KPK Siap Hadapi Upaya Hukum Setnov

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Jakarta, KABAROKE — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menghadapi perlawanan hukum yang mungkin akan dilakukan Setya Novanto setelah ditetapkan kembali menjadi tersangka kasus dugaan korupsi KTP-elektronik (KTP-e) pada Jumat (10/11).

“Segala kemungkinan hukum tentu bisa saja dilakukan oleh pihak mana pun yang ada kaitan kepentingan. Sepanjang itu tersedia, tentu saja KPK akan menghadapi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Misalnya, ketika ada perlawanan dari aspek substansi akan kami sokong dari substansi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta.

Soal Setya Novanto yang kemungkinan akan mengajukan praperadilan kembali, Febri menegaskan pihaknya akan fokus terlebih dahulu pada proses penyidikan.

“Kami fokus pada proses penyidikan ini,” kata Febri.

Ia pun memastikan KPK akan kembali memanggil saksi-saksi untuk diperiksa dalam penyidikan dengan tersangka Setya Novanto.

“Saksi-saksi akan kami lakukan pemeriksaan juga dalam proses penyidikan dengan tersangka Setya Novanto untuk menggali lebih jauh kontruksi dari kasus e-KTP ini,” ucap Febri.

Febri pun menyatakan tidak akan memanggil semua saksi yang sama seperti pada penyidikan terhadap Setya Novanto sebelumnya.

“Dari hasil evaluasi tim penyidik hanya saksi-saksi yang relevan saja. Jadi, tidak perlu harus semua saksi tersebut harus dipanggil untuk diperiksa. Selain itu, terdapat juga beberapa saksi-saksi baru yang belum dipanggil pada proses sidang untuk Irman dan Sugiharto yang juga perlu kami periksa lebih lanjut,” tuturnya. (***)

Pemanggilan Setnov Perlu Izin Presiden

Ketua DPR Setya Novanto

Ketua DPR Setya Novanto

Jakarta, KABAROKE — Merespons panggilan Ketua DPR Setya Novanto atau Setnov yang memerlukan izin Presiden Joko Widodo, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan jika surat tersebut berasal dari Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, yang diterima bagian persuratan KPK, pada Senin pagi.

Menurutnya, surat tertanggal 6 November 2017 itu ditandatangani Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal DPR RI. Ia mengatakan, lima poin dalam surat itu menyatakan Novanto tidak dapat memenuhi panggilan KPK sebagai saksi.

“Karena menurut surat tersebut, panggilan terhadap Setya Novanto harus dengan izin tertulis dari Presiden RI,” kata Febri, di Gedung KPK, Jakarta.

Untuk diketahui DPR mengirimkan surat kepada KPK yang menyatakan bahwa pemanggilan Novanto perlu izin dari Presiden. KPK memanggil Ketua DPR RI Setya Novanto, Senin (6/11), untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

KPK sebelumnya memanggil Novanto untuk diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi bagi Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo, salah satu tersangka kasus e-KTP.

Nama Setya Novanto muncul dalam persidangan kasus e-KTP, untuk terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong, Jumat (3/11).

Saat itu, jaksa KPK memutar rekaman pembicaraan antara Direktur Biomorf Lone LLC, Johannes Marliem dan Anang Sugiana Sudihardjo.

Dalam rekaman itu, Anang mengaku bertemu dengan Setya Novanto di Vegas. Tidak jelas apakah tempat yang dimaksud adalah Las Vegas di Amerika Serikat.

Dalam kasus e-KTP, KPK sempat menetapkan Novanto sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam korupsi proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

Setnov kemudian mengajukan gugatan atas penetapan tersangka oleh KPK. Hakim praperadilan, Cepi Iskandar, dalam putusannya menyatakan, penetapan tersangka Novanto dalam kasus e-KTP oleh KPK tidak sah.

KPK memastikan akan kembali menerbitkan surat perintah penyidikan untuk menetapkan Novanto sebagai tersangka. (Iqbal)

NH Bakal Temui Setnov Soal Penetapan Tersangka

Plt Ketua Golkar Sulsel Nurdin Halid dan Ketua DPD Golkar Bone Fahsar M Padjalangi Saat Menyambut Kedatangan Ketua DPP Golkar Setya Novanto [dok net]

Plt Ketua Golkar Sulsel Nurdin Halid dan Ketua DPD Golkar Bone Fahsar M Padjalangi Saat Menyambut Kedatangan Ketua DPP Golkar Setya Novanto [dok net]

Jakarta, KABAROKE — Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid berencana menemui Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto untuk membicarakan penetapan kembali Ketua DPR itu sebagai tersangka kasus e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penetapan tersangka itu sebagaimana tertuang dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang ditandatangani Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman.

