Pergub Taksi Online di Sulsel Masih Dirumuskan

Pergub Taksi Online di Sulsel Masih Dirumuskan

Makassar, KABAROKE — Kepala Dinas Perhubungan Sulsel Ilyas Iskandar menyatakan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur keberadaan taksi online di daerahnya masih digodok. Diakuinya, terdapat beberapa poin dalam aturan teknis tersebut yang dalam proses perumusan. Toh, ada masa transisi sebelum pemberlakuan aturan baru terkait taksi online diberlakukan. Taksi online diatur secara nasional melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 yang merupakan revisi dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016. Diterbitkan sejak 1 April, regulasi tersebut baru diberlakukan secara efektif pada 1 Juni mendatang. Adapun peraturan teknisnya di Sulsel bakal…

Read More

AMMTI Desak Gubernur Sulsel Atur Tarif dan Kuota Taksi Online

AMMTI Desak Gubernur Sulsel Atur Tarif dan Kuota Taksi Online

Makassar, KABAROKE — Aliansi Masyarakat Moda Transportasi Indonesia (AMMTI) mendesak Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo agar segera menetapkan regulasi yang mengatur tentang tarif dan kuota taksi online. Desakan itu hadir lantaran pihak angkutan konvensional merasa dirugikan dengan semakin banyaknya jumlah angkutan berbasis online di Sulsel. Ketua AMMTI Burhanuddin mengatakan Gubernur Sulsel seharusnya telah menerbitkan aturan tentang tarif dan kuota taksi online. Hal tersebut guna menindaklanjuti revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 32 Tahun 2016 yang disahkan menjadi Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 yang mengatur keberadaaan taksi online. Tanpa adanya…

Read More

Sopir Grab Makassar Sebut Risiko Kerjanya Ibarat di Ujung Badik

Sopir Grab Makassar Sebut Risiko Kerjanya Ibarat di Ujung Badik

Makassar, KABAROKE — Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 yang mengatur keberadaan taksi online masih menyisakan polemik. Regulasi yang merupakan revisi atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 itu ternyata belum bisa meredam konflik antara angkutan online dengan angkutan konvensional. Pasca-penerapan PM 26 Tahun 2017, para sopir taksi online di Kota Makassar bekerja penuh risiko. Musababnya, keberadaan mereka ditolak habis-habisan oleh pengemudi angkutan konvensional. Sopir angkutan konvensional menuntut penertiban taksi online merujuk pada 11 poin aturan. Konflik pun tidak terhindarkan, meski masih bisa dikendalikan. Salah seorang sopir Grab…

Read More

Soal Penerbitan Pergub Taksi Online, Ini Kata Gubernur Sulsel

Soal Penerbitan Pergub Taksi Online, Ini Kata Gubernur Sulsel

Makassar, KABAROKE — Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan peraturan gubernur alias pergub perihal taksi online belum bisa diterbitkan dalam waktu dekat. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel tidak mau terburu-buru menerbitkan regulasi taksi online. Musababnya, penyusunannya mesti dilakukan secara matang, dimana regulasi tersebut tidak boleh memicu konflik antara angkutan konvensional dan angkutan online. “Harus betul-betul tenang dan mempertimbangkan segalanya sehingga tidak memicu konflik besar. Harus dikaji lebih dalam dan diatur sedemikian rupa, jangan sampai timbul konflik,” kata Syahrul, di Makassar, kemarin. Syahrul menegaskan meski belum menerbitkan pergub taksi online, tapi pada dasarnya…

Read More

Dishub Sulsel Hentikan Razia Taksi Online

Dishub Sulsel Hentikan Razia Taksi Online

Makassar, KABAROKE — Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Ilyas Iskandar mengatakan tidak ada lagi razia terhadap pengemudi taksi dalam jaringan (daring). “Tidak ada lagi razia taksi online (daring),” tegas Ilyas yang dihubungi di Makassar, seperti dilansir Antara, kemarin. Sebelumnya pihak Dishub dan Dirlantas telah bekerja sama melakukan razia dan mengancam “mengandangkan” unit taksi daring yang tidak memenuhi 11 point ketentuan dari Kementrian Perhubungan yang tertuang dalam Peraturan Menteri No. 32 Tahun 2016. Razia misalnya telah dilakukan pada Kamis (6/4). Razia ini kemudian disusul oleh…

