yang bersangkutan masuk ke dalam DPO,” kata Febri.

Menurut Febri, berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf h dan Pasal 12 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, KPK bisa meminta Polri untuk membantu pencarian itu.

Setya Novanto ditetapkan kembali menjadi tersangka kasus korupsi KTP-e pada Jumat (10/11).

Setya Novanto selaku anggota DPR RI periode 2009-2014 bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjono, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitment (PPK) Dirjen Dukcapil Kemendagri dan kawan-kawan diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi, menyahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara atas perekonomian negara sekurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun dalam pengadaan paket penerapan KTP-E 2011-2012 Kemendagri.

Setya Novanto disangkakan pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atas nama tersangka.

Setya Novanto pun telah mengajukan praperadilan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (15/11).

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar itu juga pernah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus proyek KPK-e pada 17 Juli 2017 lalu.

Namun, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim Tunggal Cepi Iskandar pada 29 September 2017 mengabulkan gugatan praperadilan Setya Novanto sehingga menyatakan bahwa penetapannya sebagai tersangka tidak sesuai prosedur. (***)

Ketua Golkar Hilang, JK : Ganti yang Baru!

Wakil Presiden Jusuf Kalla, (dok-net)

Wakil Presiden Jusuf Kalla, (dok-net)

Jakarta, KABAROKE — Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga politisi senior Partai Golkar menilai partai ini perlu ketua umum yang baru terkait dengan kasus yang membelit Setya Novanto.

“Ya harus segera kalau ketua menghilang. Masa kapten menghilang tidak diganti kaptennya. Ketua umum menghilang bagaimana partainya,” kata Wapres JK, usai menjadi pembicara pada Rakernas Partai NasDem, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (16/11/2017).

Namun, ia menyerahkan masalah pergantian Ketua Umum Golkar tersebut kepada pengurus partai karena menurutnya hal itu merupakan masalah internal Golkar.

“Itu urusan Golkar lah, tapi harus segera sekarang ada yang pimpin Golkar. Kalau pimpinannya lari harus ada yang pimpin ya,” katanya lagi.

Setya Novanto ditetapkan kembali menjadi tersangka kasus korupsi KTP elektronik pada Jumat (10/11).

KPK bahkan sudah menerbitkan surat perintah penangkapan untuk Ketua DPR Setya Novanto, tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi E-KTP itu.

Penyidik KPK juga mendatangi rumah Setnov di Jalan Wijaya XIII Melawai Kebayoran Baru sejak Rabu (15/11) malam, namun hingga saat ini Setnov belum diketahui keberadaannya. (***)

Setnov Hilang, Polri Tidak Ikut Campur Urusan KPK

Ketua DPR Setya Novanto

Ketua DPR Setya Novanto

Jakarta, KABAROKE — Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Rikwanto mengatakan Polri tidak ikut campur dalam jalannya proses hukum yang sedang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus Ketua DPR Setya Novanto.

“Kami tidak mencampuri urusan hukum KPK ya,” kata Brigjen Rikwanto di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (16/11). Kendati demikian, menurut Rikwanto, Polri siap memberikan bantuan pengamanan bila diminta KPK.

“Namun kalau kami diminta untuk membantu seperti ada penggeledahan, OTT, ini kita berikan bantuan pengerahan anggota,” katanya.

Setya Novanto ditetapkan kembali menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP pada Jumat (10/11).

Menurut juru bicara KPKFebri Diansyah, KPKsudah menerbitkan surat perintah penangkapan untuk Ketua DPR RI Setya Novanto, tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP elektronik.

Febri mengatakan bahwa segala upaya persuasif sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sudah dilakukan terhadap Setnov untuk pemanggilan, baik sebagai saksi maupun tersangka.

Pada Rabu (15/11) penyidik KPKmendatangi kediaman SN di Jalan Wijaya XIII Nomor 19 untuk menjemput paksa SN sekaligus melakukan penggeledahan rumah.

Namun SN tidak berada di rumah dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini. Sehingga penyidik KPKhanya melakukan penggeledahan hingga Kamis dini hari dan menurut kuasa hukum SN Fredrich Yunadi, para penyidik KPKhanya membawa rekaman CCTV pos penjagaan rumah SN. (***)

Di Kediaman Setnov, Penyidik KPK Ambil Barang Ini

Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto

Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto

Jakarta, KABAROKE — Kuasa hukum Ketua DPR RI Setya Novanto, Fredrich Yunadi, mengungkapkan bahwa para penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya mengambil rekaman kamera pemantau (CCTV) dari pos penjagaan di kediaman kliennya di Jalan WIjaya XIII NOmor 19, Jakarta Selatan.