“Jadi tentu saya sebagai ketua harian akan segera menghadap beliau untuk meminta gimana pertimbangan beliau ke depan,” kata Nurdin.

Nurdin mengaku, sebagai ketua harian prihatin dengan kondisi ini. Sebab, usai memenangkan praperadilan, Novanto diharapkan sudah bebas dari jerat hukum.

“Ternyata ini tersangka lagi tentu sangat memprihatinkan bagi Partai Golkar. Oleh karena itu nanti kita akan ketemu ketua umum, bagaimana sikap beliau,” katanya.

Meski demikian, hingga saat ini DPP Partai Golkar masih berada di belakang Novanto karena mengedepankan asas praduga tak bersalah.

DPP Golkar menyatakan bakal mematuhi proses hukum yang terjadi jika Novanto kembali ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menyatakan, meski belum mendapat kabar resmi soal penetapan kembali Novanto sebagai tersangka, partainya menghormati segala proses hukum yang berlaku.

KPK kembali menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP. Hal tersebut diketahui dari diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang beredar di kalangan wartawan.

SPDP yang dikeluarkan pada 3 November 2017 itu menyebutkan, bahwa penyidikan kasus dugaan korupsi e-KTP dengan tersangka Novanto sudah dimulai sejak 31 Oktober 2017. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan KPK, Aris Budiman.

Sumber di KPK membenarkan bahwa Ketua Umum Golkar itu kembali ditetapkan menjadi tersangka.

Novanto diduga telah melakukan korupsi bersama-sama Anang Sugiana Sudiharjo, Andi Agustinus, Andi Narogong, Irman, dan Sugiharto. Oleh KPK, Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Namun, pimpinan KPK belum memberikan informasi resmi soal penetapan tersangka kedua Novanto dalam kasus korupsi proyek e-KTP. Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com belum merespons.

Sementara Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dirinya belum mengetahui adanya surat perintah penyidikan (sprindik) maupun penetapan kembali Novanto sebagai tersangka.

“Belum ada. Kami masih fokus di lima orang ini dan juga perbuatan konstruksi penanganan perkara,” kata Febri. (***)

Pengacara Bantah Setnov Jadi Tersangka Lagi

Ketua DPR Setya Novanto

Ketua DPR Setya Novanto

Jakarta, KABAROKE – Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, belum menerima surat penetapan tersangka kliennya yang kedua kalinya dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP-Elektronik.

“Saya belum pernah menerima surat penetapan tersangka Pak Setnov,” kata Fredrich di Jakarta, Senin (6/11/2017).

Ia pun menilai bahwa foto yang menunjukkan surat pemberitahuan Setnov kembali ditetapkan sebagai tersangka e-KTP itu adalah tidak benar.

“Tidak benar saya menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka, saya juga tidak ada rencana ke KPK untuk minta penjelasan,” tambah Fredrich.

Sebelumnya beredar foto surat dengan kop dan cap KPK bernomor B-619/23/11/2017 perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan tertanggal 3 November 2017. Di dalam surat itu disebutkan bahwa pada Selasa, 31 Oktober 2017 telah dimulai penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP Elektronik) tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri yang diduga dilakukan Setya Novanto bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjono, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dirjen Dukcapil Kemendagri dan kawan-kawan.

Surat ditujukan kepada Setya Novanto di Jalan Wijaya XIII No 19, Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan ditandatangani oleh Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman. Hari Senin (6/11) KPK juga memanggil Setnov sebagai saksi untuk tersangka Anang S Sudihardjo dalam kasus korupsi KTP-E namun Setnov mengirimkan surat tidak dapat hadir. Dalam suratnya ia menyatakan bahwa sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi, jika ingin memanggil Setnov sebagai anggota DPR harus seizin Presiden. (***)

Tanggapan KPK Soal Gugatan Setnov ke PTUN Atas Pencegahan ke Luar Negeri

Juru Bicara KPK Febri Diansyah [dok net]

Juru Bicara KPK Febri Diansyah [dok net]

Jakarta, KABAROKE — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi gugatan Ketua DPR RI Setya Novanto ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta soal pencegahan ke luar negeri.

“Kami tadi baca informasi bahwa ada pengajuan gugatan ke PTUN. Suratnya sendiri secara resmi belum kami terima, jadi secara substansi kami belum tahu yang digugat siapa, apa hanya imigrasi atau KPK juga tergugat,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di gedung KPK, Jakarta.

