Soni Sumarsono jadi Gubernur Sulsel

Pelantikan Soni sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan

Pelantikan Soni sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan

Makassar, KABAROKE.COM — Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono resmi dilantik Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan, Senin, 9 April 2018.

Menteri Tjahjo menitipkan pesan dan tugas yang harus dilakukan Soni selama enam bulan pemerintahan. Fokusnya, pelaksanaan pilkada serentak di sejumlah daerah dapat terlaksana dengan baik.

“Pertama harus cepat berkoordinasi dengan semua elemen, semua tokoh masyarakat, tokoh agama, daerah-daerah untuk menyukseskan Pilkada serentak,” kata Tjahjo Kumolo.

Tugas kedua Soni Sumarsono, lanjut Tjahjo, adalah menjamin jalannya roda pemerintahan di Sulsel selama 6 bulan ke depan. “Fungsi Pak Soni sebagai Dirjen Otda bisa menggerakkan, bisa mengorganisir dari Sekda sampai SKPD sampai ke tingkat kepala desa,” tuturnya.

Selanjutnya, kata Tjahjo Kumolo, Soni Sumarsono harus melanjutkan program-program dari Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang yang ditinggalkannya. Mendagri menyebut banyak program yang sudah berhasil dari Syahrul.

“Yang ketiga, saya yakin Pak Soni akan melanjutkan apa program-program yang sudah berhasil dari Pak Gub dan Pak Wagub lama. Karena, tugas beliau hanya sampai dilantiknya gubernur dan wakil gubernur terpilih hasil pilkada.
Saya yakin Pak Soni mampu, dan didukung oleh semua pihak,” pungkasnya.

Soni Sumarsono mengaku sudah punya sejumlah agenda penting yang akan dilakukan. Khususnya dalam menjamin suksesnya pelaksanaan Pilkada pada sejumlah daerah di Sulsel.

“Saya akan mengawal Pilkada serentak, supaya aman, nyaman dan damai. Yang paling penting tolong dicatat, netralitas ASN menjadi prioritas saya,” kata Soni.

Sulsel Layak Jadi Ibu Kota Indonesia, Ini Keunggulannya

Wapres JK saat Mengunjungi Masjid Terapung di Anjungan Losari Makassar [dok net]

Wapres JK saat Mengunjungi Masjid Terapung di Anjungan Losari Makassar [dok net]

Makassar, KABAROKE — Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, menegaskan daerahnya, khususnya Kota Makassar sangat siap dan layak untuk menjadi ibu kota Indonesia. Kelayakan Sulsel siap diadu dengan berbagai daerah lain, seperti Palangkaraya di Kalteng, yang dijagokan menjadi ibu kota negara. “Kita siap bersaing, termasuk dengan (Palangkaraya) Kalteng,” kata Syahrul, di Makassar.

Berbagai keunggulan Sulsel, Syahrul memaparkan terletak pada lokasinya yang sangat strategis. Sulsel disebutnya terletak tepat di tengah Indonesia. Dengan begitu, memposisikan ibu kota Indonesia di daerahnya, khususnya Makassar merupakan pilihan tepat. Belum lagi, infrastruktur Makassar sangat menunjang ketimbang beberapa daerah lain yang diusulkan. Terlebih, Kota Daeng diproyeksikan menjadi kota dunia dan merupakan salah satu kota berkonsep smart city di Tanah Air.

Menurut Syahrul, pembangunan proyek CPI di lahan reklamasi pesisir pantai Makassar merupakan upaya mempertegas posisi daerahnya sebagai pusat Indonesia. Di atas lahan reklamasi tersebut, pihaknya membangun berbagai landmark baru yang menjadi ikon Sulsel, bahkan Indonesia. Di antaranya yakni Wisma Negara dan Masjid CPI. Khusus Masjid CPI diproyeksikan masuk 30 masjid terunik di dunia. Masjid ini dibangun dengan 99 kubah di tengah laut.

Keunggulan lain Sulsel, Syahrul mengimbuhkan terletak pada risiko bencana alam yang minim. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan pihaknya, meski berada di pesisir pantai, Kota Makassar dan sekitarnya dipastikan aman dari terjangan bencana Tsunami. Secara keseluruhan, Sulsel juga bebas dari bencana gunung berapi. “Insya Allah, tidak akan kena tsunami setidaknya dalam 200 tahun dan juga tidak ada gunung berapi,” papar Gubernur Sulsel dua periode tersebut.