Read More

PerDIK Keluhkan Angkutan Online Dilarang Beroperasi di Makassar

PerDIK Keluhkan Angkutan Online Dilarang Beroperasi di Makassar

Makassar, KABAROKE — Direktur Pengurus Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK), Abdul Rahman mengeluhakan adanya kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang melarang angkutan berbasis online beroperasi di Makassar. Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Pemprov Sulsel itu merugikan orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus atau Difabel. “Sejak mereka (angkutan online) beroperasi, kami tidak kesulitan lagi kalau mau kemana-mana, cukup melakukan pemesanan, maka mereka akan datang ke rumah kami, dan mengantar sampai ke tujuan.” kata Rahman di Makassar, Minggu, 9 April 2017. Menurut Rahman, jika penyandang Difabel menggunakan transportasi konvensional seperti taksi,…

Read More

Forkom Taksi Online Minta Polisi Bersikap Netral

Forkom Taksi Online Minta Polisi Bersikap Netral

Makassar, KABAROKE — Forum Komunikasi (Forkom) Driver Grab Car berharap kepolisian netral dalam menyikapi polemik antara angkutan konvesional dengan angkutan berbasis daring (online), buntut dari aksi swepping di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. “Kami berharap polisi netral pada persoalan ini guna menjaga situasi keamanan, mengingat masih ada tiga bulan masa transisi aturan Permenhub,” kata Juri bicara Driver Grab Car, Riyadi dalam pertemuan dengan Polrestabes Makassar, seperti dilansir Antara, kemarin. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) nomor 26 tahun 2017 pada 1 April 2017 sebagai revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun…

Read More

Kaum Difabel di Sulsel Dukung Keberadaan Taksi Online

Kaum Difabel di Sulsel Dukung Keberadaan Taksi Online

Makassar, KABAROKE –– Kaum difabel di Sulsel menyayangkan larangan operasional untuk sementara waktu bagi taksi online di Kota Makassar. Pemerintah daerah diminta mengkaji ulang kebijakan tersebut lantaran sangat merugikan masyarakat, khususnya bagi kaum difabel. Toh, dibandingkan angkutan konvensional, angkutan online jauh lebih ramah dan tidak diskriminatif bagi para penyandang disabilitas. Salah seorang pengurus Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK) Sulsel Nur Syarif Ramadhan mengaku angkutan online sangat memudahkan dirinya dan teman-temannya yang juga difabel dalam beraktivitas. “Sejak mereka (angkutan online) beroperasi, kami tidak kesulitan lagi untuk bepergian. Cukup melakukan pemesanan,…

Read More

Tegas! KPPU Tolak Penerapan Tarif Batas Bawah Taksi Online

Tegas! KPPU Tolak Penerapan Tarif Batas Bawah Taksi Online

Makassar, KABAROKE–Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Taufik Ahmad menyoroti penerapan tarif batas bawah untuk taksi online. Musababnya, kebijakan tersebut berpotensi memicu inflasi. Penerapan tarif batas bawah diyakini membuat tarif taksi online yang menjadi primadona transportasi masyarakat menjadi mahal. Adapun transportasi merupakan salah satu komoditas atau kelompok yang mempengaruhi inflasi. “Tarif batas bawah itu memang cenderung menjadi sumber inflasi karena kebijakan demikian umumnya akan terus naik secara berkala,” kata Taufik, di Makassar, kemarin. KPPU secara tegas memang menolak penerapan tarif batas bawah. Bukan hanya karena berpotensi menjadi sumber…

Read More

Taksi Online Dilarang Beroperasi di Makassar, Begini Respon KPPU

Taksi Online Dilarang Beroperasi di Makassar, Begini Respon KPPU

Makassar, KABAROKE — Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Taufik Ahmad menyoroti larangan operasional taksi online di Kota Makassar, Sulsel. Meski kebijakan tersebut bersifat sementara, Taufik berpendapat tetap berpotensi merugikan masyarakat. “Itu berpotensi merugikan masyarakat. Yang selama ini menggunakan (taksi online) kehilangan pilihan,” kata Taufik, seusai diskusi dengan tema Posisi KPPU dalam Kebijakan Angkutan Transportasi Online di Kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Kamis, 6 April. Menurut Taufik, larangan sementara operasional taksi online dikhawatirkan mematikan praktik persaingan usaha yang sehat. Muaranya pada kepentingan masyarakat yang berpotensi dirugikan. “Kalau itu…

Read More