Lebih lanjut Febri menyatakan bahwa setiap pencegahan bepergian ke luar negeri yang dilakukan Ditjen Imigrasi terhadap pihak-pihak yang sedang diproses oleh KPK itu didasarkan pada kewenangan KPK pada pasal 12 ayat 1 huruf b Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Jadi pada Undang Undang KPK sangat jelas sebenarnya, KPK meminta seseorang tentu pada instansi terkait dalm hal ini imigrasi untuk tidak bepergian ke luar negeri. Sebenarnya, imigrasi menjalankan tugas undang-undang, jadi dari aspek hukum sangat kuat sebenarnya terkait dengan pencegahan ke luar negeri,” ujarnya lagi.

Menurut Febri, dalam putusan praperadilan Setya Novanto terdapat salah satu permohonan terkait pencabutan pencegahan ke luar negeri, namun ditolak oleh hakim.

“Kemarin salah satu permintaam dari pihak Setya Novanto untuk mencabut pencegahan ke luar negeri tidak dikabulkan oleh hakim. Hakim mengatakan itu kewenangan administrasi pejabat yang mengeluarkannya,” kata Febri pula.

Lebih lanjut ia menyatakan, jika yang digugat adalah Ditjen Imigrasi, tentu saja pihak imigrasi akan berkoordinasi dengan KPK karena permintaan pencegahan ke luar negeri berdasarkan permintaan KPK. (***)

Lagi, Setya Novanto Mangkir Jadi Saksi di Sidang Andi Narogong

Ketua DPR Setya Novanto

Ketua DPR Setya Novanto

Jakarta, KABAROKE — Ketua DPR RI Setya Novanto kembali tidak menghadiri sidang kasus dugaan korupsi e-KTP sebagai saksi untuk terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

“Rencananya kami akan hadirkan enam saksi, namun dua orang berhalangan hadir atas nama Setya Novanto dan Onny Hendro Adhiaksono, sedangkan yang empat orang sudah siap,” kata Jaksa Penuntut Umum KPK Wawan Sunaryanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (20/10/2017).

“Kalau tidah salah keduanya sudah dua kali tidak hadir?,” tanya Ketua Majelis Hakim Jhon Halasan.

“Betul yang mulia,” jawab Jaksa Wawan.

Wawan menyebut Setya Novanto tidak hadir dengan alasan ada kegiatan di tempat lain sedangkan untuk Onny belum ada pemberitahuan mengenai ketidakhadirannya.

“Kami upayakan untuk menghadirkan lagi yang mulia,” kata Wawan.

Hakim pun menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan akan memanggil kedua saksi itu untuk diperlukan keterangannya.

“Sementara yang berkepentingan adalah Jaksa Penuntut Umum, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa hakim juga bisa mengambil sikap tertentu nanti mengingat bahwa dalam perkara pidana manakala Majelis Jakim berpendapat perlu mengajukan saksi tetapi lepas dari itu agar saudara Jaksa Penuntut Umum menjadwal ulang kembali,” kata Jhon.

Selain itu, kata dia, Majelis Hakim juga menyatakan telah menerima surat dari Sekretariat Jenderal DPR RI.

“Apakah surat yang di Pak Jaksa sama?,” tanya hakim Jhon.

“Sama yang mulia,” kata jaksa Wawan.

“Disebutkan di sini bahwa yang bersangkutan akan mengikuti acara kenegaraan dan memohon agar BAP dibacakan di persidangan, apa bunyinya sama Pak Jaksa?,” tanya Hakim Jhon.

“Sama yang mulia,” jawab Jaksa Wawan kembali.

“Baik saya “no comment” sementara untuk ini, agar Pak Jaksa menyikapinya ya,” kata Hakim John.

JPU KPK akan menghadirkan enam saksi lanjutan sidang perkara KTP-e dengan terdakwa Andi Norogong hari ini, yakni Shin Chen Ho, Setya Novanto, Nurhadi Putra, Onny Hendro Adhiaksono, Drajat Wisnu Setyawan, dan Sandrawati.