Lebih jauh, Syahrul menjelaskan keinginan pihaknya untuk menjadikan Makassar menjadi ibu kota negara dilatari upaya membangun Indonesia yang lebih baik. Masa depan Indonesia diketahui berada pada Indonesia Timur mengingat sumber daya alam terbesar berada di kawasan tersebut. Adapun Makassar merupakan pintu gerbang Indonesia Timur. Pemindahan ibu kota negara ke daerahnya juga dimaksudkan untuk menepis tudingan bahwa Indonesia hanya milik orang Jawa.

Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto, menambahkan Makassar sudah jauh hari siap untuk menjadi ibu kota Indonesia. Tidak butuh banyak pembenahan infrastruktur mengingat Makassar merupakan kota yang terus berkembang dan pembangunannya melesat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. “Jauh hari sudah siap kok. Dari analisa potensi bencana, Makassar juga aman. Tidak ada potensi tsunami dalam siklus 200 tahun,” ucapnya.

Pemindahan ibu kota Indonesia sendiri sedang dan terus dikaji oleh Bappenas. Hasil kajian diproyeksikan rampung pada 2019. Dasar kajian tersebut yakni fakta bahwa pembangunan ekonomi antara di Pulau Jawa dengan pulau lainnya tidak seimbang. Pembangunan di Pulau Jawa lebih tinggi daripada di pulau lainnya di Indonesia. Beberapa daerah yang dijagokan menjadi ibu kota negara adalah Palangkaraya, Makassar dan Mamuju. (***)

Soal Desakan FKPPI, Mukhtar Tompo: Sudah Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Saya

Mukhtar Tompo

Mukhtar Tompo

Makassar, KABAROKE — Mukhtar Tompo, salah satu anggota DPR RI dari Fraksi Partai Hanura menyesalkan adanya desakan dari Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI-Polri (FKPPI) terkait pernyataannya tentang kinerja pemerintahan. Menurutnya, desakan tersebut tidak tepat lantaran dirinya telah bekerja sesuai tugas dan fungsinya sebagai perwakilan rakyat.

“Apa yang saya sampaikan (terkait bendungan karangloe) itu sudah betul dan berkaitan dengan tugas dan fungsi saya selaku anggota DPR. Kalau saya sebagai anggota DPR yang bisa memberi penilaian dan kesimpulan atas kinerja pemerintah, tentunya dengan segala indikator-indikatornya,” ungkap Mukhtar Tompo dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 27 April 2017.

Ia mengatakan, dirinya sebagai anggota DPR yang digaji oleh negara, bekerja atas nama kepentingan rakyat. Apalagi, kata dia, sumpah jabatan yang pernah diucapkannya telah mengikat dirinya untuk terus berjalan berdampingan bersama rakyat.

“Dengan itu, negara juga berkewajiban membela dan melindungi saya, berkenaan dengan tugas yang diberikan oleh negara,” imbuhnya.

Mukhtar menjelaskan, terkait pernyataannya tentang bendungan karangloe, siapa saja bisa memberikan pendapat dan penilaian, termasuk memberikan komentar. Menurutnya, tidak ada seorang pun, termasuk pemerintah yang bisa memaksa seseorang untuk berpendapat seragam. Karena, kata dia, Indonesia merupakan negara demokrasi dan kebebasan berpendapat pun telah diatur oleh undang-undang.

“Saya bisa memahami sikap FKPPI sebagaimana tuntutan tersebut di layangkan kepada media, olehnya itu saya pun merespon positif substansi dari keinginan itu dengan semaksimal mungkin menekan ego saya sebagai pejabat negara,” tuturnya.

“Tapi kenapa mereka masih melakukannya dan mendemo rumah saya? Ini sungguh membuat saya tidak nyaman dan sangat tersinggung,” ucapnya menambahkan. (Yasir)

Tiga Daerah di Sulsel belum Laporkan BDH Cukai Tembakau

Kadispenda Sulsel Tautoto TR

Kadispenda Sulsel Tautoto TR

Makassar, KABAROKE — Sebanyak tiga daerah di Sulawesi Selatan, hingga kini belum melaporkan dana bagi hasil (DBH) cukai tembakau pada 2016. Hal itu terungkap dalam rapat evaluasi pemanfaatan DBH pajak rokok di Kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, Rabu kemarin, 22 Maret 2017.