“Hanya mengambil CCTV, itu decoder kecil saja, tidak ada mengambil yang lain,” kata Fredrich kepada awak media di depan kediaman Novanto, Kamis dini hari.

Fredrich mengakui para penyidik KPK datang ke kediaman Novanto Rabu (15/11) malam dengan menunjukkan surat perintah penangkapan Novanto serta surat tugas penggeledahan kediaman kliennya yang saat ini berstatus tersangka kasus dugaan korupsi KTP elektronik.

Kepada media, Fredrich menjelaskan kronologis kehadiran dirinya di kediaman Novanto hingga kedatangan para penyidik KPK.

Awalnya Fredrich datang ke gedung parlemen, Rabu pagi, menemui Novanto yang kebetulan saat itu memiliki agenda memimpin rapat paripurna pembukaan masa sidang kedua tahun sidang 2017-2018.

Seusai sidang Novanto meminta izin kepada Fredrich untuk beribadah sholat serta melakukan rapat, sekaligus berpesan kepada Fredrich untuk datang ke kediamannya pukul 19.00 WIB.

Pada Rabu sore Fredrich beranjak menuju kediaman Novanto. Di perjalanan, pukul 18.30 WIB Fredrich mencoba menghubungi ajudan Novanto untuk memastikan apakah Novanto sudah dapat ditemui di kediamannya atau belum, namun nomor telepon ajudan Novanto ternyata tidak aktif.

Akhirnya Fredrich tetap menuju kediaman Novanto dan tiba sekitar pukul 18.40 WIB. Setibanya di kediaman Novanto, Fredrich mendapatkan informasi oleh petugas keamanan dalam (pamdal) rumah Novanto bahwa Novanto baru saja pergi keluar dijemput seorang tamu.

Menurut Fredrich, Novanto hanya pamit kepada Pamdal, sebab istrinya sedang tidur kala itu, dan anaknya masih kecil. Pamdal tersebut pun menyampaikan pesan Novanto supaya Fredrich menunggu sebentar.

“Ibu (istri Novanto) tidur, anaknya juga kan masih kecil. Kata Pamdal bapak pergi sebentar dijemput seorang tamu dan saya diminta tunggu. Jadi ya saya tunggu, tapi tiba-tiba ada `gruduk-gruduk` banyak gerombolan orang datang,” kata Fredrich.

Orang-orang tersebut tidak lain adalah para penyidik KPK didampingi Brimob, membawa surat perintah penangkapan Novanto serta surat tugas penggeledahan rumah Novanto. Kedatangan penyidik KPK itu sekitar pukul 21.40 WIB.

Penyidik KPK menanyakan keberadaan Novanto, namun Fredrich menyatakan tidak mengetahui di mana Novanto berada sebab dirinya juga sedang menunggu tuan rumah.

Penyidik KPK lantas menunjukkan surat tugas penggeledahan rumah Novanto dan melakukan penggeledahan di setiap sisi rumah.

“Saya sangat mengawasi (penggeledahan), bahkan saya tidak segan tegur, seperti tadi `itu parfum jangan disentuh, itu kan barang milik pribadi. Masa parfum ada dokumennya ya ga mungkin lah`, kan gitu,” kata Fredrich.

Penyidik KPK menunggu Novanto sekaligus menggeledah rumah Novanto hingga Kamis dini hari pukul 02.50 WIB.

“Saya persilakan menggeledah. Beliau (Novanto) tidak ada rahasia apa pun, ruang kerja, lemari baju silakan (digeledah), memang tidak ada suatu rahasia, surat dan foto diperiksa silakan,” kata Fredrich.

Fredrich kembali menegaskan bahwa penyidik KPK hanya membawa rekaman CCTV dari kediaman Novanto. Ketika ditanya mengenai isi tas dan koper yang dibawa penyidik KPK, Fredrich menekankan bahwa isinya adalah jaket atau pakaian milik penyidik KPK itu sendiri.

“Koper KPK itu kan koper dia. Mereka kan punya jaket. Itu isinya bajunya mereka kok, nggak ada apa-apa, kok ngotot,” tegas Fredrich.

Hingga saat ini Fredrich mengaku belum dapat menghubungi Novanto. Namun dia meyakini bahwa Novanto tidak sembunyi dan masih berada di Jakarta.

“Beliau bukan sembunyi. Saya yakin 100 persen beliau masih di Jakarta, beliau bukan pengecut, tapi beliau tidak ikhlas `diperkosa` haknya,” kata dia. (***)

Peringatan KPK ke Setnov, Cepat Atau Lambat Pasti Ditahan!