Sebelumnya, Setya Novanto seharusnya juga menjadi saksi pada Senin (9/10) untuk Andi Narogong yang didakwa mendapatkan keuntungan 1,499 juta dolar AS dan Rp1 miliar dalam proyek pengadaan e-KTP yang merugikan negara Rp2,3 triliun. Dia tidak hadir dengan dalih sedang diperika di rumah sakit. (***)

Soal Setnov, KPK Pastikan Siapkan Langkah Hukum

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Jakarta, KABAROKE — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menyiapkan langkah hukum lain terkait Ketua DPR Setya Novanto setelah hakim menyatakan penetapannya sebagai tersangka tersangka perkara korupsi dalam pengadaan KTP-elektronik tidak sah.

“Ya itu pasti, cuma harus pelan-pelan dan tenang, karena kami harus prudent(hati-hati) betul,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Jakarta, Senin.

Ketika ditanya apakah langkah hukum lain itu akan ditujukan untuk kembali menjadikan Setya Novanto sebagai tersangka, ia mengatakan: “Ya itu dong, kan kami digaji untuk itu”.

Sementara berkenaan dengan informasi dari Amerika Serikat bahwa ada aliran dana kepada pejabat di Indonesia terkait kasus korupsi pengadaan KTP-elektronik, ia menyatakan KPK akan mempelajarinya.

“Ya sebenarnya itu bukan sesuatu yang baru ya, kami sudah dengar sebelumnya dan apakah itu bisa dikapitalisasi untuk kemudian bagaimana kami mengembangkan kasus ini, ya nanti kami pelan-pelan mempelajari. Kan kami tidak mau kalah lagi, tenang saja dulu,” ujarnya.

KPK telah bekerja sama dengan Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (Federal Bureau of Investigation/FBI) guna mengumpulkan bukti-bukti terkait kasus KTP-e yang berada di AS.

“Buktinya sebagian sudah kami dapatkan. Apa saja buktinya tentu saja kami tidak bisa menyampaikan secara rinci. Namun yang pasti ada bukti-bukti yang menunjukkan indikasi aliran dana pada sejumlah pejabat di Indonesia yang sedang diproses juga di peradilan di Amerika Serikat,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

“Kami akan kembali berkoordinasi dengan FBI terkait dengan bukti-bukti yang sudah didapatkan di sana karena di sana ada tuntutan hukum terkait dengan sejumlah kekayaan yang diduga berasal dari kejahatan atau yang diduga ada kejahatan lintas negara di sana tentu kami akan koordinasi lebih lanjut,” tuturnya. (***)

Tipikor Gelar Sidang Kasus Pengadaan e-KTP, KPK Panggil Setnov Sebagai Saksi

Ketua DPR Setya Novanto

Ketua DPR Setya Novanto

Jakarta, KABAROKE – Pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta kembali menggelar sidang kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik atau e-KTP, Senin (9/10).

Dalam sidang ini, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan Ketua Fraksi Partai Golkar, Setya Novanto sebagai saksi untuk tersangka Andi Narogong alias Andi Agustinus.

Selain Novanto, saksi yang dihadirkan yaitu Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi. Gamawan dan Novanto diduga terlibat dalam korupsi yang mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun tersebut.

Menurut pengacara Andi Narogong, Samsul Huda, dalam surat dakwaan, keduanya diduga ikut menerima keuntungan dari proyek e-KTP.

Selain itu, jaksa akan menghadirkan Direktur PT Astragraphia Yusuf Darwin Salim. Kemudian, mantan Kepala Biro Hukum Kemendagri, Zudan Arief Fakhruloh.

Jaksa juga akan menghadirkan pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP), Setya Budi Arijanta.

Selain itu, salah satu anggota tim teknis yang kini sebagai pegawai negeri sipil pada Pusat Komunikasi Kementrian Luar Negeri, Kristian Ibrahim Moekmin.

Terakhir, jaksa akan memanggil mantan Wakil Ketua Komisi II DPR yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Dalam kasus ini, Andi Narogong didakwa telah merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun dalam proyek e-KTP.

Menurut jaksa, Andi diduga terlibat dalam pemberian suap terkait proses penganggaran proyek e-KTP di DPR RI, untuk tahun anggaran 2011-2013.

Selain itu, Andi berperan dalam mengarahkan dan memenangkan Konsorsium PNRI menjadi pelaksana proyek pengadaan e-KTP.

Andi diduga mengatur pengadaan dalam proyek e-KTP bersama-sama dengan Setya Novanto. (***)

Hari Ini Setnov Keluar Rumah Sakit

Ketua DPR Setya Novanto

Ketua DPR Setya Novanto

Jakarta, KABAROKE – Ketua Umum partai Golkar yang juga Ketua DPR RI Setya Novanto dikabarkan akan ‘check out’ dari Rumah Sakit Premier Jatinegara, Jakarta Timur, pada Senin (2/10) hari ini. Hal itu sebagaimana informasi yang diterima wartawan parlemen di DPR pagi ini.