Tiga Kabupaten tersebut adalah Gowa dengan nilai earmarking Rp12,6 miliar; Pinrang Rp9,1 miliar; dan Jeneponto Rp8 miliar. Akibatnya, dana bagi hasil pajak rokok untuk tiga kabupaten tersebut terpaksa harus menunggu waktu untuk dicairkan.

“Dana bagi hasil pajak rokok ini baru akan ditransfer pemerintah pusat jika kabupaten/kota telah membuat laporan penggunaan dana tersebut. Pengumpulan laporan harus dilakukan secara kolektif agar pemerintah pusat segera mencairkan anggaran untuk periode berikutnya,” kata Kepala Dispenda Sulsel Tautoto Tanaranggina di Makassar, Kamis, 23 Maret 2017.

Tidak hanya tiga kabupaten tersebut yang bermasalah, ada juga kabupaten/kota yang masih menyisakan anggaran dalam jumlah miliaran rupiah. Seperti Kota Makassar masih ada Rp2,6 miliar; Kabupaten Bone Rp7,4 miliar; Wajo Rp2,8 miliar, dan Toraja Utara Rp4,8 miliar.

“Kami memberi waktu masing-masing kabupaten kota dua minggu untuk menyelasaikan laporannya. Bagi mereka yang tidak bisa, maka akan dilakukan pemotongan 10 persen dan ditunda pencairan dananya untuk triwulan selanjutnya. Hal itu sesuai Peraturan Gubernur No 52 Tahun 2013 Pasal 12,” ucap Tautoto.

Diketahui, pajak rokok merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola Pemprov yang peruntukannya telah ditetapkan pemerintah (earmarking).

Pajak rokok harus dialokasikan 50 persen untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang yang diatur dalam Pasal 31 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Penerimaan pajak rokok terus mengalami peningkatan. Pada 2014, lebih Rp244 miliar, pada 2015 sebesar Rp397 miliar, dan pada 2016 sebesar Rp484 miliar. (Yasir)

Usia Harapan Hidup Masyarakat Sulsel Diklaim Meningkat

Rachmat Latief

Rachmat Latief

Makassar, KABAROKE — Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Rachmat Latief mengatakan usia harapan hidup masyarakat di Sulsel mengalami peningkatan. Usia harapan hidup yang sebelumnya hanya 69,8 tahun, naik menjadi 72,50 tahun berdasarkan data tahun 2016.

Rachmat pada Pemaparan Program Kerja Strategis SKPD Lingkup Pemprov Sulsel menyebut angka tersebut menunjukkan bahwa program yang dilakukan selama ini telah terbukti berhasil, bahkan melampaui target MDGs.

Ia menjelaskan, Dinas Kesehatan Sulsel akan fokus pada pelaksanaan delapan program prioritas tahun ini. Delapan program itu, kata dia, meliputi pengadaan obat, pengawasan obat dan makanan, pengembangan obat asli Indonesia, upaya kesehatan masyarakat, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta perbaikan gizi masyarakat.

Selain itu, aktivitas pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, standarisasi pelayanan kesehatan, jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat, dan peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak, balita, dan lansia.

“Program pengadaan obat, pengawasan obat dan makanan, serta pengembangan obat asli Indonesia, meliputi enam kegiatan antara lain pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, dan penerapan pengembangan software SIPNAP untuk unit layanan,” kata Rachmat di Makassar, Kamis, 16 Februari kemarin.

Selain itu kegiatan pemantauan dan pelaporan penggunaan obat rasional, sosialisasi peraturan alat kesehatan dan PKRT, serta pelatihan petugas penyuluh dan pengawas keamanan pangan. Sementara terkait pengendalian penyakit dan penyehatan, kata dia, Dinkes Sulsel menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok dan pelatihan deteksi dini kanker leher rahim dan payudara, serta kegiatan monitoring dan evaluasi program pengendalian penyakit tidak menular.