Ketua DPR Setya Novanto

Ketua DPR Setya Novanto

Jakarta, KABAROKE — KPK sudah memanggil Ketua DPR Setya Novanto sebanyak 11 kali sebelum mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) e-KTP tersebut.

“KPK juga sudah melakukan total seluruhnya 11 kali pemanggilan, baik pemeriksaan sebagai saksi Irman dan Sugiharto di awal penyidikan e-KTP, Andi Agustinus, ASS (Anang Sugiana Sudihardjono), maupun pemanggilan sebagai tersangka, jadi semua upaya persuasif sudah kita lakukan,” kata kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, seperti dilansir Antara, Kamis, 16 November.

Penyidik KPK mendatangi rumah Setnov di Jalan Wijaya XIII Melawai Kebayoran Baru sejak Rabu (15/11) malam. Dari total 11 pemanggilan dalam proses penyidikan, Setya Novanto tercatat 8 kali mangkir dari pemeriksaan.

Pada proses penyidikan, Setya Novanto hanya hadir dalam panggilan pada 13 Desember 2016, 10 Januari 2017, dan 14 Juli 2017. Panggilan untuk diperiksa sebagai tersangka terhadap Setya Novanto kembali dilakukan pada 15 November 2017.

Namun pengacara Setnov, Fredrich Yunadi mengatakan ketua umum Partai Golkar itu tidak akan hadir memenuhi panggilan KPK dengan alasan putusan MK tentang pasal 245 ayat 1 UU MD3 yaitu harus ada izin Presiden dan pasal 20A UUD 1945 yaitu anggota Dewan memiliki hak imunitas, adanya permohonan uji materi tentang wewenang KPK memanggil Setnov selaku Ketua DPR serta adanya tugas ntuk memimpin dan membuka sidang Paripurna DPR pada 15 November 2017.

Meski belum menemukan Setnov, KPK mempertimbangkan untuk memasukkan Setnov dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan selanjutnya penahanan.

“Cepat atau lambat tersangka pasti ditahan, Kalau tersangka kan jelas alat buktinya cukup, dan pasti sudah ada proses penyidikan sudah naik perkaranya,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada Rabu (15/11).

Pengecualian penahanan hanya bila ada putusan praperadilan.

“Pasti dong (ditahan), kan sudah tersangka yang bersangkutan. Kan selama ini begitu, cepat atau lambat, karena apa? Tidak mungkin kita mundur, kecuali atas putusan praperadilan,” tambah Alexander. (***)

Begini Tanggapan Wapres JK Soal Setnov Jadi Tersangka Lagi

Wakil Presiden Jusuf Kalla, (dok-net)

Wakil Presiden Jusuf Kalla, (dok-net)

Jakarta, KABAROKE — Wakil Presiden M Jusuf Kalla menyerahkan sepenuhnya kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik yang melibatkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto ke proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Itu tugas KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi. Jadi, Serahkan saja ke proses hukum,” kata Wapres M Jusuf Kalla usai membuka Muktamar ke-VII Dewan Masjid Indonesia di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Sabtu (11/11/2017).

Pernyataan JK tersebut disampaikan ketika ditanyakan soal penetapan tersangka kepada Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK. Lebih lanjut JK menjelaskan bahwa sebaiknya hal itu dipercayakan saja kepada proses penegakkan hukum.

Sebelumnya KPK sudah pernah menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Namun, akhirnya batal setelah Setya Novanto memenangkan gugatan praperadilan yang menyatakan penetapan tersangka Setya Novanto tidak sah.

Sementara terkait keluarnya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas kedua pimpinan KPK dengan dugaan pemalsuan surat dan penyalahgunaan wewenang yang dilaporkan penasehat hukum Setya Novanto, Wapres menegaskan Presiden Jokowi sudah memberikan arahan tegas kepada Polri, jika memang tidak ada bukti maka harus dihentikan.

“Presiden kan yang tertinggi. Itu nanti akan dilaksanakan Polri,” kata Wapres.

Sebelumnya Presiden Jokowi juga meminta agar tidak ada kegaduhan terkait persoalan ini. Namun, Presiden meminta kasus KTP elektronik agar bisa diselesaikan dengan tuntas.

Sebelumnya, KPK untuk kedua kalinya menerapkan Ketum DPP Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka kasus proyek KTP Elektronik yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun. Setya sudah pernah ditetapkan sebagai tersangka pada kasis yang sama, tetapi diputuskan penetapan tersangka tersebut tidak sah dalam sidang praperadilan. (***)

1 2 3 4 15