Setya Novanto merupakan salah satu tersangka dalam dugaan kasus korupsi e-KTP oleh KPK yang kasusnya oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cepi Iskandar dikabulkan sebagian dari tuntutan hukum versi KPK, Jumat (29/9) kemarin.

Dengan putusan tersebut, Novanto kini tak lagi menyandang status tersangka korupsi e-KTP. Selain itu Papa Novanto juga sudah sembuh dan keluar dari Rumah Sakit Premier Hari ini.

Meski demikian, dia masih tetap tidak boleh berpergian ke luar negeri. Kepala Humas Ditjen Imigrasi Agung Sampurno mengatakan, sampai saat ini pihak KPK belum mencabut status cegah Novanto.

“Belum. Yang berhak mencabut status cegah hanya pihak yang meminta. Pihak imigrasi hanya menjalankan perintah dari pihak yang meminta tersebut,” kata Agung dihubungi wartawan, Senin (2/10).

Selain itu, kata dia, hal tersebut seperti tertuang dalan UU keimigrasian. Novanto pun tak bisa menuntut status cegahnya agar dihapus oleh Ditjen Imigrasi.

“Ini yang perlu diluruskan. Tidak bisa pihak tertentu menuntut imigrasi. Karena semua tergantung siapa yang meminta status cegah itu dikeluarkan,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pada Jumat (29/9) lalu, Hakim Cepi Iskandar telah memutus gugatan praperadilan Novanto dikabulkan sebagian. Meski demikian, dari pihak KPK sebenarnya bisa langsung melakukan tindakan dengan mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru untuk menetapkan Novanto kembali menjadi tersangka. (Iqbal)

KPK Perpanjang Pencekalan Setnov untuk Keluar Negeri

Ketua DPR Setya Novanto

Ketua DPR Setya Novanto

Jakarta, KABAROKE — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengajukan perpanjangan permintaan pencegahan dan penangkalan (cekal) ke luar negeri terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto (SN) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi kartu tanda penduduk berbasis data elektronik (KTP-El).

“Kemarin, 2 Oktober 2017 ada surat dari KPK yang ditandatangani oleh Ketua KPK, isinya pencegahan pelarangan ke luar negeri atas nama Pak SN untuk kasus pengadaan KTP Elektronik,” kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Agung Sampurno di Jakarta, Selasa.

Ia menimpali, “Pencekalan untuk enam bulan ke depan, jadi April 2018 jatuh temponya. Dengan demikian, maka surat pertama sudah gugur atau digantikan dengan surat yang baru.”

KPK sudah sekali meminta permintaan cegah tangkal ke luar negeri untuk Setya Novanto,, yaitu pada 10 April 2017 dan akan habis masa berlakunya pada 10 Oktober 2017.

Ia dicegah tangkal ke luar negeri dalam kapasitasnya sebaga saksi proyek KTP-El.

Setnov tetap dicegah keluar negeri pasca-keputusan hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cepi Iskandar pada 29 September 2017, yang mengabulkan gugatan praperadilan Setya Novanto sehingga menyatakan bahwa penetapannya sebagai tersangka tidak sesuai prosedur.

Hakim berkesimpulan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK tidak didasarkan pada prosedur dan tata cara UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHAP, dan SOP KPK.

Namun, KPK mempertimbangkan untuk mengeluarkan lagi surat perintah penyidikan (sprindik) untuk Setya Novanto.

KPK sudah menetapkan enam tersangka dalam kasus KTP-El, yang terbaru adalah Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo yang diumumkan pada 27 September 2017.

Anang Sugiana Sudihardjo diduga dilakukan bersama-sama dengan Setya Novanto, Andi Agusitnus alias Andi Narogong, Irman, serta Sugiharto dan kawan-kawan. Anang S Sudihardjo diduga berperan dalam penyerahan uang terhadap Setya Novanto dan sejumlah anggota DPR RI melalui Andi Agustinus alias Andi Narogong terkait dengan proyek KTP-e.

KPK menduga Anang membantu penyediaan uang tambahan untuk bantuan hukum Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp2 miliar dan kebutuhan lainnya terkait dengan proses proyek KTP-e serta menyiapkan uang sejumlah 500 ribu dolar AS dan Rp1 miliar untuk diserahkan kepada anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani. (***)

1 2 3 4 5 15