“Kanker leher rahim dan payudara merupakan penyebab kematian paling tinggi bagi perempuan, sehingga menjadi salah satu fokus program Dinas Kesehatan Sulsel,” kata dia. (Yasir)

DPD RI Siap “Pasang Badan” Terkait Pemblokiran Dana Pendidikan untuk Sulsel

Wakil Ketua Komite III DPD RI,

Wakil Ketua Komite III DPD RI, Fahira Fahmi

Makassar, KABAROKE — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi mengancam memblokir anggaran atau dana fisik dan non fisik dari pusat untuk Sulawesi Selatan. Melalui surat keputusan Nomor: 0337/A1.1/PR/2017 tertanggal 8 Februari 2017, Kemendikbud akan memblokir dana bantuan untuk sekolah menegah di Sulsel pada anggaran APBN 2017 yang mencapai Rp170 miliar.

Polemik itu mencuat setelah Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendiknas Daryanto, menyurati para pimpinan utama di lingkup kemendiknas, untuk memblokir sementara satu dari tujuh item bantuan ke 997 sekolah menengah (SMA/SMK) dan 81 PK-PLK (SLB) di Sulsel.

Mulanya, Kemendikbud “sakit hati” ketika Pemprov Sulsel melalui Dinas Pendidikan Sulsel mengirimkan surat yang berisi permintaan pemberitahuan ketika menteri pendidikan berkunjung ke Sulsel. Surat itu dilayangkan Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Irman Yasin Limpo, dengan Nomor: 2104/dikmenjur-2/0891/2017 tertanggal 24 Januari 2017.

Terkait polemik tersebut, Komite III DPD RI menyatakan akan “pasang badan” untuk mempertahankan anggaran bantuan untuk Sulsel. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komite III DPD RI, Fahira Fahmi Indris di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Senin, 13 Februari 2017.

“Wah kami dengarnya tadi kaget sekali, nanti kami akan memanggil Mendikbud terkait itu. Siap pasang badan kita,” ucap Fahira.

Menurutnya, Mendikbud harus punya alasan kuat yang mendasari ingin menyetop bantuan anggaran untuk Sulsel. Bukan hanya karena alasan ketersinggungan saja.

“Satu dari enam poin dalam surat yang dikirim Kadis Pendidikan Sulsel katanya yang dipermasalahkan. Isinya itu, tidak lagi menerima tamu dari Kemendikbud dan pihak ketiga tanpa pemberitahuan tertulis dan persetujuan dari Kadisdik Sulsel. Kan itu cuma masalah koordinasi saja,” jelasnya.

Sementara itu, anggota Komite III DPD RI asal Sulsel, Iqbal Parewangi menilai Mendikbud tidak akan berani memblokir anggaran pendidikan untuk Sulsel. Kalaupun benar terjadi, pihaknya akan memanggil Mendikbud untuk meminta penjelasan.

“Saya yakin itu tidak akan terjadi, kemudian kalau pun itu sampai terjadi, saya bersama komite III akan memanggil Mendikbud atau mengundang memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban,” kata Iqbal. (Yasir)

Di Sulsel, China Investasi US$ 66,5 Juta Sepanjang 2016

Kepala BKPMD Sulsel, AM Yamin

Kepala BKPMD Sulsel, AM Yamin

Makassar, KABAROKE — Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Sulsel melaporkan, realisasi investasi sepanjang 2016 mencapai US$ 372,4 juta atau sekitar Rp8,4 triliun. Nilai ini meningkat 5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang hanya ditarget Rp8 triliun.

Kepala BKPMD Sulsel, AM Yamin menyebutkan, China menjadi negara terbesar penyumbang investasi sepanjang tahun lalu. Nilai investasinya mencapai nilai US$ 66,5 juta, dengan total proyek hingga 12 proyek.

Setelah China, diikuti oleh investasi Kanda senilai US$ 60,5 juta, dengan total 3 proyek. Kemudian, Singapura senilai US$ 26,3 juta, dengan total proyek 19, sementara dari investor gabungan beberapa negara senilai US$ 93,5 juta, dengan total 7 proyek.

“Kalau negara mana yang paling banyak berinvestasi di Sulsel selama 2016, berdasarkan data, investor asal Singapura paling aktif membuat proyek di Sulsel. Total ada 19 proyek yang dikerjakan,” kata AM Yamin di Makassar, Sabtu, 28 Januari 2017.

Investasi ini, kata Yamin, terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp 3,3 triliun dengan jumlah proyek 191 dan Penanaman Modal Asing (PMA) Rp 5,1 triliun dengan jumlah 100 proyek.

Penyebaran investasi didominasi di sektor listrik, gas dan air, juga di industri logam dasar dan industri makanan. Sementara itu, untuk sektor kabupaten/kota, Makassar masih tempat tertinggi para investor menanamkan modalnya. Kemudian Luwu Timur dan Bantaeng.

“Untuk tahun 2016, PMA masih agak tinggi dibanding PMDN. Kita harap perekonomian nasional akan membaik, sehingga pengusaha berani berinvestasi dan proyek berjalan baik,” jelas AM Yamin.

Singapura Dominasi Investasi Skala Nasional

Menurut Yamin, realisasi investasi sepanjang 2016 untuk skala nasional mencapai Rp612,8 triliun. Nilai itu katanya, meningkat 12,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang hanya mencapai Rp545,4 triliun.

Ia menyebut, Singapura yang paling mendominasi dengan penyumbang investasi terbesar sepanjang 2016. Nilai investasinya mencapai nilai US$9,2 miliar, dengan total proyek hingga 5.874 proyek yang tersebar di seluruh Indonesia.

Setelah Singapura, lanjutnya, diikuti oleh Jepang senilai US$5,4 miliar, dengan total proyek mencapai 3.302 proyek. Kemudian, Tiongkok senilai US$2,7 miliar, dengan total proyek 1.734, serta Hongkong senilai US$2,2 miliar, dengan total proyek 1.137 proyek.

“Kemudian Belanda senilai US$1,5 miliar, dengan total proyek 840 proyek,” kata Yamin.

Ia menuturkan, mayoritas investor Tiongkok dan Hongkong menanamkan modalnya dalam proyek-proyek, seperti pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian, proyek kelistrikan, sektor properti, hingga pada sektor perkebunan kelapa sawit.

Sebagai informasi, realiasi penanaman modal asing berdasarkan sektor usaha diantaranya adalah, industri logam dasar, barang logam, mesin, dan elektronik sebesar US$3,9 miliar. Kemudian, industri kimia dasar, barang kimia, dan farmasi sebesar US$2,9 miliar.

Lalu, industri kertas, barang dari kertas dan percetakan sebesar US$2,8 miliar, pertambangan sebesar US$2,7 miliar, dan industri alat angkutan dan transportasi lainnya sebesar US$2,4 miliar. Sehingga, totalnya mencapai US$16,7 miliar, atau 57,6 persen dari total Penanaman Modal Asing. (Yasir)

Perayaan Imlek, Gubernur Sulsel: Jangan Berlebihan

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo

Makassar, KABAROKE — Menyambut perayaan tahun baru Imlek, Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo mengimbau agar masyarakat Sulsel tetap sederhana. Tidak berlebihan dalam melakukan perayaan.

Syahrul berharap, dengan maraknya isu Suku, Agama, dan Ras (SARA) secara nasional, masyarakat di Sulsel bisa tetap tenang. Tidak terpancing dengan isu-isu perbedaan dan intoleransi.

“Saya harap Imlek tahun ini dapat berjalan baik-baik saja. Jangan ada perayaan yang berlebihan. Jangan ada yang memancing. Apalagi yang dekat dengan tempat ibadah. Jangan sampai ada yang tersinggung,” kata Syahrul, Jumat malam tadi, 27 Januari 2017 di Makassar.

Selain itu, Syahrul juga mengatakan agar masyarakat Sulsel bisa saling menghargai dalam perayaan Tahun Baru Imlek kali ini. Semoga, katanya, seluruh masyarakat semakin makmur, sejahtera dan semakin damai. Khususnya, Ia mengimbau agar perayaan imlek bisa berjalan kondusif.

Ia juga mengingatkan kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam penggunaan kembang api. “Hati-hati main kembang apinya. Jangan sampai mengganggu masyarakat lainnya. Rayakan dengan cara yang baik. Kita bergembira sama-sama,” ujarnya. (Yasir)

BPS : Kesenjangan Ekonomi di Sulsel Terburuk

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin.

Jakarta, KABAROKE — Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suryamin, mengatakan kesenjangan ekonomi di Sulawesi Selatan (Sulsel) tercatat paling buruk di Indonesia. Tercatat ada tujuh provinsi yang memiliki angka gini ratio yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Adapun, secara nasional angka gini ratio pada Maret 2016 sebesar 0,397.

“Gini ratio tertinggi terjadi di Sulsel,” kata Suryamin. Adapun, provinsi lain yang juga tercatat memiliki angka gini ratio di atas rata-rata nasional adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Adapun, gini ratio Sulsel pada Maret 2016 tercatat sebesar 0,426 atau lebih tinggi 0,029 daripada rasio nasional.

Suryamin mengatakan tingginya gini ratio di Sulsel disebabkan oleh perbedaan kecepatan pertumbuhan ekonomi antara di daerah pedesaan dan perkotaan Sulsel. Di daerah perkotaan Sulawesi Selatan, gini ratio sebesar 0,407, sementara di pedesaan sebesar 0,367.

Selain melebihi rasio nasional, gini ratio Sulsel Maret 2016 meningkat dibanding Maret 2015 dan September 2015. Gini ratio pada Maret 2015 sebesar 0,424 dan September 2015 0,404.

Provinsi lain yang juga melebihi rasio nasional ialah Yogyakarta. Gini ratio Yogyakarta mencapai 0,420, stagnan sejak September 2015. Sedangkan gini ratio Gorontalo mencapai 0,419. Angkanya meningkat dibanding September 2015 sebesar 0,401. Sulawesi Tenggara tercatat memiliki gini ratio sebesar 0,402, naik dari September 2015 sebesar 0,381.

Sedangkan provinsi lain, yaitu Jawa Barat, tercatat memiliki gini ratio sebesar 0,413. Gini ratio provinsi tersebut menurun jika dibanding September 2015 sebesar 0,426. Gini ratio Jakarta sebesar 0,411, menurun dari September 2015 sebesar 0,421. Sedangkan Jawa Timur memiliki gini ratiosebesar 0,402, naik dari September 2015 sebesar 0,403.

Suryamin menjelaskan penyebab tingginya gini ratio di wilayah tersebut sama dengan yang terjadi di Sulsel. “Ada perbedaan kecepatan pertumbuhan di pedesaan dengan perkotaan,” ujarnya. Sedangkan provinsi yang memiliki gini ratio terendah ialah Bangka Belitung. Gini ratio di provinsi tersebut sebesar 0,275 atau lebih rendah 0,122 poin dari rasio nasional. Itu berarti pertumbuhan ekonomi daerah tersebut lebih merata. (***)

Kata Gubernur Sulsel, Ada 286 Begal di Makassar Yang Ditarget Polisi! Wow …

Ilustrasi

Ilustrasi

Makassar, KABAROKE – Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, membeberkan ada 286 begal yang akan segera ditangkap dan ditindaki oleh pihak kepolisian. Data itu diperoleh SYL dalam rapat Tim Sinkronisasi Bidang Ipoleksosbudhukam Pimpinan Daerah Provinsi Sulsel, di Rumah Jabatan Gubernur.

“Terkait begal, saya mendapat laporan bahwa ada 286 yang akan segera diambil dan ditindak,” kata Syahrul, usai rapat.

Syahrul berharap, mereka yang ditarget untuk ditangkap agar segera melaporkan diri saja. Sehingga, selanjutnya mereka bisa dilakukan pembinaan.

“Saya harap mereka melapor saja, sebelum mereka diambil. Kita lakukan pembinaan, masukkan di tahanan. Tindaki sesuai prosedur,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, seharusnya lurah dan camat bisa mengambil inisiatif agar mereka yang ditarget segera melapor ke Polsek terdekat. Dengan demikian, mereka sudah terlindungi.

“Kalau dalam tiga hari ini tidak melapor, ya bukan salah kita. Saya tidak mau lebih banyak yang ditindaki tegas daripada dilakukan pembinaan. Saya sampaikan ini agar mereka segera melapor diri,” terang Syahrul. (ps/jk)

1 2 3 7